Sumber Tani Agung Resources atau STAGroup;Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan eksepsi tersebut Majelis Hakimperlu mencermati Penjelasan Pasal 29 Undang Undang No.1 Tahun 1995, tentangHalaman 33 dari 47 Nomor 3/Pdt.SusHKI/Cipta/2018/PN Niaga MdnPerusahaan Anak (Subsidiary) yang adalah Perseroan yang mempunyai hubungankhusus dengan Perseroan lainya yang dapat terjadi karena :lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dan sahamnya dimiliki olehinduk perusahaannya, demikian juga kontrol atas

Serta didalam rapat unum Pemegang sahamluar biasa (RUPS LB) PT.Kutai Timur Investama (Persero) yangdilaksanakan pada hari rabu tanggal 27 Desember 2017,yang tertuangdidalam berita acara serta ditandatangani oleh Penggugat (HamzahDahlan,S.H) selaku ketua Tim Likuidasi PT.KTE menyebutkan dalampoint 2.4 bahwa peserta rapat menyetujui bahwa biaya fee konsultanHukum dan Tim Likuidasi PT.KTE dihapuskan.

.= Mengupayakan pertumbuhan perusahaan SGI (SpecificGrowth Index) sesuai sasaran dalam RKAP.Bahwa adapun Tugas Operasional antara lain := Membahas RKAP dan rencana jangka panjang (RJP)bersama komisaris untuk mendapat rekomendasi dandiajukan ke pemegang saham untuk mendapat persetujuandalam RUPS.= Mengevalusasi pelaksanaan Manajemen Resiko secaraberkala.= Melakukan review citra perusahaan dan seluruh peraturanserta prosedur yang berlaku terhadap operasionalperusahaan dalam rangka memenuhi pengawasan

interndan kapatutan.= Menyampaikan lapiran pertanggungjawaban kinerjaperusahaan bersama komisaris untuk mendapatrekomendasi dan diajukan ke Pemegang saham untukmendapatkan persetujuan dalam RUPS.= Membina dan meningkatkan profesioanlisme sertamemenuhi baik jumlah personil maupun standar kualifikasisatuan intern.e Sedangkan Tanggung jawab Direktur Utama adalah := Memastikan terciptanya citra perusahaan yang baik,pengelolaan perusahaan yang unggul, kemampuanperusahaan menghasilkan laba, tingkat kesehatanperusahaan

jawaban terdakwa sebagai DirekturUtama disampaikan kepada Menteri BUMN dalam bentuklaporan bulanan kepada Komisaris, triwulan, semester dantahunan kepada Menteri BUMN termasuk kepadaKomisaris, untuk laporan semester I sebelumnya dilakukanrapat bersama komisaris, selanjutnya dibahas dikementerian BUMN sebagai pertanggungjawaban kinerjaSemester I, untuk laporan tahunan sebelumnya dilakukanpemeriksaan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) yangselanjutnya dibahas dengan komisaris dan hasilnyadirapatkan dalam RUPS

jawaban terdakwasebagai Direktur Utama disampaikankepada Menteri BUMN dalam bentuklaporan bulanan kepada Komisaris,triwulan, semester dan tahunan kepadaMenteri BUMN termasuk kepadaKomisaris, untuk laporan semester Isebelumnya dilakukan rapat bersamakomisaris, selanjutnya dibahas dikementerian BUMN sebagaipertanggungjawaban kinerja SemesterI, untuk laporan tahunan sebelumnyadilakukan pemeriksaan oleh KAP(Kantor Akuntan Publik) yangselanjutnya dibahas dengan komisarisdan hasilnya dirapatkan dalam RUPS

Kemudian pada tanggal 23Desember 2002 PT Bukit Asam (Persero) mencatatkan diri sebagaiperusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdaganganPTBA dan pada saat ini berdasarkan RUPS Luar Biasa pada tanggal 29November 2017 terjadi perubahan nama perseroan menjadi PT BukitAsam, Tbk sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesia ke dalam modal saham PT Inalum (Persero), sehingga padasaat ini PENGGUGAT menjadi anggota

., M.Kn 1 (satu) berkas Salinan Akta Nomor 23 tentang Berita Acara42 RUPS Luar Biasa PT SUGRIWA AGUNG Tanggal 11 September2009 dari Notaris RITA NOVITA SARI, S.H., M.Kn 1 (satu) berkas Salinan Akta Nomor 48 tentang Berita AcaraRUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT SUGRIWA AGUNG 43Tanggal 08 Maret 2011 dari Notaris RITA NOVITA SARI, S.H.

