Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PA TASIKMALAYA KOTA Perdata Agama Perceraian
Register : 23-08-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 16-02-2014
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1101/Pdt.G/2013/PA.Tmk
Tanggal 23 Desember 2013 —
11 — 7
  • XXX tertanggal XXX Februari XXX atas nama XXX tidakmempunyai titik singgung dengan perkara harta bersama yang PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakimmenyatakan bahwa obyek sengketa dalam gugatan harta bersama yang diajukan olehPenggugat, baik yang berupa benda bergerak maupun berupa benda yang tidak bergerakadalah kabur (obscure libel);Menimbang, bahwa meskipun gugatan harta bersama dapat dikumulasi bersamadengan cerai talak, namun karena objek sengketa yang
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 90/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 30 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA Diwakili Oleh : MARIEL SIMANJORANG
Terbanding/Tergugat I : Bupati Kutai Timur
Terbanding/Tergugat II : PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur
143 — 69
  • 2002, dijelaskan bahwa kewenangan PemberianIzin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut telah menjadi kewenanganBupati / Walikota, bila wilayah perkebunannya berada dalam wilayahKabupaten / Kota;Bahwa dalam posita angka (7) dimana secara de jure, Penggugatjustru mengakui sendiri bahwasanya areal yang diklaim Penggugatmerupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNk), sehinggaseyogyanya justru tidak memerlukan izin dari Menteri KehutananRI sebagaimana yang dilakukan Penggugat;Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung
    dan 3 di atas;Bahwa adalah mustahil apabila Pembanding mengklaim kepemilikan hakatas areal objek sengketa seluas + 1.700 Hektar tanpa Pembandingmenguraikan terlebih dahulu kronologi yang menjadi dasar hukumpembanding memiliki hak keperdataan atas areal objek sengketa sehinggapembanding tidak mungkin dapat menghindari untuk tidak menyinggungatau menjelaskan dasar hak kepemilikan Pembanding yang berhubungandengan Tata Usaha Negara sebab antara keperdataan dan Tata UsahaNegara akan selalu ada titik singgung
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 08-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 207/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat : SAGUNG AYU ESTEKA INTAN PRATIWI DEWI
Terbanding/Penggugat I : FAHRUL RAZI
Terbanding/Penggugat II : CV. MAURA PERKASA
Terbanding/Penggugat III : PT. TRIA PARAGON REALTY
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABAPUTEN PASER
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS dan PPAT NURHANIAH, SH., M.Kn
98 — 39
  • didukungdengan Pengakuan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telahmelakukan ingkar janji/cidera janji (wanprestasi) kepada Pengggugatterhadap pelunasan pembayaran pembelian Objek Sengketa yang harusdibayarkan selambatlambatnya pada tanggal 29 Desember 2017, makaketerlambatan Tergugat dalam melakukan pelunasan pembayaran pembelianObjek Sengketa termasuk dalam kriteria ingkar janji/cidera janji (wanprestasi)yang ketiga yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; Bahwa terdapat titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2509 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 31 Agustus 2016 — ROHANI, S.E., bin SUPAR
176 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Factimenyebutkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan pidanaBahwa Majelis Hakim mencampuradukkan pembuktian pidana denganketentuan umum KUHP sehingga menurut hemat kami suatu keanehanapabila disatu sisi Judex Facti dalam pertimbangan putusan telahmembuktikan suatu perbuatan pidana namun disisi lain tidak dilakukanpemidanaan dengan pertimbangan menerapkan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat(2) KUHP, padahal didalam pembuktian di persidangan Pasal 51 ayat (1)dan Ayat (2) KUHP tidak pernah di singgung
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 30-05-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PA MEDAN Nomor 964/Pdt.G/2014/PA Mdn.
