Terhadap jaminan tersebut telah melalui mekanisme penilaian olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Teguh Hermawan Yusuf & Rekandengan rincian sebagai berikut:a.

)Teguh Hermawan Yusuf & Rekan, dikarenakan hasil Penilaian yangdilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah Penilaianyang dihasilkan oleh proses yang dilakukan secara independenberdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh KJPP, dan harga limit yangdipergunakan oleh TERGUGAT adalah harga sesuai denganpenilaian KJPP Teguh Hermawan Yusuf & Rekan.

Sehinggasangatlah tidak tepat jika PENGGUGAT tidak menarik KJPP TeguhHermawan Yusuf & Rekan dalam perkara a quo;.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas maka terbukti jikaseharusnya PENGGUGAT menarik KJPP Teguh Hermawan Yusuf &Halaman 10 , Putusan Nomor 490/PDT/2019/PT SMGRekan sebagai pihak yang menentukan harga limit lelang untukmasuk dalam perkara a quo dikarenakan pokok permasalahan dalamgugatan PENGGUGAT adalah terkait penetapan harga limit lelangyang menurut PENGGUGAT tidak wajar.

Bahwa dalam menentukan limit lelang, TERGUGAT telahmenggunakan hasil penilaian Penilai Publik dari KJPP TeguhHermawan Yusuf & Rekan sebagaimana Laporan Penilaian Aset No.01369/THYSBY/LPBNI/IX/2018, Laporan Penilaian Aset No.01370/THYSBY/LPBNI/IX/2018, serta Laporan Penilaian Aset No.01371/THYSBY/LPBNI/IX/2018;7.

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Apprisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ...Yang benar adalah :... Dra. Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta ...DALAM POSITA GUGATAN1. Posita No. 03, halaman 2 tertulis:... TERGUGAT Ill (Dra. Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta...Yang benar adalah:...

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaggin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Khasanah (MBPRU) Yogyakarta...2. Posita No. 07, halaman 3 huruf d tertulis:.

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan.2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.3. Bahwa Dra.

Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinancabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta.Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2016/PN Wat.

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta;Alamat : Graha Mulia Lt. 2A, Jin Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kec.

saksi tidak tahu namun untuk melakukan penunjukan,penetapan dan pemilinan KJPP tentunya pimpinan Manager BidangHukum Komunikasi dan Pertanahan mengusulkan ke Bidang PengadaanBarang dan Jasa Internal PT.

minta saksi serahkan ke KJPP melalui emaildengan peta yang ada nomor bidang 02208 tertanggal 16 Juni 2016.Setelah data saksi serahkan dan KJPP turun ke lokasi dengan didampingoleh Tim PLN dalam hal ini CHAIRUL FAJAR sekitar bulan Juni Tahun2016 dan kami menunggu hasil penilaian ganti rugi dari KJPP.

KemudianKJPP mengeluarkan Laporan Penilaian Ganti Rugi PLTMG Namleatanggal 25 Juli 2016.Bahwa pada saat itu KJPP hanya meminta peta yang ada nomor bidangyang dikeluarkan BPN dan daftar nominative.

Hargatersebut termasuk tanaman dan tegakannya, pajak, nilai PPAT, dan Bunga(masa tunggu).Bahwa Penilaian harga tanah dilakukan oleh Kantor KJPP Tri Kurniawanyang beralamat di JI.

PLN (Persero) Unit IndukPembangunan Maluku.Bahwa KJPP TRI KURNIAWAN yang beralamat di Jalan Raya Serpong KM8, Ruko BSM Blok A2 No. 10 Tangerang yang ditunjuk oleh Tim PengadaanUIP Maluku.Bahwa harga penilaian terhadap tanah tersebut berdasarkan dokumenadalah Rp6.406.000.000,00 (enam miliar empat ratus enam juta rupiah).Bahwa tentang penilaian harga tanah tersebut apakah dilakukan denganmempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat saksi tidak tahu,seharusnya KJPP TRI KURNIAWAN sebagai KJPP

