Undangundang No 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa Direksi mewakilliPerseroan Terbatas baik didalam maupun di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 224 ayat (2) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang, disebutkan bahwa :Dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaankewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukansetelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Pemohonternyata Majelis tidak menemukan ,adanya bukti bahwa Pemohon yaitu PT.KARYA ALTASIA UTAMA (Pemohon PKPU ) sebagai Perseroan dan selakuPemohon dalam mengajukan permohonan PKPU ini telah mendapatpersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menempuhmekanisme PKPU ini;Menimbang, bahwa karena salah satu syarat formil sebagaimana dalamPenjelasan Pasal 224 ayat (2) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

JAYA PERKASA INVESTAMA* dari Notaris/ PPAT Tangerang, MOYARI DEWATA,SH. pasal 11 ayat 3 dengan tegasmenyatakan "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk Jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannyasewaktu waktu.Berdasar hal tersebut masa kepengurusan Direksi adalah 5 (Lima) tahun,dalam hal ini Direksi Agus Triharto diangkat sebagai direksi pada tanggal 3Agustus 2009, maka berakhir pada tanggal 3 Agustus 2014 ; bahwa karenasekarang tahun 2017, maka pemberi kuasa

JAYA PERKASAINVESTAMA* dari Notaris / PPAT Tangerang, MOYARI DEWATA,SH.Bahwa dalam pasal 11 ayat 3 akta tersebut dengan tegas menyatakanAnggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk Jangka waktu 5 ( lima )tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannyasewaktu waktuBahwa Direktur Agus Triharto diangkat sebagai Direktur pada tanggal 3Agustus 2009 sebagimana Akta No.03 tanggal 3 Agustus 2009, masakepengurusan Agus Triharto sebagai Direktur berdasar Akta No.3 tanggal3 Agustus 2009 pasal 11

MERDEKA GRAHA INDO* yang ddibuat NotarisSemarang TANTY HERAWATI, SH. tanggal 21 September 2010, masaberlakunya kepengurusan Perseroan khususnya Komisaris telah habis.Berdasar Pasal 14 ayat (8 ) Anggaran Dasar menyatakan AnggotaDewan komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahundengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktuwaktu.Bahwa berdasarkan hal tersebut Komisaris diangkat berdasarkan AktaNo.32 tahun 2010 dengan masa kepengurusan 5 (lima) tahun, sekarangtahun 2017

JAYA PERKASA INVESTAMA yangdibuat dan ditandatangani dihadapan MOYARI DEWATA, SH, Notaris diTangerang, dalam pasal 11 ayat ( 3 ), secara tegas menyatakan AnggotaDireksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dengantidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktuwaktu .Dari uraian tersebut diatas, masa kepengurusan Direksi adalah 5 ( lima )tahun, dalam hal ini Direksi AGUS TIHARTO diangkat sebagai Direksi padatanggal 3 Agustus 2009, maka jabatan tersebut demi hukum telah berakhirsejak

untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahundengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktuwaktu ;Menimbang bahwa jika diperhatikan dalam Anggaran Dasar pasal 20angka 2, AGUS TRIHARTO diangkat sebagai Direktur sesuai Akte PendirianPerseroan Terbatas PT Jaya Perkasa Investama, tanggal 3 Agustus 2009,masa jabatan pengurus / jangka waktu kewenangan Direksi dibatasi,selama 5Halaman 47 dari 49, Putusan Nomor 382/Pdt/2018/PT SMG(lima) tahun diatur secara tegas, sehingga seharusnya masa jabatan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Para Termohon I, II, III, IV, V dan VI yang telah dipanggil Secara sah dan Patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Para Termohon I, II, III, IV, V dan VI (Verstek);
3. Menetapkanuntuk memberikan ijin kepada PARA PEMOHON dan / atau Kuasanya, untuk melakukan sendiri Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard

