Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tangani tendang tingang tennang tongang
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 03-02-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 165/Pid.B/2014/PN Msb
Tanggal 3 Februari 2015 — RIDWAN, S.Pd
78 — 19
  • Terdakwa juga pernahmenjabat Kepala Sekolah, SDN Balebo dan awalnya Terdakwa menjabat KepalaSekolah SDN 105 Lembang Batu Desa Sumiling, Kecamatan Masamba dari tahun2004 sampai tahun 2007 ;Bahwa benar selama Terdakwa menjabat Kepala Sekolah, SDN 105 LembangBatu ,dimana pun baik itu di Sekolah Dasar Negeri Lembang Batu, Sekolah DasarNegeri Balebo, Sekolah Dasar Negeri Lindu dan Sekolah Dasar Negeri Mariri tempatTerdakwa sekarang ini menjadi Kepala Sekolah selalu Terdakwa membuat SuratKeputusan (SK) tengang
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata Tanah
Register : 10-11-2014 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 25_PDT_G_2014_PNBkt_Kabul_20042015_Tanah
Tanggal 20 April 2015 — SYAMSIAR Dkk (P) >< SYAMSIDAR Dkk (T)
63 — 18
  • Telahdipanggil para pihak tidak ada Kesepakan atau Perdamaian.Berdasarkan hal tersebut di atas diberi tengang waktu Para Pihakuntuk meneyelesaikannnya ke Pengadilan dalam jangka waktu 3bulan;Bahwa berdasarkan dan alasan Fakta Yuridis yang Turut Tergugat kKemukakandiatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggiberkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :Dalam pokok perkara :e Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 08-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Mei 2019 — Pemohon:
SLAMET SETIABUDI, Drg.
Termohon:
PT. GRAHA KIRANA MEGAH
209 — 102
  • Bawa TERMOHON PKPU menolak seluruh dalildalil permohonanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PEMOHON PKPUkecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas tengang kebenarannya; 3. Bahwa TERMOHON PKPU menolak dengan tegas dan PEMOHONPKPU terkesan mengada ada atas dalil permohonan PKPU yang diajukanoleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU yang mendalilkanPEMOHON PKPU memberikan pinjaman kepada TERMOHON PKPUsebesar Rp. 25.500.000.000.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 16-01-2019 — Putus : 31-05-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Pwt
Tanggal 31 Mei 2019 — Penggugat:
1.SUHARTI
2.TARTI PUJIASTUTI
3.SULISTYANINGSIH
Tergugat:
1.Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
2.PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk CABANG PURWOKERTO
3.SUYATMO
4.SUTANTO
5.BPN Cilacap
36 — 7
  • BankDanamon Indonesia, TIl11 tengang Surat Peringatan II, Nomor B.009/RecSMEC/R.07/pwt/1016, tertanggal 17 Oktober 2016, dikeluarkan oleh PT. BankDanamon Indonesia, TIl12 tentang Surat Peringatan III, Nomor B.001/RecSMEC/R.07/pwt/0117, tertanggal 03 Januari 2017, dikeluarkan oleh PT. BankDanamon Indonesia, TIl13 tentang Surat Permohonan Lelang dan SKPT,Nomor 030/SPL/SMEREMEDIAL/SnD06/0718, dikeluarkan oleh PT.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 18-08-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 34/G/2016/PTUN.PBR
Tanggal 19 Januari 2017 — H.M. BACHID MELAWAN CAMAT KUBU SUKIYAM
86 — 35
  • Perubahan atas Undangundang RI Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undangundang RINomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaatasUndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ditentukan Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanyaatau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. dikaitkan denganketentuan tersebut maka objek sengketa bukan ditujukan kepadaPenggugat, dan bukan juga di umumkan, maka tengang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 44/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
SYAMSUDIN AKHKAMIJI, A.Md
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
192 — 84
  • Kalau dihitung sejakpengajuannya Upaya Administratif (terakhir) yakni tanggal 29 Juni 2019 keHalaman 53 Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN.BJM.tanggal 02 September 2019, maka tengang waktu pengajuan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara adalah 45 hari.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 10-01-2022 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 8/PID/2022/PT BDG