Boyolalikepada Termohon adalah tidak lengkap, karena jelasjelas pelaksanaanpengadaan tanah melibatkan pula Penilai yang melakukan penilaianbesarnya nilai Ganti Kerugian obyek Pengadaan Tanah dan Instansiyang memerlukan tanah,;Bahwa pelaksanaan Pengadaan Tanah yang dilakukan oleh PelaksanaPengadaan Tanah didalamnya mencakup juga penilaian besarnya gantikerugian bidang per bidang tanah yang dilakukan oleh Penilai yangditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang di dalam halini telah ditetapbkan KJPP

Toto Suharto & Rekan (TnR), yang manaPenilai tersebut berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2Tahun 2012 bertanggung jawab terhadap penilaian yang telahdilaksanakan, serta mencakup juga pemberian Ganti Kerugian olehInstansi yang memerlukan tanah yang dalam hal ini adalah KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal BinaMarga, maka dengan tidak ditariknya KJPP Toto Suharto & Rekan danjuga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DirektoratJenderal Bina Marga

Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, selaku Penilai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Diwakili Oleh : PRITO TEJOKUSUMA,SE
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Diwakili Oleh : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai

Jawaban atas pernyataan Para Pemohon tersebut bahwaKami Dalam melakukan penilaian ganti rugi KJPP WIRYADI & Rekansudah mengacu pada Kode Etik Penilaian Indonesia, Standar PenilaianIndonesia (SPI 306).Nilai Penggantian Wajar diartikan sama dengan Nilai Ganti Kerugiansebagaimana dimaksud dalam UU No.2 Tahun 2012.Penilaian untuk keperluan ganti kerugian meliputi 2 yaitu:Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 465/Pdt/2021/PT SMGA.

Kami dalam melakukanpenilaian ganti rugi dalam rangka pembangunan untuk kepentinganumum, KJPP SIH WIRYADI & Rekan mengacu pada Standar PenilaianIndonesia yang berlaku pada saat tanggal pelaksanaan penilaian, yaituSPI 306. dimana dasar penilaian yang sesuai untuk tujuan penilaian iniadalah Nilai Penggantian Wajar.

Karena Dalam melakukan Penilaian KJPP Sih Wiryadi& Rekan sudah mengacu pada Kode Etik Penilaian Indonesia, StandarPenilaian Indonesia (SPI 306) dan dasardasar keilmuan yang dimilikiyang dapat dipertanggungjawabkan secara profesi.

Karena Dalam melakukanPenilaian KJPP Sih Wiryadi & Rekan hanya mengacu pada Kode EtikPenilaian Indonesia, Standar Penilaian Indonesia (SPI 306) dan dasardasar keilmuan yang dimiliki yang dapat dipertanggungjawabkan secaraprofesi bukan mengacu pada pada pergaulan masyarakat.

SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan barumemiliki ijin lisensi pada tahun 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekandengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia.Bahwa perbuatan DR. H.

pada tanggal 9 Februari 2012, kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2012 PT.SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekan mengirimkan suratkepada General manager PT.

KJPP Iskandar Asmawi & rekan : Rp. 191.400.000,2. KJPP Samsul Hadi & Rekan : Rp.195.030.000,3. KJPP DwiHaryanto Agustinus & Rekan: Rp. 196.900.000,4. KJPP Immanuel Johny & Rekan : Rp. 180.730.000,49.154Bahwa cara menentukan pemenang sehingga Scofindo KJPP Immanuel Johny sebagaipemenang adalah Pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen penawaran yangdipersyaratkan :A. Dokumen Penawaran AdministrasiB. Dokumen Penawaran TeknisC.

Pada tahun 2010 dan 2011 KJPP Immanuel Johny dan rekan melakukanpenafsiran harga tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kalimantan Selatan adalahtidak sah, karena kewenangan yang diberikan kepada KJPP Immanuel Johny dan rekanadalah untuk wilayah kerjanya Prop.

