Ditemukan 1413 data
106 — 58
pipadiwilayah PDAM Kota Makassar ;eBahwa yang berwenang memasang diwilayah saksiadalah Pak Idris ; 2 Saksi kedua Tergugat bernama : Frans Pakka, dibawah sumpahmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikuteBahwa saksi masuk di PDAM sejak tahun 1995 danawalnya ditempatkan di Makassar dengan jabatanterakhir Kepala Seksi Pengawasan Asset danKeuangan ;eBahwa tugas pokok saksi disamping sebagai Kepala seksiPengawasan Asset dan Keuangan juga bagian dariSatuan Pengawasan Internal kedua jabatan ini otomatis(Ex Oficio
diperiksa malam, tidak ada lagiyang diperiksa ; eBahwa kesimpulan dari SPI selesai besok, tanggal 6Agustus ; eBahwa ada rapat internal SPI untuk kesimpulanpemeriksaan pelanggaran pada tanggal 6 Agustus2014 ;eBahwa hasil pemeriksaan dari SPI, yaitu seksi SPImembuat berita acara diserahkan kepada Kabag SPI,Kabag SPI membuat laporan ; Bahwa saksi lupa isi laporan ;Bahwa benar seluruh anggota SPI bertandatangan KepalaBagian dan Kepala seksi ;eBahwa tidak ada surat tugas khusus SPI secaraadministrasi (Ex Oficio
12 — 5
bulan, dengan demikian tuntutanPenggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menetapkanharta bersama diserahkan kepemilikannya kepada anakanak PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini dicabut oleh PenggugatRekonvensi sehingga tidak dipertimbangkan lagi:Halaman 35 dari 34 Putusan No. 0043/Pdt.G/2015/PA RhMenimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut mutah, namunmajelis hakim karena jabatannya secara ex oficio
59 — 58
tersebut harus disesuaikan dengankemampuan dan kepatutan Tergugat seperti dimaksud oleh Pasal 80 point (4) dan Pasal160 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, berdasarkan kepada kemampuan, kelayakan dan kepatutan makaTergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat tidak menuntut mutah terhadapTergugat, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara ex oficio
17 — 1
Namun meskipun demikian dalam hal ini Majelis Hakimkarena jabatannya secara ex oficio dapat mempertimbangkan bahwa patutditetapkan hak mutah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,(duajuta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000, (Satu juta lima ratusribu rupiah) dari Tergugat Rekonvensi serta dihukum Tergugat Rekonvensiuntuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada PenggugatRekonvensi;Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi yangberkenaan dengan barangbarang hantaran
13 — 5
sesuai pula denganketentuan Pasal 70 ayat (8) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006,dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka Majelis Hakim akan menggelar sidang, gunamengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa kendatipun Termohon tidak menuntut nafkah iddahdan mut'ah terhadap Pemohon, namun Majelis Hakim karena jabatannyasecara ex Oficio
10 — 4
Maka berdasarkan ketentuanPasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islammenyatakan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suamiwajib: Memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupauang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi/T ergugatRekonvensi sebagaimana termuat
101 — 429 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan para penggugat juga kurang pihak seharusnya paraPenggugat juga melibatkan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagaiTergugat dalam kapasitas sebagai Ketua Yayasan Kebun BinatangKaruwasi Ujung Pandang secara ex oficio, Karena tanah obyek sengketadiporoleh oleh Tergugat H.
