Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tangani tendang tingang tennang tongang tengeng
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 09-10-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 25-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/TUN/2012
Tanggal 25 Januari 2013 — PERMENAS LAMMA KOLLY, SE; GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR;
51 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daerah Kabupaten AlorMasa Jabatan Tahun 20092014 atas nama Permenas Lamma Kolly, SE ;Bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut baru diterimaoleh Penggugat tanggal 8 September 2011 pada staf Pemerintah DaerahKabupaten Alor menyerahkannya kepada Penggugat di tempat tinggalPenggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,gugatan masih diajukan dalam tengang
Pengadilan PN SINTANG Pidana Umum Pencurian
Register : 23-01-2014 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN SINTANG Nomor 18/Pid.B/2014/PN Stg
Tanggal 13 Maret 2014 — CARTO bin ROSADI
55 — 4
  • PUTUSANNOMOR : 18/Pid.B/2014/PN.StgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanadalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : CARTO bin ROSADI;Tempat lahir : Lampung;Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 12 Oktober 1986;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Tanjung Tengang Kec. Nanga Pinoh Kab.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 05-11-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 26-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 136/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 15 Desember 2015 — Pembanding/Penggugat : Ir. Rina Melyana, Dkk
Terbanding/Tergugat : Panglima Kodam VI Mulawarman, Dkk
32 — 13
  • pasal 199 (1) Rbgtelah memberikan ketentuan yang pada pokoknya bahwa permohonan bandingharus diajukan didalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan dijatuhkan ;Menimbang bahwa ketentuan pasal 199(1) Rbg Tersebut, dikaitkandengan tanggal putusan perkara Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Bpp, yaitutanggal : 09 Januari 2014 dan tanggal ditanda tanganinya akta pernyataanpermohonan Bandingnya yaitu tanggal 23 Januari 2014, maka permohonanHal. 15 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMRbanding tersebut masih dalam batas tengang
Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama
Register : 12-12-2017 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 0802/Pdt.G/2017/PA.TPI
Tanggal 13 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
  • No. 0802/Pdt.G/2017/PA.TPIMenimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat jugamengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimanajawaban Tergugat semula yaitu tetap keberatan tengang hak asuh terhadapkedua anak tersebut jatuh pada Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti surat berupa :1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK2101125208870001 tanggal 20 Juni 2018 yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten
Pengadilan PA TANAH GROGOT Perdata Agama
Register : 08-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Tgt
Tanggal 5 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 3
  • TgtPenggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha penasehatantetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakandalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduaUndang Undang Nomor 50 tahun 2009 tengang Peradilan Agama jo Pasal 33Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 131/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
MAHYARUDDIN DALIMUNTHE, ST
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Selatan
118 — 43
  • TenggangWaktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: Penghitungan tengang waktu sebagaimanadimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.15.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986Jo Undangundang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undangundang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan gugatan dapatdiajukan dalam hanya tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usahanegara,3.
    Bahwa kalau dihitung masa tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugatsesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 JoUndangundang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undangundang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan gugatan dapatHal 26 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUNMDNdiajukan dalam hanya tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usahanegara,8.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perceraian
Register : 12-09-2013 — Putus : 30-12-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2174/Pdt.G/2013/PAJS.
Tanggal 30 Desember 2013 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
9 — 0
  • Namundemikian, Majelis menilai kesepakatan nafkah iddah Penggugat dan Tergugattersebut sangat minim sehingga dinilai tidak patut, maka Pengadilanmengabulkan gugatan nafkah iddah Penggugat dan menghukum Tergugatuntuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlahtiga kali lipat dari kesepakatan Penggugat dan Tergugat yaitu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telahsepakat tengang mutah,karena itu berdasarkan kesepakatan Penggugat
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-08-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 738/Pid.Sus/2017/PN Bks
Tanggal 7 Agustus 2017 — pidana - DZULFAN SATYA DEWANOTO Bin BAMBANG SUDEWANOTO
15 — 4
  • Untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan ketiga terlebih dahulu.Dimana terdakwa dalam dakwaan ketiga didakwa dengan pasal Pasal 127 ayat (1)Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2017/PN Bkshuruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tengang Narkotika, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Unsur setiap2. Unsur penyalah guna narkotika golongan bagi diri sendiriMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 08-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 170/PID.SUS-LH/2019/PT BDG
Tanggal 31 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIF BUDIMAN, SH.
