Putusan Nomor 351 K/TUN/2020persegi, dikurangi luas tanah yang tumpang tindin dengan milikPenggugat;3. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.

SAHID jumlah anggota DPRD Kota Bogor bulanRp45.000.000,00 Januari 2002 yaitu untuk kegiatanpimpinan dan anggota DPRD padapertengahan bulan bagi 45 oranganggota yang masingmasingRp1.000.000,00 (Biaya dimaksudtidak diperinci secara jelas untukkegiatan yang dilakukan sehinggadapat tumpang tindin dengan biayalainnya yang dikeluarkan atauditerima oleh DPRD sehubungandengan pelaksanaan tugasnya Hal. 5 dari 112 hal. Put. No. 2414 K/Pid. Sus/2011 No.

SAHIDjumlah Rp138.039.080,00 dan anggota DPRD tanpa melihatkegunaan pengeluaran tersebut darisegi pelaksanaan tugas dan melihatkondisi keuangan daerah yang tidakmenunjang untuk dialokasikannyatidaksesuai dengan asas pemerintahandana dimaksud dan sudahyang baik).Untuk pembayaran dana penunjangkegiatan dalam rangka general checkup tahun 2002 (Biaya pemeliharaankesehatan tumpang tindin dengangeneral check up dan asuransi).Untuk pembayaran dana penunjangkegiatan pimpinan DPRD Kota Bogorbulan April 2002

(Pengeluaran(Ketuadimaksud tumpang tindin denganuang kunjungan kerja dan biaya Hal. 30 dari 112 hal. Put. No. 2414 K/Pid. Sus/2011 perjalanan dinas). SPMU yang sudah dicairkan tersebut diatas tidak dijabarkan dan tidakdialokasikan baik pada Perda No. 1 tahun 2002 tentang APBD TA. 2002maupun Perda No. 17 tahun 2002 tentang perubahan APBD TA. 2002.mengingat didalam APBD dan perubahan APBD TA. 2002 hanyadisebutkan biaya penunjang kegiatan.

SAHIDjumlah Rp138.039.080,00April sesuai dengan asas pemerintahanyang baik).Untuk pembayaran dana penunjangkegiatan dalam rangka general checkup tahun 2002 (Biaya pemeliharaankesehatan tumpang tindin dengangeneral check up dan asuransi).Untuk pembayaran dana penunjangkegiatan pimpinan DPRD Kota Bogorbulan April 2002 yaitu untuk:3.

(Pengeluarandimaksud tumpang tindin denganuang kunjungan kerja dan biayaperjalanan dinas). SPMU yang sudah dicairkan tersebut diatas tidak dijabarkan dan tidakdialokasikan baik pada Perda No. 1 tahun 2002 tentang APBD TA. 2002maupun Perda No. 17 tahun 2002 tentang perubahan APBD TA. 2002.mengingat didalam APBD dan perubahan APBD TA. 2002 hanyadisebutkan biaya penunjang kegiatan. Hal. 62 dari 112 hal. Put. No. 2414 K/Pid.

Kementerian Perhubungan,dan Penggugat juga telan beberapa kali menyampaikan suratpermohonan perpanjangan izin kegiatan reklamasi sehingga Penggugatharus dinilai mempunyai motivasi dan itikad baik untuk meneruskankegiatan usahanya di atas area lokasi izin yang dimilikinya; Bahwa izin yang dimiliki oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembalikeluar sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa a quo yangditujukan kepada Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali Il,dan terhadap adanya tumpang tindin

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;Eksepsi Tergugat1.Bahwa dalil Penggugat keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasanPenggugat tidak menunjukan lokasi dengan titik kKoordinasi yang manatumpang tindin dengan Objek Sengketa a quo;Bahwa Pengugat tidak mempunyai hak mengajukan Gugatan sesuaidengan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara

Awan Effendy) mulai melakukan upaya hukumdengan melayangkan surat kepada Tergugat yang padanyamenerangkan sangat keberatan dengan adanya kedua sertifikat (objeksengketa), karena tumpang tindin dengan tanah miliknya.

Awan Effendy) sangat keberatandengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikatsebagaimana dimaksud di atas, karena bidang tanah yang alas haknyaberupa sertifikat milik Tergugat Il Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2tersebut tumpang tindin dengan tanah miliknya. Tidak hanya disekitartahun 2013 saja Suami Penggugat (Alm. Drs. Awan Effendy) melayangkansurat keberatan, melainkan disekitar tahun 2014 juga Suami Penggugat(Alm. Drs.

