Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 12-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA GORONTALO Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Gtlo
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 77
  • bukti surat tertulis yang ditandai P4 adalah surat bertulisan bahasaarab (lihat bukti fotocopy pada bukti PII halaman 7) yang hal ini Penggugatyakini adalah sama dengan surat aslinya yang dimiliki para Penggugat dan kinidiajukan sebagai bukti PIV dalam gugatan ini untuk menunjukan bahwa paraTergugat hendak menggunakan Penetapan Ahli waris dimaksud (bukti PII) untukkepentingan yang sama dengan warisan Penggugat sehingga hal ini perlu dicegahdengan pengajuan gugatan ini, Supaya tidak terjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-08-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — 1. Alfon Wijaratno, DKK VS KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULAR (KISEL)
88 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun para Penggugat lalaimencantumkan hal tersebut pada posita gugatan;Bahwa permohonannya para Penggugat telah tumpang tindin dalammenyusun petitum gugatan angka 2 dan 3, sebagai berikut :a. Dalam petitum angka 2 para Penggugat memohon agar status hubungankerja antara para Penggugat menjadi karyawan tetap;b.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-07-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 75/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 4 September 2018 — Pembanding/Tergugat II : CHRISTIAN SOETIO
Terbanding/Penggugat : SUDARMAN
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Cq CAMAT BALIKPAPAN UTARA
Terbanding/Turut Tergugat II : ALUS
Terbanding/Turut Tergugat III : MISRAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KAMALUDDIN
Terbanding/Turut Tergugat V : SAINAH
Terbanding/Turut Tergugat VI : SUKRAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : JULIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat VIII : JULKIFLI
Terbanding/Turut Tergugat IX : AGUS SALIM
Terbanding/Turut Tergugat X : DJUHANI
Turut Terbanding/Tergugat I : LA BOLOSI
50 — 31
  • Sedangkan IMTNadalah produk Peraturan Daerah Kota Balikpapan yang digunakan untukmemudahkan administrasi dan registrasi tentang tanah dan bertujuan untukmenghindari adanya tumpang tindin kepengurusan tanah di KantorPertanahan.Bahwa Judex Factie pada tingkat Pengadilan Negeri juga telah salahmemberikan pernyataan bahwa IMTN adalah bukti kepemilikan tanah.Bahwa sebagaimana dengan segel, IMTN adalah sebuah IZIN untukHalaman 51 dari 60 putusan Nomor 75/PDT/2018/PT SMR11.12.menguasai tanah yang dikuasai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-07-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 87/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
PT Mekar Harapan Jaya
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
ANNISA NUR ROHMA
325 — 191
  • dibeli oleh Penggugat pada Tahun 2012, berdasarkanRisalah Lelang No. 383/2012 Tanggal 31 Juli 2012.Bahwa dengan demikian, maka kepentingan Penggugat dirugikan, karena di atastanah HGB No. 233/Telajung milik Penggugat yang telah terbit lebin dahulu, olehTergugat telah diterbitkan Obyek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 5586/Telajung tanggal 13 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1866/Telajung/2018 tanggal 18Januari 2019, seluas 2.862 M* terakhir atas nama Annisa Nur Rohma yangmengakibatkan tumpang tindin
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-08-2018 — Putus : 02-11-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 372/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 2 Nopember 2018 — Pembanding/Tergugat I : MULJONO MARTOATMODJO Diwakili Oleh : MULJONO MARTOATMODJO
Terbanding/Penggugat : HJ. MULYANTI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA CIPEUCANG KECAMATAN CILEUNGSI KAB BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat II : DEDEN ARFIANTO
Turut Terbanding/Tergugat IX : MARTA bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat VII : MARSAH bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat V : MARSIH binti OCA
Turut Terbanding/Tergugat III : ETY SOFIWATY
Turut Terbanding/Tergugat X : JAYADI KUSUMA bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : UDIN bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat VI : TARMIN bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat IV : NIYAH binti KANIRIN
49 — 12
  • Quod non yang dipermasalahkanterjadinya overlap/tumpang tindin Sertipikat obyek sengketamerupakan dampak kelalaian dari Penggugat dalam menguasai fhisikbidang tanahnya;Sedangkan Turut Tergugat Il dalam menerbitkan dan mencatatperalihan hak Sertipikatsertipikat inlitis telah sesuai dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 Jis. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. PeraturanMenteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 Jo.
Pengadilan PN PELAIHARI
Putus : 18-08-2014 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN PELAIHARI Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Plh
Tanggal 18 Agustus 2014 —
34 — 7
  • Penggugat, maka jelas, Gugatan Penggugattersebut mengandung cacat plurium litis consortium, hal tersebutdikarenakan Penggugat tidak menarik pihak lain atau orang lain yangmemiliki alas hak diatas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa.Penarikan pihak atau orang lain tersebut sebagai pihak dalam perkara a quomenjadi penting untuk membuktikan kebenaran proses ganti rugisebagaiman dalil Penggugat Pada Posita Gugatan Penggugat Sertifikat HakMilik (SHM) dan Sporadik alas hak para Tergugat tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-02-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2442 K/PID.SUS/2012
Tanggal 14 Februari 2013 — Drs. TOGAR SITOMPUL, M.M.
