Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-08-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 2 Agustus 2017 — ALEX ADAM NANGOY, VS PT. MSA INDONESIA
81 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga tidak berdasar Judex Factimenyatakan gugatan tidak dapat diterima, hanya sematamata adatitik singgung mengenai Direktur. Sedangkan, Pemohon Kasasi telahmenempuh prosedur UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004;Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.SusPHI/2017f. Bahwa fakta yang diajukan Pemohon Kasasi dalam prosespersidangan a quo adalah fakta yang bernilai pembuktian. Faktatersebut konkret dan relevan yakni jelas dan nyata disengketakanyakni perselisihan hak uang pensiun.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 603/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : PT Well Harvest Winning Alumina Refinery
Terbanding/Tergugat : PT Beringinmas Jaya Abadi
156 — 73
  • Niet Onvantkelijk Verklaard);Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi ini TERGUGAT kembali mengulassecara singkat dasar alasan TERGUGAT menganggap Gugatan a quocacat secara formil karena bertentangan dengan prinsip kepentinganberacara (process doelmatigheid), diantaranya :FAKTA HUKUM : Bahwa pada dasarnya PENGGUGAT memahami akar persoalanyang sesungguhnya terjadi, dimana bila dipahami dengan seksamabuktibukti yang terdapat pada fakta peristiwa yang terjadisebagaimana yang sedikit banyak telah TERGUGAT singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN Kepegawaian
Register : 13-08-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 25/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 1 Februari 2016 — H. AHMAD SYAIFUDDIN, S.Ag MELAWAN: 1. BUPATI SERANG 2. HJ. ICE RISMAWATI BINTI H. RAKHMAWIJAYA
74 — 24
  • Sehubungan dengan penjelasan di atas dikaitkan dengan titik singgung yangterdapat antara Yuridiksi Peradilan Umum dengan Peradilan Agama dan PeradilanTata Usaha Negara, maka Penggugat sebelum mengajukan gugatan harus ditelititerlebih dahulu. Apakah perkara itu termasuk Yuridiksi Absolut PN (PengadilanUmum) atau tidak.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 05-09-2012 — Upload : 05-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 93/Pdt.G/2011/PN.Kdr.
Tanggal 5 September 2012 — SUWARNI, AGUS WAHYONO, TURMUDI, MARLINGAH
Melawan MARKINI, SUKAMDI, BUDI SANTOSO, PRAMUJI RIJANTO alias TOTOK, MUJIATI, H. MOCHAMAD SYUKUR ALAMIN, ABDUL ROCHMAN, AGUNG, JITO, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri
30 — 11
  • gonogini, selanjutnyamenjadi harta warisan), yakni tidak saja terjadi perubahan pada adanya penghapusanHak Opsi atas perkara waris, tetapi juga asas dan dasardasar penentuan mengadiliperkaranya seperti asas personalitas keislaman ;Bahwa dengan demikian, dengan diberlakukannya Undangundang No. 3 tahun 2006atau tidak menutup kemungkinan akan muncul problematika hukum dan titik singgungantara dua Pengadilan tersebut, yakni Pengadilan Negeri disatu sisi dan PengadilanAgama disisi lainnya ;Bahwa titik singgung
    gonogini,selanjutnya menjadi harta warisan), yakni tidak saja terjadi perubahan pada adanyapenghapusan Hak Opsi atas perkara waris, tetapi juga asas dan dasardasar penentuanmengadili perkaranya seperti asas personalitas keislaman ;Bahwa dengan demikian, dengan diberlakukannya Undangundang No. 3 tahun 2006atau tidak menutup kemungkinan akan muncul problematika hukum dan titiksinggung antara dua Pengadilan tersebut, yakni Pengadilan Negeri disatu sisi danPengadilan Agama disisi lainnya ;Bahwa titik singgung
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 08-06-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 11/G/2015/PTUN.Dps.