Penggugat:
ARAS ISLAMI
Tergugat:
1.YURIKE IVONY dan AMRIL ANSHARY SAMMANA
2.KJPP ABDULLAH FITRIANTORO dan Rekan
Turut Tergugat:
BANK BNI SYARIAH Kantor Cabang Jambi

Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10Desember 2014, melakukan penilaian atas tanah danbangunan secara global atau keseluruhan yaitu berupatanah seluas 7.302 m2 dan bangunan seluas 1.264 m2.KJPP RN.

Adapun bidang per bidang tanah yangseharusnya dinilai oleh KJPP RN.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, pasal 42 ayat (1)huruf a, yang berbunyi : Dalam memberikan jasanya,Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPP wajib mematuhiKEPI dan SPI yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai,sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteriini:2.

Tidak melakukan penilaian bidang per bidang tanah :KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam dokumen LaporanPenilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu DuaNo. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10Desember 2014, melakukan penilaian atas tanah danbangunan secara global atau keseluruhan yaitu berupatanah seluas 7.302 m2 dan bangunan seluas 1.264 m2.KJPP RN.

(asli)77.1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Kajian Relokasi Pedagang KakiLima (PKL) Ke Pasar Jambu Dua dari PT ARCPLAN CIPTACONSULTAN.78.1 (Satu) bundel Laporan Penilai Properti Tanah dan Bangunan PasarJambu Dua Lokasi Pasar Jambu Dua KJPP R.N ADNAN Nomor: 156PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon KasasiIl, namun Pemohon Kasasi Il Keberatan atas pernyataan tersebutkarena yang bersangkutan adalah saksi fakta dan mendapat gaji dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun sebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilaipertanahan dari Pemohon Kasasi Il namun keberatan PemohonKasasi Il ditolak oleh Ketua Majelis Hakim sehingga keterangannyadiberikan tidak dibawah sumpah, akan tetapi saksi ini ketika bersaksidalam

Leo Handaka selaku Kepala Bidang pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo, Saksi Agung Kurniawan selakuKepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu KabupatenKulon Progo dan saksi Angger Fahrul Febrianto selaku PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan saksi Rifki Khoirudin,SE,M.Ec.Dev Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febrianto Majelis Hakimtidak mengambil

) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta,yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuHalaman 21 dari 41 hal.

Nomor 3525 K/Pdt/2016Rekan di Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilaipertanahan yang sah dan mempunyai legalitas secara hukum dalammelakukan penilaian terhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangkaPembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo(memiliki sertifikasi Knusus selaku Penilai Pertanahan yang sah), yakni: Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah

Yogyakarta Nomor 06/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahandalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk PembangunanBandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26April 2016; Bahwa Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta dalam melakukan penilaian mempunyai standar resmi dandasar acuan/pedoman yaitu berupa Petunjuk Kode Etik PenilaiIndonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi

Atim Iriasih / Kepala Desa Kenduruan
2.Kepala Kecamatan Sukorejo
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
4.Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
5.KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan

KJPP IMMANUEL, JOHNNY DAN REKAN., Beralamat di GrahaSucofindo Lantai 10, Jl. Raya Pasar Minggu, RT.4/RW.1, Pancoran, Kec.Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780.(Keterangan Google TUTUP PERMANEN). Dalam hal ini memberikankuasa kepada HASATRIA HASAN dan R.

alokasi waktu seleksisederhana atau seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dibuat sesuai dengan Lampiran XA dan Lampiran XB.Bahwa tahapan penunjukkan Turut Tergugat V sebagai appraisal sebagaiberikut:1) Turut Tergugat Ill menyampaikan progress Pengadaan tanah GITET500 kV Bangil melalui surat Nomor: 470/1235.14/III/2019 tanggal 08Maret 2019 kepada Tergugat setelah terbit Peta Bidang, dalam surattersebut sekaligus sebagai pemberitahuan untuk segera dilakukanpengadaan Jasa Penilai Publik (KJPP

