MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa atas nama PT. SALIM JAYA KARYA, yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun 2022 (yang akan ditetapkan kemudian), yang dipimpin oleh Tn. DAUS ALDIANSYAH selaku Komisaris Utama PT.

DAUS ALDIANSYAH (PEMOHON II) sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. SALIM JAYA KARYA;

1. Perubahan Pemegang Saham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. SALIM JAYA KARYA.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDirektur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikanuntuk seterusnya.h.

Bahwakewenangan yang ada didalam RUPS adalah kewenangan yang tidak adapada Direksi dan Komisaris.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDirektur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikan untukseterusnya.h.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direktur yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggotaDirektur yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.h.

Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapatmengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.i.

Bahwa sedangkan terhadap pelaksanaan right issue telahmemperoleh persetujuan terlebin dahulu dari RUPS Tergugat ,dimana dalam RUPS tersebut, Penggugat juga hadir dengan diwakilioleh kuasanya.106. Bahwa bridging loan dan right issue adalah merupakan tindakankorporasi biasa untuk menambah modal kerja.107.

Namunfaktanya, keputusan RUPS Tergugat tanggal 21 April 2006 tersebut,yang kemudian diperpanjang oleh Keputusan RUPS Tergugat yangtanggal 26 Mei 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 67 Tahun2008, Notaris Benny Kristianto, SH (bukti T8), telah diumumkankepada seluruh pemegang saham (pada tahun 2008 Penggugatsudah merupakan pemegang saham) Tergugat tentunya telahmengetahui keputusan RUPS Tergugat tersebut.Bahwa Tergugat juga telah memberitahukan penyertaanpenambahan modal dengan cara inbreng yang

).Dalam setiap RUPS, pemilihan setuju dan tidak setuju atas rencana atauagenda yang diajukan dalam RUPS adalah merupakan suatu hak yangselalu melekat kepada pertimbangan dan putusan mutlak dari pemegangsaham itu sendiri.

Bahwa seandainya dalam RUPS sudah ada hasil dari penilai langsung diumumkan di RUPS itu direksi tidak mengatakan kepada pemegang sahambahwa kami menunjuk si A sebagai profesi penilai tapi direksi kami sudahHal 195 dari 200 Hal Putusan No. 02/Pdt.G/2013/PN.Jkt.

sudah Go Publik ada ketentuan yangkhusus biasanya ditambahkan ketentuanketentuan yang dikeluarkan olehBapepam atau Bursa Efek, akan tetapi sepanjang menyangkut masalahhukum di perseroan terbatas yang berlaku tetap undangundang PT.Nomor 40 Tahun 2007 ;Bahwa dengan RUPS menentukan courum dalam teori hukum RUPSdengan RUPSLB punya formalitas dan punya kekuatan keabsahan yangsama ;Bahwa hanya kalau RUPS tahunan itu di selenggarakan rutin tahunansedangkan RUPS luar biasa diluar RUPS tahunan artinya setiap

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

1. Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapaikuorum harus dihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBYICHWAN TANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa EMY TANUMULJA, Ny.Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA (berkasterpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLYTANUMULIA (berkas terpisah), Ny. drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah)dan terdakwa EMMY TANUMULJA. Yang menjadi ketua rapat pada RUPS LuarBiasa yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMAadalah saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selakuDirektur Utama.

RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.Pasal 11.1.a.

memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.Pasal 11.1.a.

pemberitahuan bahwa bahan yangakan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroansejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan.Pasal 11 ayat 1 huruf a dan Pasal 11.2 Akta No. 26 tertanggal 26Oktober 2010:11.1.a.

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat, yangharus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggalpanggilan dan tanggal RUPS.11.2.

Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam,tempat dan agenda RUPS, dengan disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampaidengan tanggal RUPS diadakan. ...74 Kesimpulan : Pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh Dewan KomisarisPerseroan (Turut Tergugat l) untuk penyelenggaraan RUPSLB tertanggal4 Juni 2015 telah mencantumkan dengan jelas hari, tanggal, waktu dantempat penyelenggaraan RUPSLB serta agenda

RAS adalah merupakanbadan hukum yang mengambil keputusanberdasarkan RUPS dan sahnya RUPS ditentukanoleh suara yang mewakili jumlah sahamnya. Olehkarena saham yang diterima oleh Tergugat berasal dari saham Penggugat yang belumdilakukan pembayaran kepada Penggugat, makauntuk itu wajar Tergugat dan Tergugat Ildiajukan dalam gugatan ini agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatanwanprestasi dan tidak mempunyai saham dalamPT. RAS. Begitu juga Tergugat Il dapatmelaksanakan RUPS PT.