Ajidarma Duta Medika melalui hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 23 Maret 2017 yangdilakukan oleh Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill) tentangPembubaran dan Likuidasi PT. Ajidarma Duta Medika dihnadapan TurutTergugat ;13. Manyatakan batal dan dan tidak berkekuatan hukum Akta Nomor:130 tanggal 24 Maret 201/7tentang Pembubaran PT. Ajidarma DutaMedika yang dibuat Turut Tergugat beserta seluruh turunannya;14.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tanggal 23 Maret 2017 tentang Pembubaran danLikuidasi PT. Ajidarma Duta Medika;8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pembubaran PT.Ajidarma Duta Medika Nomor 130 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuatoleh dan dihadapan Cut Riany, SH,.MKn. Notaris di Kota Bekasi;9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pembagian Asset PT.Ajidarma Duta Medika Nomor 33 tanggal 10 April 2017 yang dibuat olehdan dihadapan Cut Riany, SH,.MKn.

Ajidarma Duta Medika melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 23 Maret 2017 yangdilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;Manyatakan tidak sah dan dan tidak berkekuatan hukum Akta Nomor:130 tanggal 24 Maret 2017 tentang Pembubaran PT. Ajidarma DutaMedika beserta seluruh turunannya;Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan seluruh kerugian PT.Ajidarma Duta Medika sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belasHalaman 10 dari 13 hal. Put.

., tanggal 24 Oktober 2002, yangmemberi ijin kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Soehardjo Gondo) mengadakan RUPS PT. SML diSurabaya, serta semua RUPS yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali 1! selaku Direktur Utama PT. SML,dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;2). Sehubungan dengan dalil tersebut, Termohon PeninjauanKembali selaku Para Penggugat dalam perkara termaksud,menuntutantara lain:a).

No. 490 PK/Pdt/2014 oleh karena itu aset tersebut hanya dapat dibagi harusberdasarkan Keputusan RUPS; Oleh karena belum ada keputusan RUPS maka tuntutanpembagian aset PT.

SML (Soehardjo Gondo)mengadakan RUPS di Surabaya adalah sah menuruthukum (wettig/geldig, lawful);2).

Semua RUPS dan keputusan RUPS yang diambil dalamRUPS tersebut serta rapatrapat dan keputusankeputusan lain juga aktaakta dan berita acara rapat yangdilakukan atau terbit setelah adanya PenetapanPengadilan Negeri Surabaya Nomor 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002, adalah eksis, /egaldan valid serta mengikat kepada Para pihak yang terlibatdalam perkara Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal19 Maret 2013 tersebut;3). PT.

SML oleh Lie Thien Pingtanpa melalui RUPS PT. SML;5.3.3. Begitu lebar jurang saling pertentangan yang terdapat dalamkedua putusan Peninjauan Kembali tersebut, sehingga sangatbertentangan dengan asas keadilan umum (general justiceHal. 37 dari 45 Hal. Put.

saham PT General Energy Indonesiatelan memberikan persetujuan dalam RUPS sebagaimana dimuat dalamAkta Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 (vide bukti P17 & bukti T I/Il7).

Nomor 1681 K/Pdt/2017(1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal3/7 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukanberdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturanperundangundangan di bidang pasar modal;(2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuanmengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untukperubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang

Saham (RUPS);Bahwa perlu diketahui dalam pembuatan Akta Notaris untuk menuangkankeputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatuperusahaan, ada 2 (dua) jenis akta yang diterbitkan oleh Notaris, yaitu: AktaBerita Acara Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

Apabilapihak Notaris hadir dalam RUPS maka keputusan RUPS akan dituangkandalam Akta Berita Acara Rapat, sedangkan apabila Notaris tidak hadir makaRUPS memberikan kuasa kepada Direksi atau seseorang untuk membawahasil keputusan rapat kepada Notaris untuk dituangkan dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat;Bahwa berdasarkan adanya perbedaan jenis akta tersebut di atas makaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah keliru memahami Akta BeritaAcara Rapat sehingga keliru pula dalam memberikan pertimbangan

Bahwa dengan demikian, Judex Facti telah salah dalammenerapkan hukum mengenai kewajiban untuk memperolehpersetujuan dari RUPS Pemohon Kasasi terhadap pemindahan hakatas saham dalam Pemohon Kasasi:;3.7.

