Atau dengankata lain tidak ada jaminan bahwa setelah dilakukan perubahan terhadapIzin Lokasi Tergugat II terutama peta lampiran izin lokasi tersebut masihterjadi tumpang tindin atau tidak lagi.

ISWAN bahwa tanah Sertifikat milik PENGGUGATZl11.12.13.14.REKONPENSI tumpang tindin dengan Surat Pernyataan Tanah a.n M. HAPIKtertanggal 31 Agustus 1990 sejumlah +4.735 Mz; Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI mengetahui penguasaan tanah seluas+4.735 M? oleh TERGUGAT REKONPENSI karena didasari Surat Pernyataantanah tertanggal 31 Agustus 1990 a.n M.HAPIK dan setelah mempelajiaridengan teliti, cermat dan seksama isi Surat Pernyataan Tanah tersebutternyatakan tanda tangan M.

Dengan demikian terjadi pungutan PNBP yangtumpang tindin atau pungutan ganda antara PP Nomor 33 Tahun 2014dengan PP Nomor 9 Tahun 2012.Halaman 29 dari 46 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/20159.10.11.1.Fotokopi Keterangan Ahli Ir.

No. 30/G/2019/PTUN.PLK2011 di atas, maka salah satu bentuk cacat Hukum Administrasiadalah apabila terjadi : tumpang tindin hak atau Sertipikat hakatas tanah. Dengan demikian penerbitan SHM No.

Nomor 36 K/Pdt.SusPHI/2017tambahan P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 padatanggal 18 Juli 2016;Maka jelas dan terang Judex Facti salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku dalam mempertimbangkan dalam perkara a quodemi tertio hukum dan agar tidak terjadi tumpang tindin perkara a quo,maka upaya hukum terhadap Kesepakatan Bersama atau PerjanjianBersama yang telah didaftarkan dan telah mempunyai Akta BuktiPendaftaran, yaitu sebagaimana Pasal 7 ayat (5) UndangUndang Nomor 2Tahun

diri saksi sebanyak 9 (sembilan) kali;Bahwa setelah terjadi pergumulan, Terdakwa tibatiba menusuk saksisedangkan pisau asalnya darimana atau diambil darimana dan ditaruhdimana saksi tidak tahu ;Bahwa asal mula pisau saksi tidak tahu, dikamar saksi juga tidak ada pisaudan pisau tersebut apa diselipkan dipinggang Terdakwa saksi juga tidaktahu, yang saksi tahu tibatiba setelah terjadi pergumulan Terdakwamenusuk saksi itu saja ;Bahwa posisi bergumulnya Terdakwa dibawah saksi diatasnya, Terdakwasaksi tindin

Sertipikat Hak Milik No.1223 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak,Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan dan bukti surat T.Il3 berupaFotokopi Sertipikat Hak Milik No.1225 Desa Maburail, Kecamatan Murung Pudak,Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Padt.G/2018/PN TjgMenimbang,bahwa adapun ditegaskan Tergugat II dalam kesimpulannyadengan menerangkan telah terbukti dipersidangan tanah yang diklaim olehPenggugat memang benar tumpang tindin

Perkebunan Nusantara XII tersebut berakhir masaberlakunya pada tahun 2010, serta adanya sengketa dengan warga yang manaHalaman 27 dari 39 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN KpnSHGU NO 2 tumpang tindin dengan tanah hak milik warga (SHM warga), sertagarapan warga, yang mendasarkan pada SK Gubernur Jawa Timur No 414/12/011 th1980 yang pada pokoknya berisi kesatu menetapkan Ds Ringin Kembar dan desaTegalrejo kec Sumbermanjing Wetan sebagai desa resmi dan pada diktum ke tigaPelepasan dan Penyerahan tanahtanah

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur alias Tidak Jelas (Obscure Libel)Bahwa didasarlan pada alasan seluruh dalil gugatan Penggugat dalamregister perkara No. 234/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST tidak sistematis,tumpang tindin sehingga menimbulkan ketidakjelasan maksud dan tujuanPenggugat mengajukan gugatan aquo melalui Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 12 halaman 5 menyebutkanPenggugat juga bersikap untuk menolak anjuran oleh karena

Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur libels)Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT sangat tidak jelas dan tidak terang(obscuur libels) karena PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan danmemaparkan bukti alas hak atas tanah sengketa yang dikuasainya seluas +27.000 M2 (Dua Puluh Tujuh Ribu Meter persegi) yang menjadi dasargugatannya;Bahwa selain daripada itu gugatan PENGGUGAT tidak dapat menjelaskansecara terperinci dan detail adanya tumpang tindin sengketa tanah yang telahdiklaimnya dengan sertifikatsertifikat

hadirsaksi, Ketua RT dan Lurah yang menjabat pada saat itu atas permintaan MilaKarmila; Bahwa Mila Karmila datang ke tempat Ketua RT untuk meminta pencabutansurat sporadik itu pada sore hari kemudian pada malam harinya dilakukanmusyawarah di rumah Ketua RT dengan memanggil Lurah; Bahwa yang mengkonsep surat pencabutan itu berdasarkan hasilmusyawarah, konsep dibawa langsung oleh Lurah kemudian diketik oleh stafkelurahan di kantor kelurahan dan yang menjadi alasan karena ada sengketatanah yaitu tumpang tindin

mengetahui bagaimana tata/prosedur orang yang akanmenguasai tanah dan akan diterbitkan SKPTN, akan tetapi Terdakwaseakan akan tidak mengetahui hal ini karena Terdakwa akan mencarikeuntungan pribadi; Bahwa Terdakwa bersamasama saksi Basirunsyah sangat nyatamelakukan perbuatan tipu muslihat hal tersebut dukung dengan adanyaSurat Klarifikasi Tata Ruang (seperti yang dijelaskan di atas) bahwa lahanyang tertera di SKPTN yaitu di Jalan Pura MR 3 Wilayah RT.004 KampungGunung Sari, Kecamatan Segah, tumpang tindin

mengajukanbukti bahwa sebenarnya tidak terdapat selisih luas yang tercantum dalam girikdengan hasil pengukuran ;Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.II1 yang berupa SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 1221/Pedurenan tanggal 10111998, ternyataTergugat Il telah tidak konsisten terhadap produk Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1221/Pedurenan tanggal 10111998 tersebut, karenaTergugat II telah memberikan catatan terhadap Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1221/Pedurenan tanggal 10111998, diduga tumpah tindin

;Bahwa dengan adanya penyebutan pihak Tergugat II dan Turut Tergugatyang tumpang tindin dan rancu tersebut, maka telah membawakonsekwensi yuridis yang cukup serius karena selain tidak lazim terjadidalam praktik penyusunan sebuah gugatan dalam suatu perkara perdata,juga telah membawa kesulitan tersendiri bagi Tergugat II dan TurutTergugat dalam menjawab dalildalil Gugatan Para Penggugat karenaTergugat Il dan Turut Tergugat menjadi bingung apakah gugatan ParaPenggugat a quo ditujukan kepada Sekolah

Untuk membuktikan apakah ada tumpang tindin antara TanahPENGGUGAT dengan tanah yang diklaim Tergugat; dand. Agar dalam Sidang Pemeriksaan Setempat dapat menjadi memberikanketerangan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini Sesuaidata yuridis tanah yang dimiliki Turut Tergugat.Halaman 7 dari 78 PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2020/PN.JmbTERBUKTI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DAN TURUTTERGUGAT26.

(vide M.Yahya Harahap, SH, ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi BidangPerdata, 1989, hal. 322) ;n nnn nnn nnn nnn nnn nnn25.Bahwa jika seandainya quod non, ada tanah sebagaimana dimaksudPara Terlawan dalam putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkatPeninjauan Kembali No. 94 PK/Pdt//2004 tanggal 03 Oktober 2007,jelas objek tanah tersebut berada di luar atau tidak mungkinbertumpang tindin dengan tanah yang dimaksud dalam sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) No. 436/Desa Saentis dan HGB No. 48/DesaSaentis milik

Bahwa sedangkan yang tersebut dalam huruf (a) halaman (6) s.d (9) telahlebin dahulu diajukan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dalam register perkara Nomor 37/G/2013/PTUN.M2DNtanggal 6 November 2013 atas dasar adanya berita acara yang dibuat olehTergugat tertanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan objeksengketa dalam perkara a quo/huruf (a) halaman (6) s.d (9) surat jawabanTergugat tersebut di atas yang menyatakan tumpang tindin dengan arealtanah HGU Nomor 1/Belungkut

