Adira Finance serta konsumen diwajibkanuntuk membhyara uang muka dan oleh perusahaan mendaftarkan objekfidusia ke kantor pendaftaran fidusia untuk mengurus sertifikat Fidusia antarapemberi fidusia (debitor) dengan peenrima fidusia (kreditur), setelahadministrasi lengkap oleh perusahaan pembiyaan menyerahkan STNK danunit kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia kepada konsumen dneganmenandatangani surat serah terima unit sedangka BPKB ada dalamkekuasaan perusahaan (tidak turur diserahkan kepada

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian pembiayaan Nomor :062219210013 tanggal 15 Januari 2019 uang muka yang diberikan olehkonsumen sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluhrupiah) dimana angusran pertama dimulai tanggal O9 Februari 2019sedangkan angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama denganangsuran pertama, adapun lamanya angsuran pembiyaan kreditnya selama 48(empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun lamanya.

NUR KHOLIS tertanggal 28-09-2020, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Mandiri Utama Finance Cabang Kudus, 1 (satu) bendel foto kopi riwayat angsuran, foto kopi perjanjian pembiyaan, foto kopi BPKB atas nama ENDANG ASPIATUN dan foto kopi faktur kendaraan bermotor dan 1 (satu) buah kunci kontak asli (double/cadangan) dari Mobil HONDA BRIO SATYA, warna kuning pekat, No.

NUR KHOLIS tertanggal 28092020, 1 (satu)lembar Surat Keterangan dari PT Mandiri Utama Finance Cabang Kudus, 1(satu) bendel foto kopi riwayat angsuran, foto kopi perjanjian pembiyaan, fotokopi BPKB atas nama ENDANG ASPIATUN dan foto kopi faktur kendaraanbermotor dan 1 (satu) buah kunci kontak asli (double/cadangan) dari MobilHONDA BRIO SATYA, warna kuning pekat, No.

NUR KHOLIS tertanggal 28092020, 1 (satu) lembar SuratKeterangan dari PT Mandiri Utama Finance Cabang Kudus, 1 (Satu) bendel fotokopi riwayat angsuran, foto kopi perjanjian pembiyaan, foto kopi BPKB atasnama ENDANG ASPIATUN dan foto kopi faktur kendaraan bermotor dan 1Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pti(satu) buah kunci kontak asli (double/cadangan) dari Mobil HONDA BRIOSATYA, warna kuning pekat, No.

, makaPemohon memberikan sebagian harta warisannya sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu miliar rupiah) yang diberikan kepada Termohon untukpembiayaan pengobatan kanker serviks tersebut, dapat pula dikabulkandengan menghukum Pemohon untuk menanggung biaya pemeriksaan danpengobatan apabila Termohon dinyatakan menderita kanker serviks hinggasembuh dan apabila Pemohon meninggal dunia maka Pemohon akanmemberikan sebagian harta warisannya kepada Termohon sebesarRp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) untuk pembiyaan

, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.11 Menghukum Pemohon untuk memberikan Mutah, nafkah Iddah, maskandan Kiswah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah).12 Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya pemeriksaan danpengobatan apabila Termohon dinyatakan menderita kanker servikshingga sembuh dan apabila Pemohon meninggal dunia maka Pemohonakan memberikan sebagian harta warisannya kepada Termohon sebesarRp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) untuk pembiyaan

eksekusi atas objek jaminan fidusia ataskekuasannya sendiri sebagaimana amanat title eksekutorial (irahirah) yang tertulisdalam Sertifikat Jaminan Fidusia, dan hal tersubut sesuai dengan prosedur hukumyang diatur dalam peraturan perundangundangan;9 bahwa benar objek jaminan fidusia aquo pernah diamankan di kantor PolsekSidoarjo atas kesepakatan kedua belah pihak, yang kemudian diikuti dengankesepakatan yang dibuat dibawah dibawah tangan, dimana Penggugat I danPenggugat II bersedia melunasi kredit pembiyaan

tersebut, namun hingga bataswaktu yang telah disepakati, Penggugat I dan Penggugat II belum juga melunasikredit pembiyaan tersebut, oleh karenanya Tergugat I melalui Terggugat II dandiketahui oleh Kuasa Penggugat I dan Penggugat II menarik obyek jaminan fidusiaaquo, hal tersebut untuk mengurangai kerugian yang diderita oleh Tergugat I;10 bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II jelaslah tidakberalasan, karena dalam hal ini sesungguhnya yang sangat dirugikan adalahTergugat

