Ditemukan 3331 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : harifi hariman harison hakimin hamidin h.arifin harifian haririn harfin hariani
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-07-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 Juli 2015 — SUPARDI LAHALEKE,SE.,MM
74 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Inilah yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Mahkamah Agung RI(Harifin A. Tumpa) sebagai pemaksaan kehendak dari penegak hukum,demi untuk melindungi pelaku yang sesungguhnya, entah ada apa dibaliksemua itu. Ataukah karena aparat penegak hukum di negeri ini kurangmemahami arti penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan itu sendiri?Sesungguhnya kamipun sangat setuju dengan program pemerintah untukmemberantas korupsi di negeri ini, tapi bukan dengan lelucon hukum sepertiini.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3243 K/PDT/2010
Tanggal 26 Agustus 2011 — HERI JAUHARI RANGKUTI VS NENNI ERIES SINAGA, DKK
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARIFIN A. TUMPA S.H.,M.H.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata,SOEROSO ONO, S.H., M.H.NIP. 040 044 809Hal 38 dari 38 hal. Put. No. 3243 K/PDT/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — Ir. ARNOLD PHILIPUS DJIWATAMPU vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK
63 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A. Tumpa, SH., M.H., tanggal 15 Pebruari 2007No. 85/1001/P/2006/SK.Perd. berikut surat dari Dr. EddyWirawan, S.H., (Termohon Kasasi Il) No. 165/MA48150/06tanggal 27 November 2006 (Bukti P22), sehingga dengandemikian maka kekalahan Ir. Arnold Philipus Djiwatampu(Pemohon Kasasi) dalam tingkat Banding dan Kasasi bukanHalaman 52 dari 85 halaman.
    Harifin A. Tumpa,S.H., M.H., No. 85/1001/P/2006/SK.Perd tanggal 15 Pebruari2007 berikut surat Dr. Eddy Wirawan, S.H., (Termohon KasasiIl) No. 165/MA48150/06 tanggal 27 November 2006 ;Bahwa ternyata Termohon Kasasi Il (semula Tergugat IlIntervensi) tidak pernah mengajukan eksekusi terhadap PutusanPengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor 48/Pdt/G/2005/PN.BDG., tanggal 27 Juni 2006 juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 340/Pdt/2006/PT.BDG.
Pengadilan PN BLITAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-08-2014 — Upload : 07-03-2015
Putusan PN BLITAR Nomor 41/Pdt.G/2014/PN Blt
Tanggal 22 Agustus 2014 — - Gideon Suryatika DKK - Andrijanto Debtyo Wandono DKK
103 — 31
  • Harifin A. Tumpa, S.H. M.H.,2004, Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata, Dalam : Bunga RampaiMakalah Hukum Acara Perdata, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, Halaman 64,dan Lihat dan Bandingkan : Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., Hukum AcaraPerdata, Penerbit : PT.
    Harifin A. Tumpa, S.H. M.H., 2004, Pengkajian Beberapa Topik Hukum AcaraPerdata, dalam Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, Mahkamah AgungR.I.