Suwir Laut bukan merupakan Pengurus ataupun pihakyang mewakili 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG dalam perkaraini.Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan

Kemudian Tergugat telah diberhentikan sebagai Direktur Utamaberdasarkan Akta RUPS Luar Biasa dengan Akta nomor : 27 tanggal 02Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris saudara Hangki FamdaleKupang.5. Bahwa Tergugat dalam kurun waktu menjabat dan melaksanakan tugassebagai Direktur Utama BPR PT.

Bahwa kedudukan Menteri BUMN adalah selaku Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) untuk BUMN Persero dan selaku Pemilik Modal untuk BUMNPerum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndangNomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negera (UU BUMN).b.

(Fotokopi);Keuangan RepublikAkta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik NegaraSelaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta ApiIndonesia Nomor 18, tanggal 12 Februari 2018. (Fotokopi);Buku Tanah Hak Pakai No. 00302/Kebon Jeruk atas nama PT.Kereta Api Indonesia, tanggal 24 Mei 2019. (Fotokopi sesualdengan asli);Surat Burhanudin Perkara No.346/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. (Fotokopi dar fotokopi);GugatanHalaman 38 dari 54 halaman. Putusan Nomor 236/G/2020/PTUN.JKT23.

Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harusdiumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangkawaktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatanganiatau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 151/Padt.G/2021/PN Amb23.24.25.Bahwa ketiadaan upaya yang serius, tanggap, cepat dan efektif jugadilakukan oleh TURUT TERGUGAT selaku penanggung jawabpengawasan kegiatan Penyiaran di Wailayah Propinsi MalukuBahwa Untuk penentuan ganti

XXXXXXXXXX, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya, yang diberi tanda (TR.3).Fotokopi Akta RUPS PT. XXXXXXXXXX No. 12 tanggal 10 September2015 yang dibuat di hadapan Notaris Imran Ilyas Syamsidar Gchita SH.DIJakarta yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, yang diberi tanda (TR.4).Fotokopi Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen yangberahir pada tanggal 31 Desember 2014dengan angka perbandinga 2013PT.

Cosmos yangbertindak sebagai Pembantah ;Menimbang, bahwa terhadap sebuah Perseroan Terbatas (Korporasi) makaharus mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas ;Menimbang, bahwa Pasal 98 menyebutkan : Ayat 1: Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ; Ayat 3: Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam undangundang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS

BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.No.43 TANGGAL 29 Oktober 2009 jo Akta Keputusan RUPS LBNO.54 tanggal 28 Desember 2012 yang saat ini berkedudukan danberkantor pusat di Jakarta, JI.

GOLDEN GROBALY INDONESIA yakni Tuan TONNYHANS SEMETH telah mengalihkan 50 (limapuluh) lembar sahamnya kepadaPENGGUGAT yang kemudian disahkan melalui RUPS yang dibuatdihadapan Notaris ZANTJE MATHILDA VOSSTOMASOWA, SH. M.Kn No.22 tanggal 09 Desember 2010 sehingga berdasarkan pengalihan sahamtersebut terjadi perubahan pengurus PT.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor40 Tahun 2007 dimana pemegang saham hanya memiliki hakhak untukmemperoleh deviden, menghadiri RUPS dan menjalankan haknyadalam RUPS, dengan merujuk pada keterangan ahli Prof. Dr RudyPrasetyo. SH tersebut di atas, maka hutanghutang Penggugat 1kepada Tergugat 1 beralin menjadi hutang Penggugat 2;.

