Ditemukan 1901 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.ap suar suan suat suep
Penelusuran terkait : Suap korupsi
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 21-03-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 4/PID.SUS/TPK/2013/PN.KDI
Tanggal 2 September 2013 — Jaksa Penuntut:
ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
Terdakwa:
Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi
753 — 447
  • pihak dan mengenai kompetensi relatif jika ada perselisihan yaitu dalamyuridiksi Pengadilan Negeri Kolaka jelas hal ini berada dalam ruang lingkup perdata.171Menimbang, bahwa anggota majelis Il menyadari pendapat tersebut terlaluformalistik sifatnya jika hanya melihat judul jual beli dan pasalpasalnya tanpamengkaitkan dengan hal lainnya, dengan perkataan lain tidak selamanya perbuatanperdata itu bersifat perdata murni tetapi juga bisa mengandung perbuatan pidana jikadalam perbuatan tersebut ada suap
    yang diberikan oleh Atto Sakmiwata Sampetodingatau PT.KMIkepada terdakwa atau ada pemufakatan jahat lainnya antara keduanya;Menimbang, bahwa menurut pengamatan anggota majelis II, tidak terdapat faktaapapun dipersidangan tentang adanya suap atau pemufakatan jahat antara AttoSakmiwata Sampetoding dengan Terdakwa, dengan demikian menurut majelis pembelianore nikel terdakwa adalah jelas Perdata Murni;Hal ini bersesuaian dengan hukum perdata Bab kedua tentang Perikatanperikatan yang dilahirkan dari
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-02-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
ZAMLINAR Binti Alm. BAHARUDDIN.
98 — 41
  • Bahwa yang dimaksud dengan pertanggung jawaban adalah siapa yangmembuat perjanjian dia yang mengelola ; Bahwa dana yang tersedia adalah bahwa dana itu ada, ada pasti ada ; Bahwa bahwa Apabila dana belum masuk ke rekening tetapi pekerjaandikerjakan terus itu adalah boleh ; Bahwa dalam pekerjaan swakelola tenaga skill, tukang, pekerja ataumaterial boleh diambil dari luar Tim Swakelola tetapi tidak boleh lebih dari50 %; Bahwa apabila utang sudah dibayar kepada yang berpiutang maka itubukan namanya suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2013 — Upload : 26-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Nopember 2013 — BANU ANWARI
168 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pelakunya baru dijatuhi pidana bila terbukti melakukanpelanggaran atau penyalahgunaan wewenang tersebut karena menerima suap ataumelakukan tindak pidana lainnya. Tindakan tersebut baru menjadi tindak pidanakorupsi, apabila pelakunya melanggar perbuatan melawan hukum yang diancamdengan sanksi pidana.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 24-03-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 428/Pid.B/2014/PN.Bdg
Tanggal 7 Oktober 2014 — LIM TJING HU Alias KING HU
135 — 38
  • atas nama PT.NAGAMUTIARA dan Keputusan tersebutdiumumkan pada tanggal 19 Juni 2001 melalui Berita Kompastertanggal 19 Juni 2001 ;75bahwa putusan PTUN Bandung yang baru keluar 1 minggu yangdiperkuat oleh Keputusan Menteri BPN tersebut langsung digugatoleh Sdr.KING HU di Pengadilan yang sama (PTUN Bandung),padahal untuk memperoleh Keputusan tersebut telah mengeluarkanbiaya sebesar Rp.850.000.000,(delapan ratus lima puluh jutarupiah) dan biayabiaya tersebut tidak ada tanda terimanya karenamerupakan suap
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 2 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDIE WICAKSONO, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HARIANTO. Diwakili Oleh : DIDIK SURYOWISONO, SH.,MH.