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaksanakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. GANODERMA MITRA TANINDO, dengan acara rapat:

• Pembahasan laporan keuangan periode tahun 2022;
• Evaluasi dan pembahasan kondisi operasional perusahaan;
• Penambahan modal PT.

merupakan juga perseroan yang memegang kekuasaan tertinggidalam perseroan pada tanggal 7 Agustus 2014 dengan Akta Notaris Nomor19, lalu diikuti oleh perubahan anggaran dasar dan dengan diangkatnyaTermohon Peninjauan Kembali menjadi Direktur maka status hubungan kerjabukan lagi sebagai pekerja tetapi sebagai para anggota Direksi yang wajibmenjalankan tugas untuk kepentingan dan perseroan Pasal 92 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007; Bahwa pada tanggal 25 November 2015 Pemohon Peninjauan Kembalimelalui RUPS

Rabik Bangun Pertiwi melalui RUPS; Bahwa masa kerja Termohon Peninjauan Kembali sebagai pekerja dimulaitanggal 23 Oktober 2002 sampai dengan 7 Agustus 2014 yaitu 11 tahun 10bulan dengan upah sebesar Rp10.500.000,00 sehingga pesangon dalam PHKmenjadi hak Termohon Peninjauan Kembali adalah:Uang Pesangon 2 x 9 x Rp10.500.000,00 = Rp189.000.000,00UPMK 4x Rp10.500.000,00 = Rp 42.000.000,00Jumlah = Rp231.000.000,00UPH 15 % x Rp231.000.000,00 = Rp 34.650.000,00Total = Rp265.650.000,00(dua ratus enam puluh

ABBASdan WILLY HENDRIKRAWUNG; 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor :termasuk pasal 82 UU PT, dimana dalam mengambil keputusan parapemegang saham diundang secara resmi/ patut dalam surat tercatat dalamkurun waktu 14 (empat belas hari) untuk melakukan panggilan rapat RUPStersebut;bahwa setiap hasil kKeputusan RUPS yang mana rapat tersebut barudinyatakan sah kalau dia memenuhi quorum yang mana tentang quorumdiatur dalam pasal 86 UU PT;bahwa jika ada transaksi jual beli saham yang disetujui oleh

Tergugat III dan Tergugat IV seingat saksi yanghadir adalah saksi WILLY H.RAWUNG selaku kuasa dari Tergugat ,Penggugat beserta kuasanya, MARTA dan saksi sendiri yang mana RUPStersebut dilaksanakan di kantor Tergugat IV;bahwa saksi tidak mengetahui masalah penjualan 80.000 (delapan puluhribu) lembar saham;bahwa saksi bisa hadir didalam RUPS tersebut karena mendapatkan kuasadari Tergugat juga untuk menghadiri RUPS tersebut, karena Tergugat pada saat itu sedang berada di luar negeri;bahwa benar saksi

PT, baik pemegang saham minoritas atau punsaham mayoritas dapat mengeluarkan pendapatnya dalam RUPS; 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor : bahwa menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas bahwa secara nyatanya, suka tidak suka, mau tidak mau,mengetahui atau tidak mengetahui, para pemegang saham baik mayoritasmaupun minoritas harus mengetahui organ perseroan terbatas tersebut,yang terdiri dari direktur, direksi dan komisaris; bahwa dalam UU PT tidak ada diatur mengenai

pergantian kerugianterhadap pemegang saham minoritas; bahwa jika ada pemegang saham mengajukan keberatan yang pertamaharus dilakukan adalah menyampaikan keberatan tersebut dalam RUPS;Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pengugat dan kuasa Tergugat I, kuasaTergugat Il, kuasa Tergugat Ill, kuasa Tergugat IV dan kuasa Tergugat Vakan menanggapinya dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat telahmengajukan kesimpulannya, masingmasing tertanggal 1 Pebruari 2017;Menimbang

