) yang akan diselenggarakan dalam kurun waktu 23 minggu dari hariemail dikirimkan namun hingga saat ini Pemohon II sebagai salah satupemegang saham tidak pernah menerima laporan keuangan TurutTermohon;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon II selaku komisarismengirimkan surat permohonan kepada Pemohon agar dilakukan RapatUmum Luar Biasa (RUPS LB);Bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon Il (Komisaris) makaPemohon selaku Direktur mengirimkan surat undangan RUPS LB yangdikirimkan pada

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;Halaman 19 dari 49 Penetapan Nomor 137/Padt.P/2021/PN DpsDengan demikian, tidak benar apabila Pemohon Il selaku Komisarisperusahaan mendalilkan telah menggagas adanya RUPS LB untuk pertamakalinya.

Selanjutnya, dalam dalil Para Pemohon pada poin 8 dan 9permohonan, Para Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan jawabanBojan pada tanggal 21 April 2020 tersebut diatas, Pemohon II memohondiadakan RUPS LB kepada Pemohon , yang kemudian dikabulkan olehPemohon I, dan Pemohon kemudian mengirimkan undangan RUPS LBtanggal 20 November 2020 kepada seluruh Pemegang Saham denganketentuan waktu RUPS LB akan diselenggarakan pada tanggal 07 Desember2020.

Jika mengacu pada jawaban General Manager saat itu yangmenyatakan RUPS LB akan dilaksanakan 23 minggu kedepan dari tanggal21 April 2020, maka seharusnya RUPS LB terlaksana pada paling lama pada12 May 2020 dan bukanlah O07 Desember 2020, sehingga dalil ParaPemohon yang menyatakan bahwa Pemohon II adalah pihak yang pertamamemohon adanya RUPS LB yang terjadi pada tanggal 07 Desember adalahtidak benar adanya dan hanyalah sebuah alasan semata agar terlihatmenjalankan tugasnya sebagai seorang Komisaris

perusahaan.Selanjutnya, setelah Termohon mengirimkan surat permohonan RUPS LBkepada PT.

Berbagai rencana kerja maupun alokasianggaran TERMOHON tidak pernah terlebih dahulu meminta masukan dariPEMOHON, bahkan tidak pernah diadakan RUPS maupun disampaikan dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;5 Bahwa adalah hak PEMOHON untuk mengetahui kondisi serta arah tujuanTERMOHON.

Bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh TERMOHONsebagaimana terbukti dalam ketentuan Pasal 78 UU PT:(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;(2) RUPS tahunan wayjib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;(3) Dalam RUPS tahunan, harusdiajukan semuadokumen darilaporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) ;33.

Namun senyatanya RUPS tidak pernahdiadakan ;Hal 8 dari 35 halaman, penetapan pencabuatn perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS34.

RUPS PERTAMA dan RUPS tahunan telah melewati batas masa waktuyang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, dimana RUPS Pertama seyogyanya dilangsungkanpada 31 Juni 2016 dan RUPS Tahunan yang seyogyanya dilangsungkanpada tanggal 31 Desember 2016, namun sampai saat ini RUPS belumdiadakan oleh TERMOHON ;AO. Bahwa TERMOHON telah melanggar prinsipprinsip tata kelolaperusahaan, sebagaimana diindikasikan dari :a. TERMOHON selalu menutup diri (Not Transparent).

, baik itu RUPS pertama (VidePasal 13 Ayat (2) Undangundang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)maupun RUPS tahunan atau RUPS lainnya (Vide Pasal 78 Ayat (1) UndangundangNo 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum belum pernah diadakannya RUPS,maka mutatis mutandis diketahui bahwa PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesiajuga belum pernah melaporkan seluruh kegiatan usahanya, baik itu mengenai neracakeuangan, kegiatan perusahaan, laporan pelaksanaan tanggungjawab

penetapan penyelenggaraan RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri Denpasar vide Pasal 80 UndangUndang No. 40 Tahun2007 yang mengatur sebagai berikut :Pasal 80(1) Dalam hal Direksi atau dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada

pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukHal 4 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar dan/ataub.

