Ditemukan 6228 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-01-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Plg Tanggal 15 September 2016 — CV. YULI MAS BERDIKARI (CV.YMB)
-Lawan-
PT. SAWIT SELATAN (PT. SS)
192 — 19
192 — 19
(6 pintu x panjang lantai 11 m x lebarlantai 6,5 m)atau masingmasing seluas 447,5 m2 (gross);Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani PerjanjianPemborongan Pekerjaan untuk pembangunan mess karyawan Tergugatdengan spesifikasi tekhnis luas lantai 429m? (6 pintu x panjang lantai 11 m xlebar lantai 6,5 m) atau masingmasing seluas 447,5m?
Register : 12-11-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi Tanggal 2 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos
137 — 75
ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos
137 — 75
Konawe Utara serta beberapaKepala SKPD pada instansi tekhnis yang terkait;Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah anggaran pengadaan tanahtahun 2015 terlaksana sesuai dengan jumlah anggaran atau tidak;Bahwa saksi mengatakan tidak benar keterangan dari terdakwa pada berita acarapemeriksaan penyidik pada point 15, yang mengatakan bahwa Terdakwa padatanggal 3 Februari 2015 pernah menyerahkan dana kepada saksi sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Bahwa pada tahun 2015 ketika kegiatan pengadaan
Register : 01-04-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 26 Oktober 2015 — BUDHI SETYAWAN;
109 — 37
109 — 37
Pos Indonesia(PERSERO), dan juga berdasarkan Surat Nomor : 346/Teknologi/0712tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Budhi Setyawan selaku SVPTeknologi Informasi Terdakwa ditunjuk sebagai Penanggungjawab SatuanTugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tahun2013.Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2013, diadakan lelang ke IV denganmengundang enam perusahaan yang LULUS evaluasi Tekhnis pada proseslelang ke III dan melakukan aanwijzing, dengan perusahaan yang diundanghadir
Register : 04-02-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/ Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bdg Tanggal 30 Maret 2015 — TATA SUPARTA Bin ENDANG SUKRIYADI
69 — 13
69 — 13
Bumi Indah dengan nilai penawaran Rp. 455.969.000,00Bahwa namanama peserta lelang yang memenuhi syaratsyaratadministrasi, syarat tekhnis, dan berapaharga penawaran yang diajukanpara peserta lelang adalah :Kecamatan Bale Endah :e CV. Cipta Mandiri.e CV. Karya Trista Asri.e Bugel Aktifa jaya.Kecamatan Soreang :e CV. Cipta Mandiri.e CV. Karya Trista Asri.e CV. Harta Jaya.Kecamatan Pangalengan :e CV.
Putus : 23-03-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736 K/PDT/2010 Tanggal 23 Maret 2011 — DIDI SUMARDI, DKK
VS
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
60 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu, dalam21rangka melaksanakan pekerjaan tersebut telah ditunjuk DepartemenPerhubungan sebagai departemen tekhnis yang mengelola perhubungankhususnya perkeretapian di Indonesia ;Bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah Menteri Perhubugan RepublikIndonesia yang memimpin Departemen Perhubungan R.I. yang bertindaksebagai penanggungjawab pembangunan rel ganda Proyek DoubleDouble Track yang dimulai dari Stasiun Manggarai Kota Jakarta Selatansampai dengan Cikarang Kabupaten Bekasi, dan untuk melaksankanproyek
Register : 06-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN KEBUMEN Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kbm Tanggal 2 April 2019 — AGUS SONDRI als SON bin RUSLAN, Dkk
69 — 11
69 — 11
seorang berusaha melepaskan kekuasaanHalaman 59 dari 75 Putusan Nomor 25/ Pid.B/ 2019 / PN.Kobmatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Register : 18-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 14/PID.TPK/2017/PT SMR Tanggal 10 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : FATONI HATAM, SH, MH.
Terbanding/Terdakwa : AIDIL FITRI, SH.
135 — 66
Terbanding/Terdakwa : AIDIL FITRI, SH.
135 — 66
SelakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Koni berdasarkan Keputusan Ketua UmumKoni Kota Samarinda Nomor : SKEP011/KONISMD/VII/2014 tentang PenetapanHal.62dari 83 hal. Put. No. 14/PID.
Register : 28-02-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
HARIMANSYAH
Tergugat:
1.PERSEROAN TERBATAS TRUBAINDO COAL MINING
2.ANDREAS SUAN.D.
3.NEDI
4.ALMANTO, S.H
5.PEMERINTAH KAMPUNG BESIQ
122 — 63
HARIMANSYAH
Tergugat:
1.PERSEROAN TERBATAS TRUBAINDO COAL MINING
2.ANDREAS SUAN.D.