RAWUNG untukmemimpin rapat pemegang saham pada tanggal tanggal 28 Januari 2013,dikarenakan Tergugat sedang berada di luar negeri ada kepentingan danberdasarkan bukti surat P10, P11, P12 dan P13 diperoleh fakta bahwa benarTergugat juga ada memberikan kuasa kepada saksi AAS SUPRIYATI untukmenghadiri RUPS tersebut, yang mana hasil dari RUPS pada hari membahaspersetujuan dan pengesahan perubahan susunan pengurus pada Tergugat III,yang selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2013 dihadapan Turut Tergugat

Nomor 04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 2009

Mulya nomor 9 tanggal 15 Desember 2008

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972) Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10tanggal 15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24tanggal 20 Maret 2013Halaman 10 dari 117 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Wno74) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42tanggal 25 April 201475) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14tanggal 8 Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9tanggal

Hak untuk meminta kepada ketua Pengadilan Negeri, yang dalamdaerah hukum tempat kedudukan perseroan, agar diijinkan untukmenyelenggarakan RUPS.2. Hak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri terhadapanggota direksi dan/atau dewan komisaris yang menimbulkan kerugianbagi perseroan dan tindakan tersebut disebabkan karena salah ataulalainya anggota direksi dan/atau dewan komisaris.3.

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972) Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10 tanggal15 Agustus 201173) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24 tanggal20 Maret 2013Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Wno74) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42 tanggal25 April 201475) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14 tanggal 8Mei 201576) Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972)Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10 tanggal15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24 tanggal20 Maret 201374)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42 tanggal25 April 201475)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14 tanggal 8Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal 15Desember 200877)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972)Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10tanggal 15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24tanggal 20 Maret 201374)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42tanggal 25 April 201475)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14tanggal 8 Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal15 Desember 200877)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka

kedua yang menerangkan bahwa Gugatan Penggugat adalahKekurangan Pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa pertimbangan judex facti yang demikian itu adalah tidak tepat dantidak patut dipertahankan mengingat kedudukan Tergugat tersebut adalahsebagai pemilik hak yang sah atas 25 % saham perseroan yang menjadiobjek jualbeli, sehingga jualbeli yang demikian itu secara yuridis haruslahdinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum dan merupakan kewajibanTergugat dan Tergugat II melaksanakan RUPS

jugaseharusnya menyatakan telah melakukan perbuatan hukum yang nyata yangdilakukan Tergugat dan Tergugat II karena tidak melakukan suatuperaturan perseroan maupun Peraturan Perundangundangan PerseroanTerbatas Nomor 1 Tahun 1995 terutama Pasal 43 ayat 1 yaitu perseroanwajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham di antaranyanama dan alamat, jumlah saham dan perolehannya sebagaimana diatur puladalam Pasal 27 ayat 1 UU No. 1/1995 a quo;Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II tidak melaksanakan RUPS

Adanya suatu kesalahan, artinya Tergugat telah nyata malakukan halhal yang melanggar peraturan hukum dan peraturan perseroan tersebutyaitu tidak melaksanakan RUPS untuk mengizinkan dan mengesahkanperistiwa hukum berupa jual beli 25 % saham yang dilakukan Tergugat dengan Penggugat, bahkan telah nyata Tergugat dan Tergugat II telahbersekongkol menjual lagi atas 25 % saham perseroan tersebut kepadapihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat tersebut artinyasesudah RUPS tanggal 20 Juni 1994 dengan

Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian, artinya karenaterjadi kesalahan yang dilakukan para Tergugat mengenai kewajibankewajiban yang diatur dalam perseroan maupun UndangUndangPerseroan tersebut, maka timbulah suatu kerugian berupa 25 % sahamtidak disahkan dalam daftar pemegang saham perseroan yang jumlahsaat itu bernilai Rp 512.500.000, tersebut;Bahwa mengapa Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamperseroan tersebut tidak melaksanakan RUPS untuk mengizinkan danpengesahan jual

Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisata tanggal 31 Oktober 2008 akta NO.39 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Satria Darma, SH Notaris di Padang, SK Menteri Hukum dan Ham, RI No.