alasanalasan yang digunakan sama dengan gugatan dalam perkara yang sudahmempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Bahwa untuk menilai apakah ada nebis in idem, yang harus dibaca suratgugatan, yaitu knususnya para pihak, posita, dan petitum, bagaimana kalauada contoh: di dalam surat gugatan, yang digugat adalah masalah BLBI,jadi dasar gugatannya itu alasannya hanya BLBI, akan tetapi dalampembuktian, dalam replik, menjalar kemanamana, misalnya adadimasukkan tentang tidak ada RUPS

Putusan Nomor 1699 K/Pdt/201574.79.ditandatangani oleh pihak yang berwenang, tanpa izin Komisaris dan tanpapersetujuan RUPS meskipun yang dijaminkan adalah sebagian besar asetPT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding2/Penggugat 2);Bahwa adapun pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta dalamPutusan a quo pada halaman 25 terkutip sebagai berikut:Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 25 Putusana quo:Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari

Menurut SaksiBandarsyah, setelah Mukhlis Basri (Camat Manggala) pulang dari Jakarta keLampung pada bulan Maret 2000, Saksi Bandarsyah disodorkan APHT Nomor038/MGL/2000 oleh Mukhlis Basri, kemudian saksi Bandarsyahmenandatangani APHT Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 tersebutdua atau tiga hari setelah tanggal 29 Maret 2000 di Lampung dan SaksiBandarsyah tidak pernah melihat surat persetujuan Wakil Presiden KomisarisPT Indolampung Perkasa tanggal 21 Maret 1999 dan RUPS PT IndolampungPerkasa

APHT, Sertifikat Hak Tanggungan, Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia tidakditandatangani oleh pihak yang berwenang, tanpa izin Komisaris dan tanpapersetujuan RUPS meskipun yang dijaminkan adalah sebagian besar asetPT Gula Putin Mataram (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding2/Penggugat 2);Bahwa adapun pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta dalamHalaman 408 dari 487 hal.

Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) jugamerupakan anggota Direksi PT Pertamina (Persero) yang bertugasmemimpin dan mengendalikan kegiatan usaha pengolahan sertabertanggung jawab secara keseluruhan atas kinerja operasional danbersama Direktur Keuangan untuk kinerja finansial DirektoratPengolahan, termasuk efisiensi dan efektifitas bisnis pendukung danfungsifungsi penunjang, utamanya pencapaian sasaran kinerjaoperasional direktorat pengolahan dengan ukuran kinerja terpilihyang ditetapkan dalam RUPS

Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) jugamerupakan anggota Direksi PT Pertamina (Persero) yang bertugasmemimpin dan mengendalikan kegiatan usaha pengolahan sertabertanggungjawab secara keseluruhan atas kinerja operasional danbersama Direktur Keuangan untuk kinerja finansial DirektoratPengolahan, termasuk efisiensi dan efektifitas bisnis pendukung danfungsifungsi penunjang, utamanya pencapaian sasaran kinerjaoperasional direktorat pengolahan dengan ukuran kinerja terpilihyang ditetapkan dalam RUPS

Bank Pembangunan Daerah Papua dan untuk pembagian laba, dibagidalam bentuk Dividen ( dibagi sesuai dengan besarnya saham ) danpembagian tersebut dilakukan pada saat RUPS dan untuk penyalurannyadilakukan dengan cara pemindah bukuan.Benar terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut diatas, saksimenjelaskan kronologis kejadian yaitu Pada hari Minggu tanggal 25Agustus 2019 sekitar pukul 18.20 WIT, saksi menerima SMS dariTerdakwa ABDUL AZHAR OLLONG yang intinya memberitahukankepada saksi bahwa Terdakwa

Bank Pembangunan Daerah Papua dan untuk pembagianlaba, dibagi dalam bentuk Dividen ( dibagi sesuai dengan besarnyasaham ) dan pembagian tersebut dilakukan pada saat RUPS dan untukpenyalurannya dilakukan dengan cara pemindah bukuanHalaman 63 Putusan Nomor5/Pid. SusTPK/2021./PN.Jap..Bahwa terkait uang sebesar Rp. 938.775.000, dalam Brankas + Rp.450.500.000, dalam ATM sudah menjadi milik PT. Bank Papua dalam halini sudah tercatat sebagai Kas PT.