SOETOPO;bahwa atas permintaan Para Tergugat Rekonpensi agar Penggugat I Rekonpensimembayar mobil Honda Odyssey T : 2.3 A/T TON MB, Tahun : 2001, Warna : BiruMetalik, Nomor Rangka : JHMRA68501C201570, Nomor Mesin : F23Z42001555,Nomor Polisi : L 1734 RZ, Nomor BPKB : I 10111371, STNK atas nama : I.SOETOPO, melalui mekanisme pembiyaan dengan jaminan fidusia, dimana TergugatI Rekonpensi berkewajiban membayar secara angsuran dan menurut ketentuanUndangundang 42 Tahun 1999 Tergugat I Rekonpensi selaku

Banjarsari, KotaSurakarta tersebut dijadikan jaminan / agunan hutang oleh Terlawan IV kepadaTerlawan V sebesar Rp. 300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah ) sebagaimanaPerjanjian Kredit Fasilitas Pembiyaan Mega Usaha Kecil Menengah ( MEGAUKM ) No. 744 / PK UKM / SKSR / 11, tertanggal 21 Oktober 2011. dandalam pemberian fasilitas kredit tersebut Terlawan I dan Terlawan II mengetahuiserta menyetujui kalau Sertifikat Hak Milik No. 257, luas + 372 m?

tersebutmohon disebut sebagai Tanah Sengketa / Obyek Sengketa.2627282930Bahwa dengan demikian tanah milik Terlawan I yang dahulunya telah dibeli olehPelawan, dan dengan serangkaian bentuk rekayasa oleh keluarga Terlawan I danTerlawan II saat ini telah beralih menjadi atas nama Bambang Priyanto( Terlawan VII ) dikarenakan tanah obyek sengketa telah terjual lelang.Bahwa saat ini tanah obyek sengketa masih dikuasai atau ditempati olehTerlawan I dan Terlawan II.Bahwa berhubung Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiyaan

Banjarsari, Kota Surakarta, antara Pelawan selaku Pembeli danTerlawan I sebagai Penjual.5 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Terlawan I dan Terlawan II ikutmenyetujui sebagai penjamin dalam hal tanah obyek sengketa dijadikan jaminanhutang oleh Terlawan IV kepada Terlawan V dan Terlawan I dan Terlawan II11101112juga memberikan surat kuasa membebankan hak tanggungan adalah bentukperbuatan yang melawan hukum yang merugikan Pelawan.Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiyaan

Fathurrahman mengalammiketerlambatan pembayaran angsuran dan pembiyaan menjadi macet sehinggaTergugat I malakukan penagihan baik secara lisan maupun tertulis dan setelahberulang kali menagih namun tetap tidak melakukan pembayaran angsuran, akhirnyaTergugat I memberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut turut sebagai berikut:a. Surat No. M080/ULMSKPL/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal SuratPeringatan I ;b. Surat No. M110/ULMSKPL/VI/2012 tanggal 11 Jum 2012 Perihal Peringatan II ;c.

DEBITUR tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) kali berturutturut dalamjangka waktu pembiyaan dan tidak memenuhi salah satu kewajibannya yangtelah ditetapkan dalam Perjanjian ..................0000.""Pasal 1238 KUHPerdata :Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuahakta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi peringatannya nsendiri, ialah jikaini menetapkan, bahwa siberhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktuyang ditentukan.7.

Fathurrahman mengalammiketerlambatan pembayaran angsuran dan pembiyaan menjadi macet sehingga Tergugat malakukan penagihan baik secara lisan maupun tertulis, dan setelah berulang kalimenagih namun tetap tidak melakukan pembayaran angsuran, akhirnya Tergugat memberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut turut sebagai berikut:a. Surat No. M080/ULMSKPL/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Surat Peringatan I ;b. Surat No. M110/ULMSKPL/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 Perihal Peringatan II ;c.