Begitujuga dengan penggugat I , sebabnya penguguat Iikut sebagai para pihak dalam perkara ini adalahkarena tanah pulau siloinak sebagai mana dimaksuddalam sertifikat HM no.08, SUno.09/katurai/2007, tangal 27 Maret 2007 adalahmerupakan~ milik PT MENTAWAI SURAK WISATA yangsebagi Direkturnya adalah penggugat I (Vide Suratbukti berita acara RUPS tanggal 31 oktober 2008,akta no.39, surat keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republuk Indonesia tentangpersetujuan akta perubahan anggaran dasarperseroan

, adapun sepadannya adalah sebagaiberikut:sebelah Utara: berbatas dengan Lautsebelah Selatan: berbatas dengan Lautsebelah Timur: berbatas dengan Lautsebelah Barat: berbatas dengan Laut.Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS,adapun RUPS pertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008.Bahwa sebabnya terjadi beberapa kali RUPS adalahdisebabkan sulitnya pengurusan mendapatkan pengesahanperubahan anggaran dasar perseroan terbatas (SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia),hingga terakhir

tepatnya tgl 31 oktober 2008 diadakanlagi RUPS, dengan acara dalam rapat sama dengan RUPSsebelumnya adalah untuk memperoleh' persetujuan dariRapat Umum Pemegang Saham mengenai:a.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroansehubungan dengan terjadinya pemindahan hak atassaham milik persero ROBI MAYERSYA( TERGUGAT 1)kepada PENGGUGAT I dst, sebagaimana dimaksuddalam akta no. 39, tgl 31 oktober 2008 = yangdibuat dan ditandatangani dihadapan SATRIADARMA,SH notraris di Padang (vide surat buktiP.VIII), sehingga baru RUPS tgl 31 oktober 2008keluar pengesahaan dari MENKUMdan HAM pada tahun2009.Bahwa sebenarnya jauh sebelum sertifikat atas tanAh disiloinak ditebitkan oleh tergugat II

Mentawai SurakWisata dikarenakan~ tidak ~ berjalan sebagaimana mestinyayang ditetapkan seorang Direksi dengan tugas dankewajibannya maka berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sebagaimana dituangkan dalam berita acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) No:39 tanggal 31 Oktober 2008.yag dibuat dan ditandatangani oleh Satria Darma, SH.Notaris di Padang telah diganti Direksi PT.

50.000.000, (lima puluh juta rupiah), untuk biaya konsultasibisnis sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), dan untuk keperluanseharihari terdakwa bersama keluarganya.Bahwa terdakwa mengeluarkan Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020,tanggal 6 Maret 2020 dan memindahkan uang hasil penjualan perusahaanyang dibayar tunai oleh customer tersebut ke rekening pribadi terdakwa tanpasepengetahuan dari pemegang saham lainnya, yaitu saksi JACKIE HARAPANdan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Bahwa seharusnya keuntungan Perseroan atau hasil operasionalperusahaan masuk Ke rekening Perusahaan itu merupakan keuntunganperusahaan, disamping itu setiap perbuatan yang berkaitan dengan asetperusahaan pemindahannya melalui RUPS bukan dilakukan secarapribadi.Menimbang, bahwa Terdakwa SUHARTONO di persidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa PT.

AR(Account Receivable) dari Komisaris Utama, tembusan Direktur, perihalPemindahan Uang Keuntungan Perusahaan Perkenaan dengan inidisampaikan bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan untukmemperlancar operasional perusahaan yang mengharuskan adanyapemindahan uang, maka bersama ini terdakwa sampaikan jumlah uang yangdipindahkan adalah Rp. 2.700.000.000, dan dipindahkan ke Rek KomisarisUtama, BCA a/n Suhartono 5270705555Bahwa keputusan dalam Inter Office Memo tidak melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

SumberJaya, The Flow Pererenan, The Wave Canggu, Tino Mart, Cening BagusSingapadu dan Sandi Wijaya; Bahwa keputusan dalam Inter Office Memo tidak melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), melainkan hanya keputusan atau kesepakatanantara terdakwa selaku Komisaris Utama dengan KOMANG BUDISANTAJAYA selaku Direktur. Bahwa terdakwa melakukan pengembalian ke PT.

