Ditemukan 1872 data
78 — 10
Dan semua yang telah dihibahkan itu telah sesuai dan sah menuruthukum Syara (rujuk kitabkitab Mutabarah), sehingga Mahkamah Syariyahtelah turut mengesahkannya sebagaimana dalam surat keteranganJawaban Gugatan kami terdahulu, maka tidak ada jalan untukmengeyampingkan surat hibah tersebut;Banyak sekali kejanggalan yang terdapat dalam replik tersebut yangtidak dapat diterima akal sehat, seperti tumpang tindin batas tanah,demikian juga dari ukuran tanah (lihat Replik hal. 4);Upaya kedua dengan mengaitkan
TIARMA PASARIBU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
H. PELLY YUSUF.
183 — 55
tertulis berupa Sertipikat Hak Milikyang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang,yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan Hak Milik, yangbersifat konkrit, individual (tercantum atas nama Tergugat II Intervensi sebagaipemegang hak), serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan (baik dariinstansi atasan maupun instansi lain), dan menurut Penggugat dalam dalilgugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat karenatumpang tindin
POERNOMO GAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
Intervensi:
DIREKTUR PT. SKYLINE KURNIA
223 — 261
No.reg.Kasus : 59/REGPMPP/KANWIL/X/2018,(Foto Copy sesuai dengan aslinya)Daftar hadir undangan gelar, dalam rangka pembatalanhak atas tanah karena cacat hukum administrasi yaknisertifikat hak milik Nomor : 02559 seluas 1.184 M2 atasnama Poernomo Gan, (Foto copy sesuai denganaslinya)Berita acara pelaksanaan paparan sengketa pengaduanpembatalan hak atas tanah karena terjadi cacat hukumadministrasi berupa tumpang tindin hak atau sertifikattanah seluas 1.184 M2 terletak di jalan otonomkelurahan vim,
114 — 39
Bahwa benar kemudian Saksi2 membawa keluar Terdakwa dandiserahkan kepada Saksi4 dan langsung Saksi4 tindin setelah ituSaksi4 mengamankan Terdakwa masuk ke dalam mobil Brio warna birudengan Nopol lupa dan diluar rumah tidak dilakukan penggeledahanterhadap Terdakwa.9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako DeninteldamIVWSwj dan barang bukti digelar yang diSaksikan oleh Wadan DeninteldamIVSwj (Mayor Inf Baskoro) dan Saksi3 bersama anggota yang melakukanpenggerebekan.10.
64 — 78
Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 pihak Kecamatan menyurati Kadis PUdengan surat nomor 590/404/7.3.03/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihalInformasi status lahan rencana pembangunan kantor camat Bukit Bestari,yang pada intinya menerangkan bahwa lahan rencana pembangunankantorcamat Bukit Bestaari terdapada tumpang tindin dengan lahan masyarakat,sehingga proses pembangunan yang sedang berlangsung tidak dapatdilanjutkan atau dihentikan.Bahwa surat nomor 591.1/234/ 7.3.03/2014 tanggal 10 Juni 2014 dari
Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 pihak Kecamatan menyurati Kadis PUdengan surat nomor 590/404/7.3.03/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihalInformasi status lahan rencana pembangunan kantor camat Bukit Bestari, yangpada intinya menerangkan bahwa lahan rencana pembangunankantor camatBukit Bestaari terdapat tumpang tindin dengan lahan masyarakat, sehinggaproses pembangunan yang sedang berlangsung tidak dapat dilanjutkan ataudihentikan.Menimbang bahwa berdasarkan surat dari Kecamatan Bukit Bestari nomor590