573 — 955
  • Sedangkanbarang bukti yang disita Rp. 11.000.000, (Sebelas juta rupiah) hasil daritangkap tangan 3 orang yaitu Kepala desa joho (jumali), Kepala DesaSanan (sadiko), dan Kepala Desa kepanjen (Sugeng purnomo) yang teruraidalam berita acara No. 115 sampai saat ini ketiga orang yang ditangkaptangan dan kedapatan barang bukti tersebut tidak pernah dijadikanTersangka pemberi suap.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1515 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 September 2013 — TOMMY HINDRATNO
147 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SE. 52/PY/UP 90/2001 tentangPengarahan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, dengan demikian unsurtersebut telah terpenuhi;Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Bahwa berdasarkan fakta hukum rangkaian perbuatan Terdakwa sejak tahappersiapan sampai dengan realisasi penerimaan uang dari saksi AntoniusTonbeng melalui James Gunaryo Budirahardjo menunjukkan adanyakerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwerking) antara Terdakwa denganFerry Syarifuddin untuk mewujudkan tindak pidana nmenerima suap berupauang sejumlah Rp280.000.000,00
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 2 September 2016 — JOKO SUTRISNO S.Sos,.M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
113 — 13
  • Dariuraian diatas Majelis berpendapat nota pembelaan penasehat hukum terdakwa tidakberalasan dan harus ditolak secara hukum; +0 22 enone anno ne nne =Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dengan seksama nota pembelaanpenasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mengungkapkanpatut diduga disiniyang menduga adalah pemberi suap bukan penerima. Sehingga dugaan POKJAharuslah bisa dibuktikan oleh Penuntut Umum, namun tidak dapat dibuktikan.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 17-07-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
DAVID RAZI, SE. SH. MH.
Terdakwa:
SRI RETNO WIDIYAWATI Binti GAUS SUPENO
209 — 60
  • janjitersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiranorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya.Bahwa wujud dari Pemerasan terkait dengan kewenangan yangdimilkinya dengan cara membuat suatu aturan yang ada secaratertulis sehingga masyarakat harus tunduk pada aturan danmemberikan sesuatu agar keinginannya tercapai.Bahwa pemerasan pada prinsipnya ada kekuatan dari satu pihakdan sangat berbeda dengan suap
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 16-11-2016 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks
Tanggal 4 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
IRMA ARIANI, SH
Terdakwa:
Dra. Hj. BUNSUHARI BASO TIKA Binti BASO TIKA
146 — 18
  • meminta sayauntuk membuat Rancangan Undangundang yang isinya mengembalikanbeban pembuktian , maka lahirlah UU 20 tahun 2001 sebagai perubahandari UU No. 31 tahun 1999 tersebut ; Bahwa saat pembahasan tersebut selain saksi hadir pula Adnan BuyungNasution,Prof Ramli Atmasasmita, Prof Natabaya dan Brigadir Abdullah ; Bahwa menurut Ahli pasal 12 huruf i UU No. 20 tahun 2001 tersebutsebenarnya telah diatur dalam KUHP hanya lebih dijabarkan, misalnyapasal 210 KUHP sama dengan pasal 6 UU No 20/2001 tentang suap
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — Ir. IMANNUAH,MT Bin KAREL TOENDAN
127 — 114
  • pekerjana fisik bidang cipta karya tahun2014, tapi yang jelas tidak pernah putus kontrak;Bahwa dalam penyusunan anggaran, ada sinerginya dengan bidang cipta karya danbidang Bina Marga;Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat di DPRD sehingga saksi tidak tahu penetapanRAPBD dimaksud;Bahwa saksi ada membuang nomor HP saksi yakni 08125025331 karena nomorHP tersebut sering saksi gunakan untuk menghubungi Imanuah, salah satunyaterkait penyitaan mobil dinas di rumah Imanuah, saksi takut terlibat mengenaikejadian suap
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 23 Oktober 2018 — KHAIRUDIN
351 — 1170
  • Oleh karena perbuatan yang didakwakan dan dituntut olen PenuntutUmum terhadap diri Termohon banding tidak terbukti, makaTermohon banding mohon agar dalil dalam memori bandingPenuntut Umum aquo dikesampingkan dan ditolak ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanKontra Memori Banding tertanggal 10 September 2018, yang padapokoknya sebagai berikut :" Bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa II Khairudin menerimagratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya Rp. 180.546.000.000, dianggap suap
    Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena pidana tersebut, dianggapmasih terlalu ringan dengan alasanalasan sebagaimana diuraikan dibawahint ;Menimbang, bahwa disamping pertimbangan halhal yangmemberatkan yang telah dipertimbangkan Hakim pertamatersebut,Pengadilan Tinggi mempertimbangkan halhal memberatkan bagi TerdakwaIl Knairudin yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, yaitu Terdakwa Il Khairudin Bersamasama dengan Terdakwa RitaWidyasari telah menerima gratifikasi yang dianggap suap
    sebanyak Rp.180.546.000.000,00 (seratusdelapan puluh milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah) (videPutusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST halaman 846)terkait dengan proyekproyek pembangunan dilingkungan PemerintahKabupaten Kutai Kertanegara dan penerbitan SKKL dan ijin lingkunganpada Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten KutaiKertanegara ; Terdakwa Il Khairudin Bersamasama dengan Terdakwa RitaWidyasari telah merusak lingkungan hidup terkait dengan gratifikasiyang dianggap suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-03-2016 — Upload : 06-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Maret 2016 — Ir. UDAR PRISTONO, MT
412 — 265 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DKI Jakarta;Dengan demikian, Judex Facti seharusnya menyatakan terbukti Terdakwamenerima gratifikasi yang merupakan suap;.
