Ditemukan 5807 data
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Ir. MOCH. AFFANDI
159 — 28
Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit; danj.. Menyusun laporan hasil audit.Bahwa Ahli menerangkan Metode audit penghitungan kerugiankeuangan negara yang Ahli laksanakan bersama Tim terhadappenghitungan kerugian keuangan negara dugaan adanya Tindak PidanaKorupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (FloatingRepair) KN.
156 — 40
diperhitungkanuntuk dapat dibayarkan seperti pekerjaan yang telahmemenuhi syarat teknis;Bahwa menurut Ahli pekerjaan tersebut tidak laikkarena terjadi kegagalan struktur, juga dapatdikatakan sebagai Kegagalan Pekerjaan Konstruksidimana Kegagalan pekerjaan konstruksi adalahkeadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuaidengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakatidalam kontrak kerja konstruksi baik sebagianmaupun keseluruhan sebagai akibat kesalahanpengguna jasa maupun penyedia jasa;Bahwa terhadap simpulan
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
POSMA SITORUS, SH
231 — 72
Membuat simpulan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan NegeriPematangsiantar.
1.BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
2.MILA KARMILA, S.H.
Terdakwa:
HERMANTO, S.H. Anak dari TONI
467 — 226
Hasil audit (terbukti atau tidakterbukti), ditentukan dengan simpulan yang tidak dapat dikalahkandengan akal sehat manapun. Metode penentuan kerugian suatu pihaktermasuk negara dalam suatu audit forensik dihitung sebagai selisihantara nilai pengeluaran dan nilai manfaat yang telah diperoleh ataspengeluaran dimaksud pada titik waktu tertentu, yaitu saat sempurnanyapenyimpangan yang merugikan keuangan suatu pihak, dalam perkara iniadalah kerugian keuangan negara.
108 — 41
Simpulan adanya penyimpangan menyebabkankerugian negara, padahal menurut sandar adalahketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan pengendalian internal yang tidakmemadai;3. Tidak ada tanggapan secara aserasi dari pihak terdukaatau pihak tersangka atau pejabat terkait yang dimuatdalam laporan;4. Penyimpangan' terhadap peraturan administrasidianggap sebagai peraturan perundangundangan.4.
56 — 12
;Melakukan Analisis dan rekontruksi atas dokumen / bukti yang diperoleh dari / dandiminta melalui Penyidik Kepolisan Daerah Sulawesi Tengah Resort Poso;Melakukan Klarifikasi / Konfirmasi kepada pihak yang terkait dalam kegiatan.Melakukan ekspos dan diskusi dengan penyidik Kepolisian daerah Sulawesi tengahResort Poso tanggal 11 Desember 2014.Membuat simpulan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara.e Melakukan pembahasan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian negara / daerah bersama Tim
144 — 102
ratus enam puluh dua juta lima ratus rupiah)tersebutsetelahdikurangi jumlah yang dikembalikan sebesar Rp501.500.000, (lima ratus satu jutalima ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp434.162.500, (empat ratus tiga puluhempat juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yangmasih ada ataubelum terpulinkan sehingga akan menjadi beban pihak lain, yang menerimadan/atau menikmati dari beban kerugian keuangan Negara tersebutyakni kepadapihak/orang yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa dalam simpulan
83 — 100
digunakan untuk Audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara yang diperolehmelalui Penyidik pada saat audit, kemudian dituangkan dalamLaporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : SR1836/PW28/5/2013, Tanggal 1Juli 2013Bahwa prosedur yang dilakukan untuk penugasan tersebutadalah :Pihak Penyidik Tipikor Polres Tanjungpinang melakukanekspose di BPKP Perwakilan Provinsi Kepri.Setelah ekspose SDM BPKP menelaah dokumen yangdisiapkan oleh penyidik sampai tahap simpulan
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I KETUT SUKARTAYASA,SH, S. Kep., M.Sc.
174 — 120
kemudian kita gunakan untuk acuanpelaksanaan kegiatan dan hasilnya tertuang dalam laporan hasil audittersebut ;Bahwa sesuai dengan rencana kegiatan, kami awalnya memintadokumendokumen pengadaan sesuai ceklist yang sudah kami susun,kemudian kami melakukan reviu dokumendokumen dan perlengkapan dll,dimana fokus kami waktu itu. ada di dokumendokumen yangmenyebabkan kenapa lelang Pertama gagal dan tahapan lelang yangmasalahnya apa kalau ngak salah ada 6 point yang tertuang dalamlaporan hasil reviu;Bahwa simpulan
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
458 — 328
Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi mengenaiEksepsi tentang putusan yang masih tergantung pemeriksaannya dengan perkaralain sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai kompetensi absolutpengadilan telah dipertimbangkan secara seksama apa saja yang menjadi objeksengketa di pengadilan tata usaha negara sehingga dapat diambil simpulan objeksengketa perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diaturdalam Pasal 1
I KOMANG PRASETYA,SH.
