Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 01-11-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Kag
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 33
  • Nurdin.ABahwa berdasarkan hasil pemeriksaan baik dilapangan maupun fakta suratserta keterangan saksisaksi dapat disimpulkan bahwa tanah milik Tergugatbertumpang tindin dengan tanah Penggugat dan terdapat batas alam yangtidak berubah dari dahulu sampai sekarang yaitu lebak lebung putak,dimana fakta surat dan fakta dilapangan tanah yang dimiliki Tergugat tidakterdapat kesesuaian, pada surat tanah lebung putak berada di batassebelah timur dan fakta dilapangan lebung putak berada pada batassebelah selatan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-05-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 154/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
Muhammad Yasin Siregar
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
TANSRI CHANDRA
155 — 84
  • Alam, bukannya Tergugat II Intervensi; Bahwa disamping itu semestinya pada waktu sebelum Penggugatakan mengganti rugi tanah kepada Tengku Raja Gamal TelunjukAlam patut secara hukum Penggugat harus terlebih dahulumelakukan cek bersih ke Kantor Pertanahan Kota Medan untukmemastikan status hukum tanah yang akan dibelinya tersebut dariTengku Raja Gamal Telunjuk Alam; Bahwa dari uraian di atas, maka terlihat dengan jelas persoalanyang lebih menonjol dalam perkara aquo sebenarnya adalahpersoalan tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-12-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2327 K/Pdt/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — LOU BUN HWA vs. ZUBIR, dkk
162 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang tumpang tindin dengan Hak Milik Nomor11540/Desa Sungai Raya atas nama Lou Bun Hwa Terletak di DesaSungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak),Provinsi Kalimantan Barat bertanggal 24 Oktober 2011 Nomor134/BAHGP/DV/2011 (Bukti P.10), yakni sebagai berikut:A.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pertanahan
Register : 13-03-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 06/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 5 Juli 2017 — CHAIRUL KASIM Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
136 — 109
  • CHAIRUL KASIM(Penggugat) sesuai Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 24Tahun 1997, maka Tergugat seharusnya menunda proses dan tidakmenerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 Tahun 2014 Desa /Kelurahan : Mentawa Baru Hulu atas nama AKHMAD FAUZLI.23.Bahwa faktanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 Tahun 2014 Desa /Kelurahan : Mentawa Baru Hulu atas nama AKHMAD FAUZI (objeksengketa) ternyata telah tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:5134 tahun 2001 An.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 22-06-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 153/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat:
AMAQ NURHAYATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
77 — 37
  • Lalu Hasmadi yangmelakukan pengkuran mengatakan bahwa hasil pengukuran/pemetaanGPS, benar terjadi tumpang tindin kepemilikan dimana diatas tanahmilik Penggugatdengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1670, tanggal 3 Agustus 2000. SuratUkur Nomor 370/Sambalia/1999, tanggal 7 April 1999 dengan Luas 9.450m2. atas nama Amaq Nurhayati (Penggugat) yang dikeluarkan olehkepala Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur. terletak di Desa Sambalia,Kec. Sambalia Kab.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 11/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 2 Maret 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
68 — 311
  • No. 973/tahun 1985 letaknya tumpang tindin dengan tanahyang dikuasai Tergugat (Kongregasi Misi), pada waktuPemeriksaan Setempat (PS) letak tanah hak milik Para Penggugatmemang tumpang tindih atau sama letaknya dengan tanah yangdikuasai oleh Kongregasi Misi (Tergugat I), pada waktu perkara ditingkat banding, tingkat kasasi kuasa hukum Tergugat tetapADVOKAT HENDRY ZULKIFLI, SH dan sampailah pada waktuTergugat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (Pk),Pimpinan Kongregasi Misi(CM)Indonesia diwakili
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-07-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 91/PDT/2016/PT PBR
Tanggal 14 Nopember 2016 — LILIANA CHANDARA Sebagai PENGGUGAT Lawan JAMALUDIN AHMAD, DKK Sebagai TERGUGAT
115 — 56
  • Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2015 dikeluarkan Telaahan Staf Nomor01/14.01/IV2015 dari Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan PemetaanKantor Pertanahan Kabupaten Kampar kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Kampar mengenai resume kasus tentang tumpang tindin SHMNomor 3965/2007 SU No. an. Susi Yusni dengan SHM Nomor 843/1982an.Liliana Chandra di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang;c.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 28-01-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 6/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
PT. TANJUNG SILAE SINERGI, diwakili AIKUL PALIT
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
Intervensi:
PT Borneo Citra Persada Abadi diwakili Ramli Hasan
1148 — 482
