Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN RUTENG Perdata
Register : 07-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN RUTENG Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rtg
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
CLEMENS GENGGAR
Tergugat:
HENDRIKUS LIUN
366 — 549
  • Mengubah status menjadi molas kole ini harusdalam bentuk sangsi berupa hewan dan sejumlah uang yang harusdiserahkan kepada pihak anak rona sesuai dengan keputusan tua adat yangdisetujui oleh kedua pihak keluarga masingmasing.Jika seorang wanita menceraikan suaminya, maka resikonya berat sekalibagi keluarga anak rona atau keluarga wanita tersebut. Resikonya beratkarena keluarga anak rona harus mengembalikan semua belis berapa kalilipat dari yang telah diputuskan pada tahap ba kempu.
    secara adatManggarai yaitu di kampung saksi;Bahwa dalam adat Manggarai ada tingkatan membawa belis yaituada pengembalian belis dari awal sampai akhir dan yang harusdibayar 10 (sepuluh) kali lipat sehingga ada efek jera bagi orangorang yang tidak taat kepada hukum Adat;Bahwa secara hukum adat, pengembalian belis yang bertanggungjawab adalah seluruh pihak keluarga wanita dan seluruh keluargalakilaki berhak untuk menuntut pengembalian belis tersebut;Bahwa bagi suami yang menceraikan istrinya maka ada sangsi
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-06-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor - 20/Pdt.G/2016/PN kag
Tanggal 14 Februari 2017 — - HADI SUROYO VS H. MUHAMMAD HUSNI ZEN, DKK
182 — 67
  • RAYTONI : Bahwa proses setelah di adakan pengukuran lalu dibuat GS dan diterbitkan SertifikatHak Milik ; Bahwa untuk menandai tanah seseorang itu tidak musti dibuat peta bidang kalau sudahdidaftarkan akan timbul peta bidang ; Bahwa pembaharuan peta bidang tergantung pusat yang mendelegasikan kepadakonsultan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut dan yangmengeluarkan peta bidang adalah daerah tersebut ; Bahwa tidak dibenarkan suatu peta bidang ada coretan tanpa sepengetahuan pihak BPNada sangsi
    2016/PN.Kage Bahwa seseorang mendapatkan hak atas tanah sebelum adanya UUPA ada 2 (dua)azas yaitu azas ke 1 (satu) Azas Animus yang artinya azas keinginan seseorang untukmemiliki hak atas tanah dan yang ke (2) dua Azas minendi yaitu azas lanjutan keinginanseseorang untuk membuatkan haknya terhadap tanah dan asal mula hak terhadap tanahtersebut mengunakan azas historis dimana azas historisnya harus jelas untuk pembuktianasal usul hak tanah tersebut terdiri dari 1. social antropologi, 2. formal, 3. sangsi
    seseorangmendapatkan tanah dimulai dengan usaha dengan cara bisa membeli tanah, menguasahakantanah tanah tersebut ;e Bahwa bentuk produk hukum akhir dari BPN adalah sertifikat sebagai bukti formaldi dukung dengan bukti material dan bukti substansial serta substansial formal kalau buktiformal bisa dipatahkan maka kewenangan BPN melakukan pembinaan kalau terjadikesalahan pencatatan dengan cara pembenaran administrasi ;e Bahwa konsekuensi hukum atas sertifikat yang dikeluarkan dalam hukum agrariaberupa sangsi
    skala yang sama, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim patut mempertanyakankebenaran dari SU No. 03/2001 ;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan data fisik dalam suatu pendaftaran tanahdiukur secara sistematis kemudian terjadi penggabungan antara data fisik dan data yuridislalu dibuat pengumuman kemudian diterbitkan sebelum sertifikat dan kalau ada sanggahanmaka dikoreksi lagi sebelum diterbitkan sertifikat ;Menimbang, bahwa konsekuensi hukum atas sertifikat yang dikeluarkan dalamhukum agraria berupa sangsi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-01-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tjk
Tanggal 4 Januari 2017 — 1. JUNAIDI, Lawan PT. SAN XIONG STEEL INDONESIA
125 — 31
  • berpendapat bahwa oleh karena masa kerja Para Penggugatbelum mencapai 3 (tiga) tahun atau lebih, dengan demikian hubungan kerjaantara Para Penggugat dengan Tergugat masih tetap terikat dalam PerjanjianKerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT), oleh karena dalildalil Para Penggugattidak memberikan landasan hukum yang kuat dan tidak didukung alat buktiyang lengkap, maka sudah sepatutnya dalil tersebut dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan ParaPenggugat dikenakan sangsi
