Ditemukan 3327 data
Terbanding/Terdakwa : SRI DARTUTIK
106 — 51
tersebut) dijatuhi hukuman yang berat,disana Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkanpidana yang sungguhsungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnyakejahatankejahatan tersebut dan jangan sampai didalam menjatuhkan pidanaitu menyinggung perasaan maupun pendapat umum ; Bahwa dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 tahun1973, Rapat Kerja Teknis Gabungan RAKERNISGAB Mahkamah Agungyang diadakan pada tangal 2123 Maret 1985 di Yogyakarta serta pendapatdari Ketua Mahkamah Agung Harifin
102 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. dan ada sambutan dari Ketua UmumPengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia H.
193 — 38
PERKARA KASASINo. 562K/Padt/2006Majelis Hakim :Ketua : Harifin H. Tumpa, SH, MHAnggota : Prof. Dr. H. Muchsin, SHAnggota : Made Tara, SH Isi Putusan tanggal 22 September 2006antara lain:Menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi: Hardi Widjaja Kusumatersebut. 72 PERKARAPERDATA IX. No. 277/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst.X. No. 315/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst. Majelis Hakim :Ketua : Sirande Palayukan, S.H.Anggota : Pramodana K. KusumaAtmaja, S.H.Anggota : H.
Terbanding/Terdakwa : RAMLAN COMEL
100 — 50
Harifin A. Tumpa, SH., MH untuk petikan yang sahditandatangani Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum CICUTSUTIARSO.BB No.75 : 2 (dua) lembar fotocopy dengan cap asli SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Nomor:W11.U1/512/KP.02.2/II/2013 tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinTingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yang ditetapkan di Bandungtanggal 18 Februari 2013 ditandatangani oleh Ketua PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO.
Harifin A. Tumpa, SH., MH untuk petikanyang sah ditandatangani Direktur Jenderal Badan PeradilanUmum CICUT SUTIARSO.BB No.75 : 2 (dua) lembar fotocopy dengan cap asli SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor BandungNomor: W411.U1/512/KP.02.2/II/2013 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yangditetapkan di Bandung tanggal 18 Februari 2013 ditandatanganioleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIHBUDI PRAKOSO.
59 — 50
Harifin A. Tumpa, SH.MH, Hakim Agung pada MahkamahAgung Republik Indonesia dalam makalahnya yang diberikan pada pelatihan HakimPengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yangmendalilkan sesuatu dia harus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkanbanyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
2379 — 3632 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A.TUMPA, S.H.,MH., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, DR. H.M. HATTA ALI, S.H.,M.H., H. ATJASONDJAJA, S.H.,M.H., H.M. IMRON ANWARI, S.H., SpN.,M.H., H. ABDULKADIR MAPPONG, S.H., H. MOH. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H.,M.H. danPROF. REHNGENA PURBA, S.H.
HARIFIN A. TUMPA,SH.,MH.TTD./ H. ATJA SONDJAWA, SH.,MH.TTD./ H.M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH.TTD./ H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.TTD./ HMOH. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.,MH.276TTD./ PROF. REHNGENA PURBA, SH.,MS.Panitera Pengganti ,TTD./ PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG R.a.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSUNARYO, SH., MH.NIP.: 040.044.338 277
108 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dengan SusunanMajelis Hakim Agung: Bagir Manan (Ketua), Dirwoto dan Harifin ATumpa (masingmasing sebagai Anggota);b. Judex Facti telah salah mengadili dengan menyatakan gugatanterhadap Tergugat tidak dapat diterima atas alasan, apa yangdiperkarakan sama dengan Putusan Pengadilan Negeri JakartaBarat Nomor 135/Pdt.G/1986., Padahal tidak benar demikian, sebabbaik Para pihak maupun objek gugatan tidak sama. Yang digugatdalam perkara sekarang adalah sisa utang kepada Bank yang belumdibayar lunas.
212 — 100
BUKTIP 36 : Pendapat ahli (doktrin) SETIAWAN SH, dalam buku :Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, penerbit PT AlumniBandung 2008, halaman 244 288 tentang Perbuatan Melanggar Hukum ;BUKTIP37 : Pendapat ahli (doktrin) PROF DR PIETER MAHMUDMARZUKI, SH, MS LLM, dalam buku Pengantar IImu Hukum , PenerbitKencana Prenada Media Group, halaman 286294 tentang Karakteristik systemcivil law ; dan halaman 294299 tentang karakteristik system common law BUKTIP 38 : Pendapat Ketua Mahkamah Agung RI, DR HARIFIN
63 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA,SH.MH.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda PerdataSOEROSO ONO, SH.MH.NIP : 040.044.809.124
889 — 819
Hartono Chandrawidjaja, dalam mana Mahkamah Agungmempertimbangkan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlakuterhadap tindakan untuk membayar uang ;(Harifin A. Tumpa . Uang Paksa (Dwangsom) . Jilid . Jakarta :Mahkamah Agung RI, 1992, hal. 27).