58 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melawan hukum formil menghendakiperaturan perundangundangan yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi harusdibuktikan secara transparan dan secara langsung terlebih dahulu dibuktikanperbuatan pemohon kasasi apakah benar menyebabkan kerugian Negara.Sebab definisi secara yuridis mengenai pengertian keuangan Negara hinggasampai saat ini belum diatur secara definitif akibatnya tidak ada sinkronisasiperaturan perundangundangan yang membuat definisi kerugian Negara danpengertian keuangan Negara pun masih tumpang tindin
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 13-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 482/PDT/2018/PT SBY
Tanggal 25 September 2018 — Pembanding/Tergugat : H. Ir. HASANUDIN
Terbanding/Penggugat : Ny. ANITA
Terbanding/Turut Tergugat I : PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : MARTIN TANNY
35 — 22
  • mengadili perkara No. 94/Pdt.G/2013/PN.Kpj, makademi hukum Pengadilan Negeri Kepanjen harus terlebin dahulumemeriksa dan mengadili tersebut;Dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara a quo masihtergantung (aanhanging geding) karena sama dengan perkara sebelumnyanyang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Kepanjen No.94/Pdt.G/2013/PN.Kpj, maka demi kepastian hukum tentang siapa yangpaling berhak atas objek sengketa dan guna menghindari timbulnya putusanyang saling bertentangan atau tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 K/TUN/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — LYDIA SIAHAAN, Bsc VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT., II. ABDUL HAMAM;
51 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halil, dkk dan Ralph Pandelaki (BuktiP.28).Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi lanjutan (eksekusi kedua) atasPutusan Pengadilan Tinggi NTB Nomor : 69/PDT/1992/PT.NTB tanggal18 April 1992 (Bukti P.11) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April2001 sesuai Bukti P.27 dan Bukti P.28 di atas ternyata telah terjadikekeliruan atau terjadi tumpang tindin batasbatas tanah sengketa,dimana sesuai Sket/(Gambar Tanah Eksekusi yang terdapat padaHalaman 31 dari 52 halaman.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 49/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
HJ. MURNI DJAFAR,S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
H. MUHAMMAD ZIKIR
160 — 86
  • Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (1) s/d ayat (5),Pasal 19 ayat (1) dan (5) dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahnomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 4 dan 5 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun1999 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Lokasipada tanggal 26 September 2018, dimana pada saat Pemeriksaan Lokasitersebut ditemukan Fakta bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidakterdapat tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — PAIDI SARAGIH, DKK VS MENTERI KEHUTANAN RI;
110 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ha;Berdasarkan Surat Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 (vide buktiT10), Menteri Dalam Negeri memerintahkan Para Gubernur KepalaDaerah Tingkat untuk menginstruksikan kepada Para Camat/KepalaKecamatan, agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalambentuk apapun juga, karena dalam pelaksanaan banyak dijumpai izinmembuka tanah tersebut tumpang tindin dengan kawasan hutan;Dengan demikian, semua bentuk surat keterangan tanah yang berasaldari izin pembukaan tanah (SKT, SKRT, SKGR, SKPT, atau yangHalaman
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 26-04-2012 — Upload : 03-10-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 12/Pdt.G/2011/ PN Menggala
Tanggal 26 April 2012 — Drs. Soekidjo Santawi vs 1. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dkk
95 — 30
  • TURUT TERGUGATsama sekali tidak ada klarifikasi kepada PENGGUGAT tentang adanyapermasalahan tumpang tindin kepemilikan kepada PENGGUGAT dantidak pula mengumumkannya kepada masyarakat umum / khalayak ramaiselama waktu tertentu sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan demikian sertipikat tersebut adalah tidaksah dan haruslah dibatalkan;Bahwa berdasarkan permohonan penerbitan Sertipikat Hak milik dalamperkara a quo adalah atas nama Doddy Anugerah, (TERGUGAT IV),sedang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1426/B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT PERTAMINA (PERSERO), vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)Bahwa Asas Kepastian Hukum di bidang perpajakan meletakkan hukumsebagai pedoman yang bersifat pasti sehingga pemenuhan hak dankewajiban perpajakan dilakukan tanpa adanya keraguan dan tidakterdapat tumpang tindin pelaksanaan kebijakan perpajakan bagi WajibPajak;Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, LNG Project memiliki skemabisnis yang tidak normal atau tidak lazim dalam ketentuan perpajakan,Pemohon Banding dalam menjalankan kewajiban penugasan pemerintahmengalami
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 15-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 PK/TUN/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — PT BAHAGIA AUDIO VIDEO VS HENDRAWAN SUBIANA, DK
