Ditemukan 1529 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tengeng tennang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 23-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 82/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 5 Februari 2015 — ANYI, Dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, HJ. ASNA SUMARTI S., Dkk
43 — 97
  • . ; a nnn ==Menimbang, bahwa apabila mencermati eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Intervesi yangpada pokonya sama mempermasalahkan gugatan para Penggugat telah melampoi tengang waktu.Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sesuai kekhususan dari Peradilan TataUsaha Negara untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur mengenaiadanya tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan P asal55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 28-02-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat:
Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Pd.
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
223 — 89
  • . : 44/G/2018/PTUN.SBY.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokokperkara dalam sengketa aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan : Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 28-01-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 03/G/2015/PTUN.DPS.
Tanggal 9 Juli 2015 — PENGGUGAT: - NI PUTU YENI SULISTIAWATI, S.E TERGUGAT: - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG TERGUGAT II INTERVENSI : - HENDRAWAN SUBIANA
94 — 53
  • nnn nnn nnn nnn nner ennnn mene nen nen nnn RRRmonnnn= Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya obyeksengketa secara kasuistis" oleh penggugat ,Menurut pendapat Majelis Hakimadalah Pada Tanggal 8 september 2014 saat Penggugat menghadiri acaramediasi,kemudian apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkannyagugatan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Pada Tanggal 26 Januari 2015, maka gugatan diajukan pada harike140, dengan demikian telah melewati tengang
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 18-05-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 16/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.HERMANSYAH
2.DEDY NOVRIANZA
3.MERWIN FELANI
4.IRHAMSYAH
5.FAIZAL
6.ARZANAH
Tergugat:
KEPALA PEKON RAJABASA ( TOHA TOPIYANSYAH )
237 — 251
  • Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Republik Indonesia Nomor9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan dapatdiajukan hanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara;2.
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Khusus
Register : 21-04-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.Krg
Tanggal 13 April 2016 — Nama : BIBIT YULIANTO Alias BAJUL Bin WARSO Tempat lahir : Karanganyar. Umur/tgl.lahir : 23 tahun / 02 Agustus 1992. Jenis kelamin : Laki – laki . Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Dk. Watu Tumpuk Rt.02 Rw.IV, Desa Kadipiro, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar; Agama : Islam. Pekerjaan : Sopir
46 — 23
  • , perbuatan itu harus sama atau sejenis waktu antaranya tidak bolehterlalu lama;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Terdakwa telahmelakukan persetubuhan dengan saksi korban DIAH AYU WULANDARI sebanyak 8(delapan) kali dengan modus atau cara yang sama diulangi di tempat dan waktu yangberbeda dimulai antara tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan terakhir tanggal 29Desember 2015;Menimbang, bahwa dilihat dari niat Terdakwa, perbuatannya, dan korbannyaadalah orang yang sama serta tengang
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 12-11-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 489/Pdt.G/2013/PN.Bks
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. SUMBER TIRTA MAS ABADI sebagai Penggugat Melawan 1. BUPATI BEKASI sebagai Tergugat I 2. PT. SUNAN HERITAGE DEPELOPMENT sebagai Tergugat II 3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI sebagai Tergugat III
76 — 28
  • Bukti P5 adalah Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 591/Kep.024BPPT/2012 tengang izin lokasi untuk keperluan pembangunanperumahan, terletak di Desa Babelan Kota Kedung Jaya, KecamatanBabelan, Kabupaten Bekasi, seluas + 300.000 M2 (tiga ratus ribu meterpersegi) atas nama PT. Sunan Heritage Development, fotocopy dari fotocopy.6.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
JASMAN, S.Pd.,M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
126 — 71
  • diterimaoleh Gubernur Provinsi Bengkulu tanggal 25 Maret 2019 akan tetapi UpayaAdministratif yang dilakukan Penggugat tersebut tidak mendapat Tanggapan(vide bukti ,P15,P16, P17 dan P18) serta Gugatan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 10 Mei 2019sehingga setelah penyelesaian Upaya Admistratif melalui Keberatan danBanding yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan Pengajuan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak melebihi 90 hari sehingga telahmemenuhi tengang
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 16-01-2019 — Putus : 31-05-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Pwt
Tanggal 31 Mei 2019 — Penggugat:
1.SUHARTI
2.TARTI PUJIASTUTI
3.SULISTYANINGSIH
Tergugat:
1.Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
2.PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk CABANG PURWOKERTO
3.SUYATMO
4.SUTANTO
5.BPN Cilacap
36 — 7
  • BankDanamon Indonesia, TIl11 tengang Surat Peringatan II, Nomor B.009/RecSMEC/R.07/pwt/1016, tertanggal 17 Oktober 2016, dikeluarkan oleh PT. BankDanamon Indonesia, TIl12 tentang Surat Peringatan III, Nomor B.001/RecSMEC/R.07/pwt/0117, tertanggal 03 Januari 2017, dikeluarkan oleh PT. BankDanamon Indonesia, TIl13 tentang Surat Permohonan Lelang dan SKPT,Nomor 030/SPL/SMEREMEDIAL/SnD06/0718, dikeluarkan oleh PT.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 44/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
SYAMSUDIN AKHKAMIJI, A.Md
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
195 — 89
  • Kalau dihitung sejakpengajuannya Upaya Administratif (terakhir) yakni tanggal 29 Juni 2019 keHalaman 53 Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN.BJM.tanggal 02 September 2019, maka tengang waktu pengajuan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara adalah 45 hari.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 18-08-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 34/G/2016/PTUN.PBR
Tanggal 19 Januari 2017 — H.M. BACHID MELAWAN CAMAT KUBU SUKIYAM
90 — 37
  • Perubahan atas Undangundang RI Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undangundang RINomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaatasUndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ditentukan Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanyaatau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. dikaitkan denganketentuan tersebut maka objek sengketa bukan ditujukan kepadaPenggugat, dan bukan juga di umumkan, maka tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 144/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
LAUREN NABABAN, S.Kep
Tergugat:
WALIKOTA SIBOLGA
117 — 102
  • Tenggang Waktu(Pasal 55) poin 1, yaitu: Penghitungan tengang waktu sebagaimanadimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yangberwenang ;Halaman 6 Putusan No. 144/G/2019/PTUNMDN15.16.17.18.Bahwa saat terhentinya waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau terhentinyatenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presidensesual dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 23-03-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 66/G/2017/PTUN Jkt
Tanggal 12 September 2017 — H.M. SOLEH ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, dkk.