Bahwa dalam kesempatan ini kami Turut Tergugat V menyampaikan bahwamenolak dengan tegas segala tuduhan yang ditujukan kepada kami selakuKantor Jasa Penilai Publik yang telah bekerja secara profesional danHalaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2021/PN Bil10.independen dalam pelaksanaan kegiatan penilaian ganti rugi tanah untukpembangunan GITET 500 kV Banglil.Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel & Rekan (dahulu KJPP Immanuel,Johnny & Rekan) merupakan penilai publik/appraisal yang

I/ 2009 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel,Johnny dan Rekan tanggal 30 September 2009 yang telah diperbaharuikarena perubahan nama dengan Izin 763/KM.1/2019 tanggal 16 Desember2019.KJPP Immanuel & Rekan memiliki Sumber Daya Manusia yangberkompeten dan memiliki Sertifikasi keahlian yang merupakan persyaratanpendidikan profesional yang ditetapkan/ dilaksanakan oleh MasyarakatProfesi Penilai Indonesia (MAPPI), berpengalaman dalam penilaian propertydan banyak bekerja sama baik dengan

Bil, selanjutnya diberi tanda P.5;Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Consignasi yangdimohonkan Tergugat pada PN Bangil No.2/Pdt.P.Consig/2020/PN Bil,selanjutnya diberi tanda P.6;Fotokopi Surat Undangan Resmi dari Turut Tergugat untuk Penggugat,selanjutnya diberi tanda P.7;Fotokopi Nilai Apprasial yang dengan KOP KJPP Immanuel, Johnny danRekan. Atas nama saudara M.

USWATUN HASANAH, MSGi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,Jl.

Uswatun Hasanah, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ..........Yang benar adalah :Dra. Uswatun Hasanah, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Khasanah(MBPRU) Yogyakarta ..........DALAM POSITA GUGATAN : . Posita nomor 03, halaman 2 tertulis :es TERGUGAT Ill (Dra.

Uswatun Hasanah, MSi), selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ..........Yang benar adalah :es TERGUGAT Ill (Dra. Uswatun Hasanah, MSi), selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto RozakUswatun Khasanah (MBPRU) Yogyakarta ........... Posita nomor 07, halaman 3 huruf d tertulis :. Pasal 34 dan Pasal 51 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat Ill telahmengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Nopember 2016 sebagaiberikut : AQ DALAM EKSEPSI:1.Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;.

UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinan cabangKJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta ;.

Bahwa berdasarkan laporan hasil penilaian atas tanah sengketa dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) HARI UTOMO dan Rekan, sesuaisuratnya tertanggal 2 September 2016 Nomor 360/LP/HVJKT/IX/2016hal Laporan akhir / final Penilai Tanah Kantor DPRD terletak diKelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo NusaTenggara Timur dalam kesimpulannya menyatakan bahwa nilaipenggantian wajar atas pengadaan tanah seluas + 12.881 m?

Pembacaan laporan hasilPenilaian dari kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP ) Hari Utomo danRekan tersebut dilakukan dalam rapat negosiasi awal masalah gedungDPRD Kabupaten Nagekeo pada hari Kamis tanggal 22 September2016 yang dihadiri pula oleh Pemohon (semula Tergugat Il) selakupihak pemerintah Kabupaten Nagekeo dan dihadiri pula oleh Termohon(semula Penggugat) ;10.Bahwa dengan dibukanya laporan hasil Penilaian dari kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Hari Utomo dan Rekan, maka atas permintaanTermohon

dan anggota DPRD,Wakil Bupati, Sekda serta Asisten sehingga menghasilkankesepakatan bahwa Pemohon (semula Tergugat Il) setuju dengan hasilPenilaian kantor Jasa Penilai Publik (Appraisal) tentang NilaiPenggantian wajar atas tanah sengketa yang dimenangkan olehTermohon (semula Penggugat);Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.Konsy/2016/PN Bjw11.Bahwa atas tanggapan Pemohon (semula Tergugat Il) tersebutTermohon (semula Penggugat) menyatakan menolak laporanhasilPenilaian kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Nomor 522 K/Pdt/2015dan atas teguran/Aanmaning tersebut Pemohon (semula Tergugat Il)dan Tergugat Ill pada prinsipnya bersedia melaksanakan isi putusantersebut secara sukarela, penuh tanggung jawab dan dengan sebaikbaiknya sesuai aturan yang berlaku dalam bentuk ganti rugiberdasarkan hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP ) HARIUTOMO dan Rekan selaku Appraisal sebesar Rp. 2.458.940.000 (duamilyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluhribu rupiah) yang dialokasikan