94 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I/Pembanding I/Tergugat, sesuai denganketentuan Pasal 55 UndangUndang Pengadilan Tata Usaha Negara,dengan pembuktian sebagai berikut : Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor65/G/2014/PTUNBDG, halaman 6, alinea 3 pada angka Romawi IV.Kepentingan Penggugat, Termohon Peninjauan Kembali/PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat menyatakan :Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, maka Penggugatdirugikan karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat secarafaktual di lapangan, tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 19-04-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Agustus 2016 — Ir. SUKANDAR, dkk ; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
58 — 33
  • Karena adanya tumpang tindin kewenangan dalammempertanggung jawabkan hasil kerja yang telah dilimpahkan dalamjabatan sebelum SK dikeluarkan. Sebagai bukti Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adalah salahsatu kementerian yang paling rendah penyerapan anggaranya ;Terjadi saling Curiga antara Pejabat yang satu dengan yang lainnyayang berakibat tidak kondusifnya suasana kerja di lingkungankementerian Desa.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 31-03-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 9/G/2021/PTUN.BKL
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
ANTON SUGIARTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Intervensi:
MAHESH GAGANDAS LALMALANI
338 — 233
  • Kabupaten Bengkulu Tengah) Provinsi Bengkulu terbit tanggal 07062001 Surat Ukur Nomor: 02/TL.IV/2000 tanggal 27072000 luas 20.000 m2atas nama Anton Sugiarto beralih ke Mahesh Gagandas Lalmalani padatanggal 2542016 (Vide Bukti T.1 = T.Il INV.3) yang terbit dari PutusanPengadilan Nomor: 297/Pid.B/2015/PN.Bgl tanggal 28 September 2015 (Videbukti T.ll INV.2) unprosedural, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut kaburterutama dalam menguraikan dalildalil Objek Sengketa dan Posita Gugatansaling tumpeng tindin
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
176 — 100
  • tumpeng tindih sertipikat hak milik nomor 266dan SHM nomor 267 pada sekitar bulan Maret 2021;(Berita Acara Persidangan tanggal10 Agustus 2021);Menimbang, bahwa bukti P8 berupa sebuah surat pemberitahuan lebih lanjutperihal informasi bahwa proses balik nama atas AJB No.682 tidak dapat dilanjutkankemudian berdasarkan keterangan saksi Notaris Indrarini.S menyatakan bahwaselanjutnya pada sekitar bulan Maret 2021, saksi mendapatkan informasi secara lisan daripetugas BPN yang menyatakan terdapat tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 24-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — PT BURU MAKMUR WARGA, DKK vs. KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL) PROVINSI MALUKU
116 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini membuktikan bahwa pada saatitu memang tidak ada izinizin lain yang diterbitkan sebelumnya diatasareal lahan yang dimohonkan Para Penggugat tersebut ;Bahwa dalam upaya Para Penggugat mencari kebenaran mengenaiindikasi terjadinya tumpang tindin arel lahan dengan PT. MenaraGroup, kemudian Para Penggugat menerima surat No. 23/KOMAMDL/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 perihal Pembatalan ProsesAMDAL PT.
Pengadilan PN MUARA TEWE Perdata Tanah
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-04-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Mtw
Tanggal 10 April 2015 — - ANWAR RUSADITA BIN DJOHANSYAH - ROSIHAN BIN DJOHANSYAH Lawan - PT.MITRA BARITO GEMILANG - PT.ASTRAAGRO LESTARI Tbk
98 — 14
  • adanya surat dari Gubernur mengenai RTRWP;Bahwa saat itu hanya Koperasi Karya Mandiri yang menggunakanJalan Angkutan Kayu (Koridor) tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi lokasi Izin Usaha Perkebunan yangdimiliki oleh Koperasi Karya Mandiri terletak di kiri dan kanan JalanAngkutan Kayu (Koridor) tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi lokasi Izin Usaha Perkebunan tersebutsekarang dikelola oleh Tergugat ;Bahwa sepengetahuan saksi pencabutan Izin Usaha PerkebunanKoperasi Karya Mandiri karena lokasinya tumpang tindin
Pengadilan PN PRAYA Perdata Wanprestasi
Register : 07-06-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN PRAYA Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pya
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
TIMOTHY JOHN MELLORS
Tergugat:
1.PATHURRAHMAN
2.SUNARTI
3.I GUSTI AYU PUTU CANDRI PUNAR, S.H.
4.I MADE KARTA Alias NONK
5.NOTARIS & PPAT YONATHAN RISKA ARIAWAN, S.H., M.Kn.
6.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Selong;
230 — 70
  • GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCURELIBELL)** Gugatan Kabur dikarenakan Kontradiksi antara Posita dan PetitumBahwa dalam perumusan suatu gugatan haruslan sesuai antara Positadan Petitum sehingga tidak terjadi kekeliruan dan pertentangan antaraapa yang di dalilkkan dengan apa yang di mohonkan, bahwa dalamgugatan Penggugat tidak lah singkron antara Posita dalam gugatan danPetitumnya dengan kata lain terjadi tumpang tindin antara Posita danPetitum, bahwa dalam dalil gugatan yang di ajukan