RAS maupun RUPS PT. RAS. Jika TergugatIl tetap mengundang Tergugat I, maka Tergugat IIdinyatakan telah melakukan perbuatan melawanhukum;Bahwa gugatan ini di ajukan di Pengadilan NegeriPekanbaru karena nama Tergugat ada tertulisdalam Badan Hukum Tergugat Il. SedangkanTergugat Il berkedudukan di wilayah hukumPengadilan Negeri Pekanbaru;Hal. 4 dari 18 hal Put.

Riau Anugerah Sentosamaupun dalam RUPS PT. Riau AnugerahSentosa;Menghukum Tergugat untuk tidak menghadirirapatrapat PT. Riau Anugerah Sentosa maupundalam RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa baikdiundang Tergugat II maupun tidak diundang;Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan Penggugat sebagai PemegangSaham di badan hukum PT. RAS;Menyatakan komposisi Pemegang SahamPenggugat dalam badan hukum PT.

RAS maupun RUPS PT. RAS.

Atasperbuatan Termohon Kasasi dan TermohonKasasi Il memaksakan membuat RUPS, makatanggal 5 Desember 2011 Pemohon Kasasimenyampaikan surat pengaduan kepada MenteriHukum dan HAM RI (bukti dengan tanda P.11)agar Berita Acara PT. RAS tanggal 30 November2011 untuk melakukan perubahan komposisisaham agar Termohon Kasasi tidak merupakanpemegang saham PT. RAS.

Berbunyi:Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunandan merupakan saldo laba positif, dibagi menurut cara penggunaan yangditentukan oleh RUPS tersebut?.

Majalengka untuk mengadakan RUPS PT.

RUPS PT KIB sebagai jawaban atas Surat Undangan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tertanggal 3 Desember 2016, diberi tandaT.1&T.222;23.Fotocopy Berita Acara RUPS PT.

RUPS untuk pelaksanaan Senin, 27 Juni 2016 (vide bukti P16 dan T.1 &T.219);2.

dengan adanya permintaan tersebut majelis hakim adamempertimbangkan kedudukan dari RUPS yang telah dilaksanakan pada tanggal28 Nopember 2014 apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa RUPS adalah organ perseroan sebagaimana Pasal 1angka 2 UUPT 2007, Perseroan mempunyai tiga organ yang terdiri dari RUPS,Direksi dan Dewan Komisaris.

Melalui Rekening BNI 46 Jumlah Rp 7.303.000(Tahun 2007 dibayar, tahun 2008 2010 belum dibayar)RUPS dan bantahanbantahanC1.C2.C3.C4.C5.C6.C7.C9.C10.C11.C12.C13.C14.C15.C16.C17.Perintah penyelenggaraan Rulb dari Amirudin ManafPelaksanaan undangan oleh Terdakwa/ DirekturSurat pengambil alihan RULB oleh Dewan KomisarisUndangan RUPS dari Dewan KomisarisLaporan keuangan Direktur tahun 2007 Juni 2010(yang diminta hanya tahun 2009 dan dibahas)Surat Permintaan Data PT.

RUPS dan bantahanbantahanC1.C2.C3.C4.C5.C6.C7.C9.C10.C11.Perintah penyelenggaraan Rulb dari Amirudin Manaf 1 lbrPelaksanaan undangan oleh Terdakwa/ Direktur 3 lbrSurat pengambil alihan Rulb oleh Dewan Komisaris 1 lbrUndangan RUPS dari Dewan Komisaris 1 IbrLaporan keuangan Direktur tahun 2007 Juni2010 8lbr(yang diminta hanya tahun 2009 dan dibahas)Surat Permintaan Data PT. Volare Group tahun 2009dari akuntan publik 1 IbrSurat Berita Acara Penyerahan Data dari PT.

