Ditemukan 1933 data
151 — 92
Sel.Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan melawan Hukum paraTergugat dihukum untuk membayar ganti rugi, maka tuntutan pembayaran uangpaksa tidak dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan tuntutan ganti kerugianmimmaterial, oleh karena menurut hemat majelis kerugian immatareil yang merupakanakibat langhsung dari perobuatan melawan Hukum oleh para Tergugat belumlahcukup terbukti secara nyata sebagai hubungan causal sebabakibat, maka tuntutantersebut juga tidak dapat
400 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal31A ayat (2) UndangUndang MA harus memenuhi 5 (lima) syarat,yaitu:a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanperundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (kKhusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajardapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal
66 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian terdapat hubungan sebabakibat (causal)antara tindakan Termohon Kasasi yang merampas/memerintahkanperampasan baju Para Pemohon Kasasi dan pemberian fasilitas alakadarnya dengan penyakit yang diderita Para Pemohon Kasasi;Bahwa demikian pula Termohon Kasasi dan para mandor yangdipekerjakannya kerap melakukan tindak kekerasan terhadap ParaPemohon Kasasi. Dimana berdasarkan keterangan saksi Luri AhmadSanusi, Termohon Kasasi terbukti pernah memukul Pemohon Kasasi XIX(Irwan Rustani).
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
208 — 140
Adanya hubungan causal antara Perbuatan dan kerugian;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakimperlu mempertimbangkan terlebin dahulu Negeri Tulehu sebagai Negeri Adatyang dipimpin oleh seorang Raja yang merupakan keturunan dari MatarumahParentah yang berhak menjadi Raja di Negeri Tulehu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR)Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan
89 — 76
hak orang lain ;b Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;c Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;d Perbuatan yang bertentangan dengan kehatihatian ;Menimbang, bahwa syarat agar sebuah perbuatan dikatakan sebagai perbuatanmelawan hukum berdasarkan aturan hukum adalah harus memenuhi unsurunsur perbuatanmelawan hukum, yaitu sebagai berikut :1 Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;Adanya kerugian ;Adanya kesalahan ; WwW WNTerdapat hubungan sebab akibat (hubungan causal
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUS SOPYAN Diwakili Oleh : ISKANDAR IKBAL, S.H
266 — 223
Herman Sujito, M.Si tersebut, tidakbisa tidak perumusan delik Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dalamperkara a quo haruslah dirumuskan secara materil, sehingga unsurdapat mendatangkan kerugian mutlak harus dibuktikan adahubungannya sedemikian rupa dengan legal standing pengadu.Pendapat ini tentu berinterelasi erat dengan frasa dapat yangdirumuskan dalam Pasal 263 ayat 1 KUHPidana, artinya perumusannyadapat ditentukan berdasarkan hubungan causal antara alasan perkara inimulai dilakukan penyelidikan, penyidikan
141 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatandan akibat kematian (orang lain);Hal. 103 dari 117 hal. Put.
