Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
SURYANSAH USMARIANTO
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
528 — 401
  • tersebut tidak ada mengaturmengenai tersedianya upaya administratif, bahkan dalam Pasal 42 PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 ditegaskan padapokoknya terhadap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena tindak pidana tidakdapat dilakukan upaya administratif;Menimbang, bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal38 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, berupa banding administratifkepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat diajukan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 4 Oktober 2017 — Drs. H. Legimun, M.Pd Vs. Gubernur Sumatera Utara
2025 — 2459
  • Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1), (2)Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 yaitu ayat (1) setiappenjatuhan hukuman disiplin ditetaobkan dengan keputusan pejabat yangberwenang menghukum ayat (2) Keputusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenangmenghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansiTEISEDLT j==e2e eae rer tr rrr einai enim eoBahwa
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 10-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
ABEL JEHUDU BEPONG, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
121 — 68
  • menjalankan hukuman dan dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak ada amarputusan ini soal hukuman tambahannya mengenai halhal pemberhentian dariPegawai Negeri Sipil, Kemudian dengan berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Bupati menyurati Presiden melaluiHalaman 41 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNKPGMenteri Sekretaris Negara untuk mempertimbangkan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA RI ; MENTERI AGAMA RI, ; ALMA’ARIF SETAF, SH.,MH,
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga, sudah tidak diragukanlagi bahwa sesungguhnya Penggugat dalam hal ini telahsenyatanya dijatunkan sanksi hukuman secara ganda ;Oleh karenanya Keputusan Para Tergugat telah sama melampauibatas kewenangan, dan telah dengan jelas terbukti tidakmengindahkan ketentuan hukum yang berlaku ;Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP No.30 Tahun 1980, telahdengan tegas ditentukan bahwa : Kepada Pegawai Negeri Sipilyang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapapelanggaran disiplin, terhadapnya
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 86/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
IRFAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 27
  • Nomeor.86/G/2017/PTUNMTR Tanggal 7 Pebruari 2017 gugatan mana telahdiperbaiki secara formal pada Tanggal 8 Maret 2017 telah mengemukakanalasanalasan sebagai berikut:Putusan Nomor : 86/G/PTUN.MTR Halaman 4OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalan Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/102/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/341/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 47/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
HERIBERTUS PALA, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
192 — 83
  • perkaranya yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap;Surat Kepala BKN Nomor: k.2630/v.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjaraatau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan danHalaman 26 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 47/G/2018/PTUNKPG.Contoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiSurat Gubernur NTT Nomor: Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal: penyampaian data pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 6/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
352 — 255
  • ,sangat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Surat KeputusanBupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, TentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 (ObyekSengketa) kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, karenamerugikan hak dan kepentingan diri Penggugat dan sebagai PegawaiNegeri Sipilyang sah yang masa jabatannya seharusnya berakhirPutusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBYHalaman 4 dari 49 Halamansesuai
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2017 — TATANG RIZANI, S.E. bin IZATI
93 — 17
  • pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 /75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
    pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 07-07-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PA GORONTALO Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo
Tanggal 18 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 62
  • Pasal 3 ayat 1: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan2d2.3.2.4.perceraian, WAJIB Memperoleh Jjin atau SuratKeterangan Lebih Dahulu dari Pejabat;Pasal 3 ayat2: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukansebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat, untukmemperoleh Izin atau Surat Keterangan sebagaimanadimaksud pada ayat 1, harus mengajukan permintaansecara tertulis; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor :
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 110/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
USMAN UMAR, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
97 — 71
  • Pasal 252 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipilyang mendasari keputusan a quo sendiri sebagaimana telah disebutkandi atas, maka sudah seharusnya atau sepantasnya Objek Sengketa a quodinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah melaluipengadilan ini.KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA / KEPUTUSAN TERGUGATBERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN OLEH KARENA:1.Bahwa merujuk pada ketentuan Pada Pasal 52 ayat (1) undang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — BUPATI TAPANULI UTARA ; Ir. MUTIARA D. HUTASOIT
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 1980Tentang Peraturan DisiplinHalaman 19 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/201020Pegawai Negeri Sipil (vide.Pasal 6 ayat 4 huruf b= danPasal 9 ayat (1) dan ayat (2 )Bahwa konsiderans Surat Keputusan Tergugat aquo, dalam Memutuskan, Menetapkan, PertamaMemberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) darijabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 (lima) danmengangkatnya kedalam jabatan sebagai tersebut
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Perusakan
Register : 16-09-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 64/Pid.B/2014/PN Kfm.
Tanggal 26 Januari 2015 — - LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos alias SELUS sebagai Terdakwa
109 — 61
  • AFAENPAH,AGUSTINUS HALE, HENDRIKUS MAKUN dan MIKHAEL NAIF (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah) mengakibatkan rasa takut terhadapdiri para Pegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dan diambil sumpahnya dalamkegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Il, Illdan IV di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga para Pegawai Negeri Sipilberupaya menyelamatkan diri dengan jalan lari meninggalkan tempattersebut.Bahwa selain menimbulkan rasa takut pada para Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Putus : 11-11-2014 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 435/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 11 Nopember 2014 — Drs. HR.MOENZIER HOESIEN >< KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,Cs
180 — 146
  • Kimia DalamNo.12A, Kelurahan Peganggasaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berhak menghunibangunan/ rumah instansi pemerintah hanyalah Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif.4. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Gugatan halaman 2 angka 2 yangmenyatakan bahwa PENGGUGAT seolaholah memperoleh rumah yangterletak di JI.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 1/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 2 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DUPRIONO, S.H., M.Si. Diwakili Oleh : NANDA SETIAWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDIE WICAKSONO, S.H., M.H.