Bahwa Penilaian danpertimbangan Hukum Peradilan Tingkat Pertama terhadap perbuatanTerdakwa bahwa Terdakwa selaku Direktur tidak berinisatif sendirimelaksanakan RUPS dan tidak dapat melaksanakan tugasnya denganbaik sehingga merugikan Perusahaan seharusnya ditolak oleh JudexFacti (Pengadilan Tinggi) dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding,karena RUPS sudah diterangkan Direktur tidak ada biaya yang cukupkarena Perusahaan mengalami kerugian dan iklaniklan sebagai tagihanyang belum masuk ke kas PT

Radio Swara Mahkota Polareksa samasakali tidak pernah dirapatkan dalam RUPS (semua Anggata Pesero)akan tetapi diputuskan sendiri dengan atas nama Pimpinan VolareGroup atau Pimpinan Volare Holding Company atau Pimpinan VolareNer Work.

No. 701 K /Pid/2012empat puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun, dan bukan iklan orderAmirudin Manaf sebagimana dimaksud sebagai piutang Perusahaandalam RUPS akan tetapi iklan tersebut didapat sendiri secara langsungoleh Terdakwa dan di luar order Amirudin Manaf dan semuanya telahmasuk ke kas Perusahaan , keuangan iklan tersebut telah terakomodirdalam Laporan Keuangan RUPS bahkan tercatat dalam Laporan BukuHarian dan Bulanan.

tanggal 8 Juni 2004.a Bahwa dalam penyelenggaraan RUPS pada tanggal 8 Juni 2004 itu, Tergugat I,II dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena RUPS itubermaksud untuk meminta persetujuan agar Direksi perseroan dapat meminjamuang kepada bank dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan,sehingga RUPS harus dengan kuorum khusus, yaitu kuorum yang dirumuskandalam Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar, dan karena itu RUPS harus dihadiri olehpemegang saham yang mewakili paling sedikit

34 jumlah saham yang sah dankeputusan disetujui oleh %4 jumlah saham yang hadir ;Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar itu sama maknanya dengan Pasal 88 ayat (1)dari UndangUndang Nomor Tahun 1995 yang berbunyi: Direksi wayjibmeminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminanutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan ;b Bahwa untuk mata acara RUPS tentang "penjaminan asset perseroan kepadaBank" maka kuorum RUPS tanggal 8 Juni 2004 tidak tercapai karena hanyadihadiri oleh 50% jumlah

hukum karena menyelenggarakan RUPS tanggal 8 Juni itutanpa didahului surat panggilan kepada para Penggugat selaku pemegang sahamserta tanpa adanya pengumuman dalam 2 (dua) surat yang terbit di tempatkedudukan perseroan, Tarakan, dan karena itu melanggar Pasal 20 ayat 2Anggaran Dasar ;d Bahwa Tergugat I dalam menyelenggarakan RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu telahmelakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 20 ayat 1Anggaran Dasar, yaitu menyelenggarakan RUPS di Jakarta, di luar tempatkedudukan

perseroan, Tarakan, sedang Pemegang Saham tidak seluruhnyahadir ;2 Keputusan RUPS luar biasa tanggal 8 Juni 2004 tidak sah dan batal demiHukum ;a Bahwa jumlah saham yang sudah dikeluarkan ada sebanyak 500 saham danpemegang saham yang hadir atau mewakili dalam rapat hanya 250 saham atau50% jumlah saham, yaitu saham para Tergugat, Hendrik Hakim 175 saham(35%) dan Steven Hakim 75 saham (15%) dan karena itu keputusan RUPS tidakmungkin sah dan mengikat perseroan ;Hal. 7 dari 70 hal.

Gusher Tarakan dijaminkan pada BNI tanpa persetujuan RUPS, sedangpenggunaan pinjaman itu tidak pernah diaudit ;a Bahwa pinjaman asset PT Gusher Tarakan kepada PT. Bank Negara Indonesia(persero) Tbk Wilayah IX Banjarmasin pada tahun 2004 berjalan tanpapersetujuan RUPS dan oleh karena itu adalah tidak sah, sehingga merupakanperbuatan melawan hukum dari para Tergugat.

Amatra Citra Indonesia; Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agarTermohon melaporkan pertanggung jawaban sebagai Direktur untukmendapatkan data atau keterangan dan apabila diperlukan dapatmenunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit perusahaan PT.

No. 1689 K/Pdt/2015 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Amatra Citra Indonesia;Kemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPSyang masingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 danRUPS II tanggal 20 Oktober 2014;Bahwa dalam kedua RUPS tersebut khususnya pada RUPS KellTermohon telah menyerahkan Laporan Keuangan PT.