Tanggal 26 Januari 2015 — 1.Pemohon 2.Termohon
15 — 3
  • rumah tangga Pemohon dan Termohon padaawalnya tergolong rukun dan damai dan bahkan cukup lama, akantetapi sejak sekitar akhir tahun 2011 tepatnya sekitar hari raya IdulFithri kedua tahun 2011, mulailah timbul permasalahanpermasalahanyang kemudian berujung dengan pertengkaran dan ketidakharmonisanyang terus menerus, hal tersebut disebabkan :e Bahwa awalnya adalah sebuah kecurigaan Pemohonkepada Termohon yang sepertinya telah memilikihubungan intim dengan lakilaki lain yang walaupunseXXXXXXp Pemohon singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 23-01-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 7/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 20 Juni 2017 — MASIM M E L A W A N 1. I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG II. ARIFIN WIDJAJA
82 — 36
  • Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman4 sampai halaman 7 point 1 sampai dengan 10 dalam gugatannyaHalaman 16 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2017/PTUN.SRGsecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-03-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3047 K/Pdt/2010
Tanggal 30 Maret 2011 — JUMIATI alias JUMIYEM ; PT. ARGA CITRA KURNIA (PT. ACK) DK
14 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • warisberdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/05/SKAW/2004tanggal 21 Juni 2004 yang tertera pada halaman 5 butir 3 sedangkanpada pada butir 6 menuntut dengan menyatakan perbuatan Tergugat ,Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV terhadap objek terperkaramerupakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa terlihat jelas bahwa Penggugat telah menggabungkan 2tuntutan dalam parkara a qoa ini, yang secara nyata bahwa mengenalAhli Waris bukan merupakan wewenang peradilan umum melainkantelan memasuki titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2131 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR ACEH VS H.M. YUSUF A, selaku Direktur PT Piyeung Jaya Perkasa dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR ACEH cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
27 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada TergugatIll dinukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutperdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-10-2012 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 157/Pid.Sus/2012/PN. Nnk
Tanggal 10 Oktober 2012 — SAHARUDDIN Alias BOTAK Bin MANDU
45 — 14
  • dalam persidangan telah didakwa oleh PenuntutUmum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : e Dakwaan Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang UndangNo. 35e Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang UndangNo. 35Tahun 2009 tentang Narkotika ;16Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan Penuntut Umum yang disusunsecara alternatif, Majelis hakim memandang tidak tepat oleh karena antara dakwaanyang satu dengan yang lain tidak saling mengecualikan dan Majelis Hakim melihatterdapat titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 27-09-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 01-02-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 32/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 1 Februari 2018 — SATI binti RAIN GEPENG, DKK MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN
143 — 93
  • sengketa hak kepemilikan atastanah antara milik Para Penggugat dengan, sehinggadibutuhkan pemeriksaan pembuktian hak kepemilikan atastanah tersebut apakah benar dari objek bidang tanah yangdipermasalahkan tersebut adalah milik Para Penggugat, untukitu. dari peristiwa hukum yang ada tersebut dan untukmendapatkan keadilan dari hak keperdataan atas kepemilikantanah tentunya menjadi kKewenangan absolut dari PengadilanNegeri ;Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat menitikberatkan dalam titik singgung
    Oleh karenanya, dalil surat gugatanPara Penggugat tersebut menitikberatkan pada titik singgung kepemilikanhak keperdataan atas tanah, yang merupakan domain kewenangan absolutPeradilan Umum / Pengadilan Negeri bukan merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara ;Halaman 43 dari 74 halaman. Putusan Nomor 32/G/2017/PTUNSRG.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-03-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1987 K/Pdt/2011
Tanggal 28 Maret 2012 —
163 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada umumnya putusan yang dikategorikan sebagaionvoldoende gemotiveerd sering bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian.