393 — 134
  • ., selaku Pegawai Negeri Sipilyang sebelumnya menjabat Sekretaris Camat Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk dankemudian menduduki jabatan sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan DUPRIONO, S.H.
    Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si., selaku Pegawai Negeri Sipilyang sebelumnya menjabat Sekretaris Camat Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk dankemudian menduduki jabatan sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan DUPRIONO, S.H.
    Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKETIGA:Bahwa Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si., selaku Pegawai Negeri Sipilyang sebelumnya menjabat Sekretaris Camat Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk dankemudian menduduki jabatan sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan DUPRIONO, S.H.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 97/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Suwarno
Pembanding/Penggugat II : Alm. Bejo Sastro Tumini
Pembanding/Penggugat III : H. Zainal Abidin
Pembanding/Penggugat IV : Abdullah
Pembanding/Penggugat V : Wilson Sihombing
Pembanding/Penggugat VI : Baharatua Sipahutar
Pembanding/Penggugat VII : Sahat M. Tampubolon
Pembanding/Penggugat VIII : Sumilir
Pembanding/Penggugat IX : Alm. Suman Purba Tama Riana D
Pembanding/Penggugat X : H. Tugino
Pembanding/Penggugat XI : Eddi Sofyan
Pembanding/Penggugat XII : Suharto
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Umum PERUM Damri
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
105 — 88
  • bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pensiunanjanda/dudanya yang belum disesuaikan ke dalam PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 1977, disesuaikan ke dalamPeraturan Pemerintah termaksud terhitung mulai tanggal 1 April1979.Dengan demikian mulai tanggal 1 April 1979 semua pensiunanPegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya menerima pensiunpokok berdasarkan peraturan perundangundangan yang sama.Akan tetapi ternyata masih terdapat pensiunan bekas PegawaiPerusahaan Negara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipilyang
    Nomor 97/PDT/2020/PT DKI4.Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977, disesuaikan ke dalamPeraturan Pemerintah termaksud terhitung mulai tanggal 1 April172 Dengan demikian mulai tanggal 1 April 1979 semua pensiunanPegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya menerima pensiunpokok berdasarkan peraturan perundangundangan yang sama.Akan tetapi ternyata masih terdapat pensiunan bekas PegawaiPerusahaan Negara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipilyang telah diberi pensiun berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Drs. WARYOTO, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
159 — 64
  • ;Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatunkan hukuman berdasarkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan ;Halaman 58 dari 124 Halaman Putusan Nomor :
    Merauke, Tanggal 27 Desember 2017, (Fotokopidari fotokopi);Halaman 81 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPRBukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 24 K/PID.SUS/2016,Tanggal 17 Oktober 2016, (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-02-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/PDT.G/2014/PN.BDG
Tanggal 13 Nopember 2014 — Benny Halim LAWAN Ganda, DKK
190 — 80
  • Dan patut untuk majelis pemeriksa perkara ketahui bahwaterhadap objek perkara aquo telah dilekatkan sita semenjak dahuluberdasarkan Surat Penetapan No. 483/1958.Sipil tertanggal 2 Djuni1958 perihal tentang penyitaan objek perkara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Risalah Penyitaan Lebih dahulu No. 483/1958.Sipilyang dimana salah satu diantaranya adalah mengenai objek Persil 68S.ll sehingga tentu sangatlah tidak berdasarkan kepada hukumapabila Pembantah mendalilkan bahwa objek tersebut adalah milikPembantah
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-10-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 268/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 22 Januari 2020 — Penggugat:
Thonni Hutagaol
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
107 — 44
  • Banding administratif atas nama saudara Thonni Hutagaol NIP196606.251986021001, Tanggal 8 Agustus 2019, memutuskan tidak dapatmenerima permohonan banding administratif tersebut karena tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengambil keputusanBahwa yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan objeksengketa adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-08-2015 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1653/PID.SUS/2014/PN.JKT.BRT
Tanggal 26 Februari 2015 — MARTHIN MARLATU als LATU
62 — 8
  • dibawah sumpah,yang pada Pokoknya sebagai berikut :KETERANGAN AHLI M.SADDLY MALAON R,SH.MH.Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa.Bahwa ahli adalah merupakan ahli persenjataan dari POLRIBahwa ahli pernah memeriksa senjata api yang menjadi barang bukti dalamperkara Terdakwa atas permintaan Penyidik Polri.Bahwa benar setelah ahli memeriksa dan meneliti senjata api tersebut adalahbenar asli berupa senjata peluru gas kaliber 80 KM.Bahwa benar terhadap senjata peluru gas kaliber 80 KM tersebut, untuk sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 207/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
FAHMI, S.H
Tergugat:
BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
185 — 108
  • Pasal 250 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil tidak menentukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukanbersamasama;3. Bahwa prosedur pemberhentian Penggugat tidak dilakukan denganpemberhentian sementara terlebin dahulu sebagaimana diatur dalamPasal 88 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara;4.