Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-05-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 70/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
Hj. HASLIA SIREGAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI
Intervensi:
GUI ENG
139 — 79
  • 2009 tentang Perubahan kedua UndangUndang nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa yang dimaksuddengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangtata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataupejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap titik singgung
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 05-04-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 16/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 29 September 2021 — Penggugat:
Ir. ARIS mANTONG
Tergugat:
BPN KOTA KENDARI
301 — 232
  • Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atastanah mengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yangmenyebabkan adanya irisan atau titik singgung kKewenangan mengadili antara PeradilanTata Usaha Negara dengan Peradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksipengadilan yang berwenang mengadili, maka harus dipertimbangkan terlebin dahuluesensi sengketanya;Menimbang, bahwa berkaitan dengan esensi permasalahan hukum dalamsengketa a quo, diperoleh faktafakta dan faktafakta hukum sebagai berikut
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 16-06-0201 — Putus : 03-11-2010 — Upload : 28-10-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 22/G/2010/PTUN-PTK
Tanggal 3 Nopember 2010 — HON MIN FONG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gang cemerlang No.7 RT.01, RW.03, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (sebelumnya beralamat di Gang Agustus No.56 RT. 56 RW.XVIII Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang) ; Dalam hal Ini memberikan kuasa kepada SUTADI, SH dan FATKHURRAHMAN, SH. keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Beralamat di Kantor Advokat / Pengacara "SUTADI, SH. & REKAN" Jalan Imam Bonjol Kompleks Martapura II Blok C No.1-2 Kota Pontianak, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai pihak; PENGGUGAT ;
525 — 446
  • MENGADILI SENGKETA INI KAREENA MENYANGKUTSENGKETA KEPEMILIKAN ;Menimbang, bahwa untuk menilai perkara Nomor : 22 /G/ 2010/PTUNPTK apakah merupakan sengketa kepemilikan yangmerupakan kewenangan Peraditan Umum atau merupakan sengketaAdministratif Negara / Tata Usaha Negara yang merupakan wewenangPeraditan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuan adalah obyeksengketa dan posita gugatan; 11 M CHI MJANHH+VKRHM AHH HAVH GH SHH EH 60444424 pp GH UR= into urvnai sns.Mink disadari atau tidak terdapat titik singgung
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 09-08-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
1.SONA DG SELO Alias SELO Binti BADORRA
2.MALIA Binti BADORRA
3.GADDONG Bin BADORRA
Tergugat:
1.PT. Gowa Makassar Torism Development, Tbk PT. GMTD Tbk
2.AHLI WARIS MALI DG. SALLE
3.MUCHTAR F. DG. REMBA
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
65 — 14
  • Mengingat dasar pengajuan gugatan dari Penggugat sudah di elemenirkekuatan hukumnya sebagaimana kami singgung pada poin 2 & 3 tersebut diatas, maka ulasan tentang perspektif yuridis normatif dari para Penggugatberkenaan gugatan dimaksud dipandang tidak relevan lagi atau setidaktidaknya telah kehilangan bobot konteks kualitasnya. Sekiranya masih adaHalaman 22 dari 38 Putusan No.256/Pdt.G/2018/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 05-03-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 5 Maret 2014 — K. H. AHMAD MUDATSIR IDRIS VS 1. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) JAWA TENGAH, DK
45 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang mengalami ketidak adilan;Bahwa selain itu Partai Politik dan Mahkamah Partai Politik bukanlahLembaga Otonom yang tidak tersentuh dan terpisah dari NegaraRepublik Indonesia karena tetap menjadi bagian komponen dari Negarayang apabila melakukan suatu pelanggaran atas UndangUndang PartaiPolitik maupun konstitusi partai itu sendiri, maka Negara sebagai wadahpenegakan hukum dan keadilan yang akan mengambil alih melaluiLembaga Negara yaitu Lembaga Peradilan;Bahwa legal reasoning yang menjadi titik singgung
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-06-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 389/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR.