Yang seharusnyasetiap pemindahan atau pengguna asetaset perusahaan harus diketahui olehpemegang saham lainya atau setidaknya dilakukan RUPS. Berdasarkanpertimbangan tersebut maka unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawanhukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,telah terbukti;Ad. 3.

BankRatu (DL) kepada Penggugat secara langsung dan sekaligus dan segeramenyelanggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat a quo serta untukmengamankan Sisa Harta PT.

Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sampai saatdibubarkannya Tim Likuidasi berdasarkan RUPS PT. Bank Ratu(Dalam Likuidasi);e.

Bank Ratu Dalam Likuidasi)berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS PT. Bank Ratu(Dalam Likuidasi) guna mempertanggungjawabkan seluruhpelaksanaan likuidasi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding IlTerbanding II Asal/Tergugat Asal (in casu: Tim Likudasi PT. BankRatu Dalam Likuidasi), dan apabila pertanggungjawaban diterimadalam RUPS, maka RUPS:a. Meminta kepada Tim Likuidasi (in casu: Pemohon Kasasi/Pembanding IITerbanding II Asal/Tergugat Asal selaku Tim Likudasi PT.

Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sebelumdilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Tim Likuidasi Bank Ratu/Turut Termohon Kasasi hanyadapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: dibubarkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabilaRUPS telah menerima pertanggung jawaban Tim Likuidasi atau dibubarkan melalui penetapan Pengadilan yang dimohonkan BankIndonesia i.c. Pemohon Kasasi/Turut Tergugat apabila RUPS tidakterselenggara atau tidak berhasil membubarkan;d. Bahwa faktanya terhadap Tim Likuidasi PT. Bank Ratu i.c.

Darena Prakarsa Utama yang dalam perkara ini adanya undangan RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) dari PT. Darena Prakarsa Utama(terlampir) agar segera diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)agar semua Operational, Legalitas dan Penggajian yang merupakan HakKaryawan PT.

Johnny Sinaga sebagai salah satu pemegang saham dariPerseroan Terbatas (PT) Darena Prakarsa Utama yang akandilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakankekeliruan. Faktanya Tergugat & Il telah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) DarenaPrakarsa Utama dimana Alm. Johnny Sinaga diwakili oleh Tergugat & Il sebagai ahli waris yang sah secara hukum berdasarkan SuratKeterangan Ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga Nomor Register474.3/32/VlKec.

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Terbatas (PT) Darena Prakarsa Utama dimanakepemilikan saham dari Alm.

Lusteria Silalahi dan suaminya Alm.Mangaraja Sinaga ; Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai RUPS PT. SoaduonJaya.

Utrdimana salah satu pemegang sahamnya adalah Alm Johnny Sinaga, dandengan meninggalnya Alm Johnny Sinaga telah diadakan RUPS PerseroanTerbatas PT.

2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa Penggugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahanantara Penggugat dan Tergugat , dimana Penggugat telah beberapa kaliberusaha untuk menghubungi Tergugat baik melalui telepon maupun melaluisurat tetapi Tergugat I sama sekali tidak memberikan tanggapan kepadaPenggugat;Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, Penggugat melalui kuasa hukumnya kembalimengirimkan surat somasi atau peringatan kepada Para Tergugat untuksegera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

USD 78.000 (tujuh puluh delapanribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat dengan tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak surat somasi tersebut dikirimkan, namun tidakmendapatkan tanggapan dari Para Tergugat;Bahwa oleh karena Penggugat telah membayar secara lunas pembeliansaham senilai USD 78.000 (tujuh puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat)tetapi Tergugat tidak kunjung mengalihkan saham senilai USD 78.000 (tujuhpuluh delapan ribu dolar Amerika Serikat) melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Bahwa Tergugat II pada dasarnya tidak ada niat untuk menghambatmensahkan jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat tersebutmelalui RUPS PT Casa Loca bilamana telan ada kesepakatan dari parapihak atau setidaknya bilamana hal tersebut telah diperintahkan melaluiputusan Pengadilan yang sah berkekuatan hukum tetap ;6.