3.NEDI
4.ALMANTO, S.H
5.PEMERINTAH KAMPUNG BESIQ
122 — 63
positapositatersebut diatas, PENGGUGAT sungguh yakin dan memiliki alasan yang kuatberdasarkan fakta dan pristwa hukum yang tidak dapat dibatahkebenarannya untuk meminta pertanggungjawaban TERGUGAT yangdengan melawan hukum telah melakukan serangkaian perbuatan dan/atautindakan yang dengan sengaja bermaksud untuk menghilangkan hakkeperdataan PENGGUGAT atas lahan kelola seluas 100 ha yang olehTERGUGAT dilakukan pembayaran kepada pihak lain (TERGUGAT 11,TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) yang dibantu secara tekhnis
Register : 13-03-2013 — Putus : 30-06-2009 — Upload : 13-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 132/Pid.B/2009/PN.BLT Tanggal 30 Juni 2009 — IR. H. MOCH. IQBAL bin SLAMET KURDI ;
131 — 101
131 — 101
peran serta perempuan) ;24Serta Pimpro ( Suparman, S.Sos. ) yang ditunjuk dengan SK Bupati Blitar No.281/2003 tanggal 20 Mei 2003 untuk proyek P2MPD dan No. 174/2003 tanggal 4 April2003 untuk proyek P3DK mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Melakukan tugas administrasi proyek dan bertanggung jawab ataspenggunaannya dikeluarkan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedumP2MPD dan peraturan lain yang relevan ;e Dengan bantuan Konsultan Management Daerah melakukan verifikasi terhadaprencana tekhnis
Putus : 10-06-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 160/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 10 Juni 2014 — Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm)
71 — 10
71 — 10
menandatangani Surat keputusan Nomor:450/204/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Penerima danLampirannya seingat saksi semuanya sudah lengkap dan sudah dibuat sedemikianrupa oleh Bagian Kesra, di lembar paling depan ada pengantar yang sudah di diparaf oleh pihakpihak yang berwenang dari Bagian Kesra, dan Bagian Hukum,saksi tidak pernah membaca satu persatu semua Surat Keputusan (SK) yang saksitanda tangani dan saksi mengaku khilaf tidak membaca lampiranlampiran surattersebut ;Bahwa secara tekhnis
pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosialsaksi tidak tahu, karena sudah merupakan teknis pada bagian Kesra ; Bahwa mengenai Tim Pengkaji dalam kegiatan Bansos, seharusnyabertanggungjawab kepada dan melaporkan hasilnya kepada Bupati tapi untuktim pengkaji Bansos keagamaan 2010 tidak pernah ada laporan dari Tim Pengkajikepada saksi selaku Bupati ; Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Abd.Rohman selakuKabag.Kesra. untuk mencairkan dana Bansos keagamaan 2010 karena itu halyang bersifat tekhnis
Putus : 25-06-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1091 K/PID.SUS/2013 Tanggal 25 Juni 2013 — Drs. JARESMAN MANURUNG, M.M
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaresman Manurung, MM. yang melaksanakan isi perjanjian kerjasama ini adalahsaudara Marisi Tambunan dari pelaku usaha dan Tim Pelaksana ;Pemohon Kasasi selaku Ketua Verifikasi sekaligus Kepala Dinas KoperindagToba Samosir sesuai format yang ada menugaskan Tim Pelaksana dan Tim Pengelolauntuk terus mendampingi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas supayapelaksanaan tetap termonitor dan berjalan sesuai rencana;Walaupun Pemohon Kasasi tidak dibekali oleh petunjukpetunjuk tekhnis namun karenaini
Register : 11-02-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 32/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 3 Agustus 2015 — Tuan Chairul Munir, dkk;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,2.PT. PERTAMINA (PERSERO),
159 — 140
159 — 140
Bukti T.Intv18 : Pedoman Teknis Admninistrasi dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI. Tahun2008, huruf F angka 2 butir a. (Fotokopi): 19. Bukti T.Intv19 : Buku Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Soemaryono, S.H. dan Anna Erliyana, .H., M.H., PT.Primedia PustakaKelompok Gramedia Majalah. Jakarta Tahun 1999, halaman 68 dan halaman 69. (Fotokopi): 20.