Tanggal 22 September 2014 — PT.TARAKINDO INTAN PUTRA; 1.PT. LABRATA REAL ESTATE 2.HOUSING DEVELOPMENT 3.FUKKY TANTANG 4.TEKNO WIBOWO 5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
175 — 708
  • Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata Hak Milik atauPMH. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 10 Undang undang No. 14 tahun 1970(diubah dengan Undang undang No. 35 tahun 1999) sekarang diatur dalam pasal2 jo.
    Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata Hak Milikatau PMH. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 10 Undang undang No. 14tahun 1970 (diubah dengan Undang undang No. 35 tahun 1999) sekarangdiatur dalam pasal 2 jo.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-10-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 96/PDT/2017/PT BTN
Tanggal 9 Oktober 2017 — 1. ROHIMAN, Pekerjaan Wirawasta, No,KTP.3674021506770001, alamat Dongkal Barat RT/RW.003/003, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara,Kota Tangerang Selatan; 2. ALPIAN SUHARDI, pekerjaan Karyawan Swasta, No.KTP 3674010801910003, alamat Kp.Poncol RT/RW.020/ 005,Kel.Lengkong Wetan Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan; Sebagai Wakil Kelompok mewakili Kelompok Warga dari 12 (dua) belas warga dari Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan yang dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada 1. Iming Maknawan Tesalonika, SH.MM.MCL., 2. Tonny Pasaribu, SH.MM., 3. Alvin Handrean Yosoenarto, SH.MH. 4. Nico, SH. Para Advokat dan Pengacara pada kantor Tesalonika & Partners di Grand Slipi Tower 16 th Floor, Unit H. Jln. Letjen S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480, berdasarkan Akta Kuasa No. 07 tanggal 03 Juli 2015 dibuat dihadapan Yendra Wiharja, SH.MH. Notaris di Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ; Melawan 1. PT. ALFA GOLDLAND REALTY, Perseroan Terbatas yang beralamat di Synergy Bldg G fl, Jalur Sutera Barat 17, Alam Sutera, Tangerang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lucia Ratih Andini, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat PT. Alfa Goldland Realty beralamat di Wisma Argo Manunggal, Lantai 18 Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 22 – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I; 2. PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN, beralamat di Jl. Raya Siliwangi No. 1, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jannes Pakpahan, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Advokat Jannes Pakpahan & Partners beralamat di Apartemen City Park Tower DC Lt. 10 Nomor 21 Cengkareng - Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/585-Huk, tanggal 14 September 2016, untuk selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II; 3. KELURAHAN PAKUALAM, beralamat di Jl. Griya Hijau Raya No. 1, Pakualam, Serpong Utara, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; 4. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN (BPN), beralamat di Ruko Golden Road Blok C-27 No. 59-61, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jemmy D. Winerungan, A.Ptnh dan kawan-kawan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C-27 No. 59-61, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 845 A/ 600.7.36.13/X/2015 dan Surat Izin Beracara Insidentil No. /Iz.Insdt/2015/PN.Tng, tanggal 29 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
180 — 36
  • Bahwa berdasarkanmateri dari permasalahan yang diuraikan oleh ParaPenggugat dalam dalil posita surat gugatannya, telah jelas dan nyatamenitik beratkan dalam titik singgung mengenai proses prosedur dari tatapengadministrasi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, denganmenerbitkan surat keputusan pejabat tata usaha negara (beschikking),sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 04-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 197/Pid.B/2018/PN RHL
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terdakwa:
RAJADI Alias HAN OI RAYA Alias AWIE TONGSENG Alias TING HAN WIE
86 — 55
  • Dari contoh tersebut dapatdililhat betapa dekatnya titik singgung antara pasal tindak pidana yang satudengan yang lain dalam suatu peristiwa pidana, antara keduanya terjalin titiksinggung yang bisa meragukan dalam suatu peristiwa pidana.
