Ditemukan 2369 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi semua semy samu setu sempu semo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1508 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO
66 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Angka Rp578.352.900,00 yang digunakan BPKP adalah angkayang tidak mengandung Keadilan dan Angka semu karenahanya didasarkan atas selisin bayar dan barang yang dikirim.Bukan merupakan kerugian real karena tidak memperhatikanstok barang real saat itu. Kenyataan bahwa ada kelebihanpengiriman barang yang belum dibayar dan merupakankeuntungan bagi Bulog Tidak Sama Sekali diperhitungkan olehBPKP. Barang mitra yang Belum Dibayar tidak sama sekalidinilai oleh BPKP.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-05-2020 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 06-05-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Jap
Tanggal 17 Desember 2019 — PERDATA : - Penggugat : MARIANI - Tergugat : 1.Drs. Muhammad Darwis 2.NIMBROD HANUEBY - Turut Tergugat : IBRAHIM HANUEBY
217 — 167
  • dasar tuntutan Penggugat yang dan tidakbemilai kerugian apapun baik secara matenil maupun immaterial menjaditidak beralasan hukum; Oleh karena itu tidak bemilai sama sekali pulapermohonan Penggugat perihal sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadapobjek sengketa dan permohonan agar Pengadilan menyatakan putusandapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoorbaar bij vooraad) serta hukumanuang paksa (dwangsom) gugatan harus ditolak, dengan demikian kerugianyang didalilkan Penggugat adalah kerugian yang semu
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 24-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17G/2014/PHI.PN.PTK
Tanggal 24 September 2014 — HARDIANSYAH, cs M E L A W A N 1. Pemerintah Kota Pontianak, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak . 2. Koperasi Karyawan Tirta Dharma PD.Air Minum Kota Pontianak.
85 — 30
  • Suatu sebab yang halal ;Kemudian dalam pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan :Semu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagimereka yang membuatnya.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 10-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 23/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
Agus Rinawati,S.Sos
Tergugat:
Kepala Desa Brujul, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar
Intervensi:
Sutardi, S.Sos
249 — 126
  • UII Press, Yogyakarta, 2003 pada halaman132 sebagai berikut:Dalam khazanah kepustakaan Hukum Administrasi di Indonesia saat inifreiz ermessen lazim disebut peraturanperaturan kebijaksanaan ataubeleidsregel atau policy rules atau pseudowetgeving (perundangundangan semu) pembuatan peraturan kebijaksanaan tersebut dilakukanoleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dengan tidak diserahi dasarkewenangan untuk membuatnya, jadi freiz ermessen merupakanpelengkap terhadap asas /egalitas, namun bukan mengesampingkanhukumnya
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 10-12-2018 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 1303/Pdt.G/2018/PA.LLG
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 10
  • Alhamdulillah saat ituada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya semu,karena Tergugat dan kedua orang tuanya tetap tidak mau transparanterhadap Penggugat dan bersikap melindungi Tergugat. Selanjutnya pada tahun 2013 Tergugat kembali meminjam di Bank BNIdengan cara melunasi pinjaman lama kemudian mengajukan pinjamanbaru, sedangkan pinjaman lama masih 1 tahun lagi dengan akad waktupinjaman 6 tahun (dari tahun 2013 s/d tahun 2019).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
577 — 420 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan melanggar hukum dengan cara membuattransaksi rekayasa, semu manipulasi hukum, penyelundupanhukum dan tidak memenuhi syaratsyarat sahnya perjanjian(ex Pasal 1820 KUH Perdata) karena transaksi bertentangandengan undangundang atas rekayasa dari Tergugat l,Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat XVI, transaksi dengansengaja dibuat sedemikian rupa dengan maksud menghindariberlakunya tarif pajak 20% di dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Jo.
    yang sama untuk suatuperkara yang sama yang juga sudah digugat di PengadilanNegeri Kuala Tungkal;Kesamaan Dasar Gugatan dan Petitum KesamaanGugatan Penggugat(Perkara Ini)Gugatan Lontar DasarGugatan 1 Tergugat 1, 4, 5 dan 17 telah 1melakukan perbuatanmelawan hukum dengan caramelakukan rekayasa financialdengan tujuan untukmemperoleh bayaran dankomisi dari Penerbitan SuratHutang oleh APPInternational Finance Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 telahmelakukan perbuatanmelawan denganmembuat transaksirekayasa/semu
    Tergugat XIlIl sangatmengetahui benar kondisi ini karena jika sekalipun ternyata adapelanggaran dan penghindaran peraturan perundangundangandi Indonesia maka pihak yang pertama kali harus bertanggungjawabseharusnya Penggugat dan Tergugat XIIl sendiri sebagai pihak yangmemiliki manfaat fasilitas uang hasil dari penerbitan Obligasi LuarNegeri tersebut;Bahwa Penggugat tanpa dasar dan bukti hukum bersikukuhmenyatakan bahkan menuduh adanya undangundang perpajakan yangdilanggar dengan cara membuat rekayasa, semu
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 151/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
212 — 103
  • IllTahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badan danPejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat umummaupun perundangundangan semu yang dikeluarkan oleh BadanHalaman 47 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.14.15.atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangka melaksanakankebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH. yangberjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineake6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebutmerupakan pengejawantahan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 September 2018 — Pemohon:
MOLUCCA HOLDING S.a.r.l.