Pengadilan PN RANAI
Register : 26-01-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN RANAI Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Ran
Tanggal 26 Mei 2016 —
97 — 54
  • Harifin A. Tumpa, SH.MH, Hakim Agungpada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan padapelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwaasas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan, kelihatannya asastersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yangmenggugat maka ia yang harus membuktikan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-12-2009 — Upload : 28-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 839 K/PDT/2009
Tanggal 17 Desember 2009 — PETRUS WIDARTO; NY. ANGELINA KINDRARTI ;Dkk VS MINARSAND RAPA, MSA; NY. NINA SADELI
94 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memberikan pertimbangan hukumyang menyatakan dan perjanjian dapatdibatalkan karena cacat kehendak disebabkanoleh dwaling (kesesatan), Dwangsom (Paksaan)dan bedrog (penipuan) sebagaimana diaturdalam Pasal 1321 KUHPerdata" (pertimbanganhukum alinea 2, halaman 7);Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalahkeliru karena perjanjian tidak dapatdibatalkan oleh dwangsom, sebab dwangsomadalah hukuman tambahan berupa membayarsejumlah uang untuk menekan si terhukum agarmelaksanakan bunyi putusan secara sukarela(vide Harifin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-01-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2594 K/Pdt/2010
Tanggal 12 Januari 2011 — DJUARA SIHOMBING vs PT. BANK MESTIKA DHARMA MEDAN Dkk
15 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata,SOEROSO ONO, SH., MH.NIP.040 044 809. Hal. 35 dari 35 hal. Put. No.2594 K/Pdt/2010
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 27-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 558/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 25 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Sodirun Diwakili Oleh : Edy Setiadi
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : IRIN SOBIRIN Diwakili Oleh : H.Nanang Komarudin,SH
Terbanding/Penggugat : Abdul Ghofur Alias Dulgopur
150 — 156
  • (Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi UangPaksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 34 );14. Bahwa sepanjang Penggugat menuntut hukuman pokok berupakerugian Materil dan Immateriil sebesar Rp. 120.000.000, (SeratusDua Puluh Juta Rupiah) secara tanggung renteng dan uang paksasebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)/per hari sebagai accessoirhukuman dalam tuntutan provisinya, maka menurut hukum acaraharus ditolak Dwangsomnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 28-11-2014 — Upload : 02-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 28 Nopember 2014 — PT. ROYAL INDUSTRIES INDONESIA VS 1. PT. IDENTRUST SECURITY INTERNATIONAL, DKK
711 — 468 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. tersebut, yang kemudian dikuatkan juga ditingkat Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINomor 166 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 27 Maret 2012, maka sepatutnyaapabila permohonan pembatalan atas putusan arbitrase diadili oleh MajelisHakim, bukan Hakim Tunggal;Hal. 28 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.SusArbt/20144.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/Pdt/2014
Tanggal 28 Agustus 2015 — HENDRIK HAKIM, STEVEN HAKIM, BBA, vs. GUSTI SYAIFUDDIN, S.H, DENNY MARDANI, BBA,
159 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A. Tumpa, S.H,.M.H,.Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, M. Hatta Ali,S.H,.M.H. dan H. Muhammad Taufik, S.H,.M.H,. HakimHakimAgung sebagai Anggota adalah berbunyi:Hal. 28 dari 90 Hal. Putusan Nomor 215 PK/Pdt/2014Mengadili: Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: 1. Gusti Syaifuddin, S.H. dan 2.
    Harifin A.Tumpa, S.H,.M,. Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis,M. Hatta Ali, S.H,M.H,. dan H. Muhammad Taufik, S.H,.M.H,. HakimHakim Agung sebagai Anggota adalah berbunyi sebagai berikut:Mengadili: Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 27-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 40/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 30 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : TAN BUI HANG Als. ANGGRAINI WIJAYA Diwakili Oleh : DICKY RIAWAN. SH
Terbanding/Tergugat : SUPARNO
42 — 28
  • Harifin A.Tumpa berpandangan bahwa Kalau perkawinan yang tidak dicatatkanmerupakan gejala umum dan didasarkan atas iktikad baik atau faktor darurat,maka hakim harus mempertimbangkan . Yurisprudensi Mahkamah AgungR.I. nomor 1776 K/PDT/ 2007 tanggal 28 Juli 2008 bahwa perkawinan TjiaMie Joeng dengan Liong Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidakdicatatatkan pada catatan sipil dipandang tetap sah dan Penggugat harusdinyatakan sebagai janda Liong Tjoeng Tjen.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 09-09-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15PK/KPUD/2008
Tanggal 9 September 2008 — ALI MAZI, SH., ; H. ABDUL SAMAD ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROPINSI SULAWESI TENGGARA
101 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin ATumpa, SH. MH. Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha,SH. DEA., Mansur Kartayasa, SH. MH., Prof. Rehngena Purba, SH. MS. danProf. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. HakimHakim Agung sebagai Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehMatheus Samiaji, SH.,MH.