Pengadilan PA MANADO Perdata Agama Waris Islam
Register : 22-03-2017 — Putus : 27-12-2017 — Upload : 31-03-2019
Putusan PA MANADO Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo
Tanggal 27 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 51
  • Bahwa dalam syariat Islam, ketentuan pembagian kewarisanmemiliki titik singgung dengan perbuatan hukum lainnya sepertiwasiat, termasuk di dalamnya wasiat wajibah yang dalampelaksanannya tidak boleh memudharatkan para ahli waris karenaberkurang dan atau habisnya harta peninggalan Pewaris. Olehkarena itu, pelaksanaan wasiat/wasiat wajibah, tidak bolehHal. 40 dari 50 hal.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Register : 29-02-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Smg
Tanggal 12 Mei 2016 — HANDOKO, SE
155 — 48
  • :Bahwa menurut Ahli berkaitan dengan Cek kosong, makaUU tentang Cek kosong telah dicabut dengan demikian cekkosong bukan lagi perbuatan pidana ;Bahwa Namun demikian menurut ahli bahwa jika sebelumseseorang mengeluarkan cek kosong dan yangmengeluarkan telah mengetahui bahwa cek tersebut adalahkosong, maka harus ditelusuri dari unsur niat atau mens readai perbuatan tersebut ;Bahwa suatu titik singgung antara ranah perdata maupunpidana, yaitu apabila suatu perbuatan pidana ternyatamengandung unsurunsur
    tersebut masih terdapat peristiwaperdata, maka perbuatannya tidak menghapuskan unsurpidananya ;e Bahwa sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 1956, apabilaada perkara pidana dan perdata menyangkut hal yang sama,maka perkara pidana tetap dapat berjalan ;e Bahwa Namun demikian menurut ahli bahwa jika sebelumseseorang mengeluarkan cek kosong dan yangmengeluarkan telah mengetahui bahwa cek tersebut adalahkosong, maka harus ditelusuri dari unsur niat atau mens readai perbuatan tersebut ;e Bahwa suatu titik singgung
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 09-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HERRY WIYANTO
Terdakwa:
AGUSTIAN SANJAYA alias AGUS
151 — 66
  • Daulah Islamiyah(ISIS) karena keingin tahuan Saksi tentang Daulah Islamiyah (ISIS)sebagaimana yang disampaikan oleh USTAD WILDAN EDI danUSTAD INDRA yang sering menyampaikan kajian tentang DAULAHISLAMIYAH (ISIS) dimana menggambarkan bahwa DaulahIslamiyah (ISIS) menegakkan syariat islam secara kaffah, selain itukarena Saksi sebelumnya sering mengikuti kajiankajian tauhidyang disampaikan oleh USTAD WILDAN dan USTAD INDRAbersamasama dengan ikhwanikhwan anshor daulah Bengkulusehingga Saksi sering di singgung
    oleh USTAD WILDAN bahwasudah sering mengikuti kajian tapi tidak baiatbalat, karena seringdi singgung tersebut sehingga akhirnya Saksi memutuskan ikutberbaiat dengan dipimpin oleh USTAD WILDAN EDI.Bahwa tidak ada konsuekuensi atau kewajiban yang harus Saksilakukan setelah Saksi berbaiat, dan Saksi tidak pernah mendengarHal 19 Putusan No. 398/Pid.Sus/2019/PN JktTimtentang kewajiban setelah berbaiat dari kajiankajian yangdisampaikan selama ini.Bahwa keterkaitan Saksi dengan AGUSTIAN SANJAYA di dalamJemaah
Pengadilan PA MAGELANG Perdata Agama
Register : 17-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA MAGELANG Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA.Mgl
Tanggal 11 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 28
  • Saat saya singgung itu, ia bilangsetidaknya ia selalu berusaha terus. Kalo ia bisa berkata menghargaiusahanya, lantas usahanya saya dalam berobat dan berusaha apakah tdk dihargai dan diakui. Sampai sampai saya minta dibuatkan satu hari khusus utkberhubungan supaya Sama sama ada persiapan supaya bisa hasilnya bagus,tapi istri saya pun menolaknya.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 12-03-2012 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.DUM
Tanggal 12 Maret 2012 — PENGGUGAT : Kamaruszaman VS TERGUGAT : Erliana
45 — 12
  • Barat dan Tapanulisepanjang hukum waris disana bersesuaian dengan lembaga hukum adat;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 03-12-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 63/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
HASAN POU
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
200 — 123
  • Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensi sengketanya;Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 30-01-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 7/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat I : HJ NOOR HAINAH Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat II : HJ NOOR AISYAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat III : SITI FATIMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat IV : H. ABDULLAH, SE. bin H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat V : SITI RAHMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat VI : SARI MULIA, SH. binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Terbanding/Pembanding/Tergugat : H. SYAR'IE
Terbanding/Turut Tergugat : ACHMAD ALIANSYAH
145 — 116
  • Bahwa karena perkara a quo adalah sengketaperhutangan/hutang piutang, dapat ditarik suatu garis penghubung yangHalaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT.BJMmenjadi titik sentral atau titik singgung untuk mengurai, pihak siapa sajayang harus terlibat untuk berposisi sebagai Penggugat maupun Tergugat,yakni terkait sejumlah uang sebesar Rp.14.000.000.000, (empat belasmilyar rupiah).
Pengadilan PA MANADO Perdata Agama
Register : 22-03-2017 — Putus : 28-12-2017 — Upload : 31-03-2019
Putusan PA MANADO Nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo
Tanggal 28 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 51
  • Bahwa dalam syariat Islam, ketentuan pembagian kewarisanmemiliki titik singgung dengan perbuatan hukum lainnya seperti wasiat,termasuk di dalamnya wasiat wajibah yang dalam pelaksanannya tidakboleh memudharatkan para ahli waris karena berkurang dan atauhabisnya harta peninggalan Pewaris.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
208 — 132
  • Setelah dicermati objek sengketa, menurut Hakim AnggotaIl secara limitatif sudah memenuhi kriteria kKonkrit, individual dan finalsebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009,sehingga dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara jugamerupakan bukti hak kepemilikan sehingga sengketa tentang sertipikat inimempunyai titik singgung antara kewenangan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 24-10-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 50/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 21 Desember 2017 — RUSDI HANAFI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, LAWRENSIUS LAWER
101 — 44
  • Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengajukan gugatan in casuterobukti Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentinganhukumnya (legal standing) terkait dengan penerbitan kedua sertipikat hakmilik obyek sengketa, maka terhadap eksepsi Tergugat maupun Tergugatll Intervensi serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi danterhadap gugatan in casu dinyatakan tidak diterima (Niet on vankelijkeverklaard);Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 30-10-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 284 K/MIL/2014
Tanggal 30 Oktober 2014 — BUDI KURNIAWAN
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nanti kita linat bersama ;Aturan Hukum Jelas ;Sebagaimana telah saya singgung di atas, bahwa Negara RepublikIndonesia adalah Negara Hukum (Aechtstaat), bukan negara yangberdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat). Terkait penerapan hukumyang ada, perlu harus saya ingatkan kepada Judex Facti, bahwa Hakimdalam proses persidangan tugasnya adalah menegakkan aturan hukumdengan cara menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, obukanbagaimana saya...!!!
Pengadilan PN SINJAI Perdata
Register : 03-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SINJAI Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Snj
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
Jamila Binti Palunre
Tergugat:
1.Sitti Binti Mase
2.RAMLI
48 — 25
  • bukan sengketa warismaka yang memiliki relevansi ditarik sebagai pihak Tergugat dalamperkara ini adalah yang nyatanyata menguasai tanah objek sengketadan dalam jawab jinawab Para Tergugat juga tidak menyangkalmenguasai objek sengketa, dengan demikian terkait dengan Eksepsigugatan Penggugat kurang pihak menurut Majelis Hakim tidak beralasanhukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan pokokperkara sebagaimana telah Majelis Hakim singgung