Terbanding/Terdakwa : HAPISUDDIN Bin MARZUK
429 — 63
  • demikian tenggang waktuuntuk mengajukan banding dalam perkara pidana, menurut undangundang adalahdiajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatunkan atausetelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yangdimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggangwaktu sebelum 7 hari, sejak putusan di jatuhkan, sehingga permohonan bandingyang diajukan oleh pemohon banding tersebut, dajukan masih dalam tengang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 30-07-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 231/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 30 September 2019 — Pembanding/ Intervensi I : GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Terbanding/Penggugat : PT BUANA PERMATA HIJAU. Diwakili oleh Hendro Sumampow
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
Terbanding/Tergugat II : GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
113 — 58
  • Kuasa Hukum Penggugat, dan KuasaHukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat atau kuasanya;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 282/G/2018/PTUN.JKT tersebut Kuasa hukum Tergugat IlIntervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding, masingmasing telahmengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masingmasing padatanggal 15 Mei 2019 dan 24 Mei 2019; Menimbang, bahwa apabila dihitung tengang
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 10-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 29-09-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 22/PDT/2018/PT PLK
Tanggal 4 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat I : MAMAT Als ABAH SENTIA
Terbanding/Penggugat : Hj. MASKANAH
Terbanding/Turut Tergugat I : MASKATI
Terbanding/Turut Tergugat II : Mendagri Cq. Gubernur Prov. Kalimantan Tengah Cq Bupati Barito Utara Cq Camat Teweh Tengah Cq Kepala Kelurahan Lanjas
Turut Terbanding/Tergugat II : EDY WASITO
Turut Terbanding/Tergugat III : UMBIN
Turut Terbanding/Tergugat IV : SUDIANOOR Als KADUT
Turut Terbanding/Tergugat V : AMAT
98 — 36
  • pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( Inzage)Nomor: 18/Pdt.G/2017/PN.Mtw tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Teweh tertanggal 29 Maret 2018masingmasing kepada pembanding/ Semula Penggugat I, Terbanding /SemulaPenggugat , Turut Terbanding / Semula Tergugat II, Turut TerbandingI/semula Tergugat Ill / Turut Terbanding III/Semula Tergugat IV , TurutTerbanding IV /Semula Tergugat V, Turut Terbading VI/ Semula Turut TergugatIl , yang menerangkan dalam tengang
Pengadilan PA TANAH GROGOT Perdata Agama
Register : 07-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Tgt
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
  • Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan,namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehatiPenggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha penasehatantetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakandalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduaUndang Undang Nomor 50 tahun 2009 tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 11-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 938 K/Pid/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — LINA binti AMIR T1; SUSI SUSANTI binti BAHRUDIN T2; IIN binti AHMAD YANI T3;
32 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksamenyatakan permohonan banding sedangkan pada hari ketiga saat berkasdikirim tersebut Kami Jaksa/Penuntut Umum belum ada menerima putusanlengkap dari Majelis Hakim pengadilan Negeri Lubuklinggau, dalamperaturan menentukan bahwa berkas perkara yang dimintakan bandingdapat dikirim selambatlambatnya 14 (empat belas hari) setelah Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dan sebelum perkaradiputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 16 Juni2017 sedangkan tanggal tersebut masih dalam tengang
Pengadilan PA TANAH GROGOT Perdata Agama
Register : 09-09-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Tgt
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
  • Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan,namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehatiPenggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha penasehatantetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakandalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduaUndang Undang Nomor 50 tahun 2009 tengang
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-10-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 923/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 22 Nopember 2018 — INDRA ADITYA, DK
19 — 11
  • Pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut umumdan para terdakwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan NegeriPematangsiantar tertanggal 28 September 2018 terhitung mulai tanggal 1Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 selama 7(tujuh) hari kerjamengingat Pasal 236 ayat (2) KUHAP( UU Nomor 8 Tahun 1981) untukmempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;Menimbang, bahwa permitaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 14-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 149/PID.B-LH/2019/PT BDG
Tanggal 15 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIF BUDIMAN, SH.
Terbanding/Terdakwa : DRAJAT Bin OMO.
477 — 94
  • ;Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwamasingmasing terhitung mulai tanggal 27 Mei 2019 s/d tanggal 12 Juni2019 dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari kerja telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke PengadilanTingkat Banding.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-03-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — MUHAMMAD HUSAINI, DKK VS I. KAKAN PERTANAHAN KOTA BANJARBARU., II. SOEBANDI;
27 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam Kategori Kadaluwarsasesuai dengan yang diatur dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluhhari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara";Secara Faktual obyek Gugatan sudah diterbitkan sejak Tahun 2003sehingga Tenggang Waktu dengan didaftarkannya perkara a quo sudahterbentang sekitar kurang lebih 8 tahun, jadi tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pilkada
Register : 24-09-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 101/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 18 Desember 2013 — TASRIP, DKK VS KUWU SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
115 — 39
  • Persyaratan pengajuan gugatanapakah telah memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diaturdalam ketentuan pasal 55 undangundang Nomor:5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkannya denganmengacu pada ketentuan tersebut yang mengatur sebagai Berikut: Gugatandapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan Puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaMenimbang, bahwa Para Penggugat dalam mendalilkan tengang
    sehingga apa yang menjadi hakhak Para Penggugat atas konsekwensi darijabatannya selaku perangkat desa tidak dapat dinikmati lagi dengan demikiansecara nyata dan jelas Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan untukmengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimanayang ditentukan pasal 53 ayat (1) Undangundang No. 51 tahun 2009 TentangPeradilan Tata Usaha Negara ;2Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan ObyekSengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, tengang
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Anak
Upload : 18-10-2011
Putusan PT BENGKULU Nomor 49/PID.2011/PT.BKL
JOHAN WAHYUDIN Als YOHAN Bin SELAMAT
65 — 21
  • banding yang diajukan oleh terdakwa tersebutdiajukan masih dalam tenggang waktu) dan cara sertasyarat syarat yang ditetapkan oleh Undangundang, makapermintaan banding tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaanbanding tersebut, terdakwa / Penasehat Hukum terdakwatidak mengajukan memori banding ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan15terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dan JaksaPenuntut Umum telah pula diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara dalam tengang
Pengadilan PA TANAH GROGOT Perdata Agama
Register : 14-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 579/Pdt.G/2019/PA.Tgt
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 6
  • TgtUndang Undang Nomor 50 tahun 2009 tengang Peradilan Agama jo Pasal 33Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknyadidasarkan atas alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugatawalnya rukunrukun saja, namun sejak bulan Maret 2016 rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat teruS menerus terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan antara lain Tergugat memiliki sifat perhitungan dalamhal keungan, seperti setiap nafkah yang berikan Tergugat