Menetapkan kuorum untuk pengambilan keputusan yang sah danmengikat dalam RUPS LB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dariHal 5 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telahdikeluarkan;7.5. Memerintahkan kepada para pemegang saham PT.QRG BALI untukhadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan NegeriDenpasar berkenan untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut :1.

Menetapkan Penyelenggaraan RUPS LB apabila dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara yang sah yang telah dikeluarkan;5. Menetapkan pengambilan keputusan yang sah dan mengikat dalamRUPSLB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;6.

Selain itu dalam RUPS tersebut pun, Turut Tergugat IVmenegaskan kesediannya untuk melakukan refinancing dan/atauresturkturisasi jaminan PT Ketrosden Triasmitra di Bank Syariah Mandiri,sebagaimana telah disebutkan pada poin 4 di atas;Hal 4 No.645/PDT/2017/PT.DKI12.13.14.15.16.Bahwa akibat dari RUPS pada tanggal 3 Desember 2013, sebagaimanayang telah disampaikan di atas, mengakibatkan saham PT. Visi MandiriJaya yang terdapat di PT.

VisiMandiri Jaya telah ditentukan bahwa untuk memberikan keputusan didalam RUPS dalam perusahaan lain dimana perseroan menjadipemegang saham dalam perseroan tersebut harus mendapatkanpersetujuan tertulis dari Komisaris PT.

Menyatakan RUPS Luar Biasa PT Ketrosden Triasmitra tanggal 28November 2013 dan tanggal 3 Desember 2013 batal demi hukum;4. Menyatakan tidak sah dan batal RUPS Luar Biasa PT. KetrosdenTriasmitra tanggal 3 Desember 2013;5. MenghukumTergugat dan Tergugat Il untuk secara tanggung rentengmembayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 89.000.000.000(delapan puluh sembilan milyar rupiah) secara tunai;6. Menyatakan binding agreement antara PT. Ketrosden Triasmitra denganPT.

Kebiasaan yang terjadi selama ini yang sudahberjalan sejak PT Visi Mandiri Jaya bergabung dengan PT KetrosdenTriasmitra dalam mengadakan RUPS dan Perubahan Akta Perusabaanadalah kebiasaan tanpa adanya Surat Kuasa secara Tertulis dariPenggugat kepada Tergugat I, dan Tergugat selalu menyerahkan hasilRUPS kepada Penggugat.Bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan penolakan atas adanyaperubahan Akta Perusahaan dan RUPS , hal ini bisa dibuktikan denganadanya RUPS sebagai berikut :a.

Pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksana berbunyi sebagai berikut :" RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali undangundang ini dan atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuoram yang lebih besar.Pemegang saham yang hadir dalam RUPS tertanggal 03 Desember 2013adalah sebagai berikut : Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat , TurutTergugat Il

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) (RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;4.

tanda penerimaan panggilan tersebut tidakditandatangani siapa penerima dan tanggal berapa, begitu pula untukPernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT.

tersebut.Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah diabaikan dalam RUPSkarena Penggugat tidak diundang dan tidak menerima pemberitahuan perihalakan diadakannnya RUPS, namun tibatiba Penggugat menerima hasil RUPS,namun Tergugat telah menyangkal dalil Penggugat tersebut dengan alasanbahwa Tergugat telah mengundang dan telah memberitahukan akandiselenggarakan RUPS kepada Penggugat.Menimbang, bahwa sesuai Pasal 81 ayat 2 UndangUndang PerseroanTerbatas ditentukan : Pemanggilan RUPS dilakukan dengan

Pemanggilan RUPS dapat dilakukan hanya dengan Iklan dalam SuratKabar.Menimbang, bahwa jika perseroan tidak mengirimkan surat undangantersendiri kepada Pemegang Saham maka Iklan panggilan ini dianggap sebagaiundangan resmi bagi pemegang saham.Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil Penggugat tersebutTergugat telah mengajukan surat bukti bertanda T1 s/d T10 yaitu suratpanggilan RUPS kepada Penggugat dan surat bukti bertanda T1A s/d T10Ayaitu surat tanda pengiriman atas surat panggilan RUPS kepada Penggugat.Menimbang

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) (RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 65 dari 695.