Putusan Nomor 535 K/TUN/2016ketentuan prona tersebut di atas sehingga penerbitan objeksengketa melanggar ketentuan perundangundangan yang berlakudan AzasAzas Umum Pemerintahan yang baik, sebab jikaTermohon Kasasi mengumumkan proses penerbitan objek sengketatersebut maka akan terhindar tumpang tindin objek sengketadengan dan atau berada di atas lahan HGU Pemohon Kasasiberdasarkan SHGU Nomor 1/Desa Belunkut atas nama PemohonKasasi;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut

tidak berhubungan satu dengan lainnya kedalam bidangtanah yang diklaim oleh Para Penggugat juga tidak dijelaskan;Bahwa gugatan Para Penggugat cacat hukum,~ karena telahmenggabungkan gugatan ini antara Perbuatan Hukum antara satu denganPerbuatan hukum lainnya atas para pihak;Bahwa hal ini dapat kita linat pada angka Romawi II.pada FAKTA HUKUM,pada poin A,B,C dan D, karena antara satu sama lainnya berbedakapasitasnya dan perbuatan hukumnya misalnya PenggugatI tanah yangdiklaimnya didalilkan tumpang tindin

error in personaBahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagaiPenggugat dalam perkara a quo, karena justru Para Penggugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengklaim tanah milikPara Tergugat secara melawan hukum dan secara tanpa hak;Bahwa selain daripada itu, inti dari perkara aquo adalah menyangkut gantirugi masalah Tol, yang dikelola oleh Pihak PT.HUTAMA KARYA, karenasesuai dengan data uang ganti rugi dan karena adanya klaim dariPenggugat sehingga terjadi tumpang tindin

Putusan No. 211/Pdt.G/2013/PN.BB.administrasi dan juga betul tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Miliknomor 3823/Desa Lembang atas nama TAN AW HOA (Tergugat llIntervensi) vide bukti (P.1 =T.3.= T.ILIN4) yang diakui sendiri olehTergugat dalam Kesimpulan tertanggal 4 Juli 2011 ; halaman 53 alinea kedua yang berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa karena Sertifikat Hak Milik nomor 3823/DesaLembang atas nama TAN AU HOA (Tergugat Il Intervensi) vide bukti(P.1 =1.3.= T.ILIN4) yang menjadi obyek sengketa

No.2156/1989 tanggal 1981989 seluas 4008 m2 atas nama CML TAMBUNANSITOMPUL, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Penerbitan SHGB No.171tanggal 27 Mei 2010 dan SHGB NO. 172 tanggal 27 Mei 2010 diatas objek tanahsengketa mengandung cacat yuridis, dan tumpang tindin dengan SHM No.874/Desa Lembang atas nama CML TAMBUNAN SITOMPUL;Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.V3 bahwa Tanah Hak Milik No.874/Desa Lembang S.U.

Sukaraja atas nama paraPenguggat yang mana apabila dihubungkan dengan kewenanganTergugat, maka sesuai kewenangan yang dimiliki berwenangmembatalkan Sertipikat Hak atas tanah apabila terjadi kesalahan /kekeliruan pada saat proses pemberian hak atas tanah, pendaftaranhak atas tanah, akibat terdapat tumpang tindin hak atas tanah,kesalahan Subyek Hak, data yuridis atau data fisik tidak benar ataukesalahan lainnya yang bersifat Hukum Administratif, sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e dan

Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangannya yangmenyatakan bahwa SHM. nomor 03595/Ds Sukaraja atas namaPembanding tumpang tindin dengan tanah yang tercantum dalam SHMnomor 00967/Ds Sukaraja atas nama Terbanding ; Hal itu dibuktikandengan Hasil rekaman video pegecekan SHM melalui Aplikasi SentuhTanahku ( dari Kementerian Agraria dan TataRuang/ATR) beserta hasilprint outnya terhadap kedua tanah tersebut bukti (P27 a,b dan c) ;Bahwa letak tanah SHM 03595/ Sukaraja atas nama Pembanding