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasill namun Pemohon Kasasi Il Keberatan atas pernyataan tersebutkarena yang bersangkutan adalah saksi fakta dan mendapat gaji dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun sebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilaipertanahan dari Pemohon Kasasi Il namun keberatan PemohonKasasi Il ditolak oleh Ketua Majelis Hakim sehingga keterangannyadiberikan tidak dibawah sumpah, akan tetapi saksi ini ketika bersaksidalam

Leo Handaka selaku Kepala Bidangpada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, SaksiAgung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan saksi Angger FahrulFebrianto selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekansaksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger FahrulFebrianto Majelis Hakim tidak mengambil

) MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuHalaman 20 dari 39 hal.

bentuk uang dengan jumlah besaran Rp119.195.000,00 (seratussembilan belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehinggaPemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaranganti kerugian dibuat tanoa dasar yang jelas dikarenakan saksi Nur Azizbukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyailatarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Yogyakarta Nomor: 06/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalamrangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandarabaru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016; Bahwa Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta dalam melakukan penilaian mempunyai standar resmi dandasar acuan/pedoman yaitu berupa Petunjuk Kode Etik PenilaiIndonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi

Pembanding/Penggugat : SAMSUDIREDJA SUNADIM
Terbanding/Tergugat I : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN

Pembebasan Tanah Untuk Kereta Cepat Jakarta Bandungyang samasama pula dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP)yaitu KJPP MBPRU, Dimana KJPP MBPRU tersebut telah memberikanpenilaian secara Profesional dan Transparan, yaitu. dalam suratpenilaiannya terdapat Gambar BidangTanah / Bangunan, Photo Obyekyang dinilai secara Detail, bahkan mencakup dan Atau terdapat pulapenilaian tentang hal kerugian materiil dan immateriil serta BertanggungJawab dalam artian bahwa setiap Kavling/obyek yang dinilai

PPKPengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi Sunedang Dawuan dan permohonanKasasi dari Pemohon Kasasi Ill :KJPP Aditya ISK ANDAR & Rekan.Olehkarena itu. sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidakmemenuhi ah sanalasan gugatan atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima (n et ontvankelijk verklaard).4. Gugatan bertentangan dengan Asas Legalitasa.

Bahwa keterlibatan KJPP selain untuk memastikan diperolehnya hargayang layak dan adil juga atas amanat Peraturan Presiden (Perpres) No.71 tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayatHalaman 39 dari halaman 61 Putusan Nomor 133/PDT /2020 /PT.BDG(3) dan Pasal 59 UU No. 2 Tahun 2012..

Cq KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN BANDUNG Cq KETUA PELAKSANA PENGADAANTANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYISUMEDANGDAWUAN, yang berdasarkan perhitungan KJPP Aditya Iskandar danRekan.3.

KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIJAWA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANDUNG cq KETUA PELAKSANA PENGADAAN ~ TANAHPEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN, yangberdasarkan perhitungan KJPP Aditya Iskandar & Rekan,Halaman 59 dari halaman 61 Putusan Nomor 133/PDT /2020 /PT.BDG4.

dan P.11, serta keterangan para saksiDayatulloh dan Suhermin memang benar Pemohon Kasasi/TermohonKeberatan telah melaksanakan musyawarah bentuk Ganti kerugian dandisepakati bentuk ganti kerugian dalam bentuk uang dan Selajutnyasetelah disepakati bentuk ganti rugi dalam bentuk uang maka PemohonKasasi/Termohon Keberatan memberikan amplop yang isinya nilai gantirugi masing masing bidang perbidang yang ditawarkan/disampaikankepada Pemohon Keberatan dari hasil penilaian lembaga independenTim Appresial KJPP