    Harifin A Tumpa, SH. MH.Ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH. MS.Ttd./ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Biayabiaya : Panitera Pengganti :1. Meterail .......... Rp. 6.000, Ttd./ Matheus Samiaji, SH.,MH.2 REGAKSI sawescrss ammo Rp. 1.000.3. Administrasi PK ............Rp.2.493.000,Jumlah ........ eee eee eee Rp.2.500.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 Hal. 85 dari 85 hal. Put. No. 15 PK/KPUD/2008
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 24-12-2013 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 163/Pdt.G/2013/PN.Jr
Tanggal 4 September 2014 — 1. FRANCISCUS JANUARTO 2. ANTONIUS AGUS SUSANTO 3. YOHANES KRISTIANTO W 4. AGUSTINUS ADI BASKORO M E L A W A N SETIABUDI (TIO PING TIK),
85 — 17
  • Menurut Harifin Tumpa dalambukunya yang berjudul Memahami Eksistensi Uang Paksa(dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, Uang paksa(dwangsom) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepadasalah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabilahukuman pokok tidak dilaksanakan. Uang Paksa (dwangsom)tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu untuk pembayaransejumlah uang.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 14-03-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 132/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Mei 2016 — PT. KAPAL ANGKUT INDONESIA >< PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM,Cs
433 — 130
  • Harifin A. Tumpa, SH.MH..,sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR. H. Muchsin,SH.
    Harifin A. Tumpa,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba,Hal. 72 putusan Nomor:132/Pdt.G/ARB/2016/PN.JKT.PST.SH.MS dan DR. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Upload : 10-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587 PK/PDT/2010
198 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H., Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H. dan MADE TARA, S.H., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu) juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.Hakim Hakim Anggota:Ketua Majelis,ttd.ttd.PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H. DR.
Pengadilan PN RANAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 02-05-2018
Putusan PN RANAI Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Ran.
* Perdata Gugatan -Penggugat : 1. LIE KHENG JONG Tergugat : 1. SUMARDI Alias ALIANG CIN, 2. Pemerintah Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, 3. Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
115 — 39
  • Harifin A. Tumpa,SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalammakalah yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkansesuatu dia harus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah danbahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yangmenggugat maka ia yang harus membuktikan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-10-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2896 K/Pdt/2009
Tanggal 28 Oktober 2010 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA vs YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR
769 — 1535 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARIFIN A.TUMPA,SH.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H. DIRWOTO,SH dan Prof. REHNGENA PURBA,SH.,M.S, Hakimhakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggotaanggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggotaanggota KetuaTtd/H. DIRWOTO,SH Ttd/DR. HARIFIN A. TUMPA,SH.,M.H.Ttd/Prof.
Pengadilan PN TAKALAR Perdata
Register : 20-08-2015 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN TAKALAR Nomor 17/PDT.G/2015/PN Tka
Tanggal 19 April 2016 — Penggugat: Muhammad Nur Asri Amin Tergugat: 1.Cina Daeng Rallang 2.Muhammad Rudi Daeng Sila 3.Zainuddin Daeng Tayang 4.Muhammad Saidin Daeng Ramma 5.Alauddin Daeng Tombong
122 — 24
  • Harifin A. Tumpa, SH. MH. Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya diIndonesia, kencana, 2010, hal.30) serta dalam Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 21-06-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329 K/PID/2016
Tanggal 21 Juni 2016 — SUKARTI binti (Almarhum) DONO KARSO BAHROEN
121 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A. Tumpa., SH., MH. (sebagai Pihak Pertama) danJaksa Agung RI Bapak Hendarman Supanji, SH., CN.(sebagai pihak kedua);Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 329 K/PID/20162.2.4.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 12-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 127/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. ABDULLAH SALEH, MS., M.Eng. Diwakili Oleh : Kantor Hukum AFRIZAL FUTRASILA,SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN TEHNIK KIMIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN AL-AZHAR CAIRO INDONESIA
Terbanding/Intervensi I : Lisa Fandouza.SP
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris THAMRIN AZWARI, S.H., MKn
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris/PPAT AHMAD FIRDAUS, S.H., Mkn
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
137 — 377
  • Harifin A. Tumpa, SH, MH, dalam bukunya berjudulMemahami Eksistensi Vang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya diIndonesia, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010 halaman 37 bahwamenurut 611 a BRv diatur bahwa hakim dapat menjatuhkan dwangsom.Di sini dapat disimpulkan bahwa pasal ini tidak mengharuskan hakimuntuk menjatuhkan dwangsom dalam setiap kasus yang dihadapi. Hakimdalam hal ini ini Ssemestinya mempunyai kearifan dan kehatihatian dalammenjatuhkan dwangsom.Selanjutnya dalam buku karangan Dr.
    Harifin A.