    Nomor 655 K/Pid.Sus/2016Dengan demikian, Judex Facti seharusnya menyatakan terbukti Terdakwamenerima gratifikasi yang merupakan suap;b. Bahwa Majelis Hakim telah lalai atau keliru dalam mengambil kesimpulan:bahwa uang yang ada pada Terdakwa yang kemudian disetorkan kerekening Terdakwa di Bank Mandiri Cideng dan BCA Kcp.
    DKI Jakarta;Dengan demikian, Judex Facti seharusnya menyatakan terbukti Terdakwamenerima gratifikasi yang merupakan suap;b. Bahwa Majelis Hakim telah lalai atau keliru dalam mengambil kesimpulan: bahwa perbuatan Terdakwa tidak sekedar hanya penerimaan uang atauhadiah dengan modus penjualan mobil dum saja, malainkanpenerimaan uang yang disetor ke bank Mandiri dan BCA;Hal. 212 dari 523 hal. Put.
    B. 2180 PQ dengan harga Rp.100,000,00,00dan tidak pernah ada pengakuan adanya unsur suap/ hadiah/ gratifikasidari pembeli saksi yeddi Kuswandi kecuali batin penunutut umum yangmenyatakan ketidak wajaran harga jual Rp. 21.930.200.00. yang berasaldari harga pembayaran "dum" Terdakwa kepada Pemda Provinsi DK1Jakarta berdasarkan SK Gubernur DKI mengenai pelepasan asset dan jikadibandingkan dengan harga pasar mobil bekas maka secara hukum hanyaberdasar kepada Pergub 77 tahun 2012 dan harga pasar yang
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 3 Mei 2012 — AHMAD SAIKHU Bin WAHYA SUHARMA
107 — 38
  • anggota BPD tidak dapat menerima perbuatan Terdakwasehingga Saksi dan tokohtokoh masyarakat melaporkan Terdakwa ke pihakKepolisian Daerah Lampung namun oleh Polda Lampung diarahkan ke PolresLampung Selatan; Bahwa sebelum melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian maka Saksi pernahmenganjurkan kepada Terdakwa agar mengganti Raskin yang tidak ia salurkannamun Terdakwa tidak juga menggantinya; Bahwa jika Saksi tidak melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib makamasyarakat menuduh Saksi telah menerima suap
    Bahwapenyalahgunaan kewenangan hampir berkaitan dengan perbuatanmelawan hukum Bahwa suap, gratifikasi dan penggelapan maka secara otomatis melawan hukumdan tidak perlu dicari dasar hukum peraturan peruuannya. Bahwa yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orang yang belumkaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi : - PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
2770 — 5659
  • kejadian, (contoh yang tidak diawasiadalah) apa yang dilakukan oleh direksi atau direktur utama, yang terkaitpidana misalnya untuk memenangkan tender atau pekerjaan tadi tahutahu direksi atau direktur utama, atau direktur marketing, atau salesmanager, itu dia ada melakukan gratifikasi atau kasih uang, nah ini kantidak tahu, komisaris utama tidak tahu, kalau misalnya dia sudahmelakukan pengawasannya rutin sehingga kejadian internal perusahaanitu betul sudah diawasi dan eksternalnya dia melakukan suatu suap
    komisaris tidak terlibat;Bahwa Komisaris bisa bertanggung jawab kalau seakanakan diadirecting mindnya ada di situ, dianggap tahu dia apa yang dikerjakanHalaman 166 dari 350 halaman Putusan 81/Pid.sus/TPK/2018/PN Jkt Pstdireksi itu, padahal itu kan suatu hal yang melanggar hukum punya, suatuhal yang tercela;Bahwa benar Komisaris menerima laporan, dia secara internal secarabusiness judgement betul (menerima laporan);Bahwa kalau misalnya Komisaris Utamanya dia tidak tahu menahu soalitu (adanya pemberian suap
    pendukungnya untuk overhead dihalaman belakang dan bukti pendukung akan disampaikan olehLaurensius;Bahwa beban usaha + bunga, totalnya Terdakwa masih ada laba bersihpada tahun 2009 sejumlah 66 miliar (Rp66.743.636.441,00), 2010sejumlah 70 miliar (Rp70.542.159.376,00) dan tahun 2011 sejumlah 8miliar (Rp8.003.684.101,00) atau setara dengan kurang lebih 5%;Bahwa ini adalah audit report yang telah diaudit oleh Johan MalondaMustika & Rekan;Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Tersangka nomor 47 agarpermasalahan suap