Amatra CitraIndonesia kepada Pemohon, namun ditolak oleh Pemohon dengan alasanlaporan keuangan tersebut belum pernah disahkan oleh Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana ketentuan yang termaktubdidalam Pasal 69 UndangUndang Perseroan;Pasal 69 UU Perseroan:(1). "Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisarisdilakukan oleh RUPS."

No. 1689 K/Pdt/2015Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)agar Termohon melaporkan pertanggungjawaban sebagaiDirektur untuk mendapatkan data atau keterangan dan apabiladiperlukan dapat menunjuk Akuntan Publik untuk mengauditperusahaan PT.

No. 1689 K/Pdt/2015 Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.Bahwa, pada penetapan pada perkara Nomor 54/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel, Judex facti telah menjatuhkan putusan yang bersifat positif,yakni sebagai berikut:Dalam eksepsi menolak eksepsi dari Termohon;Dalam pokok perkara Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan rapatumum pemegang saham (RUPS) PT.Amarta Citra Indonesia; Menetapkan agenda rapat umum pemegang saham (RUPS) agarTermohon melaporkan

yang berwenang, atau asli suratpernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatanganioleh direksi Perseroan;. penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar berupa:1. salinan akta penggabungan Perseroan;2. akta RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS tentangpersetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akanmenggabungkan diri maupun yang menerima penggabunganPerseroan;3. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhirdari setiap Perseroan

yang akan melakukan penggabungan; dan4. pengumuman dalam 17 (satu) surat kabar mengenai ringkasanrancangan penggabungan Perseroan.Halaman 20 dari 65 halaman Putus an No.234/G/2014/PTUNJKTf, pembubaran Perseroan berupa:1. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPSatau dokumen lainnya yang menyetujui pembubaran Perseroan danbukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar,jikapembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS atau jangkavaktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam

Dengan demikian dalampengambilan keputusan dalam RUPS LB tanggal 21 Agustus 2014 telahsesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar RUPS LB PT. J.

Perusahaan Dagang Jhonny SuryaSakti dan dimuat dalam Akta Nomor 58 tanggal 21 Agustus 2014 ; bahwa undangan untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut telah dikirimkankepada para pemegang saham dan agenda pokok RUPS Luar Biasa tersebutadalah perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan ;Halaman 47 dari 65 halaman Putusan No.234/G/2014/PTUNJKTbahwa Marry Pardede dan Drs.

Akta Berita Acara RUPS LB No.58, tanggal 21 Agustus 2014 ternyata diperoleh fakta hukum bahwa ParaPenggugat mempunyai keterkaitan dengan PT.

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sebagai Direktur sejaktanggal 22 Februari 1994 sampai pada penyelenggaraan RUPS Tahun 2015yang umumnya RUPS tahunan berlangsung pada setiap bulan Juni. Dengandemikian masa jabatan terakhir Penggugat sebagai Direktur Operasionaladalah Bulan Juni 2015.

pada RUPS 2015 yang biasanyadilaksanakan pada bulan Juni, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 03,Tanggal 14 Mei 2012, dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris diJakarta.

Sedangkan secara tertulis isi Keputusan RUPS tersebut di atas barudiketahui Penggugat pada tanggal 3 November 2014 setelah KuasaTergugat melampirkan foto copy Berita Acara RUPS dalam surattangapannya atas surat Somasi kedua dari Kuasa Penggugat; (Bukti P);Bahwa dalam RUPS Tanggal 16 Juni 2014, Tergugat sama sekali tidakmengundang atau tidak memanggil Penggugat untuk menghadiri RUPSyang salah satu agendanya memberhentikan Penggugat sebagai Direktur.Atas perbuatan Tergugat ini, maka Penggugat tidak

dapat membela diridalam RUPS tersebut.