Register : 11-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pbg Tanggal 17 Maret 2016 — MULYONO Bin MUHARJO
88 — 12
88 — 12
dan memiliki tanah yangbersangkutan yaitu ahli warisnya baru di alinkan ke pihak lain.Bahwa benar Untuk prosedur atau aturan baku untuk penangansertifikat yang bermasalah tidak ada aturan bakunya, tetapi dalampelaksanaannya pihak kantor BPN Purbalingga untuk sertifikatyang masih dalam sengketa dipisahkan tersendiri dan apabilatanah tersebut ada yang bersengketa akan ditangani oleh seksisengketa konflik dan perkara, sehingga untuk permasalahansekarang ini belum ditangani karena masih menyangkut tekhnis
Register : 10-07-2019 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 564/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
Abdullah Syafei,
Tergugat:
1.PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II,
126 — 89
Abdullah Syafei,
Tergugat:
1.PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II,
126 — 89
penjualan itu terlebih dahuludaripada KrediturKreditur yang lain...Bahwa FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKAN jikapelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Obyek Sengketasebagaimana Risalah Lelang No.28/2017 tertanggal 11 Januari 2011 adalahtelah sah, sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan dengan alasanapapun, hal tersebut sejalan pula dengan Petunjuk Mahkamah AgungRepublik Indonesia sebagaimana Buku II Pedoman Tekhnis
Putus : 15-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 K/PID.SUS/2015 Tanggal 15 Februari 2016 — TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB
106 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MH. selaku PPK dan Fani Fahlevi selaku KoordinatorPelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK) kegiatan Redistribusi Tanah ObjekLandreform pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tidak melakukanIdentifikasi berupa penelitian dan pengecekan ulang dengan mencocokandata yang diusulkan dengan Dokumen SK Kinag/Buku Pal A yang ada diKanwil BPN Provinsi Banten yang menjadi kewajibannya tetapi DadiRahmanhadi, SH.
Register : 03-04-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 08/Pid.Sus/2014/PN.Mam Tanggal 16 Juli 2014 — -H.ENTENG SAENI
-Ir.H.IBRAHIM PAKKI
-RAHMAN,ST BIN THALIB
83 — 56
83 — 56
Polman Nomor : 01 Tahun 2011 tanggal 16 Pebruari 2011, tentang pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis pengelola keuangan18. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran kegiatan jaringan instalasi listrik PLTMH Desa Kaleo kepada H. ENTENG sebesar Rp.221.465.000,- tertanggal 19 Agustus 2011.19. 1 (satu) Bundel Foto Copy Nota Pembelian / Bukti Pengeluaran Proyek PLTMH dari PT.WAHANA MANDIRI ENERGI.20. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 07 Februari 2011 antara H.
Putus : 14-09-2009 — Upload : 05-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 984/Pid.B/2009/PN.JKT.PST Tanggal 14 September 2009 — Terdakwa TJAHYA RACHMAT WINARDI, SE
84 — 10
84 — 10
PST.pengangkutan, PKS dalam bisnis dan PKS mengenaikemitraan ;Bahwa saksi mengetahui syaratsyarat pembuatan PKSdengan mitra secara umum adalah menguji kelayakan Mitra,Prosedural Hukum dan sebagainya ;Bahwa mekanisme terbitnya PKSPKS adalah dari awal tentusaja dilakukan oleh Tim tekhnis bagian bisnis mengadakankontrakontra, pertemuan dan sebagainya kemudian setelahitu kemungkinankemungkinannya dan setelah itu dibuatkandrafdrafnya oleh Manager Bisnis setelah itu dianalisalebih lanjut dan setelah semua
Putus : 03-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 K/TUN/2013 Tanggal 3 April 2013 — ADRIANUS WENAS, DKK vs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Robinson Kindangan kepada Tergugat Ill untuk mendapatkansuatu. kepastian hak, dan oleh karena telah memenuhisyaratPertanahan, baik secara tekhnis maupun yuridis, dan karenakewenangan (kompetensi), sebagaimana ketentuan Peraturan MenteriHalaman 40 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang KetentuanketentuanMengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;3.
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 323/Pid.B/2015/PN Grt Tanggal 21 Maret 2016 — EDI alias SODON bin SAFIâÃÂÃÂI
58 — 14
58 — 14
SHBahwa pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan jawaban langsungdatang dari para saksi dan terdakwa sendiri dan pemeriksaansistemnya tanya jawab jadi tidak ada BAP diarahan oleh Penyidik .Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa yangdimengerti oleh para saksi.Bahwa setelah selesai dibuat BAP kemudian BAP tersebut dibacakanlagi kepada para saksi dan setelah selesai dibaca kemudian para saksimembubuhkan paraf pada tiap lembarnya selanjutnya BAP tersebutditandatangani para saksi.Bahwa tekhnis
Putus : 09-01-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.Mks Tanggal 9 Januari 2015 — - Drs. SUDIRMAN LANNURUNG, M.Si
Vs.
- JPU
178 — 38
178 — 38
ALIMUDDIN membayarutangnya karena kami tidak mencampuri ; Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Solusinya mengenai pembayaran utang H.ALIMUDDIN karena kami hanya mengawasi kegiatan dan menerima LaporanRPH Kota Makassar ; Bahwa secara tekhnis kami tidak melakukan Pengawasan karena hanyamenerima Laporan dari RPH Kota Makassar ; Bahwa saksi selaku Sekretaris Badan Pengawas RPH tidak pernah mengur H.ALIMUDDIN, karena kami hanya berhubungan dengan Direktur Utama RPHdan Badan Pengawas tidak mencampuri Operasional