Inmas Abadi (Penggugat) tumpang tindin dengankawasan PLG Sebelat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RINomor : 658/KPTSI/1995 tanggal 6 Desember 1995 yang dirubah menjadikawasan Suaka Margasatwa. Menteri Kehutanan pada tanggal 25 Januari2007 dengan surat Nomor :S32/MENHUTVIV2007 juga telah MENOLAKareal kerja PT.

Inmas Abadi (Penggugat) yang tumpang tindin dengankawasan PLG Sebelat seluas + 786 Hektar (dari 1.000 Ha) untuk dilakukanPENAMDANGAN.~~ nne ne nnn nn nnn nen nen nen rn nen nner nen nn nnn nnnOleh karena itu PT. Inmas Abadi (Penggugat) tidak pernah memperolehpersetujuan dari Menteri Kehutanan RI sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 27 ayat (5) UU.

Tumpang tindin dengan kawasan Hutan produksi terbatas seluas 1.859 Habelum ada persetujuan pinjam pakai untuk dilakukan penambangganbatubara oleh Penggugat dari Menteri Kehutanan R.I; c. Tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi milik PT.Injatama seluas 1.591 Ha; =Putusan Nomor:07/G/2012/PTUNBKL hal 27d. Tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi milik PT.laras sakti mandiri seluas 3.109 Ha; 2000222002227e.

demikianpula bagaimana WIUP yang masuk atau tumpang tindin dengan kawasan HutanPutusan Nomor:07/G/2012/PTUNBKL hal 32PLG (Suaka Marga Satwa) yang sejak tanggal 27 Januari 2007 MenteriKehutanan telah menolak permohonan pinjam pakai kawasan hutan olehPenggugat dan melarang Penggugat untuk melakukan penambangan batubara dikawasan hutan PLG tersebut (tetapi anehnya diajukan lagi dalam permohonankepada tergugat pada tahun 2011), dan bagaimana persetujuan/ ijin MenteriKehutanan atas WIUP yang masuk di

ncecneneeHasil evaluasi, kajian atau telaahan ulang terhadap WIUP kode wilayah96MR0524 beserta Peta IUP yang diberikan kepada Penggugat, diketemukanhalhal yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan terkait mineraldan batubara, yakni sebagai berikut :Setelah dilakukan penelaahan kembali, ternyata Wilayah Usaha Pertambangan(WIUP) kode Wilayah 96MR0524 seluas 5.672,49 Ha beserta Peta IUP OperasiProduksi dengan lokasi Penambangan di Kecamatan Putri Hijau KabupatenBengkulu Utara terdapat tumpang tindin

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak MilikNomor 1215, tanggal 03 April 1990, Gambar Situasi Nomor18/PT/1989, tanggal 17 Januari 1989 dengan luas 12.030 M2 yangterletak di Desa/Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan LandasanUlin, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, terakhirtercatat atas nama Haji A.Syarwani, tanggal 19 April 1990, yangbertumpang tindin dengan tanah milik Penggugat sepanjang danseluas ukuran 6.000 M2 berdasarkan surat keterangan tanahNomor 59367/KGP/V

sebagaimanadimaksud dalam Bukti T54 (qq berkas permohonan yang diajukan olehTermohon Kasasi Il) ternyata berada diluar (tidak sama) denganbidangbidang tanah yang diakui sebagai milik Pemohon Kasasisebagaimana dimaksud Bukti P2.1 s/d P2.16;B.Bahwa setelah Termohon Kasasi mengadakan pengukuran atasbidangbidang tanah yang dimohonkan Termohon Kasasi II (VideBukti: T Il Int9 Jo T8, T9, T24, T25, T41 dan T42) pada tanggal 1Agustus 2013 ternyata hasil pengukurannya (Bukti T54) membuktikanlokasi pisiknya tumpang tindin

tindakanTermohon Kasasi sebagai pejabat TUN yang memprosespermohonan tidak melanjutkan permohonan dari Termohon Kasasi Il aquo;14.Bahwa atas uraian point No. 13 diatas, jelas Termohon Kasasi sebagaipejabat TUN sebenarnya telah mengetahui sejak awal sebelumnya fakta :bahwa berkas kedua bidang tanah yang dimohonkan tidak pernah adaterjadi tumpang tindih lokasi dan Termohon Kasasi juga sejak awal telahmengetahui fakta : bahwa permohonan yang diajukan oleh TermohonKasasi II lokasi bidang tanahnya tumpang tindin