33 — 4
karena sebagaimana fakta bahwa Pemohon danTermohon sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan tidak pernahterjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yangmemohon izin untuk menjatuhkan talak roji terhadap Termohon telah cukupberlasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkaraini atas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio
16 — 5
bahwa meskipun Termohon sebagai isteri yang akandiceraikan tidak menuntut untuk diberikan mutah sebagai pelipur lara atasperceraian yang diajukan oleh suami, namun karena mutah merupakan hakisteri yang akan diceraikan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakimmendasarkan kepada pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam dan denganpertimbangan Termohon telah mendampingi Pemohon selama kurang lebih8 tahun sebagai isteri dan ibu rumah tangga dalam suka dan duka, makapatut dan wajar apabila Majelis Hakim secara ex oficio
45 — 3
Islam,oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung Nomor 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka MajelisHakim secara ex oficio
13 — 0
Maka majelis hakim secara ex oficio akanmenentukan kewajiban bekas suami terhadap bekas istri.Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149, 158 dan pasal 156 huruf dKompilasi Hukum Islam yang diambil alin oleh pendapat majelis hakim, makatermohon rekonpensi patut untuk dihukum untuk membayar akibat ceraiberupa; mutah, nafkah iddah dan biaya hadhanah.Menimbang, bahwa besarnya mutah, nafkah iddah dan biayahadhanah, disesuaikan dengan kemampuan bekas suami dalam hal initermohon rekonpensi, sebagaimana ketentuan
203 — 48
namun bila ditinjaudalam kontek yang lebih luas dengan didasarkan pada hasilpemeriksaan setempat ( decente), ternyata tanah =yangdikuasai oleh tergugat lebih luas dari tanah yang dijadikanobyek gugatan, karena pada kenyataannya penggugat hanyamengugat sebagian dari beberapa bidang tanah yang dikuasaioleh tergugat;Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas alasaneksepsi poin kedua dari tergugat dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selain atas kedua alasan yangdikemukakan oleh pihak tergugat, secara ex oficio
69 — 25
Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadiatas kehendak Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf ( b) dan (c)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 KompilasiHukum Islam, maka Pemohon sebagai Ayah bertanggungjawab atas semua biayapemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anakanaknya; walaupun Termohon dalamjawaban dan dupliknya tidak menuntut nafkah anak, mutah dan nafkah selama masa iddahakan tetapi secara ex oficio
10 — 0
nafkah kepadaanaknya (nafkah madiyah/nafkah lalu ) tidak bisa di gugat "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,makagugatan Penggugat poin ke 4 untuk nafkah anak yang lampau selama 1tahun harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang bahwa mengenai nafkah anak yang boleh di tuntut dandiminta adalah nafkah anak untuk masa yang akan datang , oleh karena itusekalipun gugatan Penggugat salah /tidak tepat atau sekalipun Penggugattidak minta nafkah dimaksud , Pengadilan Secara Ex oficio
15 — 7
Dengan kata lain bahwameskipun tidak menuntut akan hakhaknya tersebut, Majelis Hakim secara ex oficio(tanpa diminta) akan memenuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut.;Suatu hal yang perlu diketahui bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat didalamgugatannya seperti mutah. Nafkah iddah.
27 — 9
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 41 (c)Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis hakim secara ex oficio dapatmenentukanbesaran nafkah Iddah dan mutahyang
92 — 25
Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)Bahwa, Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) menyatakan : KETUAYAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP)(Ex Oficio) Kabupaten Bandung, beralamat di Jl.
MARIA JENNY
Tergugat:
PT. BANK ROYAL INDONESIA
Turut Tergugat:
1.PT. MUARA AGUNG PERKASA
2.ROY RADJAMIN KURNIAWAN
74 — 21
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.17/2018EKS.Jo.No.0680/2015 tanggal 27 Nopember 2018" tentang PenetapanHal 9 dari 30 halaman Putusan No. 874/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.untuk melaksanakan Sita eksekusi yang dimohonkan Pelawan dalam gugatanperlawanannya sebagai "tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat secarahukum"Bahwa Surat "Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.17/2018EKS.Jo.No.0680/2015 tanggal 27 Nopember 2018" yang dikeluarkan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat secara "ex oficio
9 — 0
satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai jjin talak saturaj tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi hukum Islam, olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalamperkara ini atas kehendak Pemohon Konpensi sebagai suami TermohonKonpensi, maka sebelum sampai pada diktur amar putusan, majelishakim secara ex oficio memandang perlu untuk mempertimbangkan akibathukum dari putusnya perkawinan karena kehendak talak dari Pemohonkonpensi tersebut;Menimbang
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut pada halaman 21 alinea 3 dan halaman 22alinea 2, telah membuktikan bahwa tanah warisan milik Pemohon Kasasimempunyai Perbedaan Prinsip (berbeda luas tanah, batas tanah, letak, persildan blok) dengan tanah yang dibeli oleh Termohon Kasasi;7 Bahwa pertimbangan Judex Facti yang telah keliru tersebut selain bertentangandengan Yurisprudensi dan Peraturan Perundangundangan di atas juga sangatbertentangan dengan :aPasal 178 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa:Hakim karenajJabatannya atau secara ex oficio