Akta Penberian Hak Tanggungan No. 143/2013 tanggal 19 Februari 2013yang dibuat dihadapan Hajjah Tri Titi Titis Wati PPAT/Notaris di Martapura ; Bahwa benar terhitung sejak bulan Februari 2012 Fathurrahman mengalammiketerlambatan pembayaran angsuran dan pembiyaan menjadi macet sehingga Tergugat malakukan penagihan baik secara lisan maupun tertulis dan setelah berulang kalimenagih namun tetap tidak melakukan pembayaran angsuran, akhirnya Tergugat memberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut

Selanjutnya saksi langsung merespon bahwa untukpembiayaan rumah di Emerald City bisa dilakukan karena pihak BankBRI sementara melakukan proses Perjanjian Kerja Sama, untuk itu saksimeminta Penggugat untuk menyiapkan dokumendokumen sebagaisyarat untuk pengajuan KPR Kredit Pembiyaan Rumah. SelanjutnyaPenggugat memenuhi semua dokumendokumen tersebut danmenyerahkan kepada saksi;Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN MndBahwa permohonan KPR dari Penggugat kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia;Bahwa kami sebagai pihak Bank, tidak bisa intervensi masalah suratpemesanan unit yang dilakukan Penggugat kepada pihak Tergugat;Bahwa saksi bertugas sebagai analis kredit di Bank Rakyat Indonesiasejak tahun 2012;Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN MndBahwa setahu saksi KSO Emerald City bergerak dalam bidangpemasaran perumahan;Bahwa sepengetahuan saksi KSO Emerald City memiliki tahapanpembayaran melalui Cash Bertahap dan Cash KPR Bank;Bahwa untuk kredit pembiyaan

Selanjutnya saksi langsung merespon bahwa untukpembiayaan rumah di Emerald City bisa dilakukan karena pihak BankBRI sementara melakukan proses Perjanjian Kerja Sama, untuk itu saksimeminta Penggugat untuk menyiapkan dokumendokumen sebagaisyarat untuk pengajuan KPR Kredit Pembiyaan Rumah. SelanjutnyaPenggugat memenuhi semua dokumendokumen tersebut danmenyerahkan kepada saksi; Bahwa permohonan KPR dari Penggugat kepada PT.

Scanned with CamScanner meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usaha Pent gat fag memiliki uang sebanyak yang diminta oleh Tergugat Il, denga ajuk favTergugat II kepada Penggugat untuk dipinjamkan Sertifikat milik Penggugatuntuk di pakai meminjam uang di salah satu lembaga pembiyaan pada saatitu Penggugat menolak namun Tergugat tetap membujuk Penggugat denganbahasa Tergugat Il menyatakan bahwa sertifikat tersebut dijamin tidakakan bermasalah dan sifatnya hanya serimonial saja.

Bahwa dalam SKKP Nomor : 17/462/SKKP /CMG tanggal 23 Juni 2015kepada Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin (pengusul pembiyaan) yang intinyasurat tersebut Komite Pembiyaan Kantor Pusat menyetujui pembiayaan investasisdr.

Ukkas Arpani tersebut, terdakwa swelaku KepalaCabang PT BSM membuat Nota Analis Pembiyaan ( NAP) Nomor : 17/0932/NAP/015 tgl. 29 Mei 2015 . Bahwa kemudian dalam rangka menindaklanjuti permohonan dari sdr.

Bahwa dalam SKKP Nomor : 17/462/SKKP /CMG tanggal 23 Juni 2015 kepadaBank Syariah Mandiri KC Banjarmasin (pengusul pembiyaan) yang intinyasurat tersebut Komite Pembiyaan Kantor Pusat menyetujui pembiayaaninvestasi sdr.

Ukkas Arpani tersebut, terdakwa selaku KepalaCabang PT BSM membuat Nota Analis Pembiyaan ( NAP) Nomor : 17/0932/NAP/015 tgl. 29 Mei 2015 . Bahwa kemudian dalam rangka menindaklanjuti permohonan dari sdr.

Selanjutnya saksiNURHIDAYATI selaku Komisaris Utama Perusahaan PT.AI Husein PutraMandiri saat itu menyetujul dengan menandatagani surat Persetujuanfasilitas pembiyaan pembelian 1 (satu) unit Isuzu Panther LS 25 M/T/FF 1TON MB/2010 selain saksi NURHIDAYAT ikut juga menandatangani saksiNURKAIDAH selaku Komisaris Perusahaan PT.Al Husein Putera Mandiridan terdakwa selaku Direktur Utama PT.Al Husein Putra Utama PT.AIHusin Putra Mandiri tertanggal 21 April 2010, setelah itu Perusahaan PT.AIlHusein Putra