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
HERRY DEVRIANSYAH
81 — 25
  • PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi llmu Hukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :e Hukum Tata Negara;e Hukum Administrasi Negara;e Ilmu Perundangundangan;e Teori Hukum Pembangunan;e Metode Penelitian Hukum; Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun2003 mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam UndangundangDasar 1945 supaya tidak bertentangan; Bahwa hakhak buruh diatur daam Pasal 27 ayat
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 5/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 18 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat I : DAUD KAMAL MALIK, SE. BIN HADY SUPENO, SH Diwakili Oleh : Zainudin, S.H, M.H
Pembanding/Penggugat II : DESY ANNISA , SE. BINTI HADY SUPENO, SH Diwakili Oleh : Zainudin, S.H, M.H
Pembanding/Penggugat III : FARHAT BALFAS BINTI ABU BAKAR Diwakili Oleh : Zainudin, S.H, M.H
Terbanding/Tergugat V : RUSMAJI
Terbanding/Tergugat VI : ADI FAJAR AHWAN
Terbanding/Tergugat VII : SAMURI bin NGASPANI (alm)
Terbanding/Tergugat VIII : LILIEK ERFIANI binti NGASPANI (alm)
Terbanding/Tergugat IX : MUKHOLIT bin NGASPANI (alm)
Terbanding/Tergugat X : SUPINI binti SADIK (alm)
56 — 34
  • peraturanperundangundangan sebagaimana yang dijadikan pertimbangan pengadilantingkat pertama in casu putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor14/Pdt.G/2020/PN.Rbg, Tanggal 13 Oktober 2020, adalah sudah benar, perkaraa quo adalah sengketa waris orang Islam;Menimbang, bahwa di dalam praktik terdapat uraian syarat atau batasansuatu kasus atau perkara bilamana suatu kasus menjadi sengketa hak yangmenjadi kewenangan peradilan umum/pengadilan negeri dan bilamana suatukasus menjadi sengketa waris Islam, atau biasa disebut titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-08-2011 — Upload : 16-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 763 K/Pdt/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — KALISONG,dk;KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MANGGARAI BARAT di LABUAN BAJO,dkk
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sengketa pernah diukur pada tahun 1982 atas permintaan KapolsekSalmon Jalesi; Yang menunjuk batas adalah Haku Mustafa; Saksi Petrus Tagus yang pada pokoknya menerangkan bahwa: la dimintai bantuan oleh Haku Mustafa untuk mengurus tanah sengketa yangpernah diserahkan kepada Polsek tahun 1962 tapi belum ada imbalannya;Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangatlah naif jika Judex Facti sematamata mengejar bukti formil dan mengabaikan sisisisi lain dari alat bukti yangada apalagi ternyata bahwa titik singgung
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-08-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 495/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Februari 2016 — PROF. DRS. J. PAMUDJI SUPTANDAR, Lawan 1. Hj. KUSTIATI RAHARDJO, 2. Alm. H. KOESEOMO HARDONO, 3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, 4. Ny. AIDA SARI IMRAN, SH., 5. Ny. ONG KIM LAN NIO, 6. PT. BANK DANAMON INDONESIA,
102 — 51
  • Koestrini telah menundukan dirisecara sukarela pada ketentuan hukum barat, maka jelas bahwaperkara a quo adalah wewenang mutlak dari Pengadilan Negeriuntuk memeriksanya;Bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara seperti yang tertulis dalam poin B Eksepsi mengenaiKompetensi Absolut dari Turut Tergugat IV terkait denganpengajuan pengalihan tanah yang Penggugat singgung dalamgugatannya, maka dengan ini Penggugat menyampaikan bahwahal tersebut akan diajukan dengan gugatan tersendiri
    Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara menyatakan :Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bantahannya yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sepertiyang tertulis dalam poin B Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dariTurut Tergugat IV terkait dengan pengajuan pengalihan tanah yangPenggugat singgung dalam gugatannya