Putusan Nomor 560 K/TUN/2014tumpang tindin dengan lokasi pisik bidang tanah yang diajukan olehTermohon Kasasi II (Bukti ; T Il Int9), dengan demikian surat TermohonKasasi tertanggal 23 Juli 2013 videBukti : T3 (obyek sengketa TUN)yang telah menolak permohonan 16 bidang tanah yang dimohonkanPemohon Kasasi dengan alasan telah terjadi tumpang tindih lokasiterbukti surat aquo diterbitkan telah bertentangan dengan peraturanperundangan yang berlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik.PERTIMBANGAN

Demikian pula halnya bahwa dalamseluruh pertimbangan hukum Judex Factie pada Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda hampir tidak memuat satupertimbangan pertinbangan hukum pun menyangkut adanyaisu. tumpang42.tindin. Dengan demikian, Judex Factie secara tidak langsungtelah mengakui pula bahwa tidak ada kepentingan dari TermohonKasasi II Intervensi dalam perkara a quo.

daritindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) UndangUndang Minerba sebagai alasan pencabutan izin usahapertambangan, maka Judex Factie harus menghormati bahwaterminology dugaan tindak pidana wajib hukumnya untuk dibuktikandalam cakupan hukum pidana, yang memerlukan putusan pengaduanyang berkekuatan hukum tetap;Bantahan Terhadap Telaahan Staf 27 April 2010Telaahan Staf 27 April 2010 pada intinya menyatakan bahwa IUPEksploitasi: (i) Diduga palsu dan karenanya menyebabkan timbulnyatumpang tindin

Pada saat Pemohon Kasasipertama kali mendapatkan izin pertambangan di wilayah izin usahapertambangan (KP Penyelidikan Umum) sampai dengan diterbitkannyaIUP Eksploitasi, sepanjang pengetahuan Pemohon Kasasi, wilayah izinusaha pertambangan Pemohon Kasasi tidaklah tumpang tindin denganatau termasuk dalam kawasan hutan;72.13.14.79.Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menelitidengan seksama IUP Eksploitasi yang merupakan izin usahapertambangan Pemohon Kasasi yang dicabut oleh Terbandingberdasarkan

Atas informasi tersebut, Pemohon Kasasikemudian mengajukan permohonan izin pinjam pakai (vide Bukti P28)yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pertambangan/penambangan di wilayah izin usaha pertambangan Pemohon Kasasiyang tumpang tindin dengan kawasan hutan.

BAT tumpang tindin dengan kawasan TNKS.Bahwa setelah Bagan Kerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) dibuat lalukaryawan PT. BAT yaitu Mandor Survey yaitu saksi Taswin Bin Suherimembentuk Tim Survey untuk lokasi Air Madu dengan anggota Mas'ud, Pardi,Mardi dan Suprapto dan lokasi Lubuk Sukay Joni, Opang, dan Wazirman sertalokasi Pematang Panjang Timnya terdiri dari Salam, Khairul Saleh, Nuredi,Sulaiman dan Sutarno pada saat pelaksanaannya tim tersebut hanya dibekalipeta lokasi.

BAT tumpang tindin dengan kawasan TNKS.Bahwa setelah Bagan Kerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) dibuat lalukaryawan PT. BAT yaitu Mandor Survey yaitu saksi Taswin Bin SuheriHal. 16 dari 33 hal. Put.

Hasilpenelaahan terhadap peta yang kedua ini tidak menunjukkan adanyatumpang tindin dengan kawasan TNKS. Terhadap kedua Peta tersebut tidakHal. 29 dari 33 hal. Put.

Putusan perdata terkait dengan objeksengketa ke1 dan ke2 berkekuatan hukum tetap pada tanggal 23Februari 2016 melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1821K/Pdt/2015, apabila dinubungkan dengan pengajuan gugatan Penggugatyang didaftarkan pada tanggal 30 April 2018, gugatan Penggugat telahlewat waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa objek sengketa ke3, ke4 dan ke5 tidak tumpang tindin dengantanah Pemohon Peninjauan Kembali

Bahwa tentang perubahan nama tersebut, tidak ada maksud lain dariPemohon selain karena untuk memperbaiki identitas yang bisa sajatumpang tindin dalam pencatatannya baik di instansi pemerintahanmaupun instansi lainnya, dan untuk maksud tersebut terlebin dahuluharus ada ijin dari Pengadilan Negeri Bandung ;7.