    September 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapermasalahan yang terjadi di internal perusahaan telah berpengaruh terhadapwarga sekitar, dan oleh karenanya hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadikarena dapat mengganggu program pemerintah untuk mewujudkan hubunganindustrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, dan berakibat tidaktercapainya untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangandunia usaha;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan ParaPenggugat dikenakan sangsi
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama
Register : 02-11-2017 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 31-10-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 595/Pdt.G/2017/PA.YK
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
143 — 37
  • debitur;e bahwa dalam hal adanya pembiayaan, Bank tentunya telah masukkedalam suatu sistem dan harus diberitahukan;e bahwa laporan Debitur dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 12setiap bulannya dan pelapor dinyatakan telah menyampaikan LaporanDebitur pada tanggal diterimanya laporan tersebut oleh Bank Indonesia;e bahwa pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan ataupenundaan pemberian informasi debitur sampai dengan diterimanyalaporan perbaikan oleh Bank Indonesia akan dikenai sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-05-2013 — Upload : 16-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 22 Mei 2013 — PRAYITNO vs PT HAND SUM TEX
107 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal saat itu Penggugat tidak menggunakan IDCard yang dimaksud, sedangkan ID Card yang asli selalu dikenakan olehPenggugat bersamaan dengan ID Card yang dipermasalahkan oleh Tergugat;Bahwa Selanjutnya Tergugat Pada tanggal 31 Januari 2012 mengeluarkansurat Skorsing kedua dengan No. 031 dengan alasan Penggugat telahmelanggar tata tertib Perusahaan yaitu memalsukan kartu identitas/Kartukaryawan (ID Card) Penggugat kemudian dibebas tugaskan dari kewajibanyang berlaku dengan memberikan sangsi skorsing
Pengadilan PA SANGGAU Perdata Agama
Register : 19-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PA SANGGAU Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Sgu
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 3
  • berjanji tidak akan mengulangi perbuatantersebut, namun tiga bulan kemudian Penggugat membaca chat dariseorang wanita di hape milik Tergugat bahwa wanita tersebut memintapertanggung jawaban Tergugat atas kehamilan nya, akhirnya Penggugatpergi untuk mencari tahu keberadaan wanita tersebut di sebuah dusunInggis untuk menanyakan kebenaran nya, kemudian wanita tersebutmembenarkan jika sedang hamil oleh Tergugat, setelah itu TergugatHalaman 2 dari 39 halamanPutusan nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Sgu.dikenakan sangsi
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 03-09-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 10-10-2014
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 39_K_PM.III-13_AD_IXI_2014
Tanggal 1 Oktober 2014 — Asrul Sani, Serka NRP 21010130490479, Danru Tonwal sie Tuud Gupusmu II , Gupusmu II Ditpalad.
44 — 19
  • Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan berbagai seruan dari pimpinan TNI kepadaseluruh prajurit TNI agar selalu memberikan perhatian dan mendukung kebijakan Pemerintahdalam hal menjaga dan melestarikan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan lainlain dengantidak hanya memikirkan keuntungan pribadi saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatkepada aparat pelaku ilegal loging sekecil apapun perannya perlu diberikan sangsi yang tegasagar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai peringatan agar tidak
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 27-08-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 759/Pid.Sus/2020/PN Bdg
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
EDI ABDUL AZIS,SH
Terdakwa:
NANI SUMARNI binti Alm SAPUTRI
65 — 31
  • dalam Pasal 90 KUHP yaituTerganggunya daya pikir selama empat minggu lebih telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal80 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka dakwaanSubsidair Penuntut Umum tersebut telah pula terbukti, sehingga terhadapterdakwa harus pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair danoleh karenanya sudah sepatutnya pula diberikan sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Khusus KDRT
Register : 23-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 63-K/PM.II-09/AD/III/ 2017
Tanggal 27 April 2017 — Deden Cahaya Juvendra Serda
190 — 88