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 06-12-2022 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN PALU Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal
Tanggal 10 April 2023 — Penuntut Umum:
SALMA ADNAN DEU, SH., MH
Terdakwa:
MAICHAL ANDERSEN TAMPOMA, SH.
173 — 87
  • terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menerima hadiah (suap) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maichal Anderson Tampoma, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/Pid/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — HENDRA SUBRATA alias ANYI
127 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 94 PK/Pid/201484melalui keterangan saksi Sadimin ini, padahal perbuatan dari group wisma 77merupakan suap menyuap.Bahwa dalam berkas perkara, Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksiyang merupakan anggota dari Group Wisma 77 sebanyak 6 (enam) orang yaituWalujo Susanto alias Walujo, Herman Tambayong, Hendrawan Subiana, HarunSebastian, Willy Sebastian dan Hermawan Tanudjaja alias Oki.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. IING SUWARGI bin SAMBAS SURYADI; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang
95 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam kasus posisitersebut terjadi cacat prosedur, sehingga implikasinya IMB yangtelah diterbitkan/dikeluarkan dapat dicabut kembali atau dibatalkan.Berbeda halnya diterbitkannya IMB dengan sudah mengetahuisebelumnya ada persyaratan yang tidak lengkap tetapi karenapejabat administrasi tersebut telah menerima suap, maka perbuatantersebut sudah dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaanwewenang yang mempunyai implikasi korupsi:Karenanya, tidak terbukti tindakan Terdakwa yang tetapmenandatangani
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-09-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
ZHANG DEYI
Tergugat:
1.DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS SELAKU KEPALA INSPEKSI pada DIR JEND. MINYAK DAN GAS BUMI, KEMEN. ESDM RI,
2.KEPALA TEKNIK PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT V
214 — 145
  • Balikpapan Tersangkakasus suap (https://news. detik.com/berita/d4535978/kpktetapkanhakimpn. balikpapantersangkakasussuap) (fotokopisesuai fotokopi);Berita yang diunduh dari website Tempo.Co tertanggal 6 Mei 2019dengan judul Hikayat Hakim Kayat yang pernah adili kasus KapalMV Ever Judger .
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-10-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 45 / PID/TPK /2014/PT.DKI
Tanggal 18 Oktober 2014 — Ir. HERU SULASTYONO alias HERU Bin KUNCORO
235 — 177
  • melakukan perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasiberupa uang sejumlah Rp.1.902.706.792, (satu milyar sembilan ratus dua jutatujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dan (satu) unit mobil Grandis B 8328 JHwarna Silver Metalik tahun pembuatan 2005, sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 05-12-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 30 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 5 Desember 2016 — TAJUDDINNOR Bin SUNTUNG.
146 — 47
  • FakultasHukum pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ahlimempunyai sertifikat Pendidik Nomor Registrasi: 11100101007355tanggal 24 Agustus 2011 dari Kementrian Pendidikan NasionalRepublik Indonesia; Bahwa benar berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UUNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana , telahdiatur beberapa tipologi perbuatan korupsi antara lain Perbuatanmerugikan keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Suap