Terdakwa:
Lalu Kusnendar
63 — 38
Bahwa saksi menjelaskan Dimana atas dasar simpulan tersebut diatas saksidan tim merekomendasikan kepada Bupati Lombok Utara antara lain:1. Memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas PPKADKabupaten Lombok Utara untuk menyusun peraturan Bupati tentangtatacara pemunggutan dan pemeriksaan retribusi mengacu pada perdanomor 5 tahun 2010 tentang retribusi golongan jasa usaha.2.
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
ACAI TAGOR SIJABAT,Ap.M.Si
179 — 44
Membuat simpulan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan NegeriPematangsiantar.
267 — 103
Membuat simpulan terkait dengan penyimpangan yangterjadi dan menghitung jumlah kerugian keuangan negara yangterjadi sebagai akibat penyimpangan tersebut.Bahwa berdasarkan uraian fakta, proses kronologis kejadian dandata/buktibukti yang digunakan dalam audit serta berdasarkan metodepenghitungan kerugian negara, ditemukan penyimpangan dalampenempatan investasi PT Askrindo berupa KPD sebesar Rp160.000.000.000, dan REPO Saham sebesar Rp196.000.000.000,,Reksadana sebesar Rp 14.500.000.000,, dan Obligasi
SENOPATI, SH
Terdakwa:
RISALASIH, S.P Bin alm JASWI
365 — 55
Melakukan ekspose akhir atas simpulan audit dengan PenyidikKejaksaan Negeri Bintan;j.
226 — 49
Bunga Arafat yang berasal dariBantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat yangdiduga terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugiankeuangan negara;Pelaksanaan audit lapangan dilakukan sejak tanggal 8 Juni 2016sampai dengan 28 Juni 2016.Batasan Tanggung Jawab Penugasan : Tanggung jawab kamiterbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaantindak pidana korupsi pada
129 — 33
diperoleh melalui dan/atau bersama PenyidikKejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang dipergunakan sebagai dasarpenghitungan kerugian keuangan negara.2) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuan yangberlaku.3) Melakukan pengujian dan analisis bukti dokumen yang diperolehmelalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.4) Melakukan klarifikasi kepada pihakpihak terkait.5) Merekonstruksi dan merangkai buktibukti dalam satu rangkaian faktadan proses kejadian.6) Membuat simpulan
71 — 22
korupsi atas penggunaan uang persediaanmelalui pinjaman (Kasbon) pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten AcehBarat Daya Tahun Anggaran 2012. b) Mendapatkan dan memahami ketentuandan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang berkaitan denganpengelolaan keuangan daerah. c) Melakukan reviu dokumen, konfirmasi,klarifikasi, prosedur analisis dan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yangdimintakan dan diperoleh melalui penyidik Direktorat Reserse Kriminal KhususKepolisian Daerah Aceh. d) Membuat simpulan
Iswan Noor, S.H.
Terdakwa:
ISDIAN EKA, S.Sos., M.Si Bin ISMAIL BIDONG alm
117 — 37
barang/jasa berupa ProyekPeningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 KecamatanBongan Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan oleh PT.Bunga Arafat yang berasal dari Bantuan KeuanganProvinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 padaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat yangdiduga terjadi penyimpangan yang mengakibatkankerugian keuangan negara;Pelaksanaan audit lapangan dilakukan sejak tanggal 8Juni 2016 sampai dengan 28 Juni 2016.Batasan Tanggung Jawab Penugasan : Tanggung jawabkami terbatas pada simpulan
114 — 31
Belanja SeragamAnak Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Depok Terdakwa selakuPPK dalam menyusun HPS meminta bantuan secara lisan kepada saksiDeden Erwin Fath Hermawan, ST yang juga selaku Anggota PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk menyusun HPS dan SpesifikasiTeknis Pekerjaan; Bahwa prosedur yang dilakukan oleh saksi Deden Erwin Fath Hermawandalam menentukan HPS dan Spesifikasi Teknis adalah := melakukan pengecekan harga di internet melalui web.sitewww.seragamsekolahmurah.com dengan simpulan
kepada saksi Deden Erwin Fath Hermawan,ST yang juga selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)untuk menyusun HPS dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan, padahal seharusnyaterdakwa menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untukmembantu menyusun HPS dan spesifikasi teknis tersebut;Bahwa prosedur yang dilakukan oleh saksi Deden Erwin Fath Hermawandalam menentukan HPS dan Spesifikasi Teknis adalah :melakukan pengecekan harga di internet melalui web.sitewww.seragamsekolahmurah.com dengan simpulan
66 — 15
Tanggung jawab saksiterbatas pada simpulan yang didasarkan atas pengungkapanfakta dan proses kejadian berdasarkan bukti dan dokumenpendukung yang diperoleh melalui penyidik dan bukti lainyang relevan, bukan memberikan opini atas kasus tersebut.e Bahwa Dalam pelaksanaan audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara yang sifatnya Perbantuan kepada Penyidikmaka prosedur adalah sebagai berikut:1) Meminta ekspose kepada Penyidik Kepolisian DaerahJawa Barat atas kasus dimaksud.2) Mengumpulkan dokumendokumen