  • timbulnya suatu kewajiban bagi seseorang manakala ada hubunganhukum yang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut Undangundang, sehinggaakibat selanjutnya adalah kewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal bagi isteri dananakanaknya semampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksudorang selain garis keturunan kebawah termasuk halhal yang diperjanjikan antara para pihakdan bersifat mengikat dengan sangsi
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-01-2011 — Putus : 10-03-2011 — Upload : 16-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 4-K/PM I-06/AU/I/2011
Tanggal 10 Maret 2011 — Sertu Bambang Subiakto Herlambang
84 — 52
  • .: Bahwa sebagaimana hal hal yangmeringankan dan memberatkan tersebut tentunya MajelisHakim berpendapat bahwa untuk membentuk prajurit danmembina prajurit tentunya tidak harus dengan hukumanyang berat namun pada asasnya tujuan penghukuman bagiyang bersalah tentunya harus ada sangsi yang tegas,namun tujuannya bukan untuk balas dendam, akan tetapijuga dapat menimbulkan~ efek jera, disatu sisidiharapkan jika prajurit tersebut telah menjalanihukuman supaya tetap menjadi prajurit yang baik danhandal.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 11-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
148 — 92
  • sama sebagai ahli waris demi kepentingan pribadi PEMOHON I, tidakdapat PARA TERMOHON terima karena perbuatan PEMOHON telahmenimbulkankerugianbaik secaralahirdanterutama batinTERMOHON I, dengan membawabawa nama suami dari TERMOHON dan ayah tercinta dari TERMOHON Il, yang seharusnya dapat tenang disisiAllah SWT, justru diganggu oleh ketamakan PEMOHON tanpa mengingatkebaikan PARA TERMOHON yang telah memberikan perhatian baik materidan kasih sayang kepada PEMOHON II, walaupun selama ini PARATERMOHON sangsi
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 26/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
SAMSUL BAHRI
Tergugat:
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
228 — 98
  • menjelaskan seorangcalon anggota legislatif dilakukan pembatalan nama dari daftar calon tetapadalah secara yuridis diatur dalam UndangNndang Nomor 7 Tahun 2017sebagai induk aturan pemilu yaitu pasal 285, jika ada peraturan lain sepertiperaturan KPU dan peraturan Bawaslu tidak boleh bertentangan dengan UUNomor 7 Tahun 2017; Bahwa ahli menjelaskan Terkaitdengan alasan secara yuridis yaitu diatur dalam pasal 285 UU Nomor 7 Tahun2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan pasal 284 bahwa yangdapat dikenai sangsi
    pada pasal 39ayat (1) sudah benar tetapi salah penafsiran KPU Bangka Selatan untukmencoret penggugat samsul bahri dan KPU RI juga mencari aman denganmembuat surat tersebut; Bahwa ahli menjelaskan larangankampanye itu terkait dengan pasal 280 jika dilanggar maka ada hukumanpidana, tetapi setiap pelanggaran itu tidak harus ada sanksi adaministrasinya,karena pelanggar kampanye yang baru bisa di coret itu harus Kembali ke pasal285 UU Nomor 7 tahun 2017;= Bahwa ahli menjelaskan pasal 39ayat (1) selain sangsi
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus
Register : 16-07-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN GARUT Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Grt
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FIKI MARDANI
Terdakwa:
TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA
118 — 29
  • Bahwa Ahli menjelaskan dalam UU 7 tahun 2017 tentang pemilu, ada3 (tiga) jenis pelanggaran yang masingmasing berdiri sendiri. terhadappelanggaran tersebut tentu masingmasing ada sangsi yaitu sangsiadministrasi (teguran dst) , sangsi etika (peringatan dst) dan sangsi pidana(penjara dst).
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus PHI
Register : 08-12-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg
Tanggal 24 Februari 2016 — - HAFIZ KURNIA, DKK lawan CV. VIZTA JAYA (INUL VIZTA FAMILY KTV) PALEMBANG
66 — 9
  • Bahwa masingmasing para Penggugat selama bekerja pada Tergugattidak pernah mendapat sangsi baik berupa teguran lisan atau punperingatan yang berkaitan dengan hubungan kerja;3. Bahwa hubungan kerja masingmasing para Penggugat denganTergugat berawal dari masa Training (3) bulan, serta untuk seterusnyamasingmasing para Penggugat mendatangani kontrak kerja, yangberpariasi antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lain;4.
Pengadilan PTUN PALU TUN Pertanahan
Register : 13-10-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 14/G/2014/PTUN.PL
Tanggal 8 April 2015 — - RAMSYAH S. YODJORULLAH vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, 2. DENNY CHANDRA, 3. Hj. ANDI BARA Dkk.