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wil Dirjen Pajak Bali
2.Goro Ekanto
3.I Nyoman Ardina
4.Johansyah Permana
5.Errik Shofian Jaswadi
6.Farid Alhamudi
7.Benedictus Anova N Indityo
8.Salmawati
9.Anton Rudhianto
10.Agustinus Andi Prasetyo
11.Fauzi Fahrudin
12.Andi Goenawan Hendarwanto
13.Maynardo Francois Ruhukah
14.Yusuf Herdian
15.Harjanto
16.I Putu Sudarma
171 — 109
, Rp. 200.000.000 MOBIL, TOYOTA LANDCRUISER Tahun 2000, Rp. 365.000.000 MOTOR, HONDA AFX Tahun 2017, Rp. 15.000.000HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 110.000.000 D.45.46.47.Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yaitu berupapenyidikan atas dugaan pidana pajak sebagaimana Pasal 39 ayat (1) huruf ddan/ataui UU KUP tersebut berakibat pada kerugiankerugian yang harusditanggung oleh PENGGUGAT, dimana kerugian tersebut adalah diakibatkan(hubungan causal
144 — 35
Adanya Hubungan Causal, sedangkan yang di maksud dengan CideraJanji/Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan itu didasarkan atas perjanjian sesuai dengan Pasal1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber padaundangundang seperti diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata, danyang dimaksud dengan sengketa hak milik adalah konflik antara dua orang atau lebih yang mempunyai kepentingan
1584 — 1765 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sri RejekiSuninto, tidak memiliki kedudukan hukum (/ega/ standing) guna tampilselaku para pemohon pengujian undangundang karena tidak terbuktiterdapat adanya keterkaitan sebab akibat (causal verband) yangmenunjukkan bahwasannya hak konstitusional mereka dirugikan olehberlakunya Pasal 60 huruf g Undangundang Nomor 12 Tahun 2003tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
110 — 35
Adanya hubungan causal antara Perbuatan Melanggar Hukum denganKerugian.Bahwa jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT XV kepada BANI NARUNbukan merupakan perbuatan melawan hukum, terlebih lagi jual beli tersebuttelah disahkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1950 K/PDT/2007tanggal 25 November 2009 (Bukti T.XV 6) Jo. Putusan pengadilan TinggiBanten No. 109/PDT/2006/PT.BTN tanggal 02 Maret 2007 (Bukti T.XV 7)Jo. Putusan Perdata No. 71/PDT.PLW/2006/PN.TNG tanggal 10 Agustus2006 (Bukti T.XV 8).
CHARLES HUTABARAT,SH.MH
Terdakwa:
FERNANDO HUTAPEA
119 — 25
Sedangkan sarana adalah carakerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanharus ada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atausarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan ataukedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatan dan saranayang timbul dari jabatan atau kedudukan
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
201 — 258
Pengadilan yang berwenang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsuradanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yangharus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal
ANDI SUHARTO, SH
Terdakwa:
Sartiman Mbeo, SH.
97 — 37
dimaksud dengan kesempatan adalahpeluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluangtersebut tercantum dalam ketentuanketentuan tata kerja yang berkaitan denganjabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa sarana adalah cara kerja atau metode kerjayang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dan pelaku tindak pidanakorupsi;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanharus menunjukkan adanya hubungan causal
62 — 16
Sedangkan sarana adalah carakerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karenamemangku jabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan,kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan
505 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 29sebabakibat (causal verband) dengan berlakunya Pasal 7 danPasal 9 ayat (1) Pergub yang dimohonkan pengujian;7). Kalaupun kemudian permohonan hak uji materiil para Pemohondikabulkan maka hal tersebut tidak menjamin adanya kemungkinanbahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugianseperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;1.
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB CILACAP. Diwakili oleh DJOKO SUMEDI, SH., MH
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3.RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
290 — 221
mempunyai kedudukanhukum (/egal standing) untuk secara sah menurut undangundang dapatHalaman 126 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUNJKT.mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapatkepentingan penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannyakeputusan tata usaha negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungansebagai akibat antara kedudukan hukum (legal standing) dan kerugiankepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat (causal
1.Ir Annin Hudaya MT
2.Linda Purnomo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Persero
225 — 146
yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang pokokyang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atassuatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, karenadengan unsur tersebut terjadi hubungan causal
SARMAH
Tergugat:
1.PT. RAHMAH MANDIRI MULIA
2.HARRY NATA, S.T
3.HENRY NATA
4.ADI SARTONO, KU., S.H.,M.H.,MKn
444 — 2670
Ketentuan Pasal 1365 BW menekankan adanya hubungan causal(relasicausalitas; sebab akibat), manakala terdapat suatu perbuatan(i.c. yang bersifat Melawan hukum) yang merugikan orang lain dankarena kesalahan tersebut menimbulkan konsekuensi tanggung gugat(ganti rugi) bagi si pelaku;Bahwa Dalam khasanah keilmuan hukum tanggung gugat berdasarkanPasal 1365 BW ini disebut dengan tanggung gugat atas dasar adanyakesalahan, artinya Perbuatan Melawan hukum itu dapat disesalkan(dipertanggungjawabkan unsur kesalahan
89 — 43
Menteri, dan lainlain;Menimbang, bahwa kesempatan adalah peluang yang dapatdimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantumdalam ketentuanketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan sedangkan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yangberkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanharus ada hubungan causal