Toto Suharto dan Rekan;Bahwa sesuai denga Pasal 71 ayat (1) kepada Pihak yang berhak dalam halini) Pemohon Keberatan dapat mengajukan keberatan kepada PengadilanNegeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerjasetelah ditandatangani Berita Acara hasil musvawarah apabila tidak sepakatdengan nilai ganti rugi hasil penilaian dari KJPP Toto Suharto dan Rekansebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan;Bahwa dengan tegas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 38ayat (1) juncto

Dilarang melakukan tindakan negosiasi harga/tawar menawar nilaiganti rugi apabila yang berhak yang tidak disepakat nilai ganti rugihasil penilaian KJPP (lembaga Independen);Semua kegiatan dalam musyawarah bentuk ganti kerugian tetapdilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dalam musyawarah Bentuk GantiRugi di Desa Buni Bakti; Bahwa berdasarkan dalil dalil Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikandi atas sangat jelas sekali telah terjadi kekeliruan Judex Facti dalampenerapkan hukum terkait pertimbangan hukumnya

Bukti Musyawarah harga nilai ganti rugitidak akan pernah ditemukan Judex Facti disemua kegiatan pengadaantanah di Indonesia karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembagayang berlaku Pemohon' Kasasi/Termohon Keberatan dilarangmelakukan tindakan Negosiasi/tawar menawar nilai aanti ruai denoanTermohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada saat musyawarah BentukGanti Kerugian. kewenangan untuk menilai besarnya ganti rugiberdasarkan peraturan perundangan undangan adalah lembagaindependen dalam hal ini KJPP

oleh KJPP Toto Suharto adalah merupakan nilai yang wajar,dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor2 Tahun 2012 juncto Perpres Nomor 71 Tahun 2012; Sedangkan nilai harga dari masyarakat sebesar Rp430.000,00 (empatratus tiga puluh ribu rupiah) yang menjadi pertimbangan hukum JudexFacti tidak secara tegas menyatakan masyarakat mana yangmenginginkan nilai ganti rugi sebesar Rp430.000,00/m?

perdamaianini dan merupakan perbuatan hukum lanjutan dari Kesepakatan Perdamaian ini;PARA PIHAK sepakat melaksanakan kesepakatan jual beli terhadap objekkebendaan yang akan diserahkan sebagai bentuk pelunasan kewajibanTERGUGAT tersebut dalam Pasal Il Kesepakatan Perdamaian ini denganmemepertimbangkan nilai objek kebendaan yang ditawarkan TERGUGATberdasarkan nilai jasa penilai (appraisal) yang memenuhi standar resmi sebagaijasa penilai (appraisal) professional yaitu Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP

Propertinomor 00334/2.016000/P1/12/0297/1/VII/2019 tertanggal 25 juli 2019 (Lampiran);Pasal VPARA PIHAK sepakat melaksanakan jual beli terhadap objek kebendaan yangakan diserahkan sebagai bentuk pelunasan kewajiban TERGUGAT tersebut dalamHalaman 3 dari 6 Putusan No.325/Pdt.G/2019/PN.Bdg.Pasal Il Kesepakatan Perdamaian ini dengan nilai jual beli adalah Rp.14.000.000.000, (empat belas milyar Rupiah) dengan pedoman harga daripenilaian dari jasa penilai (appraisal) dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP

Bahwa penilaian terhadap jaminan kredit sebagaimana dilakukan oleh KantorJasa Penilai Publik (KJPP) yang dapat kami jelaskan sebagai berikut :e Atas jaminan kredit PENGGUGAT yaitu tanah/bangunan di atas SertifikatHak Milik No. 4585 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjoatas nama Muhammad Maarif Khoirudin seluas 140 m?