Tetapi Para Tergugat dan Tergugat Ilmemaksa dan menyuruh menandatangani hasil Notulen RUPS tersebut, denganalasan bahwa Penggugat memang benar ikut menghadiri RUPS tersebut ;Bahwa, Penggugat sangat menghawatirkan Para Tergugat, terutamaTergugat Yanto Husen, yang bertindak sebagai Komisaris PT. Daya Mulia,serta merta akan melakukan tindakantindakan yang melanggar hukum :1) Seketika akan memecat Penggugat (Raisman Arofah) sebagai DirekturUtama PT.

Pasal 106 ayat 5 UndangUndang No.40/2007 berbunyi : "Dalam RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri"Pasal 92 ayat 6 berbunyi : "RUPS dapat mencabut keputusanpemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggotaDireksi yang bersangkutan" jo Pasal 106 ayat 6 UndangUndangNo.40/2007 berbunyi : "RUPS mencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara tersebut"Artinya : Bahwa para Pemohon Kasasi telah mengundang TermohonKasasi

RUPS/RUPSLB adalah UndangUndang bagi pihakpihak yang mengadakan dan membuatnya ;Seyogyanya yang dapat membatalkan RUPS tadi adalah Rapat UmumPemegang Saham juga. Dalam hal Termohon Kasasi akanmembatalkan RUPS tentang pemberhentian statusnya dari jabatanselaku Direktur Utama perseroan, ianya dapat melakukan Rapat UmumPemegang Saham. Selaku pemegang saham minoritas di PerusahaanPT.

Telah di adakan RUPSLB tanggal 16 Januari 2006 dihadiri semua tidaktermasuk Termohon Kasasi tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukanperlawanan dan argumentasi mengapa dia di berhentikan bukan melaluiPenyidikan karena PT ada wadah spesialis yaitu RUPS sesuai Pasal 75 (1)kewenangan eksekutif RUPS sesuai Pasal 80, 91, 92 UndangUndangNo.1/1995 jo Paswal 94, 111 UndangUndang No.40/2007 ;3.

Pemberhentikan Komisaris atau direksi juga digariskan kewenangan ADPT.Daya Mulia, jika ada perselisihan harus diselesaikan RUPS yangmempunyai kekuasaan tertinggi. Jika perselisihanperselisihan kepentingandalam kedudukan komisaris/Direksi/oemegang saham harus di tempuhmelalui penyelesaian intern yaitu RUPS/RUPSLB. Pemegang Sahammenyatakan dapat memanggil RUPS atau minoritas dengan izin pengadilandan dibuatkan BA (Berita Acara).

Agenda rapat adalah pengalihan saham dalamPerseroan dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris.Bahwa RUPS tanggal 25 Juni 2013 ini dipimpin oleh Tergugat II karenaPenggugat sama sekali tidak hadir di dalam RUPS tersebut.Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar.Bahwa ketentuan Pasal 76

ayat (4) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dansemua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agendatertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).Bahwa dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (4) Undangundang nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas jelaslah jika RUPS PT Berau Jaya Perkasatanggal 25 Juni 2013 yang diadakan di Jakarta

Agenda rapat adalahpengalihan saham dalam Perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris.Bahwa RUPS tanggal 25 Juni 2013 ini dipimpin oleh Tergugat II karenaPenggugat sama sekali tidak hadir di dalam RUPS tersebut.Hal 25 dari 31 Hal Putusan No.123/Pdt.G/2014/PN.Jkt.SelBahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan

dalamanggaran dasar.Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semuapemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPSdapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (3).Bahwa dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (4) Undangundang nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas jelaslah jika RUPS PT Berau Jaya Perkasa

Pemegang saham PT adalah Penggugatselaku pemegang saham 200 lembar (20 %) dan Tergugat II selaku Pemegang saham8.00 lembar (80 %), maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undangundang nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa : jika dalam RUPShadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang sahammenyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).Sehingga RUPS yang

Surya Aming termasuk saksi menandatanganidaftar hadirBahwa sebenarnya saksi merasa keberatan terhadap hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tersebut namun karena saat itu saksi merasaawam mengetahui aturan mengenai Perseroan Terbatas dan tidak pulamenguasai permasalahan hukum sehingga mau tidak mau atau suka tidaksuka akhirnya saksi menerima hasil keputusan Rapat umum PemegangSaham (RUPS) S1K) 2 9 eRBahwa 2 (dua) minggu setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),saksi Rikardo Christianto menyodorkan

hal tersebut belum dilakukan, karena hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) belum sah secara aturan hukum yang ada maka sampaidengan sekarang saksi masih sah menjadi Direktur PT.