60 — 45
  • PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 5 dan6 ayat (1) sebab jika tidak melaksanakan hal tersebut maka Kepala KantorPertanahan Kota Palu akan terkena sangsi administrasi sebagaimanadimkasud pada Pasal 63 selain itu juga dapat dituntut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dan 53 ayat (1) dan (2) huruf c.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka kami selaku Tergugatmemohon kepada Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk membuat keputusan sebagai berikut : Dalam Eksepsi :1 Bahwa Objek
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 01-08-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 1 Agustus 2019 — PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat yang diwakili oleh RICHARD SAFKAUR, SH.,MH., NIK: 5371052302640001. tempat/ tanggal lahir : Sorong, 23 Februari 1964, jenis kelamin laki – laki, beralamat di jalan Durian No.07. R.T. 001/ R.W. 001. Kel/ Desa : Naikoten Satu, Kecamatan Kota raja, Agama : Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMN, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat, yang beralamat: Jl. Adi Sucipto Km 7,3 Sei Raya, Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, yang berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terakhir kalinya dirubah dengan Akta No : 39 Tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak,SH. Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0011908.AH.01.02 TAHUN 2017, serta Surat Kuasa Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0523-33.Sku/SDM.08.01/DIRUT/2017 Tanggal 04 Agustus 2017. Dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yang bernama : DEDY CHRISTIAN ZEBUA, S.H., Pekerjaan Karyawan BUMN, Nip 7602003C, Jabatan : (PLT) MANAGER HUKUM KALIMANTAN BARAT pada sub DIVISI KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA DIVISI HUKUM KORPORAT PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT ; NAZARUDIN, S.H., Pekerjaan Karyawan BUMN, Nip : 6591029C, Jabatan : (PLT) ASSISTANT MANAGER HUKUM KALIMANTAN BARAT pada sub DIVISI KALIMANTAN, SULAWESI , MALUKU DAN PAPUA DIVISI HUKUM KORPORAT PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT; GUSTI MUHAMMAD KARYADI,SH, Pekerjaan : ADVOKAT (PERADI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0032 /SKU/ SDM.08.01 / WKB / 2018, tertanggal 12 November 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industral pada Pengadilan Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ............................. Penggugat ; Lawan HERMANUS YANSEN, tempat/ tanggal lahir : Sanggau, 15 Desember 1967, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan BUMN PT. PLN (Persero), Wilayah Kalimantan Barat, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Khatolik, Alamat : Komplek Batara Indah I Blok M- 10 RT. 002/ RW. 025, Kelurahan Sui Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat; yang untuk membela kepentingannya di persidangan telah memberikan kuasa kepada TAMBUK BOW, S.H, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Firma Hukum TAMBUK BOW, S.H. & PARTNERS, berkantor Janlan. Husein Hamzah Komplek Griya Jawi Permai B-27 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai .............. Tergugat;
479 — 201
  • Pelanggaranpekerja ternadap perjanjian kerja akan berakibat sangsi berupa teguran lisan atautertulis, sampai dengan peringatan tertulis. Surat peringatan tertulis dikenakansecara berjenjang dimulai dari surat peringatan ke I, ke Il, sampai dengan suratperingatan ke Ill dimana masa berlaku masing masing surat peringatan adalah 6bulan.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 07-12-2013 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 29/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 16 Oktober 2014 — SATRIA ADI GUNA , Dkk VS REKTOR UNIVERSITAS PEMBAGUNAN PANCA BUDI MEDAN
503 — 315
  • Fotocopy: foto demo Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) UniversitasPembangunan Panca Budi Medan sampai menutup jalan umum yang tidakdiberikan sangsi apapun dari pihakKAMPUS 00.0... eeeceeeteceeseecesseeceeneeceeneeceeaeeceeeececeeceeeeeeneeeesaes (Bukti P21) ;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalildalil bantahannya,Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat surat yang telahdiberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapatdijadikan alat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 22-12-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 13-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 247/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 16 Maret 2016 — RINI HERAWATY, AMKP; L A W A N; MITRA UTAMA HUSADA;
94 — 26
  • 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan45Praktik Perawat, setiap perawat yang menjalankanpraktik wajib memiliki Surat Ijin Praktik Perawat(SIPP);Perawat dipindah ke bagian administrasi olehfasilitas kesehatan adalah memberi perlindungankepada Perawat yang bekerja tidak mempunyaiSIP, agar tidak terkena sanksi pidana berdasarkanUU No. 36 Tahun 2014 Tentang TenagaKesehatan juga memberi perlindungan terhadapKlinik agar ijin klinik tidak dicabut;Mempekerjakan perawat yang tidak memiliki STRakan dikenakan sangsi
Pengadilan PA BANGKINANG Perdata Agama
Register : 17-09-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 0801/Pdt.G/2018/PA.Bkn
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 5
  • Bahwa jika anak tersebut tidak mengikuti aturan dariTergugat maka anak tersebut akan mendapatkan sangsi dari TergugatBahwa atas percekcokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugatsudah sering dinasehati oleh pihak keluarga dan aparat setempatyang dipanggil oleh Penggugat seperti pak RT, Kadus, RW pihakkeamanan dan bahkan tetua setempat sudan pernah memberikannasehat atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugatakan tetapi Tergugat tidak pernah mau menerima nasehat tersebutdan bahkan Tergugat
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-01-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 18-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 3/G/2012/PTUN.ABN.
Tanggal 6 Juni 2012 — DRS. THEODORIUS RAHAIL, MBA sebagai Penggugat melawan BUPATI MALUKU TENGGARA sebagai Tergugat
108 — 43
  • /Bukti P19:Berita) Acara Penyelesaian Sangsi Adat tertanggal 28 Nopeml20.Bukti P20:/Kontrak Adat tertanggal 22 Mei 2010 ; 21./Bukti P21:Surat dari Kerahkan Aspirasi Masyarakat Nuhu Yuut Wuar Laay (KERAMAT)Krt/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Mohon Bantuan Dana ; 22.Bukti P22:/Silsilan AsalUsul / Turunan Raja Maur RAT BOHIR ; 23.