SOEHARTONO ) tidakdapat membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1754 / DesaBatuan tersebut tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1537/Batuan Milik Penggugat dari fakta tersebut Majelis Hakim Bandingberpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untukmenggugat Sertifikat Hak Milik Nomor : 1754/ Desa Batuan tersebut olehkarenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Milik (disingkat SHM) Nomor231/Desa Bukit Raya sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 231/1998tanggal 2 Januari 1998 seluas 10.000 m2 atas nama Tatang yang melaluisurat penyerahan/jual beli tanah, dijual oleh Tatang kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2014 dengan ganti rugisebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) (bukti P 2) ;Menimbang, bahwa diatas sebagian tanah SHM 231/Bukit Rayatersebut, yaitu seluas + 516 m2, Penggugat/Pembanding mendalilkan telahterjadi tumpang tindin

Nomor 3070 K/Pdt/2019tersebut dapat menjadi dasar yang sah secara hukum untuk mengajukanpermohonan hak, lagipula atas tanah sengketa telah tercatat sebagai barangmilik daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 2348808 dan 2351955;Bahwa menjadi pertanyaan besar, bagaimana mungkin dapatditerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 565 sisa pada tanggal 23Juni 1972, yang ternyata bertentangan dengan fakta di lapangan danmenjadi tumpang tindin karena di atas tanah sengketa telah berdiri dandimanfaatkan

., atau oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Baubau, bahwa telah terjaditumpang tindin gambar ukur atas tanah yang akan dibelinya, sehingga Terdakwasama sekali tidak menyadari, tidak mengira dan tidak mengetahui bahwasebenarnya tanah yang dibelinya dari Hj. Siti Jujur telah tumpang tindih dengantanah La Moane; Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan.

PertanahanKabupaten Maluku Tengah dan Peta Pendaftaran Tanah di Desa Dwiwarnamaka Sertipikat Hak Milik nomor 134/2004 Desa Dwiwarna atas namalbrahim Baadilla dan Surat Ukur nomor 12/2004 tanggal 10 Februari 2004dengan luas 432 M2 belum terdaftar;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatasadalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan denganjawaban dalam perkara ini;Bahwa posita Penggugat pada butir 5 menerangkan bahwa telah terjaditumpang tindin

danSertipikat Hak Milik Nomor: 00157 Desa Dwiwarna, hal ini merupakansesuatu yang tidak mempunyai alasan yang kuat, bahwa yang berhakmenyatakan suatu bidang tanah telah terjadi tumpang tindih adalah pihakTergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah,dalam hal ini melalui proses pengembalian batas, dalam proses tersebutbaru bisa diketahui apakah telah terjadi tumpang tindih bidang tanah, danjuga ada kejanggalan dalam Posita Penggugat butir 5 disebutkan bahwamaka terjadilan tumpang tindin

Maka terjadilah tumpang tindin sebahagian sertifikat, dalamsatu bidang tanah terdapat dua sertifikat hak milik. Bahwa kemudian sertifikatyang menjadi Objek Sengketa telah mencaplok sebahagian dari sertifikat hakmilik nomor : 143 di Desa Dwiwarna bagian sebelah utara yaitu dengan luasHalaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 24/G/2017/PTUN.ABNtanah adalah 195 M? (seratus Sembilan puluh lima meter persegi) dan ataudengan ukuran, kurang lebih 15 M2 X 13 M2 = 195 M?

Dalam Poin 2SKPT 604 dan 605, Tergugat hanya menyatakan bahwa SKPTdimaksud diterbitkan berdasarkan data Buku Tanah, tanoa mengecekGambar Situasi/Surat Ukur;Melihat definsi Surat Ukur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 17 PP24/1997, yaitu dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanahdalam bentuk peta dan uraian, maka menjadi pertanyaan besar darimana kemudian Tergugat menyatakan SHGB 1760/Gembor danSHGB 1758/Gembor tumpang tindin dengan Objek Sengketa?