Yong Kharisma Utama Jaya Nomor : AHUAH.01.1018805tanggal 02 Juni 201 4;Bahwa sepengetahuan saksi menurut ketentuan UndangUndang PerseroanTerbatas bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak dihadirioleh Notaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di bawah tanganharus dibuatkan Akta (oleh Notaris) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harisejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dilaksanakan;Bahwa kemudian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatasharus didaftarkan ke Kementrian

saksi Nyoman Yudi Saputra berpendapatbahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut batal demihukum.

Sebab, hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang merupakan dasar pencabutan jabatansaksi Nyoman Yudi Saputra sebagai Direktur Marketing, secara normatiftidak memiliki kekuatan hukum untuk diakui sebagai kebenaran normatifkarena menurut kronologis kejadian, hasil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) itu tidak dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00pemanggilan RUPS berdasarkan pasal 80 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Permohon,dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang No 40 tahun 2007yang mengatur tentang Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS), makaselanjutnya untuk menyatakan dapat atau tidak dikabulkan permohonan pemohondipertimbangkan yaitu :1. Apakah PT.

Apakah Pemohon sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk memintadilaksanakannya Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS), terhadap PT. TekaMining Lestari ?3. Apakah Pemohon telah melakukan permintaan dilaksanakan penyelengaraanRapat Umum Pemengang Saham (RUPS) kepada Direksi dan jika tidakdilakukan oleh Direksi dan telah pula meminta kepada Dewan Komisaris danjuga oleh Dewan Direksi tidak melakukan pemanggilan untuk melaksanakanRUPS.?

TEKINDO MINING LESTARI berhak untukmeminta untuk diselenggarakan RUPS pada PT.TEKA MINING RESOURCES ?

Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud denganbentuk RUPS adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya.Menimbang, bahwa RUPS tahunan adalah Rapat umum PemengangSaham dengan dengan mataeri rapat untuk penyamapaian oleh laporankeuangan tahunan untuk mendapat pengesahan tahunan Direksi,sedangkanRUPS lainnnya yang lazim disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB) adaah denganacara diluar daripada RUPS tahunan.Menimbang

, bahwa oleh karena mata acara RUPS yang dimohonkanPemohon diluar dari mata acara RUPS tahunan, maka bentuk RUPS adalahRUPS lainnya atau RUPS Luar biasa (RUPSLB)Tentang Mata Acara RUPSLBMenimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang juga telahdipertimbangkan sebelumnnya maka mata acara RUPSLB adalah : Persetujuan penjualan saham PT Tekindo Mining Lestari (Pemohon) yaitusebanyak 99.000 saham atau sebesar 30 % dari seluruh saham yangditempatkan dan disetor dalam Perseroan kepada PT Tekindo

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kuorum kehadiran pada RUPS ketiga Perseroan yaitu paling sedikit (satu perdua) bagian atau 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
3. Menetapkan kuorum kehadiran pada RUPS ketiga tersebut, dengan agenda perubahan dan atau penambahan Anggaran Dasar Perseoan untuk kepentingan pendaftaran perijinan berusaha terintegrasi secara

Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemilik saham agar melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.759.000,- ( satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah ) ;------------------------------------------------7.

Bahwa Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA selaku pemegangsaham terbanyak yaitu 123 saham atau 52 % yaitu sebagai pemegangsaham melebihi %4 dari seluruh saham yang dimasukkan tidak pernahberinisiatif untuk melaksanakan RUPS tahunan ataupun RUPS LB sampaiyang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 1995.8.

Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, pada Pasal 66 mewajibkan adanya laporan tahunansedangkan laporan tahunan tidak pernah dilaksanakan sejak berdirinya PTAstrina Mutia, demikian halnya dengan pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham sesuai maksud Pasal 78 UU No.40 Tahun 2007 tidakpernah dilaksanakan, padahal Pasal 78 menentukan sebagai berikut :Pasal 78(1) RUPS terdiri atlas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu

paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.9.

Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.45. Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.56. Foto Copy Surat Panggilan ke2 Untuk RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) tanggal 13 November 2015, diberi tanda P.67.

Cornelia Christiena Sitanala, disamping itu bukannya Tergugat dan Tergugat Il yang tidak mau melaksanakan RUPS tetapi Penggugatsendirilah yang tidak pernah melaksanakan RUPS kendati Tergugat II telahmenganjurkan untuk melaksanakan RUPS ;Menimbang, bahwa berdasarkan versi masingmasing pihaksebagaimana diuraikan diatas, maka yang harus diselesaikan adalah :1. Apakah telah dilaksanakan RUPS sebagaimana diatur dalam Akta PendirianPT. Astrina Mutia No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 ?2.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya;
3. Memberi Izin dan/atau Hak dan/atau Wewenang untuk memanggil sendiri dan/atau Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa (RUPS LB) atas PT MEDICAL ETAM;
4. Pemberian izin untuk PT MEDICAL ETAM agar dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa meskipun tanpa kehadiran PARA TERMOHON dan/atau AHLI WARIS

yang mewakili PT DARJAT BINA KELUARAGA;

Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperoleh penetapan permohonan ini;

Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan mengundang seluruh pemegang saham yang ditempatkan;

3. Memerintahkan kepada para pemegang saham yakni Para Pemohon dan Para Termohon untuk menyerahkan atau menunjukkan bukti setor modal yang sah;

4.

Menetapkan kuorum atau hak suara untuk mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia adalah paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen) berdasarkan bukti setor modal saham yang sah;

5. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT.

East Point Indonesia dapat diambil secara sah berdasarkan suara paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah berdasarkan bukti setor modal yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan agenda:

a. Pembahasan laporan keuangan P.T. East Point Indonesia sejak berdirinya P.T.

Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia, dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T.

Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah;

8. Menetapkan Pemohon I sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia;

9.

Sampang Mandiri Perkasa lagi; ; Bahwa RUPS Bupati selaku pemilik BUMD selalu hadir pada saatitu; Bahwa pada Tahun 2018 masih diadakan RUPS dan saksi pernahikut hadir pada saat itu dan membahas Pemberhentian saksi juga sekitarpembubaran PT ; Bahwa Saksi mengajukan pemberhentian saksi sekitar tanggal 15September 2016 dan disetujui di Tahun 2017 namun saksi tetapmenghormati untuk hadir di RUPS Tahun 2018 sebelum adapemberhentian saksi di RUPS ; Bahwa untuk masalah hutang piutang juga ada penjelasannyauntuk

Asa Perkasa Abimulya tidak pernah hadir pada saatdiadakan RUPS ; Bahwa Saksi tidak tahualasan PT.

Asa Perkasa Abimulya tidakhadir pada saat diadakan RUPS ; Bahwa sudah ada pemberitahuan terhadap PT Asa PerkasaAbimulya setiap diadakan RUPS ; Bahwa sejak RUPS Tahun 2013 waktu saksi masih menjabat PT.Geliat Sampang Mandiri, PT Asa Perkasa Abimulya masih ikut dalamRUPS dan setelah itu tidak pernah ikut lagi dalam RUPS tahun 2018 ; Bahwa yang menjadi penyebab utamanya PT Sampang MandiriPerkasa tidak beroprasi atau di hold karena SBLC yang harus dipenuhisebagai syarat dari PT untuk menyediakan Metering

ASA) berdasarkan temuanhasil audit BPKP dan rencana Pembubarang PT Sampang MandiriPerkasa; Bahwa sebelum RUPS dan RUPS pada tanggal 2013 saksi tidaktahu keuntungan dari PT.

