Ditemukan 2030 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : soedargo soeparto soewarto soekarno soekamto
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19 /PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 8 Juli 2015 — Pidana Korupsi - NIMROD ESAU SIHOMBING
108 — 191
  • Adanyaunsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka (vide : Soedarto, S.H.,Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 09-12-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 23 Nopember 2016 — MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI
101 — 35
  • Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelakutindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsiyang bukan pegawai negeri atauperseorangan swasta, senada dengan hal iniR.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 September 2013 — SENTOT SUSILO,SH NANA SUPRIYATNA
97 — 169
  • Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf ;(Soedarto, Hukum Pidana I, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, hal.91 ).Menurut Memorie van Toelichting, maka kata dengan sengaja (dolus) dalampasalpasal KUHPidana adalah sama dengan willens en wettens (dikehendakidan diketahui) (vide: E.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Pidana - Drs. H. THAIB ARMAIYN
109 — 35
  • Adanya unsur ini haruspula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yangmenyertai perbuatan tersangka (vide : Soedarto, S.H., Hukum dan Hukum Pidana,Penerbit PT.
    Alumni, Bandung, Tahun 1977, hlm. 142).Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto, S.H. tersebut, MahkamahAgung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor :813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwaunsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilaidari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuaidengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 45/PID.SUS/TPK/2014/PN.PBR
Tanggal 13 Januari 2015 — Drs. EVALDI
70 — 16
  • Soedarto, SH., mengatakan bahwatujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiadalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perouatanmenyalahgunakan kewenangan dan sebagainya.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 20 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Plg.
Tanggal 2 Nopember 2016 — Bambang Mulyono, S.Sos Bin Hadi Sumarto
116 — 16
  • Soedarto menyebutkan bahwamemperkaya artinya berobuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga sipembuat bertambah kekayaannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidanganterdakwa Bambang Mulyono, S.Sos Bin Hadi Sumarto bersamasamadengan Muhammad Nuh AZ (terdakwa dalam berkas terpisah) dalammelaksanakan tugasnya sebagai Account Officer (AO) pada BRI Kayuagungmelakukan pemrakarsaan terhadap permohonan KUR yang diajukan olehHalaman
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 17 Juni 2015 — H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ
89 — 13
  • (Soedarto dalam bukunya Hukum dan HukumPidana, Alumni, Bandung, 1977, hal. 142).
    Pendapat Soedarto tersebut senada denganPutusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yangdidalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan terdakwa II,dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masingmasing sebagaiDirektur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 3Tahun 1971.Menimbang, bahwa sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa katakedudukan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
2.MOHAMMAD HAMIDUN NOOR, SH
3.JANANG MULA ANDRI RONU, S.H
4.DEDI FRANKY, SH
5.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
6.CAKRA YUDA PAMUNGKAS, SH.,MH
Terdakwa:
GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG
145 — 72
  • Soedarto,SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusanMahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnyaantara lain dinyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatubadan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwasesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 15-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 32/Pid.Sus/2014/PN.Kpg
Tanggal 15 Juli 2014 — TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG.
69 — 32
  • Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh peqawai negeri sebagai pelakutindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal iniR.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
511 — 239
  • Terkaitdengan kedudukan, Soedarto di dalam bukunya menyatakan ..istilah kedudukandisamping perkatan jabatan adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikanfungsi pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyaikedudukan.
    Dari pendapat Soedarto tersebut,yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan kedudukan yang disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 403 /616dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau orang perseorangan swasta.
    Adanya unsur iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahiryang menyertai perbuatan tersangka (vide: Soedarto, S.H., Hukum dan HukumPidana, Penerbit PT.
    Alumni, Bandung, Tahun 1977, hlm. 142).Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto, S.H. tersebut,Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989Nomor: 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lainbahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Suatu badan cukupdinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwasesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. (vide:R.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 8 Februari 2017 — SOLIKHAH Binti ABDUL WAHID
81 — 20
  • Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 7 Januari 2015 — H. SAMSIAR BIN SAMSU
41 — 19
  • Soedarto, SH., dalam bukunya Hukum dan HakimPidana;1977,Bandung,Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusanMahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalampertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yangterjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenanganyang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 06-07-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
ALIKSANDER SIAGIAN SH
Terdakwa:
ERWAN MURSIDI, S.Pt Bin BASRI HASANUL
115 — 44
  • Sedangkan yang dimaksud Sarana adalah alat, media, segalasesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud;Menimbang, bahwa Soedarto dalam bukunya menulis istilah"kedudukan disamping perkataan "jabatan adalah meragukan. Kalau"kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang direktur bankswasta juga mempunyai kedudukan.
    Dalam penjelasan pasal demi pasalpembentuk undangundang membanding jenis tindak pidana korupsi inidengan pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat(pegawai negeriambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggarsuatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindakpidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikankepadanya karena jabatannya (Soedarto, Op.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 3 Juni 2015 — LELO ANGGORO, S.STP,MAP Als LELO Bin IMAM SUBAGYO
66 — 100
  • Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung,Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakanbahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukupdinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuaidengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 09-12-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 23 Nopember 2016 — ADRIANUS SATU, BA
107 — 33
  • Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagaipelakutindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsiyang bukan pegawai negeri atauperseorangan swasta, senada dengan hal iniR.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.
Tanggal 24 Februari 2016 — ANDI PRAYANA
110 — 84
  • Bahwa yang perlu mendapatperhatian mengenai kata kedudukan menurut Soedarto adalah bahwa kedudukan,disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi,dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atauorang perseorangan swasta.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 25 September 2017 — SOFYANSYAH, SE., MM. Bin H. DARMI RASAD
73 — 15
  • Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-12-2020 — Putus : 26-02-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 709/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 26 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat II : Petra Edhi Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat III : Soleman Sattu Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XVII : Jafeth Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XVIII : AMINAH Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XX : Samsudin Diwakili Oleh : Petra Edhi
Terbanding/Tergugat I : Menteri Pertahanan RI
Terbanding/Tergugat II : Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI yang beralamat Markas Besar TNI Mabes TNI
Terbanding/Tergugat III : Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat IV : Tentara Nasional Indonesia c.q. Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.q Direktur Zeni Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat V : TNI C.q. Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.q. Pangdam Jaya
Terbanding/Tergugat VI : PT. Continental Paramitra
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat II
117 — 76
  • Soedarto,untuk menempati rumah dinas TNI AD Jalan Zeni 2 No. 1 Rt004/Rw 03 Mampang Prapatan Jakarta;Surat Keputusan Izin Perumahan Nomor: SKIP/7214/1/1979tanggal 4 Januari 1979 an.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2015 — Putus : 28-08-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 28 Agustus 2015 — YANSYAH BIN GERSON MIHING
55 — 13
  • SOEDARTO, dalam Bukunya Hukum danHukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1977, halaman 142 yang dikutipoleh R.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 19 April 2017 — Ir. GUNADI NIMER
75 — 37
  • Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).