Bahwa di dalam perkara a quo,Tergugat tidak melaksanakan penyelenggaraan negara yangdidasarkan atas Asas Kepastian Hukum dengan menerbitkan 2(dua) atau lebih sertifikat di atas bidang tanah yang sama;Bahwa seperti telah dijelaskan di atas, berdasarkan SKPT 605dan SKPT 604, diketahui SHGB 1760/Gembor dan SHGB1758/Gembor telah tumpang tindin dengan Objek Sengketa.Dari hal tersebut, tentu saja Tergugat telah tidak memberikankepastian hukum kepada Penggugat, karena Penggugatmemperoleh SHGB 1760/Gembor

pada Halaman 8 (delapan) Point 4 (empat), Penggugatmendalilkan baru mengetahui secara pasti dan kepentingannya dirugikanoleh Objek Sengketa pada saat penggugat menerima SKPT 605 danSKPT 604 yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2015 dan disampaikanoleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Juli 2015;Bahwa Penggugat mendalilkan seolaholah baru mengetahui mengenaiObjek Sengketa pada tanggal 31 Juli 2015, sedangkan faktanyaPenggugat sudah mengetahui mengenai terbitnya Objek Sengketa dantumpang tindin

karena itu sudah selayaknya apabila gugatan Penggugatuntuk tidak diterima;:EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 2:1.Bahwa konstruksi dalil Penggugat pada butir 4 halaman 8 gugatannyaadalah tidak benar, yaitu dalil seolaholan Penggugat baru mengetahuibahwa kepentingannya dirugikan objek sengketa pada saat Penggugatmenerima SKPT 605 dan SKPT 604 yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli2015;Bahwa sejak bulan Oktober 2012, Soesanto Tjioe selaku Direktur PT Asiaplast Industries Tbk telah mengetahui adanya tumpang tindin

Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah suatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yangberisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata;Bahwa di dalam perkara a quo yang menjadi objek sengketa dalamPeradilan Tata Usaha Negara adalah 18 (delapan belas) sertifikat hak milikyang dinyatakan tumpang tindin

Cimenyan/1993, berada di atas tanah HakMilik Adat OTO, Persil No.117 S.II Blok Gantungan, Kohir No.1052, Luas5660 M2 tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik 1656 atas namaTergugat II seluas 119M2.Gambar Situasi Tanah Desa Cimenyan yang dibuat oleh Tergugat dimana terdapat bidang tanah seluas 1770 M2 yang diperuntukkan atasnama Ir.

Bahwa tindakan hukum Tergugat XII dengan menerbitkan Sertipikat Hak MilikNo. 1656 Desa Cimenyan atas nama Dasril Muchtar yang luas seluruhnya8510 M2 dimana dari luas tersebut seluruhnya seluas 8510 M2 telahtumpang tindin dan atau mengambil hak seluas 8510 M2 yang beradadidalam sertipikat hak milik Para Penggugat yang telah terlebin dahuludidaftarkan pada tahun 1995 sampai 1997, sementara Sertipikat Tergugat IIdidaftarkan pada tahun 2014..

(Bukti P3), berada diatas Tanah Hak Milik Adat NURYATI,Persil No.120 D.II Blok Gantungan, Kohir No.2019, Luas 1030 M2tumpang tindin dengan sertipikat hak Milik 1656 atas nama Pembanding / dahulu Tergugat Il DKPenggugat DR seluas 144 M?.Setipikat Hak MIlik No. 473 Desa Cimenyan tanggal 2671996 Luas3810 M?

(Bukti P7), berada diatas tanah Hak Mllik Adat SARJIN,Persil No.114 D.II Blok Gantungan, Kohir No.2063, Luas 1390 M2tumpang tindin dengan sertipikat hak Milik 1656 atas nama Pembanding / dahulu Tergugat Il DKPenggugat DR seluas 457 M7.Setipikat Hak Milik No. 563 Desa Cimenya Tanggal 2091997 Luas1860 M? (Bukti P9), berada diatas tanah Hak Mllik Adat R.S.

(Bukti P12) tumpang tindin dengan sertipikat hak Milik 1656 atas nama Pembanding / dahulu Tergugat IlDKPenggugat DR seluas 1.414 M?.Menghukum Terbanding IV / dahulu Tergugat IV DR / Tergugat DK danTerbanding , Il, Ill / dahulu Tergugat I. Il, II DR / Para Penggugat DKuntuk membayar ganti kerugian kepada Pembanding / dahulu TergugatI!

:e Bahwa Majelis Hakim Banding yang telah dengan serta mertamengadopsi pertimbangan Yudex factie Tingkai sangatlah tidaktepat, dikarenakan Yudex Factie Tingkat dalam pertimbanganHukumnya sangatlah bertentangan serta tidak mengaplikasikanprinsip hukum normatif Pasal 1238 KUH Perdata, namun jusiru olehMajelis Hakim Tingkat Banding dikuatkan dalam pertimbanganHukumnya.e Bahwa Yudex Factie Tingkat dalam perimbangan Hukumnya jikadicermati dan dianalisa secara konprehensif terjadi overlaping/tumpang tindin