Asa Perkasa Abimulya tidak hadirdalam RUPS dan salah satu keputusan RUPS adalah menyetujui pembubaranPT. Sampang Mandiri Perkasa;Menimbang, bahwa bukti P19, P38 s/d P40, P42 s/d P44menerangkan Surat menyurat antara PT. Santos dan PT. Sampang MandiriPerkasa serta dengan PT. Indonesia Power ;Menimbang, bahwa bukti P20 s/d 27, P29, menerangkan tentangNotulen RUPS, Undangan kepada PT. Asa Perkasa Abimulya, dan Daftar HadirRUPS, dalam tahun 2013, 2016 dan 2018 yang pada pokoknya menerangkanPT.

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melaksanakan RUPS-LB tertanggal 29 November 2012 tidak sesuai dengan Anggaran dasar PT. Future Agropia Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;3. Menyatakan Keputusan Rapat tertanggal 29 November 2012 yang dituangkan dalam Akta No. 118 tertanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah Badan Hukum Indonesia yangtelah melaksanakan RUPS LB di Hotel Aston Paramont sesuai AnggaranDasar Pendirian PT. FAI, sesuai dengan amanat dan hasil RUPS LBdiputuskan untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat Rekonpensi,sehingga telah sah sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (7) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 ayat (3)Anggaran Dasar PT.

Future Agropia Indonesia adalah sah karena agenda RUPS LBtersebut telah dicatatkan dan didaftarkan dalam akta nomor 118 tanggal 12Desember 2012 oleh Notaris NETTY MARIA MACHDAR,, S.H.

Future Agropia Indonesia mengaturbahwa RUPS (termasuk RUPS LB) diadakan di tempat kedudukan Perseroanatau di tempat lain yang disetujui bersama ;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk sahnya penyelenggaraanRUPS LB bilamana dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan atau tempatlain yang disetujui bersama dan dalam perkara ini RUPS LB PT.

Future Agropia Indonesia, apalagi dalam perkara initerdapat perbedaan pencantuman tempat penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) antara yang tercatum dalam AktaNo. 118 dengan dengan fakta yang sebenarnya, sehingga rapat RUPS LB PT.Future Agropia Indonesia Indonesia tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, olehkarena rapat RUPS LB PT.

diri dalam RUPS LB;Menimbang, bahwa dari risalah rapat RUPS LB yang tertuang dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

anggota Direksi.5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi jugamenetapkan saat mulai berlakunya = pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian tersebut.6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejakditutupnya RUPS.Hal 3 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pat.G/2017/PN JKT.SEL7) Dalam hal

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2016, Penggugat kembalimengirimkan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa Kedua PT. JIP kepada seluruh Pemegang Saham PT. JIP, denganSurat Nomor: 03/DKOM/2016, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13Juni 2016; (Bukti P5)12. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, Penggugat mengirimkanUndangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa KetigaPT. JIP kepada seluruh Pemegang Saham PT.

JIP tidak memilikikewajiban kepada Pihak Ketiga;Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1), (3), dan (7) UUPT Nomor 40Tahun 2007, likuidator harus mempertanggungjawabkan kepada RUPSatas likuidasi Perseroan dan wajib memberitahukan kepada Menteri danmengumumkan akhir proses likuidadi dalam Surat Kabar setelah RUPS,dan disampaikan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelahpertanggungjawaban likuidator kepada RUPS disampaikan;Bahwa dengan bellum disampaikan pertanggungjawabanlikuidatorkepada RUPS dan

Dalam hal sebagian besar pemegang sahamsudah tidak diketahui alamatnya walaupun telahHal 9 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pat.G/2017/PN JKT.SELdipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidakdapat diadakan RUPS;C. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalamPerseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (limapuluh persen) saham; atau;d.

Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidakdiketahul alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklandalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;g Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalamPerseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluhpersen) saham; atau;h.

Menetapkan

• Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
• Menetapkan bahwa putusan RUPS kedua PT. New Castle Abadi Prima telah memenuhi kuorum;
• Menetapkan keputusan RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa kedua PT.

sangat wajar Tergugat dihukum untuk tidak melaksanakanRUPSLB dan RUPS PT.

Sehinggatidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalampenyelenggaraan RUPS tersebut;Bahwa dapat Tergugat jelaskan penyelenggaraan RUPS PT. CLS padatanggal 11 Januari 2010 tersebut merupakan rapat pertama RUPS PT. CLSyang belum mencapai korum sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 10ayat 1 huruf a Anggaran Dasar PT.