78.000 (tujuh puluh delapan ribu dolar AmerikaSerikat), yang dituangkan dalam perjanjian jual beli saham dibawah tangantertanggal 26 Juli 2016 dan tertanggal 13 September 2016 masingmasingseharga USD 39.000 yang telah dibayar lunas seluruhnya oleh Penggugat sebesarUSD 78.000, akan tetapi Tergugat tidak menepati janjinya (wanprestasi) untukmengalinkan sahamnya sekalipun Penggugat pada tanggal 9 Juli 2018 telahmengirimkan somasi kepada Para Tergugat untuk segera mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

Casa Loca, ternyata dalam rapat umum pemegang saham(RUPS) PT. Casa Loca, Tergugat selaku pemegang saham sebesar 39 % tidakpernah memberitahukan kepada pihak Direksi tentang pengalihnan saham miliknyakepada Penggugat;Menimbang, bahwa dari bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat, yaitu: T.II1 tentang Akta Pendirian PT.

Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung ;Bahwa putusan Hakim banding tersebut di atas adalahmerupakan ketidak telitiannya dalam memeriksa perkara,karena putusan Pengadilan Negeri Jeneponto telahmember i pertimbangan yang benar dan lebih jauhPenggugat dapat membuktikan gugatannya dan alat buktiyang diajukan pihak Penggugat maupun Tergugat ;AlasannyaBahwa seyogianya Pengadilan Negeri Jeneponto telahmempertimbangkan secara seksama utamanya Bukti' T1,produk bukti ini adalah hasil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

) salah seorang pengurus yang diangkat bernamaHasbullah Bin Lahujeng, saksi Tergugat yang menyatakanbahwa saksi tidak pernah menghadiri rapat rapat yangdiadakan oleh Perusahaan dalam hal ini RUPS, yangdimana dalam Akta Notaris tertanggal 26 Desember 2006tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 4 September 2006telah diadakan RUPS yang dihadiri oleh seluruh PemegangSaham dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroansebanyak 1000 saham, dimana dalam rapat tersebutterjadi perubahan susunan Direksi, dimana

saksiHasbullah Bin Lahujeng ditunjuk sebagai Komisaris ;Bahwa karena saksi menyadari, dia tidak punya kemampuanuntuk menduduki Jabatan Komisaris sebagaimana yangditentukan dalam UndangUndang No. 1 Tahun 1995 ;Bahwa perlu Pemohon Kasasi informasikan, bahwaHasbullah Bin Lahujeng adalah hanya sebagai sopir dariTergugat/ Termohon Kasasi ;Demikian pula saksi Nurdin yang kini menjabat Dirutsebagaimana isi RUPS, dia adalah hanya karyawan biasadi Hotel Bintang Karaeng milik Tergugat/Termohon KasasiJadi,

melakukan mengadilisendiri yang mengenyampingkan fakta dan bukti otentik,adalah merupakan kelalaian yang memenuhi syarat,diwajibkan oleh peraturan perundang undangan = yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena Judex factie telah tepat danbenar ;Bahwa menunjuk bukti T1 berupa Akta Notaris No.25 /2006 tanggal 16 Desember 2006 tentang RUPS

GIHON MAJU JAYA telah diadakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dari RUPS tersebut di hasilkankeputusan adanya pengalihan saham dari sdr. ADITYA VIRTUS kepada sdr. IrjenPol (Purn) ALPINER SINAGA,; "0220220222222 2220 22+ Selanjutnya tercatat adanya perubahan kepengurusan susunan direksi yaitu IrjenPol (Purn) ALPINER SINAGA menjabat selaku DIREKTUR, TRI LESTARImenjabat selaku KOMISARIS.