    tidak sah dan harus dibatalkan atau BATAL DEMI HUKUM;Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut terdapat adanyasengketa tentang prosedurprosedur yang dilakukan oleh para pejabat pembuatSertifikat Hak Milik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusehingga harus dibatalkan;Menimbang, bahwa apabila adanya prosedurprosedur tentang tata caraperalihan dari atas nama seseorang kepada seseorang yang lain yangdilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara maka menurut Majelis Hakim telahada titik singgung
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
KARNIAWAN SAPUTRA
80 — 30
  • PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi Ilmu Hukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :e Hukum Tata Negara;Hukum Administrasi Negara;IImu Perundangundangan;Teori Hukum Pembangunan;Metode Penelitian Hukum; Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun 2003mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam Undangundang Dasar1945 supaya tidak bertentangan; Bahwa hakhak buruh diatur daam Pasal 27 ayat (1) UndangundangDasar
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 283/Pdt.G/2020/PN Mlg
Tanggal 15 Juni 2021 — Penggugat:
1.paulina hendarjani
2.isa alkatiri
Tergugat:
nyu mega arie utomo
Turut Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
46 — 12
  • Oleh sebab itu TERGUGAT menjawab dan menanggapi dalilPARA PENGGUGAT sebagai berikut: Sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnya DALAMEKSEPSI, bahwa PENGGUGAT II TIDAK MEMPUNYAI LEGALSTANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUOTERHADAP DIRI TERGUGAT.Karena berdasarkan datadata,saksisaksi dan fakta hukum yang telah kami temukan ternyataPENGGUGAT II BUKAN warga dari Jalan Candi Mendut SelatanVII/8 Kel.
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-02-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SELONG Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Sel.
Tanggal 27 September 2016 — - LALU MURTIADI, DK MELAWAN - AMAQ RUHUN, DKK
34 — 14
  • Dari sisi Subyek hukum.Bahwa Gugatan para Penggugat Error in perssona karena didalam gugatanpara Penggugat telah menggugat Tegugat 1 s/d Tergugat 19, akan tetapidi dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat hanya Tegugat1 s/d Tergugat 13 lah yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini,sementara kapasitas atau hubungan hukum Tergugat 14 s/d Tergugat 19sama sekali tidak ada dan tidak pernah di singgung sehingga gugatan parapenggugat kami nilai cacat subyektif dan haruslah gugatan tersebut
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-04-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 266/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Desember 2015 — IR.MAYOS PICAULLY, Pekerjaan : Pensiunan; Beralamat di Pondok Kopi Blok D.8/10/ RT/RW.009/009, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ANDARIAS SUMAN,S.H., JIMMY DJAMALUDDIN S.,S.H., HARRY A.MUNTOHA,S.H dan YUSUF KASSA’ PABUNTANG, S.H. ; Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor “ANDARIAS SUMAN & REKAN”, beralamat di Gedung Cawang Kencana Lantai 3 Suite 304. Jl. May. Jend. Sutoyo Kav. 22. Cawang - Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 193/PDT/ASR/IV/2015 tanggal 14 April 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
67 — 46
  • Otomas Multifinance (Tergugat ) ;Bahwa dengan demikian maka Surat Gugatan Penggugat telah tidakmemenuhi syarat administrative formil, maka gugatan a quo harusdinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard ), lagipula bahwa antara Posita dan Petitum gugatan tidak salingmelengkapi dan tidak terdapat titik singgung sebagai dasar alasanuntuk menopang maksud daripada suatu bentuk perbuatan melawanHukum, dan/atau setidaktidaknya Majelis Hakim menyatakanmenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 16-02-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 1/P/PW/2021/PTUN.Mks
Tanggal 19 Maret 2021 — Pemohon:
ABBAS Bin H. HUSENG
315 — 291
  • BPKP yang dimintakan oleh Kejaksaan ; apakah BPKPmasuk ruang lingkup Inspektorat, jadi tidak serta merta seperti itu karenayang berwenang melakukan audit adalah Inspektorat ; Bahwa klausul dapat dijadikan sebagai pijakan pejabat pemerintahan, karenaapa yang dilakukan oleh Kadis sudah tepat dan bukan pelanggaran danmenyimpang dan patut untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ; Bahwa benar tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa ; Bahwa Dalam penyalahgunaan wewenang ada titik singgung