86 — 66
  • mengunakan Teori Pengetahuan (Vernemings Theori) yaitu Penggugattelah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan adanya keputusanyang menjadi objek sengketa setidaktidaknya pada tanggal 3 Oktober 2016.Maka apabila penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan pada tanggal 3Oktober 2016 dan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 23 Maret 2017 telah memakan waktu + waktu 161 (seratus enampuluh satu) hari dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telahmelebihi tengang
Pengadilan PN SUMEDANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 21-05-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Smd
Tanggal 5 Agustus 2015 — Tatang Sudrajat Bin Ito Jumsari Sebagai terdakwa
86 — 21
  • Sampora Agrotama Cocobef pernah diredistribusikan dengan luas 400 Ha (empat ratus hektar) ;Bahwa setelah Hak Guna Usaha tanah seluas 1200 Ha (seribu dua ratushektar) habis masa berlakunya maka tanah tersebut merupakan tanahyang dikuasai oleh Negara ;Bahwa setiap investor mau mengelola tanah, mempunyai kewajibanuntuk mengelola dan tanah itu menjadi produktif ;Bahwa apabila Hak Guna Usaha habis maka tanah dikuasai oleh Negaradan asset yang ada diatasnya secara normatif dikuasai oleh Negaraapabila dalam tengang
Pengadilan PN MEDAN
Register : 19-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 —
24 — 5
  • paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat mengangapTergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja tanoa memberikan hakhak para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusanhubungan kerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titiktemu atau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditingkat bipartitdan di tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undangNo.2 tahun 2004 tengang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 06-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 65/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
Eko Purnomo
Tergugat:
Kepala Desa Geneng
145 — 338
  • Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.TENTANG TENGGANG WAKTU;Perangkat Desa Jabatan Kabayan Il Desa Geneng Kecamatan MijenKabupaten Demak, tertanggal 11 April 2012;Penggugat agar dapat dikembalikan kedudukan, harkat dan martabat dalam Jabatan semula; Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 berbunyi :1.Tengang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-10-2012 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 23-10-2013
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 29/G/2012/PTUN.Dps
Tanggal 28 Mei 2013 — PENGGUGAT:
- F E R A U D;
TERGUGAT:
- KETUA BADAN AKREDITASI PROPINSI SEKOLAH / MADRASAH BALI;
- SONNY STANILUS HIDAYAT.
81 — 31
  • daluwarsa ; Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalamrepliknya tertanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakanmenolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa apakah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitersebut beralasan hukum ataukah tidak, Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negaradikenal adanya pembatasan tengang
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 03-02-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 165/Pid.B/2014/PN Msb
Tanggal 3 Februari 2015 — RIDWAN, S.Pd
82 — 25
  • Terdakwa juga pernahmenjabat Kepala Sekolah, SDN Balebo dan awalnya Terdakwa menjabat KepalaSekolah SDN 105 Lembang Batu Desa Sumiling, Kecamatan Masamba dari tahun2004 sampai tahun 2007 ;Bahwa benar selama Terdakwa menjabat Kepala Sekolah, SDN 105 LembangBatu ,dimana pun baik itu di Sekolah Dasar Negeri Lembang Batu, Sekolah DasarNegeri Balebo, Sekolah Dasar Negeri Lindu dan Sekolah Dasar Negeri Mariri tempatTerdakwa sekarang ini menjadi Kepala Sekolah selalu Terdakwa membuat SuratKeputusan (SK) tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-09-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 78/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 31 Januari 2019 — Penggugat:
REDI TAHADI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Intervensi:
HOKIARTO
202 — 118
  • Bahwa dalil Penggugat yang seolaholah menghitung jangka waktu daluwarsaterhitung sejak SKPT dibuat oleh Tergugat pada tanggal 30082018, seolaholah gugatan Penggugat masih dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) harisampai dengan gugatan a quo diajukan pada tanggal 19092018 sehinggatidak bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) jo Surat Edaranmahkamah Agung
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 17/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : EMA SABAR, S.P.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jalan Sultan babula RT.002/RW.001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
88 — 33
  • ;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.FTahun 2018 tentang Pembermhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Ema
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 10-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/PDT.SUS/2010
NANCI DESI K. MAHULAE, DKK.; PT. WRP BUANA MULTI COLPORA
38 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.452 K/PDT.SUS/2010untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok, dilakukan oleh Pengusaha 2 (dua)kali berturutturut dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilansecara patut dan tertulis ;Bahwa setiap kali para Tergugat melakukan mogok kerja, setiap kali itupula Penggugat/Pengusaha menghimbau agar Pekerja/Buruh/Tergugat bekerjakembali, baik cara lisan maupun melalui panggilan tertulis. Bahkan panggilankerja secara tertulis langsung disampaikan kepada para Tergugat/Pekerja/Buruh.