Tanggal 11 Januari 2016 — PENGGUGAT; - I KETUT ADNYANA TERGUGAT; - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG TERGUGAT II INTERVENSI: - EDHI SUDARNO SUGIJANTO
168 — 66
  • Hakim telahmemenuhi ketentuan sebagai surat keputusan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka9 Undangundang No.51 Tahun 2009 tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah mempunyai sisi ganda sepertisekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi, disatu sisi sebagai Keputusan TataUsaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda hakkepemilikan seseorang atas tanah, maka dalam gugatan yang berkaitan dengan sertipikatsering terjadi persoalan titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 19-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Juli 2016 —
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap dalam Bukunya yang berjudul KekuasaanMahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan KembaliPerkara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Agustus 2008, padaHalaman 343 menyatakan sebagai berikut:Pada umumnya, suatu) putusan yang dikategori onvoldoendegamotiveerd, sering bertitik pada singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalampersidangan' tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dankomprehensif.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 28-10-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 19-01-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 39/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 18 Januari 2017 — - 1. Kie Kim Nio dkk (Penggugat) melawan - 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten (Tergugat I) - 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang (Tergugat II) - 3. Joko Susanto dkk (Tergugat II Intervensi)
769 — 490
  • Bahwa karena dalil surat gugatan Penggugat yang menitik beratkandalam titik singgung kepemilikan hak keperdataan atas tanah, untukmerupakan domain kewenangan Pengadilan Umum/PengadilanPerdata, oleh sebab itu seharusnya gugatan dari peristiwa hukum yangdiajukan oleh Penggugat bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undangundang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk itugugatan
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Perceraian
Register : 03-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan PA PONOROGO Nomor 208/Pdt.G/2016/PA.Po
Tanggal 1 Juni 2016 — PENGGUGAT X TERGUGAT
8 — 1
  • serumah ada 8 jiwa dan hanya ada satu perempuan)Perkara nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Po, Halaman 13 sampaihalaman 47lebih layak jika anak ikut Penggugat tinggal bersama Penggugat dirumah ibu kandung Penggugat di Desa Kupuk;Sebagaimana dalil gugatan Penggugatterdahulu, selama sekitar 2tahun Penggugat ikut serta tinggal bersama keluarga Tergugattidak pernah melihat mereka melaksanakan shalat 5 waktu dankewajiban lainnya sebagaimana seorang muslim, dan hal initernyata dalam jawaban Tergugat tidak pernah di singgung
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Penipuan
Register : 18-01-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 42/PID.B/2013/PN.SLMN
Tanggal 11 April 2013 — Pidana: - PROGO SARI
58 — 4
  • Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung atau setidaktidaknyabertitik singgung dengan sengketa perdata ;4. Membebaskan atau melepaskan terdakwa Progo Sari dari segala Tuntutanhukum. ; 22 2 2 22+ 22222 eon nnn noe nnn nnn nn = =Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan PutusanSela pada tanggal 19 Februari 2013 yaitu :1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa PROGO SARI tidak dapatditerima ; === === 2.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 02-10-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 71/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 5 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh
Terbanding/Penggugat : PT AGRAWISESA WIDYATAMA dalam hal ini diwakili oleh T ISKANDAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
80 — 27
  • Tergugat III sama sekali tidak berperanatau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebutsehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 11 halaman 8 dan 9 gugatan penggugat, jugameminta Tergugat Ill untuk memenuhi tuntutannya terkait ganti rugi bungaBank Pemerintah 13 % pertahun, tuntutan mana adalah merupakantuntutan tanpa dasar hukum dan karenanya seluruhnya haruslah ditolak. .Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PA MANNA Perdata Agama
Register : 13-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA MANNA Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 22
  • Seperti yang saya singgung di point 3tergugat dalam menyelesaikan masalah langsung sesuai keinginantergugat. Tergugat tanpa bilang apaapa langsung meninggalkan rumahyang kami tempati, pulang kerumahnya yang mana menurut tergugat itubenar padahal menurut hukum adat dan hukum agama lari atau pergi darirumah sedangkan suami tidak tahu permasalahannya suatu hal yang tidakdi benarkan. Untuk masalah anak saya yang menumpang sementaramelahirkan beberpa waktu setelah melahirkan tergugat tidak sanggup;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 21-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/MIL/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — AGUS SAMBUDIYONO
76 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Makafakta hukum yang seharus ada guna membuktikan tindak pidana yangdidakwakan adalah :a) Fakta tentang Subjek Hukum.Sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung di atas mengingatTerdakwa didakwa melakukan tindak pidana Setiap orang dengansengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki,menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan bukan tanaman, makafakta yuridis yang harus terpenuhi adalah siapa yang menjadi subjekhukum atau siapa (orang) yang didakwa melakukan tindak pidana.Walaupun dalam
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 09-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HERRY WIYANTO
Terdakwa:
SYUKRI YALDI alias ARI alias UDIN
193 — 72
  • untukberbaiat kepada Daulah Islamiyah (ISIS) karena keingin tahuan Saksitentang Daulah Islamiyah (ISIS) sebagaimana yang disampaikan olehterdakwa dan USTAD INDRA yang sering menyampaikan kajiantentang DAULAH ISLAMIYAH (ISIS) dimana menggambarkan bahwaDaulah Islamiyah (ISIS) menegakkan syariat islam secara kaffah,selain itu karena Saksi sebelumnya sering mengikuti kajiankajiantauhid yang disampaikan oleh terdakwa dan USTAD INDRA bersamasama dengan ikhwanikhwan anshor daulah Bengkulu sehingga Saksisering di singgung
    oleh terdakwa bahwa sudah sering mengikuti kajiantapi tidak baiatbaiat, karena sering di singgung tersebut sehinggaakhirnya Saksi memutuskan ikut berbaiat dengan dipimpin olehterdakwa.Halaman 37 dari 94 halaman Putusan No. 396/Pid.Sus/2019/PN Jkt.