  • Kutai Barat TerhadapPermohonan Hak Guna Usaha PT Borneo CitraPersada Abadi melalui Surat Bupati Kutai BaratNomor 591/1421/BP2TTUP/X/2016 tanggal 06Oktober 2016 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya SuratKonfirmasi Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten KutaiBarat Nomor 76/300/6407/IV/2017 tanggal 12April 2017, poin 1 menyebutkan bahwaberdasarkan peta monitoring lokasi KabupatenKutai Barat terhadap lokasi yang dimohonkan PTBorneo Citra Persada Abadi, tidak adanyatumpang tindin
    Tanjung Silae Sinergi dan Perwakilan dari Pemkab ;Bahwa saksi menyatakan pada saat pemasangan patok itu tidak adayang merasa keberatan ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tumpang tindin dengan izinyang lain ;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tentang pertimbangan teknikpertanahan kebetulan saksi masuk pada maret tahun 2017 ;Bahwa saksi tidak pernah di kasih tahu kalau ada surat tersebut ;Bahwa pada saat pemasangan patok tersebut situasi kondisinya samapada saat kita melakukan Sidang Pemeriksaan
    formil secara formil tentunya ketika diterbitkannya sebuahputusan Beschikking yang salah Bupati bertanggung jawab dan harusmelakukan perbuatan hukum berikutnya kan tidak mungkin Bupatihanya memintah maaf apa yang terjadi harus dilakukan pencabutanpembatalannya BPN ini lah yang ada di area perkebunan kitabagaimana koordinatif itu harus dilakukan antara intern perusahaandan pemerintah atau yang berkuasa di lokasi tersebut yaitu Bupatisaya maksudkan demikian karena memang supaya tidak terjaditumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 PK/Pdt/2016
Tanggal 1 September 2016 — HARTONO VS MARIAMAN DAN PEMERINTAH RI DI JAKARTA MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBENUR KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG PINANG cq. WALI KOTA TANJUNG PINANG DI TANJUNG PINANG cq. CAMAT KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR DI TANJUNG PINANG
62 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put Nomor 444 PK/Pdt/2016Nomor 2745, dirubah jadi Nomor 03422, SHM Nomor 3156, dirubah 3423,SHM Nomor 389, dirubah 3421 dan SHGB Nomor 162) jadi sertifikat yangmana satu yang saling tumpang tindin dengan tanah milik Tergugat ?Terhadap jenis gugatan yang diajukan Penggugat demikian, sudah barangtentu tidak bisa dipahami dan dimengerti sehingga akan membingungkanbagi para pihak maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-04-2013 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK vs. BUPATI KONAWE UTARA, dkk
236 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi Surat Keputusan Tergugat yang saat inimemberikan izin menambang kepada pihak lain dalamwilayah tumpang tindin dengan IUP Penggugat, terbuktitelah melanggar isi dari Diktum Pertama Keppres No.41/2004.4.1.6.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 06-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 242/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 21 Maret 2017 — Mat Soleh Bin H. Marjuki, DKK;1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, 2. FREDDY THEONARDUS PRASETYO
59 — 43
  • berkekuatan hukum tetap yaitu mempersoalkankembali Girik C No. 2255 yang telah dimintakan hak miliknya yang dinyatakantumpang tindih dengan Girik C No. 706 oleh Para Penggugat sebagaimanadinyatakan dalam posita gugatannya angka tiga belas;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan hukum dalamperkara Nomor: 76/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel yang menyatakan bahwa antara Girik CNo. 706 milik Para Penggugat dengan Girik C No. 2255 yang menjadi alas hakterbitnya Objek sengketa a quo tidak saling tumpang tindin
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 22-07-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat:
1.KOMARIAH
3.A. WAHAB
4.SULAIYAH
5.HANIYAH
6.ERNA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
163 — 119
  • dan terhadap SertipikatHak Guna Bangunan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang berdasarkan putusan perkara Nomor 16/G/2009/PTUNPLG,Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tingkat bandingdengan Nomor 24/B/2010/PT.TUNMDN, Putusan Kasasi Nomor 299K/TUN/2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 158 PK/TUN/2011 yangtelah berkekuatan hukum tetap, sehingga diatas tanah milik Para Penggugatberdasar Gambar Situasi nomor 556/1979 atas nama Hasyim menjaditumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-01-2009 — Upload : 26-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274K/TUN/2008
Tanggal 21 Januari 2009 — PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL ; . PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk ; vs. HERMAN SIWY ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN,
157 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • demikian permasalahan pertamaterhadap atas tanah obyek sengketa statusnya adalah Tanah Negarabukan berasal dari tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 6104 Sebatas nama Loa Sok Tjoe dapat dibuktikan ; Dengan demikian Judex Factie telah melampaui batas wewenangnyasebagai peradilan administrasi, padahal peradilan yang palingberwenang menentukan status tanah/asalusul tanah adalah PeradilanUmum bukan Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa terlebihlebin lagi Judex Factie telah mengabaikan adanyatumpang tindin
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 23-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 606/PDT/2017/PT.DKI.