GIHON MAJU JAYA telah diadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan dari RUPS tersebut di hasilkan keputusanadanya pengalihan saham dari sdr. ADITYA VIRTUS kepada sdr. Irjen Pol (Purn)ALPINER SINAGA 5~2 2202 no nnn nnn nn nn nnn nner rnc nnn nnn nnn tenn nnnnsSelanjutnya tercatat adanya perubahan kepengurusan susunan direksi yaitu Irjen Pol(Purn) ALPINER SINAGA menjabat selaku DIREKTUR, TRI LESTARI menjabat selakuKOMISARIS.

No. 206 K/Pid/2014 Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010 (sudahdilegalisir) ; Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010(sudah dilegalisir) ; Foto copy ljin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir) ; Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009(sudah dilegalisir) ; Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret2010 (sudah dilegalisir) ; Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tanggal22 Maret 2010 (sudah

Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret2010 (sudah dilegalisir) ;10. Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tanggal22 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;11. Foto copy Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. FakturA.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;12. Foto copy Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. FakturB.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;13. Foto copy Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No.

NPWP No. 02.041.516.2215.000 dan SuratKeterangan Terdaftar (sudah dilegalisir) ;Foto copy SIUP No. 0339/PerindagBTM/PB/XI/2010 tanggal 5November 2010 (sudah dilegalisir) ;Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010(sudah dilegailisir) ;Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli2010 (sudah dilegalisir) ;Foto copy ljin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudahdilegalisir) ;Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009(sudah dilegaiisir) ;Foto copy Akta Risalah RUPS

DALAM EKSEPSIGugatan Para Penggugat PrematurBerdasarkan Pasal Tiga (3) Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Juli 2002antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah disepakati adanya RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) untuk menyelesaikan persoalan antaraPara Penggugat dan Para Tergugat ; Bahwa kalau benar seperti gugatanPara Penggugat halaman 2 poin 4 yang mendalilkan belum pernah ada RUPSatas PT.

untuk meletakkan sita jaminanatas barangbarang sengketa tersebut di atas untuk mengantisipasi agarkemenangan Para Penggugat Rekovensi menjadi tidak illusoir.Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kehadapan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan denganamarnya yang berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnnya dan menyatakanPara Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan sebelummenempuh mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

untuk mempersingkat uraian putusanditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum didalam Berita AcaraPemeriksaan perkara yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.TENTANG HUKUMNYADALAM KONPENSI.DALAM EKSEPSI.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak para Tergugat telahmengajukan jawabannya yang didalam eksepsinya mendalilkan bahwa :Gugatan Para Penggugat Prematur.Sebagaimana dalam pasal 3 Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Juli 2002adanya kesepakatan dari para pihak untuk dilakukan RUPS

(Rapat UmumPemegang Saham) untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Tergugatdengan Para Tergugat.Bahwa, sebelum dilakukan RUPS pihak para Penggugat telah mengajukangugatan ke Pengadilan sebagaimana dalam perkara aquo, dengan berpedomanpada pasal 3 Surat Perjanjian Perdamaian tersebut sehingga sebelumdilakukan RUPS belum waktunya para Penggugat melakukan gugatan a quodengan demikian gugatan para Penggugat prematur.Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat sehubungan dengangugatan para Penggugat

tempat.Bahwa, modal yang diperlukan atas usaha tersebut sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 20 saham masingmasing sahambernilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan atas saham PT.BALI TRILOKACANDRA TOUR & TRAVEL Penggugat mempunyai saham 5% senilai Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) begitu juga untuk Penggugat II mempunyai sahamyang sama yaitu 5% senilai Rp. 5.000.000, (lima juta rupuah).35Bahwa, sejak berdirinya usaha yang berbadan hukum tersebut belum pernahdilakukan RUPS