Selanjutnya saksi NURHIDAYATI selaku KomisarisUtama Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri saat itu menyetujuidenganmenandatangani surat Persetujuan fasilitas pembiyaan pembelian 1(satu)unit tsuzu Panther LS 25 M/T/FF 1 TON MB/2010 selain saksiNURHIDAYATI ikut juga menandatangani saksi NURKAIDAH selakuKomisaris Perusahaan PT.Al Husein Putera Mandiri dan terdakwa selakuDirektur Utama PT.AL Husein Putra Utama PT.Al Husin Putra Mandiritertanggal 12 April 2010, setelah itu Perusahaan PT.Al Husein PutraMandiri

Selanjutnya saksi NURHIDAYATI selaku KomisarisUtama Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri saat itu menyetujuidenganmenandatangani surat Persetujuan fasilitas pembiyaan pembelian 1(satu)unit Isuzu Panther LS 25 M/T/FF 1 TON MB/2010 selain saksiNURHIDAYATI ikut juga menandatagani saksi NURKAIDAH selakuKomisaris Perusahaan PT.Al Husein Putera Mandiri dan terdakwa selakuDirektur Utama PT.Al Husein Putra Utama PT.Al Husin Putra Mandiritertanggal 12 April 2010, setelah itu Perusahaan PT.Al Husein PutraMandiri

Ezri Netti adalah calon pesertaasuransi Takaful Pembiyaan yang diusulkan oleh Pemegang Polis ( ic USPSWAMITRA KOPPAS MITRA USAHA BINJAI yang selanjutnya telah berubahnama menjadi USP SWAMITRA KKBM BINJAI) (bukan oleh Penggugat)kepada Tergugat dan Tergugat II, dan semula direncanakan didaftarpada Polis Asuransi Kumpulan Nomor : 07.2010.00132.6450018 tanggal16 Oktober 2010 dengan manfaat takaful sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah); dan Nomor: 07.2010.00132.6450070tanggal 04 Juli

Ezri Nettisebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor: 133/SWAKKBM/PK/X/10 tanggal 26 Oktober 2010; Perjanjian Kredit: 059/SWAKKBM/PK/ViI/11 tanggal 04 Juli 2011; Perjanjian Kredit: 103/SWAKKBM/PK/X/11tanggal O7 Oktober 2011 sebagaimana di citeer Tergugat dr(Penggugat asal) dalam surat gugatannya, adalah bukan pesertaAsuransi Takaful Pembiyaan Kumpulan pada Para Penggugat dr baikdalam Polis Nomor : 07.2004.00199.633 tanggal 01 Oktober 2004 dan/atau Polis lain yang diterbitkan oleh Pihak I,

terdapat aklbat hukum apabila TergugatRekonvensi wanprestasi, dan perbuatan penggugat Rekonvensi adalahsebagai pelaksanaan dari perjanjian pembiayaan investasi/modal kerjadengan cara jual dan sewa balik (Sale and lease back) tanggal 27September 2018.Bahwa fakta fakta tersebut telah membuat nama baik Penggugatrekonvensi menjadi rusak dan dicemarkan serta sangat mengancamkelangsungan dan masa depan usaha dari Penggugat rekonvnesiBahwa Penggugat Rekonvensi merupakan Pengusaha yang bergerakdibidang jasa pembiyaan

selakuPerusahaan Jasa, dimana letak maju mundurnya usaha dari PenggugatRekonvensi berdasarkan produk dan program yang ditawarkan sehinggadalam kelangsungan usahanya sangat membutuhkan kepercayaan darimasyarakat luas.Bahwa dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat Rekonvensi, makareputasi Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat dalam hal inipengguna jasa dari Penggugat Rekonvensi menjadi rusak dan berdampaktimbulnya ketidak percayaan kepada Penggugat Rekonvensi dalamstatusnya selaku Perusahaan jasa pembiyaan

investasi yangmengakibatkan perkembangan dan masa depan dari usaha PenggugatRekonvensi menjadi hancur, karena masyarakat mendapat informasi yangsalah mengenai status hukum dari penggugat rekonvensi.Bahwa fakta hukum yang merupakan notoir di Indonesia dan dalam hal inidi Provinsi Papua bukan hanya Penggugat rekonvensi yang berusahadalam bidang pembiyaan investasi akan tetapi terdapat beberapaPerusahaan lainnya sehingga dengan adanya gugatan dari TergugatRekonvensi telah mengakibatkan hilangnya keuntungan