(seratus empatpuluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 12091995, Penilaiandilakukan oleh KJPP Agus, Firdaus & Rekan, sebagaimana LaporanPenilaian Nomor 330/KJPPAFJKT8/BNI/VIII/2018 tanggal 1 Agustus2018.d. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana butir c di atas, seharusnya KJPPAgus, Firdaus & Rekan sebagai pihak yang menentukan nilai jaminan turutditarik menjadi pihak dalam perkara a quo.e. Bahwa TERGUGAT sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan tentu tidakdapat melakukan pengikatan sendiri.

Yang sebenarnya adalah TERGUGAT tidak pernahmenetapkan sendiri nilai jaminan yang akan dijual;Bahwa penilaian terhadap jaminan kredit sebagaimana disebutkan dalambutir 5 dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dapat kamijelaskan sebagai berikut :e Atas jaminan kredit PENGGUGAT yaitu tanah/bangunan di atasSertifikat Hak Milik No. 4585 Desa Gentan, Kecamatan Baki, KabupatenSukoharjo atas nama Muhammad Maiarif Khoirudin seluas 140 m?

(seratus empat puluhmeter persegi) diterbitkan pada tanggal 12091995, Penilaiandilakukan oleh KJPP Agus, Firdaus & Rekan, sebagaimanaLaporan Penilaian Nomor 330/KJPPAFJKT8/BNI/VIII/2018tanggal 1 Agustus 2018.Bahwa berdasarkan fakta tersebutseharusnya KJPP Agus, Firdaus & Rekan sebagai pihak yangmenentukan nilai jaminan turut ditarik menjadi pihak dalamperkara a quo;Bahwa TERGUGAT sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungantentu tidak dapat melakukan pengikatan sendiri.

Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah menetapkansendiri nilai jaminan yang akan dijual tetapi dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) atas jaminan kredit Penggugat yaitutanah/bangunan di atas Sertifikat Hak Milik No. 4585 Desa Gentan,Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo atas nama Muhammad MaarifKhoirudin seluas 140 m?

Berkah Trimitra pada BINCabang Cikarang terdiri dari:LPA dari KJPP Effendi RaisLPA dari KJPP Firdaus Ali dan RekanSalinan Rekening Koran periode 25/04/2013 s.d09/06/2016SI dan Surat KuasaNeraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per31 Desember 2012Neraca & laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per31 Februari 2013Neraca per 28 Februari 2012Rugi laba per 31 Desember 31 Desember 2013Rugi laba Per 31 Januari 2013Neraca Per 31 Januari 2013Copy PKS PT Wavin Duta Jaya dengan PTBerkah TrimitraSIDBI An Nelly

Berkah Trimitra Nomor 268Tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.KnDokumen KUR Nelly Apriani pada BIN Cabang 1 (satu)Cikarang terdiri dari: bundel Salinan Rekening Koran Nelly Apriani periode01/01/2017 s.d 21/07/2017 Copy Addendum PKS antara PT WAVIN denganNelly Apriani tanggal 31 Mei 2013 LPA KJPP Firdaus ali an Nelly Apriani tanggal 27Juli 2013 Asli Surat Permohonan KUR An Nelly Aprianidan Lampiran Identitas pemohon Asli daftar hadir KPK Asli PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013 Copy

Berkah Trimitra pada BTN CabangCikarang terdiri dari :LPA dari KJPP Effendi RaisLPA dari KJPP Firdaus Ali dan RekanSalinan Rekening Koran periode 25/04/2013 s.d09/06/2016SI dan Surat KuasaNeraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31Desember 2012Neraca & laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31Februari 2013Neraca per 28 Februari 2012Rugi laba per 31 Desember 31 Desember 2013Rugi laba Per 31 Januari 2013Neraca Per 31 Januari 2013Copy PKS PT Wavin Duta Jaya dengan PT Berkah 1 (satu)bundel Hal.