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama Perceraian
Register : 08-05-2017 — Putus : 04-08-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MS BIREUEN Nomor 180/Pdt.G/2017/MS.BIR
Tanggal 4 Agustus 2017 — PEMOHON Vs TERMOHON
23 — 13
  • Prinsipnyatermohon bukan ingin mengelak dengan uang 2 juta tersebut, akan tetapiNampak sekali kelembutanya sebagai seorang pria yang berparas waria.Belum lagi kalau termohon singgung dengan dana sertifikasi yang takpernah termohon lihat saat itu. Padahal dana sertifikasi sebanyak 12 juta,tapi termohon sebagai seorang istri tidak pernah dapat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-05-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Mei 2015 — PT CITRA SURYA ABADI PRIMA VS 1. IBNU HASYIM, DKK
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perusahaan;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tidak Saksama Dalam MemberikanPertimbanganPertimbangan Putusan (Onvoldoende Gemotiveera);Bahwa Sebagai patokan umum untuk mengatakan putusan Judex Factionvoledoende gemotiveerd, apabila pertimbangan yang singkat dan kabur,diambil kesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dandidukung oleh alat bukti yang meenuhi batas minimal pembuktian Padaumumnya suatu putusan suatu putusan yang dikategori onvoledoendegemotiveerd, sering bertitik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2309 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — AFNIDA DJOENED, BSc melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH, Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, dk
46 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat IIIa. 1.10.a. 1.11.adalah pengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepadaTergugat Ill dihukum untuk menetapkan dan mengesahkananggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yangtidak dapat dituntut secara perdata karena masalah perdataadalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat)dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan Hukum Publikyang memiliki hubungan perdata dengan persoon atau Badanhukum lainnya;Bahwa Tergugat
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 09-08-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
1.SONA DG SELO Alias SELO Binti BADORRA
2.MALIA Binti BADORRA
3.GADDONG Bin BADORRA
Tergugat:
1.PT. Gowa Makassar Torism Development, Tbk PT. GMTD Tbk
2.AHLI WARIS MALI DG. SALLE
3.MUCHTAR F. DG. REMBA
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
65 — 14
  • Mengingat dasar pengajuan gugatan dari Penggugat sudah di elemenirkekuatan hukumnya sebagaimana kami singgung pada poin 2 & 3 tersebut diatas, maka ulasan tentang perspektif yuridis normatif dari para Penggugatberkenaan gugatan dimaksud dipandang tidak relevan lagi atau setidaktidaknya telah kehilangan bobot konteks kualitasnya. Sekiranya masih adaHalaman 22 dari 38 Putusan No.256/Pdt.G/2018/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 05-03-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 5 Maret 2014 — K. H. AHMAD MUDATSIR IDRIS VS 1. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) JAWA TENGAH, DK
44 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang mengalami ketidak adilan;Bahwa selain itu Partai Politik dan Mahkamah Partai Politik bukanlahLembaga Otonom yang tidak tersentuh dan terpisah dari NegaraRepublik Indonesia karena tetap menjadi bagian komponen dari Negarayang apabila melakukan suatu pelanggaran atas UndangUndang PartaiPolitik maupun konstitusi partai itu sendiri, maka Negara sebagai wadahpenegakan hukum dan keadilan yang akan mengambil alih melaluiLembaga Negara yaitu Lembaga Peradilan;Bahwa legal reasoning yang menjadi titik singgung
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Umum
Register : 19-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-08-2019
Putusan PN SENGKANG Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Skg
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Metta Yulia Kusumawati, SH
Terdakwa:
Abd. Hamid Bin Sunre
36 — 11
  • Hamid, Majelis Hakimberpendapat bahwa keadaankeadaan yang terdapat dalam kedua bukti tersebutadalah keadaan yang terjadi setelah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintasdalam perkara a quo yang tidak menggambarkan/menunjukkan keadaankeadaanyang terjadi sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut,sehingga tidak dapat mendukung penyangkalan Terdakwa dan uraianuraian yangmemiliki titik singgung dalam materi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang berujung pada tidak terpenuhinya
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Putus : 14-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 339/Pid/2016/PT SMG
Tanggal 14 Desember 2016 — THIO RAHARDJO Alias THIO WOENGIM Alias THIO WOEN KIM
107 — 49
  • berikut :Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalahdakwaan komulatif yang berunsur alternatif ;Menimbang, bahwa dakwaan tersebut adalah : Dakwaan KesatuPertama : melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan), Kedua : melanggarPasal 372 KUHP (Penggelapan) dan Kedua Primair : melanggar Pasal 3Undangundang RI Nomor 8 Tahun 2010 (Pencucian Uang), Subsidair :melanggar Pasal 4 Undangundang RI Nomor 8 Tahun 2010 (PencucianUang) ;Menimbang, bahwa selain dakwaan yang biasanya menjadiketentuanketentuan titik singgung