Bahwa menyangkut permohonan pemblokiran yang diajukan Penggugatterhadap RUPS tanggal 26 Januari 2010 telah merugikan Tergugat, makasesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Akta RUPS PT.

Citra Lestari Semesta tanggal 26Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Nusyirwan Koto SH., M.Kn., diPekanbaru yang hasil risalah rapatnya tertuang dalam Akta RUPS PT.Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 41 K/Pdt/2012Atau:Citra Lestari Semesta No. 42 tanggal 26 Januari 2010, Nusyirwan Koto,SH., Mkn., Notaris di Pekanbaru;Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tundukdanpatuh terhadap putusan RUPS PT. CLS tanggal 26 Januari 2010 yangtertuang dalam Risalah RUPS PT.

Tetapi secara tidak beritikad baikTermohon Kasasi membuat RUPSLB yang pertama tanggal 11 Januari2010 dan RUPS LB yang kedua tanggal 26 Januari 2010.

Bahwa sejak didirikannya PT KDEpada tanggal 02 Februari 2011 sampaidengan didaftarkannya Gugatan aquo, Para Tergugat tidak pernah11.melakukan penyusunan rencana kerja dan menyampaikan LaporanTahunan kepada RUPS serta penyelenggaraan RUPS Tahunansebagaimana diamatkan UUPT dan Anggaran Dasar.Bahwa menurut hukum Para Tergugatbertugas dan bertanggung jawabuntuk menyusun rencana kerja dan menyampaikan Laporan Tahunankepada RUPS sebagaimana diamanatkan Pasal 63 jo. Pasal 66 jo.

PT KDE RUPS sebagaimana diamanatkandalam Pasal 63 jo.

Sampai gugatan a quo didaftarkan di Kantor Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat, PENGGUGAT BELUM PERNAH BERINISIATIPUNTUK MENYELENGGARAKAN RUPS LUAR BIASA DIMAKSUD.Jangankan berinisiatip untuk meminta diselenggarakan RUPS LuarBiasa, DIUNDANG UNTUK HADIR DI DALAM RUPS LUAR BIASAYANG PERNAH DISELENGGARAKANPUN PENGGUGAT JUGATIDAK BERKENAN UNTUK MENGHADIRINYA, dan justru mengajukangugatan di pengadilan (Bukti T7)6.

RUPS tidak terselenggara karena Penggugat pernah diundang untukmelakukan RUPSLB tidak berkenan hadir; (Bukti T7)c.

Foto copy Surat Undangan RUPS No.169/XI/KDE/2015, tanggal 17November 2015 tanggal 17 November 2015 kepada BEATRICE ELsebagai Direktur PT. Kaisheng Energy, diberi tanda T.1, TT.I, TT.3, TT.41;2. Foto copy Surat Undangan RUPS No. Surat Undangan RUPS No.170/X!l/KDE/2015, tanggal 17 November 2015 tanggal 17 November 2015 kepadaBEATRICE EL sebagai Direktur PT. Kaisheng Dinamika Energy, diberitanda T.I, TT.I,TT.3, TT.41.1;3.

Menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar sebagai berikut :Halaman 24 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckroo.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (semula berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakil, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar Perseroanmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (menjadi berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3 (dua

Menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar sebagai berikut :Halaman 27 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN CkrPasal 14 ayat 2 butir (1)a (semula berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakil, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar Perseroanmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (menjadi berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3 (dua pertiga

untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib:a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS,pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yangdiselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.b.melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS danmenyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS,dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yangdiselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai denganPeraturan Otoritas

Dewan Komisaris untuk melakukan penyelenggaraan RUPS namundidalam gugatannya mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS danmeminta agar menentukan batas kuorum pelaksanaan serta pengambilanHalaman 99 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckrsuara dalam RUPS PT.

/2014 tentang Rencanadan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas prosesdimulainya RUPS terhadap Perseroan Terbuka mewajibkan adanyapemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS dan jugapelaporan terhadap hasil RUPS;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII menyelenggarakanRUPSLB