276 — 102
Harifin A. Tumpa di dalammakalah yang dipresentasikan di hadapan para peserta Pelatihan untuk Hakim HakimPengadilan Negeri tahun 2002, secara tepat menyatakan:.. apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitasuntuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dangugatan dinyatakan mengandung cacat error in person...
119 — 48
UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGATTIDAK BERDASARKAN HUKUM15.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dalam poin 13 GugatanPenggugat.Menurut Harifin Tumpa dalam bukunya yang berjudulMemahami Eksistensi Uang Paksa (dwangsom) dan Implementasinya diIndonesia, Uang paksa (dwangsom) adalah hukuman yang dijatuhkanoleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang,apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan.
270 — 88
,M.H, yang berjudulDiskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakan Keadilan Substantif DalamPerkaraperkara pidana, Penerbit Alfabeta Bandung halamani24 yangmengutip pendapat HARIFIN A.
226 — 121
Harifin A. Tumpa, SH., MH untuk petikanyang sah ditandatangani Direktur Jenderal Badan PeradilanUmum CICUT SUTIARSO.e BB No.75 : 2 (dua) lembar fotocopy dengan cap asli SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor BandungNomor: W11.U1/512/KP.02.2/II/2013 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yangditetapkan di Bandung tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani1)oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIHBUDI PRAKOSO.
Harifin A. Tumpa, SH., MH untuk petikanyang sah ditandatangani Direktur Jenderal Badan PeradilanUmum CICUT SUTIARSO.e BB No.75 : 2 (dua) lembar fotocopy dengan cap asli SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor BandungNomor: W11.U1/512/KP.02.2/II/2013 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yangditetapkan di Bandung tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani259oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIHBUDI PRAKOSO.
Harifin A. Tumpa, SH., MH untuk petikanyang sah ditandatangani Direktur Jenderal Badan PeradilanUmum CICUT SUTIARSO.BB No.75 : 2 (dua) lembar fotocopy dengan cap asli SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor BandungNomor: W11.U1/512/KP.02.2/II/2013 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yangditetapkan di Bandung tanggal 18 Februari 2013 ditandatanganioleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIHBUDI PRAKOSO.
Terbanding/Penggugat : PT KIDECO JAYA AGUNG,
Turut Terbanding/Tergugat II : SDR. ISKANDAR HARDJO
86 — 48
(Harifin A. Tumpa, SH, uang paksa (dwangsom), Jakarta :Mahkamah Agung RI, 1992, halaman 27).8. Bahwa sehubungan dengan dalildalil Pembanding / PenggugatRekonpensi (PT Indokarya Gemasakti) pada butir (8). halaman (14) didalam Memori Banding mengenai permohonan putusan uitvoerbaar bijvoorraad, di bawah ini dalildalil sanggahan Terbanding / TergugatRekonpensi (PT Kideco Jaya Agung):a.
154 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A.Tumpa, S.H., M.H. untuk petikan yang sah ditandatanganiDirektur Jenderal Badan Peradilan Umum Cicut Sutiarso;2 (dua) lembar fotokopi dengan cap asli Surat KeputusanKetua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Nomor:W11.U01/512/KP.02.2/II/2013 tentang Penjatuhan HukumanDisiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yangditetapkan di Bandung tanggal 18 Februari 2013ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/TipikorBandung Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dan 1 (satu)lembar fotokopi Berita
Harifin A.Tumpa, S.H., M.H. untuk petikan yang sah ditandatanganiDirektur Jenderal Badan Peradilan Umum Cicut Sutiarso;87. BB 75. 2 (dua) lembar fotokopi dengan cap asli Surat KeputusanHal. 150 dari 264 hal. Put.
129 — 74
Harifin A.
130 — 162
tertentu.Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnyaesensinya memerintahkan kepada pengadilan tinggi untuk menyumpahAdvokat dari KAI karena Mahkamah Konstitusi sendiri sudahHalaman 85 dari 136 halaman Putusan Nomor 86/pid.B/2017/PN Kdlmengatakan kalau apabila pengadilan tidak memberikan sumpah kepadaAdvokad yang berasal dari Kongres Advokat Indonesia maka Pasal 4 itumenjadi inkonstitusional.Bahwa setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,kemudian Ketua Mahkamah Agung Harifin
137 — 40
MUSLIH HARIFIN; Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT Nexans Indonesia di Jakartayang menyediakan tenaga Jointer; Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ; Bahwa Nexans adalah perusahaan asing yang menyediakan tenagaJointer yang meliputi tenagatenaga Indonesia untuk dipekerjakan olehNexans di seluruh dunia; Bahwa Perusahaan PT.
405 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH..,M.H. dalam kata sambutannyasebagai Ketua Mahkamah Agung RI tahun 2009 yang terdapat dalambuku "Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia"menyatakan:Hukum yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum yang diajarkandi kampus dan di praktekkan di pengadilan.