RUPS secara sepihak memutuskan memberhentikanPenggugat tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum.

pelaksanaan RUPS, hal ini sangat bertentanganmanakala telah terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan padahal tidaksekalipun pernah diadakan RUPS dan terhadap dokumen yang diajukan olehSdr.

ini dan/atausebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkankeikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semuapeserta RUPS.Pasal 88 yang menyatakan :(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalamrapat paling sedikit */3 (dua pertiga) bagian dari jumlah

seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalahsah jika disetujui paling sedikit */3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.Halaman 10 dari 59 halaman, Putusan Nomor :80/G/201 7/PTUNJKT.12.Bahwa seluruh Direksi, Komisaris dan pemegang saham tidak pernahmengadakan RUPS sebaliknya yang terjadi adalah manipulasi dokumen yangseolaholah

Eksepsi Kompetensi Absolut.Bahwa Penggugat mempermasalahkan keabsahan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Eka Bumi Indonesia tanggal 21 September 2015 yangmendasari terbitnya kedua objek sengketa dan mendalilkan adanya dugaanpemalsuan dokumen maupun tanda tangan atas Notulen RUPS PT. Eka BumiIndonesia tanggal 21 September 2015. Oleh karena Notulen RUPS PT.

., dan AktaNotaris Nomor 2 tanggal 6 Januari 2016 sehingga mempunyai kekuatan pembuktiansempurna, maka inti permasalahan dalam gugatan Penggugat yang mempersoalkankeabsahan RUPS dan Akta Notaris adalah terkait sengketa keperdataan, sedangkandugaan pemalsuan dokumen maupun tanda tangan atas Notulen RUPS PT.

Cipto Mangunkusumo, KelurahanPeninggilan Utara, Kecamatan Ciledug Tangerang tertanggalTangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana, hari : Jumat tanggal 17 Pebruari2012.

Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN1414Bahwa saksi TARKIM tidak pernah menandatangani daftar hadir RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tanggal17 Pebruari 2012.Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Rismanto, Tarkim,Yuni Setyawati, Abdul Hafid Soekardi, menerangkan bahwa PT.

Cipto Mangunkusumo KelurahanPeninggilan Utara Kecamatan Ciledug Tangerangtertanggal Tangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana hari Jumat tanggal 17 Pebruari2012.

Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN1616Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.2. Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan TerbatasNo. 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.

Keputusan untuk diberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diridalam RUPS ;3. Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir ;Dan ketentuan Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atauKomisaris dengan menyebutkan alasannya ;2.

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggalpemberhentian sementara harus diadakan RUPS ;5. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggora Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ;6. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut ataumemberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan ;7.

No. 508 K/Pdt/2009Bahwa oleh karena itu terbukti pemberhentian Penggugat dari pekerjaandan jabatannya tersebut tidak berdasarkan pada RUPS sebagaimana diaturdalam Pasal 8 Surat Keputusan Bersama antara PT. Bank Bali Tbk. denganAnggota Direksi No.

Bank Bali Tbkberdasarkan RUPS dan berdasarkan Pasal 8 Kesepakatan Bersamamenentukan pemberhentian Penggugat harus melalui RUPS, oleh karenatindakan Tergugat dinilai telah menyalahi kesepakatan tersebut makadiajukan gugatan ini dengan menggugat PT. Bank Bali Tbk dengan demikiangugatan Penggugat cukup jelas dan terang ;Dikarenakan pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, dengan dasardasar sebagai berikut :a.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisarisdapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaantertentu dalam jangka waktu tertentu (vide Pasal 100 ayat 3 UU No. 1Tahun 1995/Pasal 118 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007) ;3. Setiap anggaran dasar atau keputusan RUPS. Dewan Komisaris ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya.

Adapun yang akan menjadi mata rapatpembicaraan pada RUPS LB tersebut adalah :1. Penjualan yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham2. Pergantian susunan struktur perusahaan3. Hak dan kewajiban dari masingmasing pemegang saham serta direksi dankomisaris.Yang kemudian Penggugat pada tanggal 24 Juli 2020 telah memberikantanggapan atas surat undangan RUPS LB dari Tergugat yang pada pokoknyamenolak dengan tegas undangan RUPS LB yang dimaksud.

Sehinggamengingat ketentuan dan peraturan Anggaran Dasar Perusahaan RUPS LBtersebut tidak terlaksana.6.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direkturyang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara,anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.h.

Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidakdapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menadi batal.i. Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.Il. DALAM POKOK PERKARA1.

