Ditemukan 5184 data
124 — 41
Bahwa dengan adanya pidana minimum khusustersebutdikalangan praktisi sendiri pendapatnya terpecah menjadi duagolongan di mana di satu sisi berpendapat jika sudah nyata tertulispidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak bolehdisimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakankehendak pembentuk undangundang dan merupakan manifestasikehendak rakyat.
355 — 180
Bahwauntuk menilai suatu gugatan apakah bersifat obscuur libel atau tidak,para hakim, Advokat dan praktisi hukum lainnya umumnya mengacu padabeberapa yurisprudensi Mahkamah Agung (Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 12111970, danbeberapa referensi hukum (M.
153 — 35
Saksi Abli ir HERMAWANBUDIANTO,Dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa ahli bekerja sebagai praktisi dalam pekerjaan jasa konstruksi dan padasaat ini Ahli sebagai pengurus menjabat sebagai Sekretaris Umum DPDGAPEKAINDO Propinsi Lampung.eBahwa Ahli menerangkan yang bersangkutan ditunjuk dan ditugaskan oleh LPJKPropinsi Lampung untuk membatu) memberikan keterangan di sidangPengadilan Negeri Kota Agung dalam perkara atas nama Ir.
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
LILIANA HIDAYAT
171 — 119
Bahwa saksi kenal dengan saksi Ainudin (als Pak DOKTOR)sebagai praktisi Nukum/berprofesi sebagai pengacara(namunsaya tidak mengetahui nama Kantor Hukumnya) sekaligussebagai Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).Saksimengenal pak Doktor melalui SUBHAN (sekretarisPariwisata Propinsi NTB) yaitu pada tanggal 2 Mei 2019 sekitarpukul 22.00 dikantor Imigrasi Kelas TP Mataram, dimana saatitu saksi bersama, dengan Terdakwa, Geoffery William Bowerdan Manikam Katherasan, Komang, Subrata menunggu lamahingga
1.Dewi Agustin Adiputri, SH.MH
2.Ni Komang Sasmiti, SH., MH.
Terdakwa:
I Gede Surya Pratama Putra
242 — 182
Anggota asosiasi profesi akademisi dan praktisi hukum pidanaMasyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia;j Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada ProgramPascasarjana UKI Masa Layanan 20152018.k. Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi ProvinsiDKI Jakarta Periode 20202024.Adapun kualifikasi profesional yang ahli miliki adalah:a.
400 — 174
Kami yakin seyakinyakinnya tidak ada1159AHLI HUKUM atau praktisi hukum yang kepadanyadiserahkan berkas perkara ini akan berpendapat sama denganOditur. Pertanyaan kami adalah logiskah secara hukumtentang adanya perbedaan pendapat tersebut?
Kalau Oditur tidak meyakini halini Kami sarankan untuk menanyakan kepada BankIndonesia atau kepada praktisi perbankan agar dapatdiberikan penjelasan sejelasjelasnya.Bahwa pernyataan Oditur yang menyatakan Terdakwamerugikan PT.
1.MARINA,
2.ROSNI
3.MUKHDI SYAFI'IE
4.ROSDIANA
5.ROSLENA
6.ROSYATI
7.MARYADI
8.SAMSURIZAL
9.MAHDANI
10.MAHRONI
11.MAHYANI
Tergugat:
1.JEFFRY HAKIM
2.LINAWATI HASAN, SH, M.Kn. selaku Notaris Pengganti dari H. MAMAN SUHIRMAN MARTAMIHARDJA, SH
3.Linawati Hasan, SH.M.Kn
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG
2.ERWIN,SH.MH,M.Kn
Intervensi:
Agusta Salim
352 — 144
., Advokat dan Praktisi Hukum,yang berkantor di Graha Kasutri Lt.4, Jalan Petogogan II Nomor 35A,Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2020,selanjutnya disebut sebagai Tergugat lKonvensi/PenggugatRekonvensi/ Tergugat XII Intervensi;Halaman 2 dari 191 Putusan Perdata gugatan Nomor 6/Padt.G/2020/PN Tdn2. Linawati Hasan, S.H., M.Kn., Selaku Protokol Notaris dari H.