Termohon:
PT. PELITA CENGKARENG PAPER
745 — 454
  • tanggal 4Desember 1972 No. 690 K/Sip/1972 berbunyi Jual beli dansewa menyewa yang bertentangan dengan hukum patut untukdibatalkan,Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1462K/Pdt/1989, yang dikutip sebagai berikut (Bukti T23):Perbuatan melawan hukum; notaris & bank; lelang rumahdibatalkan MARI; Perbuatan akte jual beli tanah yang kemudiandiikuti dengan dibuatnya Akte Pemberian Hak kepada penjualuntuk dalam waktu tiga tahun berhak membeli kembali, adalahmerupakan perbuatan hukum jual beli semu
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Tanah
Register : 01-03-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Pmn
Tanggal 9 Desember 2016 — BUYUNG TADANG, DKK - berlawanan dengan - ANWAR SANUSI, SKK
122 — 16
  • Nomor 8/Padt.G/2016/PN.Pmn13.sewaktu perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan ini, terobukakemungkinan Tergugat baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama akan mengalihkan hak atas sebagian. atau keseluruhantanah sawah objek perkara kepada pihak lain, bila hal itu sampai terjadidisamping Penggugat akan sangat dirugikan juga akan mempersulitpengadilan ini dalam memeriksa perkaranya dan untuk menghindari adakeputusan hukum yang sia sia di mana nantinya hanyalah kebenaran dankeadilan semu
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 22-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 150 / Pdt / 2018 / PT DPS
Tanggal 22 Nopember 2018 — DRG. MOHAMAD TAHA, dkk melawan Baharuddin, dkk
213 — 179
  • Hal tersebut dikarenakan dalam dalil gugatan, penggugatselalu menyatakan hal yang sama dan alasan semu bahwa tanah sengketaadalah tanah turun temurun pemberian/HIBAH Raja Pemecutan kepadamasyarakat kampung Bugis tanpa bisa memberikan bukti Hibah apapunatas dalilnya tersebut dan kalau mau bicara jujur, banyak Para Penggugatbukan orang Bugis asli hanya memanfaatkan kesempatan mengaku sebagaiorang Bugis asli untuk bisa menempati tanah sengketa secara tanpa hak ;Berdasarkan faktafakta tersebut diatas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 31-08-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — I. PT PASSOKKORANG, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), DKK
221 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • persekongkolantender diperlukan bukti lain yang menunjukkan bahwa kerjasama tersebutadalah kerjasama yang bersifat menentukan yaitu sebagai faktor yangmenentukan salah satu dari peserta tender yang karena kerjasamatersebut sehingga Para Termohon Kasasi ditetapkan sebagai pemenangtender dalam perkara a quo;Bahwa sungguh tidak adil kiranya bagi Para Terlapor, jika dengan caraberpikir praktis dan tidak berdasar hukum tersebut, sehingga merekakemudian telah dianggap bersekongkol dan menciptakan persaingan semu
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. Inter Sport Marketing
Tergugat:
PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
262 — 72
  • Selain itu pula kKeuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Hoteladalah hasil dari persewaan kamar Hotel dan BUKAN dari hasilpemberian fasilitas televisi.Bahwa oleh karenanya keuntungan yang didapatkan oleh Hotel atauTergugat atas dalil yang dituduhkan Penggugat menjadi semu atauirrasional yang dengan kata lain menjadi tidak dapat di ukur ke dalam suatukeuntungan yang nyata (riil);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:tlap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG
Tanggal 10 Juli 2017 — STEFANUS WODHE, S.E.