Dokumen KUR Nelly Apriani pada BTN Cabang Cikarang 1 (satu)terdiri dari: bundelSalinan Rekening Koran Nelly Apriani periode01/01/2017 s.d 21/07/2017Copy Addendum PKS antara PT WAVIN dengan NellyApriani tanggal 31 Mei 2013LPA KJPP Firdaus ali an Nelly Apriani tanggal 27 Juli2013Asli Surat Permohonan KUR An Nelly Apriani danLampiran Identitas pemohonAsli daftar hadir KPKAsli PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013Copy Biodata Nelly Apriani Hal. 28 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019 Copy

Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut TergugatIl) dan Turut Tergugat IV, adalah tindakan yang keliru, Karena masihada Pihakpihak yang terkait dalam perkara aquo yang tidak dijadikanPihak dalam perkara ini, yaitu Jasa Penilai Indenpenden Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) "Amin.Nirwan. Alfiantori & Rekan Kantor CabangSemarang; Sehingga merupakan fakta yang tidak terbantahkanseharusnya Para Penggugat menarik Jasa Penilai Indenpenden KantorJasa Penilai Publik (KJPP) "Amin.Nirwan.

Alfiantori & Rekan KantorCabang Semarang; Dan hal itu telah sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan; Sebagaicatatan mohon untuk dihubungkan dengan Eksepsi Kurang Pihak karenaKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) "Amin.Nirwan.

Perlu Turut Tergugat IV tegaskan bahwa permohonan lelang yang diajukanoleh Tergugat telah memenuhi Pasal 45 huruf b PMK No. 27/PMK.06/2016,yaitu telah dilengkapi dengan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan yang telah memiliki IzZin KJPP berdasarkanSurat Keputusan Menteri Keuangan..

Dengan demikian, nilai yangdihasilkan oleh KJPP tersebut menggunakan metode yang dapatdipertanggungjawabkan.. Lain halnya dengan nilai yang ditaksir oleh selain Penilai yang memilikikompetensi, tentunya nilai tersebut hanya merupakan perkiraan dan nilaitaksiran dan tidak relevan apabilan diterapkan dalam lelang perkara a quo..

Artinya, nilai limit lelang ditentukan lebih tinggi dariNilai Likuidasi hasil penilaian dari KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan..

Bahwa Pemohon keberatan dalam dalil permohonan keberatannyamenyatakan tahu bahwa hasil penilaian ganti kerugian dilakukan oleh KantorJasa Penilai Publik / KJPP (Appraisal) dimana dalam peraturan perundanganKJPP sebagai satu lembaga penilai independen yang mengeluarkan Nilai gantikerugian berdasarkan hasil penilaian penilai dan menjadi dasar musyawarahpenetapan ganti kerugian;b.

Bahwa KJPP dalam hal ini KJPP Ayon Suherman & Rekan adalah satulembaga yang dalam melaksanakan kerjanya berdasar kontrak kerja denganSatuan kerja (satker) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU&PERA) sebagaiInstansi yang memerlukan tanah sebagaimana pasal 63 ayat (2) PeraturanPresiden RI Nomor 99 Tahun 2014 tentang perubahan kedua PeraturanPresiden RI Nomor 71 Tahun 2012;c. Bahwa antara Badan Pertanahan Nasional RI Cq.

Kantor PertanahanKabupaten Kendal dengan KJPP dan PPK adalah instansi yang saling terkaitdalam rangka kegiatan pengadaan tanah jalan Tol BatangSemarangsebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 tentangpengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, akan tetapimasingmasing instansi tersebut mempunyai tupoksi masingmasing dalammelakukan kegiatan pengadaan tanah jalan Tol BatangSemarang;d.

Tanopa memasukkan KJPP Ayon Suherman & Rekan dan/atau PPKKementerian PU&PERA sebagai pihak Termohon lainnya jelas bahwaPermohonan Keberatan dari Pemohon adalah kurang pihak;Untuk itu mohon kepada majelis hakim menyatakan permohonan keberatanPemohon dinyatakan daluwarsa (telah lewat waktu) dan kurang pihak sebagaimanayang ditentukan oleh UndangUndang No 2 Tahun 2012 Jo.Perpres No 71 Tahun2012 Jo.