Bahwa terhitung sejak tanggal 10102016 setelah Rapat Umum Luar BiasaPara Pemegang Saham, yang pada intinya mengangkat Kembali Direkturdan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal572016 sampai dengan 582021, Tergugat Rekonvensi tidak lagi pernahmenerima, mengikuti dan/atau menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), baik RUPS tahunan ataupun RUPS lainnya;11.Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yangmemeriksa perkara ini untuk menjadikan status aquo terhadap

kepada Pungky B Priyambodo, tanda bukti T7 ;5110111213141516171819Foto copy Permohonan Terdakwa untuk tidak hadir pada RUPS Luar Biasa,tanda bukti T8 ;Foto copy Pokok Pikiran dan saran oleh terdakwa terhadap RUPS Luar BiasaPT.

, ketika rencana terdakwa mau melakukan RUPS padapertengahan tahun 2011 atau setelah pengurusan lahan selesai, pada bulan Mei2011 sudah didahului dengan RUPS Luar Biasa yang dilakukan oleh KomisarisUtama dan pemegang saham yang lain dengan agenda penggantian pengurusdan pemilik.

Dan hasil dalam RUPS Luar Biasa tersebut perusahaan sudahberubah pemilik atau pemegang saham, sementara posisi saya dari hasil RUPSLuar Biasa sudah dikeluarkan dalam arti tidak jadi pengurus lagi, sehinggasampai dengan saat ini saya menunggu RUPS lagi terjadi dan pemegang sahamPT.

Eco Enviromental Energi Indonesia dan akan terdakwapertanggungjawabkan di RUPS ;Bahwa terdakwa rasa tidak perlu mendapat persetujuan dari PT. IDLP selamauang tersebut dipergunakan untuk pengurusan lahan sesuai kesepakatan ;Bahwa pada saat RUPS terdakwa tidak hadir, karena sudah memberikan kuasakepada sdr. Al Faisal, dikarenakan terdakwa ada keperluan lain untukkepentingan PT.

Eco Environmental EnergiIndonesia Kota Batam mengadakan RUPS Luar Biasa dengan mengundangsemua pemegang saham termasuk terdakwa, namun terdakwa tidak hadir danmenyuruh kuasanya, yaitu sdr. Faisal untuk menghadiri dalam RUPS Luar Biasatersebut tetapi ditolak, berdasarkan kesepakatan pemegang saham yang hadir ;Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013 telah dilakukan pemeriksaanterhadap laporan keuangan PT.

Pertama (I), yakni :a) Tidak adanya RUPS Tahunan, yang seharusnya dibuat Direksi;b) Tidak adanya Laporan Keuangan yang sudah teraudit;c) Tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannyaperseroan;d) Tidak adanya Business Plan dari Direksi yang menjelaskan peningkatanmodal dimaksud.Bahwa kemudian hasil RUPSLB Kedua (Il) tersebut dituangkan kedalam AktaBerita Acara RUPSLB PT.

(Turut Tergugatl); (copy Bukti P9terlampir); Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, sebagaimana dimaksud dalam suratPanggilan dan Pemberitahuan RUPSLB, tertanggal 7 Juli 2014, yangditandatangani oleh Tergugat Il, selaku Direktur, dengan izin PengadilanNegeri Medan untuk menyelenggarakan RUPS Ketiga (III) (vide PenetapanNo. 115/Pdt.P/2014/PN.Mdn, tertanggal 7 Juli 2014) telah dilaksanakanRUPSLB Ketiga (Ill) PT.

RCAF di Medan dengan agenda yang sama denganagenda RUPSLB Pertama (lI) dan Kedua (Il), yakni: (copy Bukti P10terlampir);(1) Meningkatkan Modal Dasar menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmilyar rupiah) ;(2) Meningkatkan Modal Disetor sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyarlima ratus juta rupiah) ;(3) Pengangkatan Komisaris.Bahwa Penggugat melalui kKuasanya, masih tetap menolak acarapenambahan modal tersebut dengan alasan karena :a) Tidak adanya RUPS Tahunan, yang seharusnya dibuat Direksi ;b) Tidak

Pasal 78 ayat (2) UUPT yang menyatakan,(2) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.2. Pasal 100 ayat (1) huruf (6) UUPT yang menyatakan,(1) Direksi Wajib :a. b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksuddalam Undangundang tentang Dokumen Perusahaan; danGn.3.

