Ditemukan 1530 data
189 — 115
Yudha NusantaraIndah PT Pupli adalah sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunanpembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa BulubongguKecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Baratmempunyai tangung jawab untuk mengerjakan itemitem pekerjaan berupaPengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilaiRp.734.000.000,, Pekerjaan sipil untuk 2 (dua) unit PLTMH senilaiRp.763.604.778,, Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharaannyasenilai Rp.2.500.000, dengan tengang
97 — 41
gugatan penggugat harus di tolak karena saat pengukuranPenggugat tidak pernah mengajukan pembatalan secara lisan maupuntertulis sampai dengan penerbitan sertifikat Hak Milik Tergugat. 1 Penggugatberdalil karena saat pengukuran tidak pernah mengajukan keberatan secaralisan maupun tertulis kepada instansi BPN agar obyek tersebut tidak bolehterbitkan sertifikat hak milik Tergugat i1dijelaskan bahwa sebelummenerbitkan sertifikat Tergugat 1 ada pengumuman secara resmi lewatkantor Desa Oelnasi selama tengang
NASRODIN
Tergugat:
KEPALA KAMPUNG DEPOKREJO
224 — 103
TENTANG TENGGANGWAKTU; a) Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negaragugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalam perkara Aquo bahwa pada saat itu pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020 jam15:00 bertempat dikediaman Bapak Kepala Kampung dan bukan dibalai kampung Depokrejo, Bahwa adanya Pemberhentian
96 — 16
di atas dalam Pasal 610 ayat 1 huruf a RV dimana ditentukanbahwa dwangsom tersebut hanya dapat dijatuhkan dan dikabulkan dalam hal putusan yang tidak menyangkuttentang membayar sejumlah uang;Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini disamping menuntut adanya ganti rugi karenaperbuatan melawan hukum maka dwangsom yang dimintakan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan;Meninbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang agar menghukum Para TergugatRekonpensi baik sendirisendiri maupun secara tengang
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
43 — 17
Tergugat tidak ada memberikan semua Suratsuratperingatan ataupun suratsurat yang berhubungan dengan perjanjianhutang piutang kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:a) Melanggar Pasal 4 huruf g Undang Undang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenyaitu: hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujurserta tidak diskriminatife;b) Melanggar Pasal 7 huruf c Undang Undang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tengang
65 — 26
sebelumnya itu Saksi juga pernahmenjabat Kepala Sekolah, SDN Balebo dan awalnya Saksi menjabat KepalaSekolah SDN 105 Lembang Batu) Desa Sumiling, Kecamatan Masamba daritahun 2004 sampai tahun 2007 ;Bahwa benar selama Saksi menjabat Kepala Sekolah, SDN 105 LembangBatu ,dimana pun baik itu di Sekolah Dasar Negeri Lembang Batu, SekolahDasar Negeri Balebo, Sekolah Dasar Negeri Lindu dan Sekolah Dasar NegeriMariri tempat Saksi sekarang ini menjadi Kepala Sekolah selalu Saksi membuatSurat Keputusan (SK) tengang
159 — 53
kepada Terbanding II/semulaTergugat Il dan Turut Terbanding , Il/semula Turut Tergugat I, Il masingmasing tanggal 31 Mei 2021 ;Menimbang, bahwa Surat Keterangan Panitera Muda PerdataPengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 4 Juni 2021, bahwaPembanding/semula Penggugat, Terbanding , Il/semula Tergugat I, II danTurut Terbanding I, Il/semula Turut Tergugat I, Il belum mempelajari berkas;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ semulaPenggugat telah diajukan dalam tengang
SELYAM HUNGAN
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
179 — 62
menyelesaikanKeberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidakmenyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dibatalkan;(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti denganpenetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatanoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkanKeputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima)hari kerja setelah berakhirnya tengang
1.Siti Nabilah, Dkk (Ahli Waris Almarhum H. Rusli bin H.Rojali)
2.Kantor Hukum RJA dan Rekan - Kuasa Hukum Ahli Waris Alm H Rusli
Tergugat:
1.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan
2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional Jakarta Selatan
Intervensi:
Sintong Panjaitan
583 — 570
tanggal 20 Februari 2020 diperbaiki tanggal 24 Maret 2020, yangberdasarkan ketentuan pada huruf "b" telah lewat waktu 90 hari setelahditerbitkannya surat keputusan aquo;maka terhadap eksepsi tersebut Pengadilan akan memberi penilaian hukumsebagai berikut:diMenimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukan gugatanPeradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang mengatur: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
LAILA NAJAH
Tergugat:
1.PT. BANK KB BUKOPIN Tbk Cabang Mataram
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG NEGARA ( KPKNL) MATARAM
89 — 62
melihat sertifikat Penggugat pada saat mauFotocopy bersama anak Penggugat dan pada tahun 2018 pernah terjadi gempadi lombok dan tahun 2019 ada bencana covid 19;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.l1 tentang permohonan kredit pemilikan rumah atasnama laila Najah, bukti surat T.l2 tentang surat persetujuan pemberian kredit,bukti Surat T.Il3 tentang perjanjian kredit dengan memakai jaminan antar LailaNajah,S.Psi dengan umar hasni, bukti surat T.l4 tengang