95 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1499 K/Pdt/2016tidak benar bahwa Penggugat telah mencampuradukan gugatannya antaramenggugat PT CLS dan pribadi pengurusnya, dengan demikian tidakterjadi tumpang tindin dalam gugatan Penggugat oleh karenanya eksepsiTergugat sampai Tergugat VI harus ditolak";Unquote;Bahwa pertimbangan yang demikian adalah suatu pertimbangan yangtidak benar, keliru dan sumir dalam penerapan hukum, karena:Bahwa PUK I/Pembanding I/Terbanding I/Tergugat . dalam hal iniPT Citra Lestari Semesta (PT CLS) adalah perseroan
85 — 31
tersebut dipertimbangkan sekaligus, seperti di bawah ini;Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti di atas, bahwakedudukan SHM Nomor 346/Sario Utara tidak terbantahkan sebagai alas hakbagi Penggugat dalam menguasai tanah miliknya, dan tidak pernah terbuktisebagai sertifikat yang tidak sah baik oleh Turut Tergugat (BPN) sebagaiinstansi yang berwenang, kecuali apa yang telah dipertimbangkan oleh PTUNManado sebagaimana Bukti P.12, P.13, dan Bukti P.14, surat bukti mana telahmenyatakan adanya tumpang tindin
1.JONI INDRAWADI
2.TURIADI
3.DAUD NOVERLIS
4.JUADI
5.EVI S
6.AMIRUDIN
7.SUPIN RIANTO
8.M HIDAYAT GULO
9.RAMLY
10.TOTOK
11.DARMAN
12.TASRIL
13.MARYAN
14.ERMIS
15.WINARTO
Tergugat:
KOPERASI UNIT DESA AL BAROKAH
Turut Tergugat:
1.PT. TANI SUBUR MAKMUR
2.BUPATI INDRAGIRI HULU
3.KEPALA DESA SEI GUNTUNG HILIR
136 — 35
pembagian Rp. 35.000, (Tiga puluh lima ribu rupiah)saat itu tidak ada dijelaskan, saksi hanya menerima uang saja, entah kalaukepada pengurus;Bahwa dalam addendum tersebut masih ada pasal yang lama yang dipakaidan ada pasal tambahannya disitu berbunyi apabila perkebunan tidakterbangun 2018, maka pengelolaan diambil alih oleh KUD ;Bahwa yang berhak melakukan pemanenan adalah KUD, KUD yangbertanggung jawab ;Bahwa diperusahaan ada kendala yaitu izin tidak keluar, berbelitbelitpengurusannya, hutan tumpang tindin
1.H. M. YUSUF
2.HJ. SITI RAHMAH.A.MD
3.HJ. SITI AISYAH
4.H.M. Yusuf, Hj. Siti Rahmah, Hj. Siti Aisyah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Intervensi:
1.SUPARJO
2.AGUS YUSUF SUDIRMAN, IR
315 — 151
Para Penggugat menguasai tanah a quo dengan Itikad baik yangmana tanah tersebut tumpang tindih :1) Objek Sengketa 1 tumpang tindih dengan Penggugat 12) Objek Sengketa 2 tumpang tindih dengan Penggugat 23) Objek Sengketa 3 tumpang tindin dengan Penggugat 32.
56 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAKIN GLORIA tumpang tindin dengan tanah sebagaimanatersebut dalam Sertifikat HGB No. 9903/ Sunter atas nama PT. TIWA MUDACONTRAKTOR, seluas 11,5 Ha GS (Gambar Situasi) No. 833/1988;Bahwa yang menjadi pertanyaan kini, apakah tumpang tindih dimaksudtumpang tindih dengan tanah Penggugat dalam SHGB No. 1286 dan SHGBNo. 1287 atau tumpang tindih dengan tanah Tergugat yang 11,5 Ha;Bahwa dalam Sertifikat HGB No. 9903, tertanggal 22 Oktober 2002 atasnama PT.
Terbanding/Tergugat I : SUSANTO
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Terbanding/Tergugat III : Ny. MISBAH
69 — 41
No: 329/Pdt/2018/PT.MDN , maka untukmenghindari terjadinya tumpang tindin keputusan diantara dua gugatantersebut (overlaping), maka patut dan beradasar hukum jika gugatan dalamperkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;B.