No. 1147 K/Pid.Sus/2016Bahwa pada saat Barnabas Suebu menjabat Gubernur Provinsi Papuaperiode tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 diangkat sebagaiKomisaris Utama PT KPIJ berdasarkan Akta Notaris Suprakoso, SH, Nomor45 tanggal 30 Juli 2005 dan Keputusan Rapat Umum Para PemegangSaham (RUPS), saat itu pun Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Utamamenggantikan Fredy Harman.

Selanjutnya berdasarkanKeputusan RUPS PT KPlJ tanggal 31 Januari 2008 Linda Suebu diangkatsebagai Komisaris Utama menggantikan Barnabas Suebu, dan Terdakwatetap ditunjuk sebagai Direktur Utama PT KPluJ.Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT KPlJ dalam operasionalnyakemudian mengikuti beberapa proyek yang diadakan di lingkunganpemerintah Provinsi Papua untuk mendukung kebijakan Barnabas Suebusalah satunya adalah mengembangkan Program Energi Terbarukan melaluiDistamben Provinsi Papua yang diwujudkan

negara sebesarRp43.362.781.473,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua jutatujuh ratus delapan puluh satu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara: Bahwa pada saat Barnabas Suebu menjabat Gubernur Provinsi Papuaperiode tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 diangkat sebagaiKomisaris Utama PT KPlJ berdasarkan Akta Notaris Suprakoso, SH, Nomor45 tanggal 30 Juli 2005 dan Keputusan Rapat Umum Para PemegangSaham (RUPS

Selanjutnya berdasarkanKeputusan RUPS PT KPlJ tanggal 31 Januari 2008 Linda Suebu diangkatsebagai Komisaris Utama menggantikan Barnabas Suebu, dan Terdakwatetap ditunjuk sebagai Direktur Utama PT KPlu.Barnabas Suebu dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatanyang ada padanya karena jabatannya selaku Gubernur Provinsi Papuaselanjutnya meminta kepada Toto Purwanto selaku Kadistamben ProvinsiPapua periode 20072008 untuk mengatur agar PT KPlJ mendapatkanpekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Paniai

berisikan tabel PTKonsultasi Pembangunan Irian Jaya Deviden Tahun2008 tertanggal 6 Maret 2008 beserta dokumenpendukung.6 (enam) lembar dokumen asili berisikan tulisan tanganberwarna hitam di antaranya dengan keterangan Cekdi Rek Seluruh Anak Bahwa Tidak Ada PemberianUang dari KPlJ.1 (satu) lembar dokumen surat Linda Siebu (KomisarisUtama PT KPlJ) No. 0001/PT.KPIJ/IX/2014 tertanggal04 September 2014 kepada Para Pemegang SahamPT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya PerihalUndangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Pancabuana Asrilaras tidak berjalan dankemudian berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) padatanggal 11 Agustus 2008 telah diputuskan Perseroan untuk membubarkan danmengangkat Penggugat I sebagai likuidator/ penyelesai pembubaran perseroandan memberikan kuasa kepada likuidator untuk melakukan segala tindakan,sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Bab X Pembubaran, Likuidasi, danBerakhirnya Status Badan Hukum Perseroan (

Afara Mandiri Suryatama, susunan direksidan komisaris adalah sebagai berikut :Direktur Utama : Farid NurcahyonoDirektur : Puput HaspriatnoDirektur : Hanie Puspita SariKomisaris Utama : Yandri RovankaKomisaris : Yustian MahdiKomisaris : Azis AlwiBahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 telah dilakukan RUPS dan dibuatkanAkta Keputusan Rapat No. 8 oleh Notaris Dra. Hj. Pitri Warsyam, SH., MM.