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.MULYANA,S.H., M.Pd., M.H., Kes Bin Uju Sujana Diwakili Oleh : Dede Sunarya,SH.MH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YENI CAHYO RISDIANTORO,SH
78 — 36
  • permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukumtersebut, masingmasing pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimohonkan olehPenasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukandalam tenggang waktu sebelum 7 hari, sejak Putusan di Jatuhkan, sehinggapengajuan banding yang diajukan oleh pemohon banding tersebut, dajukan masihdalam tengang
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 07-04-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.Marno
2.SUPRIADI
3.IPAN DOPI
Tergugat:
KEPALA DESA AIR PUTIH ILIR
114 — 49
  • Kepala DusunIll sebagai Perangkat Desa Air Putih llir yang baru (terkait objek sengketa yangke 4) melalui panggilan masingmasing tertanggal 28 April 2021, kemudianketiganya hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 5 Mei 2021 danmenyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini (vide BeritaAcara Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Mei 2021);Menimbang, bahwa sebelum menguji pokok perkara sengketa a quoterlebin dahulu Pengadilan akan menguji terkait dengan kewenangan mengadili,kepentingan dan tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 29-05-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — TAUFIK HIDAYAT SIMANJUNTAK VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
76 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapKeputusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSk), pada Pasal 5ayat (1) menyatakan:Keberatan diajukan dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitungsejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);b.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
JASMAN, S.Pd.,M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
125 — 63
  • diterimaoleh Gubernur Provinsi Bengkulu tanggal 25 Maret 2019 akan tetapi UpayaAdministratif yang dilakukan Penggugat tersebut tidak mendapat Tanggapan(vide bukti ,P15,P16, P17 dan P18) serta Gugatan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 10 Mei 2019sehingga setelah penyelesaian Upaya Admistratif melalui Keberatan danBanding yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan Pengajuan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak melebihi 90 hari sehingga telahmemenuhi tengang
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Register : 11-07-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN Oelamasi Nomor - 27/PDT.G/2014/PN.OLM
Tanggal 30 Desember 2014 — - EMANUEL TURU lawan - MATHEUS MAITIA, Cs
97 — 41
  • gugatan penggugat harus di tolak karena saat pengukuranPenggugat tidak pernah mengajukan pembatalan secara lisan maupuntertulis sampai dengan penerbitan sertifikat Hak Milik Tergugat. 1 Penggugatberdalil karena saat pengukuran tidak pernah mengajukan keberatan secaralisan maupun tertulis kepada instansi BPN agar obyek tersebut tidak bolehterbitkan sertifikat hak milik Tergugat i1dijelaskan bahwa sebelummenerbitkan sertifikat Tergugat 1 ada pengumuman secara resmi lewatkantor Desa Oelnasi selama tengang
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 26-06-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
NASRODIN
Tergugat:
KEPALA KAMPUNG DEPOKREJO
224 — 103
  • TENTANG TENGGANGWAKTU; a) Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negaragugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalam perkara Aquo bahwa pada saat itu pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020 jam15:00 bertempat dikediaman Bapak Kepala Kampung dan bukan dibalai kampung Depokrejo, Bahwa adanya Pemberhentian
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 13-01-2014 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 6/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 20 Mei 2014 — CHADIDJAH BINTI ATUF DJABIR dan MOH BIN ABDURRAB MAUDAH melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II dan HUSIN B. ABDULLAH ASSEGAF.