Tanggal 4 Januari 2018 — I MADE DAPIR >< AGUS SUPARMANTO CS
218 — 158
  • Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnyaMajelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quomenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk menghindariadanya pengulangan perkara yang diajukan oleh Penggugat dan adanyaputusan majelis hakim yang berbeda serta demi menghindari adanyatumpang tindin pemeriksaan perkara yang berujung pada tumpangtindihnnya putusan pengadilan yang akan memberikan ketidakpastianhukum, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-02-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 17/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
LELI MURNI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
1.Ir.ARYANTI SAYADI.
2.ARYANTO SAYADI.
3.FEBRIYANTI SAYADI.
4.ARI SETIAWAN
5.HENNY SETIAWAN
157 — 54
  • IP.02.05/93973.71/IV/2019, tanggal 29April 2019 diketahui bahwa terhadap permohonan hak atas tanah milikPenggugat oleh Tergugat tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan setelahdilakukan kegiatan pengukuran dan Pemetaan Kadastral ditemukan bahwabidang tanah yang dimohonkan terindikasi berada diatas hak lain ; Bahwa berdasarkan uraian data bukti T5 berupa gambar ukur,Nomor.1242/tahun 2017, diperoleh fakta bahwa bidang tanah yangdimohonkan Penggugat ternyata terindikasi tumpang tindin dengan bidangtanah
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 21-12-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 60/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
EDISON NAIBAHO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
JASMAN RIDHO
123 — 60
  • Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari KantorPertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 27 November 2018,dinyatakan bahwa: berdasarkan data yang ada pada peta pendaftaran,bidang tanah yang dimohonkan tersebut tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 9941/2010 atas nama Jasman Ridho, SuratUkur Nomor 20300/2010 Desa Baru, Kecamatan siak Hulu, Kampar;4.
Pengadilan PTUN PALU TUN Pertanahan
Register : 10-07-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 14/G/2013/PTUN.PL
Tanggal 24 Februari 2014 — - BUDI TUMEWU vs - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU - MOH. FAHRUDIN YUNUS,SH. - ANDI ASRI, ST.
81 — 28
  • penggugat;Bahwa dasar untuk meninjau lokasi tanah tersebut karena ada suratSKPT yang diperlihatkan Penggugat kepada Lurah Tondo yang ditanda tangani oleh Lurah Talise terdahulu;Bahwa ada batas Kelurahan Tondo berupa Pal dekat laut, dulunyabatas Kelurahan Tondo dan Talise ada sungai namun sekarangsungainya sudah kering dan sudah menjadi tempat pemukiman; Bahwa lokasilisasi masuk Kelurahan Tondo sebelah Selatan; Bahwa POLSEK Palu Timur masuk Kelurahan Talise; Bahwa menurut penggugat tanahnya tumpang tindin
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 18-12-2020 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN SUMBER Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sbr
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
160 — 57
  • Bahwa sebelum menanggapi Gugatan Penggugat, terlebin dahuluTergugat.Ill, menunjukkan /mengoreksi penomeran / nomor urut dalamHalaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN SbrPosita Gugatan Penggugat, tumpang tindin atau nomor yang rangkap,sehingga sangat mempengaruhi tertid administrasi dalam Jawaban ;2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Para Tergugat(Hj.DEWI,SE Binti H.
Pengadilan PN PACITAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-03-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN PACITAN Nomor 2 / Pdt.G / 2016 / PN Pct
Tanggal 9 Nopember 2016 — Dwi Eka Setyawati Purnomo Putri melawan 1.Agus Harianto, 2.Notaris Yanti Komalawati, S.H., 3.PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, 4.Pemerintah Ri Cq Badan Pertanahan Nasional Ri Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pacitan, 5.A.Dwi Nuryanto, SH., MH – Kurator Agus Harianto (dalam pailit), 6.Pemerintah Ri Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah Direktorat Jenderl Kekayaan Negara Jawa Timur Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Madiun, 7.Hadi Susanto.
138 — 12
  • Negeri Semarang dalam PutusanNomor 05/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg tanggal 13 Mei 2014, dalam lingkupUndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya Penggugat pula yang semulamengajukan Gugatan lainlain yang dicatat dalam register perkara Nomor :03/Pdt.Sus.Gugatan lainlain/2016/PN.Niaga.Smg dan telah diputus kalahdi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, maka Penggugatyang saat ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namuntumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-04-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — MUHDI VS PRESIDEN RI;
249 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang dimaksud komplementeradalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayahprovinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapisatu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindin kKewenangandalam penyelenggaraannya;Oleh sebab itu, dalam hal pelaksanaan penataan ruang di KabupatenKulon Progo telah dilaksanakan secara berjenjang dan komplementersesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUPR (Gambar 1);Halaman 41 dari 67 halaman.