62 — 42
Susanto Pali Sarjana Ekonomi; Bahwa sesuai dengan data yuridis sebagai dasar hukum orang tuaTergugat , Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam menguasaidan menempati serta memiliki tanah berikut bangunan telah tumpangtindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1989/ Sekip, atas namaSusanto Pali Sarjana Ekonomi; Bahwa oleh karena adanya perbedaan antara dalil Penggugatdengan subjek hukum yang terdaftar dalam Sertipikat Hak MilikNomor: 1989/Sekip atas nama Susanto Pali Sarjana Ekonomi dantumpang tindin
54 — 11
Bahwa menunjuk dalil Jawaban Rekonpensi pada angka 3 yangmenyatakan membuat tumpang tindin dan kaburmya Gugatan Rekonpensisudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya, karena dalam GugatanRekonpensi sangat jelas manakah yang menjadi tanah objek sengketa yaitusebidang tanah beserta bangunannya yang saat ini dibangun kostkostan terletakdi Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri, seluas luas + 800 M2 (delapanratus meter persegi) dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Pak.
105 — 44
pemeriksaan sebagai berikut :TENTANG LETAK OBJEK SENGKETAHalaman 57 dari 65 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tas Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugatmenunjuk lokasi objek sengketa yang sama, yakni bidang tanah yang diatasnya terdapat tanaman pohon sawit; Bahwa Kepala Desa Jenggalu menerangkan bahwa objek tanah sengketatersebut masuk ke wilayah Desa Jenggalu, yang mana pada objek tanahsengketa tersebut tidak berbatasan langsung, tidakbersinggungan/bersepadan dan tidak tumpang tindin
Tuan H.SUKAWI SUTARIP, SH.SE
Tergugat:
Tuan JASRI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
190 — 106
tidakmencapai kata sepakat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakanTERGUGAT bersikukuh mendaku objek sengketa adalah miliknya;Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Smg7.Bahwa selain TERGUGAT mendaku objek sengketa adalah miliknya,TERGUGAT juga meminta Ganti Rugi kepada PENGGUGAT dengan nilaiyang tidak wajar;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 1352tertanggal 06 April 2018 disebutkan jika tanah milik PENGGUGAT (Ic ObjekSengketa) terdapat terindikasi Tumpang Tindin
85 — 9
PANDA ALAMSYAHHalaman 51 dari 68 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.SGMbersaudara (ahli waris SYAHRIR MAPPAKANRO) selain dari SHM MilikPenggugat sehingga menjadi tumpah tindin dan menimbulkanketidakpastian hukum atas kepemilikan Penggugat, karena SHM Nomor1683/Tombolo/2011 yang terbit diatas tanah Penggugat patut untukdikesampingkan dan tidak mangikat terhadap kepemilikan Penggugat ;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat membantah dalil penggugat yangpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Penggugat merupakan
1.CHANDRA SENTOSA
2.SATA KARTA WINATA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ASMIRAWATI
264 — 209
ataupemeriksaan kualifikasi pembeli beritikad baik yang perlu dilindungihalaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUNPBRberdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa putusan terkaitkualifikasi pembeli beritikad baik merupakan ranah Peradilan PerdataUmum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru. tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa danmengadilinya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada dasarnya GugatanPara Penggugat menguraikan telah terjadi tumpang tindin
152 — 81
Akan halini telah terjadinya tumpang tindin keputusankeputusanyang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tuduhantuduhanpelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT sehinggaPENGGUGAT semakin dibatasi hakhaknya.
MARTHEN RUPIASA, SH.,M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
174 — 95
Sehingga perlu diketahuimengenai luasan tanah dan letak tanah yang disengketakan oleh para3. bahwa mengenai luasan tumpang tindih yang didalilkan oleh Para Pihakdikaitkan dengan belum dilaksanakannya pengembalian batas untukmemperjelas mengenai luasan tumpang tindih secara pasti menurut hokumdan apakah benar ada tumpang tindin dimaksud sebagaimana telahdiklaim/diakui oleh masingmasing pihak terkait kKepemilikannya.
184 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Menteri KehutananPeraturan Nomor : 22 Tahun 2009 harus memperoleh persetujuan IzinPelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan.Bahwa dengan demikian terdapat tumpang tindin penentuan kawasan arealPT. KAL berdasarkan penentuan Pemda Kalimantan Tengah denganpenentuan kawasan areal PT.