108 — 156
  • didukung bukti yang berdasar hukum Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat yang merujuk pada ketentuan Pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa Dalam hal suatu bidang tanahsudah diterbitkanSertipikat ....sertipikat secara sah atas nama orang lain atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baiksecara sah menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam tengang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 16-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 — - RIKY SYAHPUTRA, (PENGGUGAT I) - MUHAMMAD AULIA (PENGGUGATII) - PT. DIZAMATRA POWERINDO (TERGUGAT)
56 — 25
  • paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat mengangapTergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan hakhak para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusanhubungan kerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titiktemu atau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggaktbipartit dan di tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undangundang No.2 tahun 2004 tengang
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-03-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 22-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 31/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 6 Juni 2017 — Pembanding/Penggugat : PT. NUSA INDAH KALIMANTAN PLATATION (NIKP)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Desa Tepian Langsat
Terbanding/Tergugat III : CAMAT Kecamatan Bengalon
Terbanding/Tergugat I : ABDULLAH
53 — 22
  • Eksepsi Tengang Gugatan Penggugat Kabur ;4.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 7/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam
Tanggal 12 Mei 2016 — - RACHMAT SR SAMPETODING
189 — 115
  • Yudha NusantaraIndah PT Pupli adalah sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunanpembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa BulubongguKecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Baratmempunyai tangung jawab untuk mengerjakan itemitem pekerjaan berupaPengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilaiRp.734.000.000,, Pekerjaan sipil untuk 2 (dua) unit PLTMH senilaiRp.763.604.778,, Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharaannyasenilai Rp.2.500.000, dengan tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 11-06-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 4/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat:
Usia Krisman Pangaribuan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba
Intervensi:
Drs. DJUNJUNG PANGARIBUAN
184 — 79
  • Negara diPengadilan Tata Usaha Negara di Pengadilan, ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakanGugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara,Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993, mengenai tengang
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Wanprestasi
Putus : 12-06-2008 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN PEKANBARU Nomor 70/PDT.G/2007/PN.PBR
Tanggal 12 Juni 2008 — H. HAMIZAR HAMID BIN ABDUL ; HAMIDH. ZYAHRUDDIN BIN ABDUL HAMID ;HJ. ZARDAWATI BINTI ABDUL HAMID L A W A N NURKAMSIAH BINTI ABDUL HAMID
96 — 16
  • di atas dalam Pasal 610 ayat 1 huruf a RV dimana ditentukanbahwa dwangsom tersebut hanya dapat dijatuhkan dan dikabulkan dalam hal putusan yang tidak menyangkuttentang membayar sejumlah uang;Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini disamping menuntut adanya ganti rugi karenaperbuatan melawan hukum maka dwangsom yang dimintakan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan;Meninbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang agar menghukum Para TergugatRekonpensi baik sendirisendiri maupun secara tengang
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 03-02-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msb
Tanggal 3 Februari 2015 — RUSMITA, S.Ag
65 — 26
  • sebelumnya itu Saksi juga pernahmenjabat Kepala Sekolah, SDN Balebo dan awalnya Saksi menjabat KepalaSekolah SDN 105 Lembang Batu) Desa Sumiling, Kecamatan Masamba daritahun 2004 sampai tahun 2007 ;Bahwa benar selama Saksi menjabat Kepala Sekolah, SDN 105 LembangBatu ,dimana pun baik itu di Sekolah Dasar Negeri Lembang Batu, SekolahDasar Negeri Balebo, Sekolah Dasar Negeri Lindu dan Sekolah Dasar NegeriMariri tempat Saksi sekarang ini menjadi Kepala Sekolah selalu Saksi membuatSurat Keputusan (SK) tengang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 234/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : DARMA SUTRA, SE
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
43 — 17
  • Tergugat tidak ada memberikan semua Suratsuratperingatan ataupun suratsurat yang berhubungan dengan perjanjianhutang piutang kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:a) Melanggar Pasal 4 huruf g Undang Undang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenyaitu: hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujurserta tidak diskriminatife;b) Melanggar Pasal 7 huruf c Undang Undang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tengang