Dalam RUPS Tahunan :a. Direksi menyampaikan : Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untukmendapat persetujuan RUPS; Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;Bahwa dengan alasan adanya aturan perundangundangan yang dilanggar,Penggugat menolak usulan untuk menaikkan modal perseroan, namunselanjutnya dalam RUPSLB Ketiga (III), pimpinan rapat memaksa melakukanvoting (pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara) dankemudian dari hasil voting diputuskan PT.

Bahwa Saksi tidak merasa pernah diminta oleh Terdakwa untukmengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain dalammengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Hal 23 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN. Jkt.

Saman.Bahwa perihal undangan RUPS yang kedua berkenaan dengan aktanomor 03 belum diserahkan oleh Terdakwa;Bahwa pada akta nomor 08 berisi mengenai perubahan modal dasardengan masuknya PT Quantum.Bahwa pemegang saham yang terdapat dalam RUPS adalah Terdakwasebesar 70% dan Sadr.

Liyo sebesar 30%.Bahwa perubahan tersebut untuk meningkatkan modal dasar dan modaldisetor dengan masuknya PT Quantum.Bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut Saksi meminta untuk diadakan RUPS PT SSC dengan RUPS PT Quantum.Bahwa Sdr.

tersebut;Bahwa Saksi mengetahui terdapat RUPS dikarenakan terdapatdokumennya;Bahwa Saksi menanyakan mengenai dokumen tersebut danmengetahui bahwa RUPS adalah mengenai peningkatan modal;Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak mengundang RUPS tersebut;Bahwa tidak mengetahui tempat dilaksanakannya RUPS tersebut;Bahwa tidak digaji oleh PT SSC melainkan Saksi di gaji oleh PT ANI;Bahwa Saksi juga membantu di PT ANI dan mendapatkan gaji sebesarRp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulannya;Bahwa pernah

dan Saksimenerangkan tidak mengundang dan tidak hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengundang RUPS tersebut;Bahwa RUPS tersebut untuk peningkatan modal dengan masuknya PTQuantum.Bahwa Saksi mewakili PT Quantum dalam RUPS perihal peningkatanmodal;Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keuntungan PT ANI:Bahwa Saksi belum pernah membicarakan mengenai hubungan PT ANIdengan PT SSC;Bahwa belum ada perubahan pada anggaran dasar PT ANI yangmenyatakan perubahan saham Sadr.

Mengadakan RUPS, dan dari Berita Acara RUPS/Notulentersebut dibuatkan 2 akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)yaitu : Akta PKR yang memuat perubahan Anggaran Dasar yangharus disetujui Menteri Kehakiman.

No. 914 K/PID/2008, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa yang berwenang menilai sah tidaknya RUPS PT. Indo VeneerUtama tanggal 6 Januari 2006, baik RUPS Pertama maupun RUPSKedua menuruthukum adalah masuk ranah hukum perdata/privat danmenjadi wewenang Hakim perkara perdata untuk memutus dan bukanmenjadi wewenang Hakim perkara pidana.Bahwa permasalahan hukum tentang sah tidaknya RUPS PT.

. apakah undangan/panggilan rapat sah atau tidak ;3. termasuk klasifikasi rapat apa agenda perubahan susunanpengurus dan ketentuan korum mana yang berlaku ;4. apakah sah atau tidak RUPS tanggal 6 Januari 2006 dan apakahkeputusan RUPS sah atau tidak ;5. kapan seorang direktur mulai dapat melaksanakan tugas dankewajibannya ;Hal. 26 dari 55 hal.

No. 617 K/Pdt/2008 kemudian menjadi Pelapordalam perkara pidana ini.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka sangatjelaspertimbangan hukum Judex Facti yang mempertimbangkankesalahan Terdakwa dihubungkan dengan sah tidaknya RUPS PT.Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006, baik RUPS Pertamamaupun RUPS Kedua, adalah pertimbangan hukum yang salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku danbertentangan dengan putusan perkara pidana yang sama, yaituHal. 27 dari 55 hal. Put.

Bukti pengiriman undangan RUPS Luar biasa PT. IVU tanggal 6Januari 2006 kepada pemegang saham Bapak AGUSSUTANTO yang dikirimkan melalu Kilat Pos tercatat Kantor Postanggal 22 Desember 2005.5. Bukti pengiriman surat undangan RUPS Luar Biasa untuk parapemegang saham PT. IVU bernama Andi Sutanto dan YunitaKoeswoyo.Hal. 37 dari 55 hal. Put.