100 — 275
  • ,halaman 100 dari 146 halaman1617YAYUK PNSHERAWA (GuruTLS.Pd SMAN 1Ende)SEMU PNSANASTAS DPPKADIA, SE Kab. EndePutusan Nomor : 12 /PID.SUSTPK/2017/PT.KPG.,halaman 101 dari 146 halaman15.000.0005.000.00012.000.00018.000.00011.250.0001.000.0004.400.00024.950.000Biaya memperingati HUTPGRI ke64 Tahun 2009. Biaya pengobatan diJakarta. Bonus pelatin cabangOlahraga untukFORDATA di Maumere2009. Bantuan DanaPembinaan Cabangolahraga yang mengikutiFORDATA di Maumere2009.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-02-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 74/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ny. SORTA PASARIBU Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat II : SAM ABEDNEGO SIMBOLON Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat III : PAUL DEMOS SIMBOLON Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Terbanding/Tergugat I : KIRISMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat II : BUDIATER SIMBOLON almarhum atau ahli warisnya
Terbanding/Tergugat III : SAIHOT SIMBOLON
Terbanding/Tergugat IV : AMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat V : LASMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VI : BANTU SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VII : PARLINDUNGAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VIII : KARLES SIMBOLON
Terbanding/Tergugat IX : DELITUA SIMBOLON
Terbanding/Tergugat X : JABARANG SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XI : EDWIN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XII : TAMBA SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XIII : BONAR SIMBOLON
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir
99 — 88
  • Jadi, faktayang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai halyang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat buktiuntuk membuktikan kebenaran dari Para Tergugat/Terbanding ;Bahwa segala tindakan Para Tergugat/Terbanding atau siapa sajadiatas tanah warisan Para Penggugat / Para Pembanding tanpapersetujuan Para Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris darikakek/orangtua Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangandengan hukum hal itu sesuai dengan ketentuan : setiap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
439 — 389
  • John Manurung dan Welly Sahat yang keduanyabergabung dalam 2 (dua) konsorsium yang berbeda telah terlibatdalam pengaturan persekongkolan dengan Panitia tender schinggaPanitia tender melakukan perbuatan yang melawan hukum berupameluluskan Pemohon Kebcratan XI dari tahap prakualifikasiwalaupun tidak memiliki klasifikasi subbidang usaha pemasokanbarang ATK sebagaimana disyaratkan dalam persyaratan kualifikasi.Bahwa berdasarkan kesimpulan pada butir 2.2.5. diatas, terlihatbahwa terdapat persaingan semu
    telahmenjadi jelas bahwa John Manurung dan Welly Sahat yang keduanya bergabung dalam 2(dua) konsorsium yang berbeda telah terlibat dalam pengaturan dengan pengaturan136dengan Panitia Tender schingga Panitia Tender melakukan perbualan dengan meluluskanPermohonan Keberatan XI dari tahap prakualifikasi walaupun tidak memiliki klasifikasisubbidang usaha pemasokan barang ATK sebagaimana disyaratkan dalam persyaratankualifikasi;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat dipastikan telah terjadipersaingan semu
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
Wisnu Ngudi Wibowo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. MUJOKO, M.T. bin alm SUROJO
61 — 42
  • SEMU SIMIN;

    7. Membebankan kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm.) SUROJO membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
Wisnu Ngudi Wibowo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. MUJOKO, M.T. bin alm SUROJO
70 — 48
  • SEMU SIMIN;

    7. Membebankan kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm.) SUROJO membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 25-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 14/G/2020/PTUN.BJM
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
RATNA KAMILAH. S.Pd
Tergugat:
BUPATI TANAH LAUT
377 — 196
  • pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJMsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan peraturanperundangundangan yang berlaku adalah Keseluruhan peraturan umumyang bersifat mengikat sebagaimana disebut dalam TAP MPR Nomor IllTahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badan dan PejabatTUN yang merupakan peraturan yang bersifat umum maupun perundangundangan semu
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Pencurian
Register : 27-02-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 1 Maret 2016 — ALOYSIUS LAGU
105 — 41
  • tahun 2005/2006 di Kabupaten Ende telah melanggarketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan faktafaktahukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa benar berdasarkan barang bukti berupaSurat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.920/02/2006 tanggal 2Januari 2006, dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa ALOYSIUSLAGU menjabat sebagai Bendaharawan Umum/Pemegang Kas DaerahKabupaten Ende yang ditempatkan di BPD Cabang Ende tahun 2006 ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksiketerangan saksi SEMU
    Mengenai hal ini majelis akan mempertimbangkan faktafakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini sebagaiberikut ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan barang bukti berupaSurat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.920/02/2006 tanggal 2Januari 2006, dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa ALOYSIUSLAGU menjabat sebagai Bendaharawan Umum/Pemegang Kas DaerahKabupaten Ende yang ditempatkan di BPD Cabang Ende tahun 2006 ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksiketerangan saksi SEMU ANASTASIA
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 235/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Firdauzi Firmansyah Kejaksaan Negeri Surabaya
98 — 11
  • langsung;Bahwa syarat administrasi PPK yang menentukan;Bahwa pengadaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;Bahwa dari kami tidak ada; Apabila tidak sesuai prosedur dan tetap dilaksanakankonsekwensinya tidak ada aturan yang mengatur mengenai sangsi; Dan jika adapelanggaran akan dikembalikan pada pihak yang terkait;Bahwa adanya surat penawaran, administrasi, dokumen harga;Bahwa PPK bisa mengundang untuk menentukan penawaran; Apabila pihak yangmelakukan tidak hadir PPK hanya menemani pejabat pengadaan semu