Bahwa PENGGUGAT sebagai penerima fidusia menerima penjaminansebesar RP. 278.530.000, (dua ratus tujuh puluh delapan jutalima ratustiga puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam perjanjian Pembiyaan yangditandatangani PENGGUGAT selaku debitur pada tanggal 15 desember2018 yaitu kredit Rp. 175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)dan bunga sebesar Rp. 103.530.000, (Sseratus tiga juta lima ratus tigapuluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan dan cicilan Rp.5.802.708, (lima juta delapan ratus

Tjasmo Darsono; Bahwa PENGGUGAT sebagai penerima fidusia menerima penjaminansebesar RP. 278.530.000, (dua ratus tujuh puluh delapan jutalima ratustiga puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam perjanjian Pembiyaan yangditandatangani PENGGUGAT selaku debitur pada tanggal 15 desember2018 yaitu kredit Rp. 175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)dan bunga sebesar Rp. 103.530.000, (seratus tiga juta lima ratus tigapuluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan dan cicilan Rp.5.802.708, (lima

Bahwa untuk pembiyaan. pendidikan dan pembiayaan kesehatanAnak,Penggugat sanggup membiayai Anak tersebut sekemampuan kondisiekonomi Penggugat dan sebagai kewajiban Hukum Tergugat sebagaibapak yang berkewajiban untuk membiayai anaknya maka Penggugatmemohon kepada Majlis Hakim agar menjatuhkan putusan mengenai Putusan no. 1314/Pdat.G/2015/PA Cr Halaman3 dari 12pembiayaan pendidakan dan kesehatan kepada Tergugat sebesar Rp.3.000.000 ( Tiga juta rupiah ) setiap bulannya.Bahwa berdasarkan Uraianuraian

didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Juni 2021 dalam Register Nomor99/Pdt.SusBPSK/2021/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Keberatan sebagai Debitur telah dirugikan olehTermohon Keberatan, yaitu atas Penarikan sepihak Objek Jaminan Fiduciaberupa satu unit kendaraan roda empat (mobil), padahal sesuai denganPerjanjian Pembiayaan antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan yang telah dituangkan dalam restukturisasi Perjanjian NomorPerjanjian pembiyaan

Memerintahkan Kepada Termohon Keberatan untuk mengembalikanobjek pembiyaan kepada Pemohon Keberatan setelan PemohonKeberatan melaksanakan point 2 (dua) diatas;Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Padt.SusBPSK/2021/PN Pdg4. Memerintahkan Kepada Pemohon Keberatan untuk melanjutkancicilan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor :85509821811 tanggal 31 Mei 2018;5.

Bahwa pada tanggal 1/4/2021 Pemohon Keberatan dihubungiTermohon Keberatan dan dalam informasi yang disampaikan bahwaPemohon Keberatan mendapat kembali reschedule dan/ataurestruktur terhadap total pokok hutang yang tersisa dalam ikatanperjanjian pembiyaan multiguna, dan mengundang untuk datang Kekantor Termohon Keberatan dengan membawa unit objek jaminansekaligus.

N6995FA warna merah tahun 2009 kepada PT.FIF(Federal International Finance) Kepanjen Cabang Malang dandituangkan dalam suatu) Akta Perjanjian Pembiyaan Konsumendengan penyerahan hak milik secara Fiducia No. 807000213309tertanggal 10 Maret 2009, setelah itu pihak PT.FIF (FederalInternational Finance) Kepanjen Cabang Malang setelah itupihak PT.FIF (Federal International Finance) Kepanjen CabangMalang menyerahkan~ satu unit sepeda motor Honda BeatNo.Pol.N 6995FA warna merah tahun 2009 tersebut kepadaterdakwa

N6995FA warna merah tahun 2009 kepada PT.FIF(Federal International Finance) Kepanjen Cabang Malang dandituangkan dalam suatu) Akta Perjanjian Pembiyaan Konsumendengan penyerahan hak milik secara Fiducia No. 807000213309tertanggal 10 Maret 2009, setelah itu) pihak PT.FIF (FederalInternational Finance) Kepanjen Cabang Malang setelah itupihak PT.FIF (Federal International Finance) Kepanjen CabangMalang menyerahkan~ satu unit sepeda motor Honda BeatNo.Pol.N 6995FA warna merah tahun 2009 tersebut kepadaterdakwa

No.8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen dengan demikian Tergugat memenuhi kualifikasiPerbuatan Melawan Hukum;Bahwa Penggugat tidak diberi informasi yang jelas mengenai hakdan kewajibannya sebagai konsumen Finance/Pembiyaan TergugatHalaman 3 dari 11 halamanPutusan Perdata Nomor 41/PDT/2018/PT.JMB10.11.12.13.14.15.yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur Undangundang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4huruf (C) dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum

Menetapkan barang-barang bukti berupa:- 1 (satu) bendel pengajuan aplikasi Perjanjian Pembiyaan, Nomor : 020216200292, tertanggal 22 Oktober 2016 antara sdr. HAMBALI, S,Pd, SD dengan pihak PT. Mandiri Utama Finance Cirebon;- 1 (satu) bendel persyaratan pengajuan kredit yang diajukan oleh sdr HAMBALI, S,Pd, SD kepihak PT.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMBALI S.Pd, SD Bin (alm)SADIKdengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan dikurangi selamaterdakwa dalam tahananKota dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua jutarupiah) Subsidair 1(satu) bulan kurungan;Menetapkan Barang Bukti berupa :a. 1 (satu) bendel pengajuan aplikasi Perjanjian Pembiyaan, Nomor :020216200292, tertanggal 22 Oktober 2016 antara sdr. HAMBALI, S,Pd,SD dengan pihak PT.

penyumbang dana untukpembayaran uang muka kredit dimana sdr ZULKIFLI menyambungkanterdakwa dan sdri ISWATI dengan sdr JAENUDIN als ZEN;d.Sdr JAENUDIN als ZEN, berperan sebagai penyumbang dana atau yangmemodali pengajuan kredit tersebut;Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita AcaraPemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Cirebon Kota;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:a.1 (satu) bendel pengajuan aplikasi Perjanjian Pembiyaan

dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Cbnbaik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganberupa:a. 1 (satu) bendel pengajuan aplikasi Perjanjian Pembiyaan

Menetapkan barangbarang bukti berupa:1 (satu) bendel pengajuan aplikasi Perjanjian Pembiyaan, Nomor :020216200292, tertanggal 22 Oktober 2016 antara sdr. HAMBALI, S,Pd,SD dengan pihak PT. Mandiri Utama Finance Cirebon; 1 (satu) bendel persyaratan pengajuan kredit yang diajukan oleh sdrHAMBALI, S,Pd, SD kepihak PT.

Kiki Januarta.18 (delapan belas) berkas dokumen pembiayaan yaitu :1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiyaan an. Sukardi NIK KTP1605 102910800001.1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Amin Asnawi NIKKTP 16051009127900011 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an. Hasanah NIK KTP1605 1042067700021 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an. Andi NIK KTP16051014027800011 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an.

Kiki Januarta.4 18 (delapan belas) berkas dokumen pembiayaan yaitu :1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiyaan an. Sukardi NIK KTP1605 102910800001.1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Amin Asnawi NIKKTP 16051009127900011 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an. Hasanah NIK KTP1605 1042067700021 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an. Andi NIK KTP16051014027800011 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an.

Kiki Januarta.18 (delapan belas) berkas dokumen pembiayaan yaitu :1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiyaan an. Sukardi NIK KTP1605102910800001.1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Amin Asnawi NIKKTP 16051009127900011 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an. Hasanah NIK KTP1605 1042067700021 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an. Andi NIK KTP16051014027800011 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an.

Kiki Januarta.1 18 (delapan belas) berkas dokumen pembiayaan yaitu :1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiyaan an. Sukardi NIK KTP1605102910800001.1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Amin Asnawi NIKKTP 16051009127900011 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an. Hasanah NIK KTP1605 1042067700021 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an. Andi NIK KTP16051014027800011 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an.

Kiki Januarta.1 18 (delapan belas) berkasdokumen pembiayaan yaitu :1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiyaan an. Sukardi NIK KTP1605102910800001.Halaman 115 dari 88 hal. Put.No.4/Pid/2016/PT.PLG1161 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen pembiayaan an. Amin Asnawi NIKKTP 16051009127900011 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an. Hasanah NIK KTP1605 1042067700021 (satu) bundel copy seseuai asli dokumen pembiayaan an.

Putusan Nomor 103/PDT/2020/PT.PBRperadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusannanti ;Memperhatikan ketentuan pasal 1304, pasal 1320, pasal 1338Kitab UndangUndang Hukum Perdata, pasal 6 huruf c undangundangNomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 98 ayat (1),pasal 103 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang PerseroanTerbatas, pasal 22 dan pasal 34 ayat (1) huruf i Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan UsahaPerusahaan Pembiyaan