40 — 12
252sehingga negara bisa dirugikan, 6. dalam hal memperbesar biayainstansi/oerusahaan baik karena pemborosan maupun fiktif sehingga adabiaya biaya yang tidak wajar yang berpotensi merugikan keuangan negara,dan 7. dalam hal penjualan Aset BUMN/BUMD dengan harga yang lebihmurah dari yang seharusnya yang juga berpotansi merugikan keuangannegara yang sangat besar; Bahwa mengenai siapa yang berwenang menghitung kerugian kKeuangannegara sampai saat ini masih menjadi perdebatan baik dari akademikmaupun praktisi
168 — 59
saksi tandatangani terdapat katakata tidak menimbulkan halhal yang tidak diinginkan,maksud dan makna dari kata tersebut adalah : 2 para meter menggunakan ApreiselIndependen dan juga ada para meter NJOP yaitu merupakan para meter yang telahdikenal di masyarakat, dan saksi disini melihat bahwa itu bisa dipertanggungjawabkan, jadi dari sejak awal saksi melihat terhadap 2 para meter ini kita bisamempertanggungjawabkan nantinya, jadi alasanalasan dari temanteman saksiyang membuatnya karena saksi sebagai praktisi
1.HERU SAPUTRA, SH.,MH
2.KRISTANTO TRINOVIANDRI, SE.,SH.,MH
3.R BUDI HARYANTO, SH
4.EFAN APTUREDI, S.H.,M.H
5.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
6.ARWAN KAMIL JUANDHA, SH
7.MAINA MUSTIKA SARI, SH
Terdakwa:
Ir. H. M. MAHYUDIN bin alm. H. DJARKAWI
149 — 90
Terbanding I / Penggugat I) dan HERU SUSANTO Sebagai Termohon Kasasi II (semula : Terbanding II / Penggugat II), diberi tanda bukti T.2A;
- Foto kopi Sesuai Salinan Resmi PutusanPengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor :33/PDT/2022/PT PLK tanggal 15 Maret 2022, diberi tanda bukti T.2B;
- Foto kopi Hasil download Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 207/Pdt.G/2021/PN Plk tanggal 15 Maret 2022, diberi tanda bukti T.2C;
- Foto Kopi dari Asli Surat Laporan Kompilasi Praktisi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL SH
524 — 354
Tim Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darihakim, mantan hakim, akademisi, praktisi, maupun aparat instansilingkungan hidup yang berkompeten dibidangnya.Bahwa Ahli Prof Bambang Hero Saharjo, MAgr. adalah sebagai staffpengajar pada pelatinan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yangditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI dari akadimisi ; dengandemikian, sangat keliru dan tanpa dasar Tim Penasihat HukumTerdakwa mengkritisinya tanpa dapat menghadirkan ahli yangmenguntungkan terdakwa dari
1059 — 1118
Kami kutip bagian yang relevan sebagai berikut:Sebagian praktisi hukum berpendapat, bahwa alasan pembatalanputusan arbitrase, seperti tersebut dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun1999 adalah limitatif, berarti permohonan pembatalan hanyadimungkinkan berdasarkan alasan yang telah ditentukan. ... Pendapatdi atas sepengetahuan penulis juga dianut oleh Mahkamah Agung Rl. ...b. Prof. Mr. Dr.
339 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para ekonomi dan praktisi hukum persainganusaha menyatakan bahwa perjanjian penetapan harga memiliki akibatyang fatal terhadap konsumen dan menghambat persaingan denganmenaikan harga di atas harga kompetitif dan sering disebut sebagai"naked agreement to eliminate competition".
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
192 — 121
., dibawah sumpah memberikanpendapat pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi adalah sebagai ASN pada UPT Pengujian Material Konstruksidan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa ;Bahwa ahli sebagai ahli dibidang konstruksi bangunan pernah mengikutipelatihna tentang pengujian tanah , beton dan aspal di Bandung tahun 2006dan Pelatihnan Lanjutan tentang pengujian tanah, beton dan aspal diBandung tahun 2010 ;Bahwa tugas dan fungsi ahli sebagai praktisi Laboratorium pada UPTPengujian Material Konstruksi
213 — 134
Di dalam Bab 9 angka 2. 7, dan angka 8 Lampiran Peraturan Presiden RINomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang sebgaiimplementasi UndangUndang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 20052025 disebutkan, pemberdayaan berbagaiputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukumbagi para hakim termasuk para praktisi dalam menangani perkara sejenis yangdiharapkan akan menjadi bahan penyempurnaan, perubahan dan pembaharuanMenimbang
316 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
GPI tidakmemiliki kompetensi, praktisi ahli yang terlatih di bidang Bioremediasi,peralatan laboratorium serta kemampuan teknik personil untukmelaksanakan kegiatan Bioremediasi, dan bukan perusahaan yang bergerakdi bidang pengolahan limbah beracun (B3), karena berdasarkan AktaPendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh NotarisR. Yohanes Sarwono, S.H., pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor :C7322HT.01.01. Tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 dan Akta PerubahanAnggaran Dasar PT.
164 — 70
SH.M.Kn memberikan keterangan sebagaiberikut :bahwa saksi adalah ahli di bidang Pertanahan yangberprofesi sebagai Dosen Program MagisterKenotariatan Fakultas Hukum UniversitasIndonesia sekaligus Praktisi Hukum, namun saksitidak punya Sertifikat sebagai ahli Pertanahan ;bahwa menurut aturan PP No. 10 Tahun 1961 ,Pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikankepastian hukum dan hak seseorang;bahwa Pendaftaran tanah merupakan rangkaiankegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam halini kantor pertanahan
197 — 89
., dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan pendapatnya sebagai berikut : = Bahwa pendidikan ahli sehingga diangkat menjadi Ahli, pada tahun2007 pertama ahli mengikuti sertifikasi keahlian Pengadaan Barang danJasa, kemudian ahli menjadi praktisi, tahun 2011 ahli dipanggil LKPPuntuk mengikuti pelatinan dan ahli dinyatakan lulus, sehingga ahli dapatmemberikan pendapat atau keterangan di Pengadilan ;= Bahwa pengalamanpengalaman ahli sebagai ahli ada beberapa yaitubaik di Polres, Kejari, Kejati dan Kejaksaan
175 — 107
pekerjaan rumah seperti mencuci piring,mencuci baju dan istri hanya melakukan sesuatu yang memangkodratnya seperti menyusui anak, sehingga di sana yang dikenal hanyaharta bawaan;Adanya harta bersama di Indonesia dipengaruhi oleh adat yang ada diIndonesia, seperti ada istilah harta gonogini yang merupakan istilahadat di masyarakat bahkan dibeberapa daerah memiliki istilannyasendiri, sedangkan kompilasi hukum Islam yang banyak menjadiHalaman 160 dari 298Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sorrujukan para praktisi
154 — 85
HARI SASANGKA, SH dan LILY ROSITA, SH dalam bukunyaKomentar KUHAP, Buku Pedoman Mahasiswa dan Praktisi, Penerbit MandarMaju/2003/Bandung, Hal. 226 pada point 3 menyatakan, keterangan saksi didepan Penyidik bukan merupakan alat bukti.