47 — 27
pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanahmenentukan, apabila Debitur cidera janji pemegang hak tanggugan pertamamempunyai hak untuk menjual objek hak tanggugan atas kekuasaan sendiriOe Tare Tre Tnemelalui pefelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut";Bahwa oleh karena para Penggugat sebagai Debitur ternyaia tidakmelunasi hutangnya kepada Tergugat Il dalam tengang
58 — 14
Jaditidak perlu ada tengang waktu yang panjang, tetapi cukup dengan terdakwa telahberpikir dengan tenang dan dengan pikiran yang tenang merencanakanmenghilangkan /merampas nyawa orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di persidangansebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaanKesatu Primair Penuntut Umum diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwasebelumnya tidak berpikir akan bertemu dengan korban ARIFIN BOSEREN,maksud dari terdakwa masuk ke dalam rumah saksi
Terbanding/Penggugat : Bambang Kurniawan
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran
Turut Terbanding/Tergugat II : SULISTYO SRI RAHAYU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pesawaran
100 — 64
./2021/PTTJK.Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tengang waktu dan menuruttata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undangundang,oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semulaTergugat pokoknya didasarkan dengan alasanalasan sebagai berikut:KEBERATAN PEMOHON BANDING/PEMBANDING ATAS PUTUSANPENGADILAN NEGERI KELAS II KALIANDA NO :31/PDT.G
Terbanding/Tergugat I : Clive Daniel Mario sutanto
Terbanding/Tergugat II : PT Bank Artos Indonesia
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Bandung
Terbanding/Tergugat IV : Drs. Hendrawan Sukma Saputra
Terbanding/Tergugat V : Dewi Lestari SE
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
67 — 132
Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwamasingmasing pihak pada tanggal 6 November 2019 dan tanggal 7November 2019, telah diberi kKesempatan untuk mempelajari berkasperkarsa tersebut ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata caraserta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itupermohonan
MOH. RIVANI
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo Cq. Satuan Reserse Narkoba Parimo
65 — 19
nantidiserahkan kemudian oleh karena rumah Termohon dalam keadaan kosongtidak berpenghuni;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah nyataPenangkapan yang dilakukan Termohon adalah kategori tertangkap tangansebagaimana Pasal 1 angka 19 KUHAP dan penangkapan tersebut dilakukandengan membawa dan memperlihnatkan Surat Tugas dan Surat PerintahPenangkapan serta melibatkan aparat Desa Setempat dan setelah dilakukanpenangkapan terhadap Pemohon, Termohon telah menyerahkan Pemohonkepada penyidik dalam tengang
HENDRA JAYA SITEPU
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA PUSAT
Intervensi:
Herman Djohari
281 — 237
Tentang Tenggang Waktu.Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatandapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hariterhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara ;Adapun sistematis upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat sejakdiketahuinya objek a quo tersebut yakni sebagai berikut:1.
FARIDA MUSTAMIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO
Intervensi:
ROSDIANAH, S.Pd., M.Si
123 — 85
keterangan saksi yang menunjukkan adanya waktu lainPenggugat mengetahui adanya penerbitan obyektum litis ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan obyektumlitis dan kepentingannya merasa dirugikan berdasarkan pada bukti P2 di atasyaitu pada tanggal 12 April 2018, sedangkan gugatan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 April2018, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tengang
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGGUGAT TELAH LAMPAUWAKTU (DALUWARSA);1.Bahwa ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang No.5 tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara ("UUPTUN") berbunyi:"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktuSembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Penjelasan Pasal 55, antara lain menjelaskan: bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TataUsaha Negara yang digugat, maka tengang
SRIYONO , DKK
Tergugat:
PT. MILLENNIUM PHARMACOM INTERNATIONAL, TBK
64 — 60
02 Mar 2009 Staff Gudang Rp.Murnawanto Pooling Pusat 3.355.800,5 Hari susanto 01 Nov 2013 Staff Gudang Rp.Pooling Pusat 3.355.800, Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku inHalaman 38 dari 51 Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pst.cassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
80 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, cukupberalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandunguntuk rnenyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan ataumenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat telah melampui tengang waktu 90 (Sembilan puluh)hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun1986;Berdasarkan posita gugatan point 11, Penggugat menerangkan padatanggal 9 November 2010 Tergugat memberitahukan kepada Penggugatbahwa di atas bidangbidang tanah