Ditemukan 1136 data
Nyoman Ngurah Mahayadnya
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
190 — 80
Eksepsi Kewenangan Absoluta. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 61/Tanjung Pasir;b. bahwa sebagaimana Pasal
93 — 26
Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.PlpSALINANPenggugat tertanggal 01 September 2020 A quo sebab dibangun pada saatPenggugat dan Tergugat rukun dan Pernah Penggugat singgung sebagaibukti adanya andilnya Penggugat dalam proses membangunya yang dulupernah Penggugat ungkap pada saat proses cerai yang diajukan Tergugatdalam Perkara Nomor: 618/Pdt.G/2020/PA.Kjn dalam salinan putusanyahalaman 19 point rekonpensi cuman Penggugat belum bisa membuktikanyapada saat itu karena patah hati, gundah gulana digugat
75 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bertitik singgung dari kesalahan penerapan hukum pembuktiansebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, Judex Factiselanjutnya telah salah menerapkan hukum karena tidak seksamadalam memberikan pertimbangan hukum atas seluruh bukti yangdiajukan oleh Termohon Kasasi terkait proses pengangkatan anakTermohon Kasasi hadap dirinya sendiri. Kesalahan/kekeliruantersebut sebagaimana tercermin dalam pertimbangan Judex FactiHalaman 30 dari 46 hal. Put.
285 — 104
biologisnyadengan menyetubuhi dengan korban dan oleh karenanya unsur kedua inipun telahterpenuhi dan terbukti ; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua ini telahterpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanperbuatan sebagaimana dakwaan Kedua; Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan yang telah diajukan terdakwa,Hakim Anggota II akan mempertimbangkan sebagai berikut:non Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi A de Charge Fikri sudah HakimAnggota singgung
40 — 24
diatas, maka dapat diketahui masalah titiksinggung kewenangan absolut Peradilan Umum in casu Pengadilan NegeriPandeglang dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana kewenanganabsolut Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Pandeglang adalahmasalah kepemilikan atas tanah, akan tetapi didalam petitum gugatan ParaPenggugat juga mempermasalahkan Sertifikat Hak Milik tidak mempunyaikekuatan hukum dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa dalam kasus ini irrelevan mengaitkan masalahkepemilikan dengan titik singgung
muksir
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu
88 — 58
atau dengan segera sesudahbeberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudiandiserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yangmelakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanyaditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untukmelakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalahHalaman 22 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Pra.P/2019/PN.Bglpelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukantindak pidana itu.Kalau kita analisa pengertian pasal diatas, seperti yang sudahkami singgung
31 — 7
Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasan danfungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untuk menetapkan danmengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut secara perdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan HukumPublik yang memiliki hubungan perdata dengan persoon atau Badan hukum lainnya.Maka menurut Tergugat
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SAYANG MANDABAYAN
225 — 126
Mengapa di Papua ada gangguandan juga Terdakwa sudah arahkan untuk orasi tidak usah singgung usir orangpendatang;Terdakwa sampaikan bahwa ada pasukan atau kelompok dari Maybrat akanturun juga dengan kendaraan untuk ikut aksi demo;Kemudian Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk menghubungisdr.
31 — 17
Bahwa dari awal posita permohonan Pemohon ada 3 (tiga) hal yangsama sekali tidak pernah Pemohon singgung atau menguraikannya dalampositanya, yaitu:3.1. Tentang adanya Program Hamil yang dilakukan Termohonsaja, sementara Pemohon tidak pernah mau diajak untuk melakukancekup dalam rangka Program Hamil (Promil) tersebut.
128 — 51
Disisi yang lain, sebagaimana telahpenggugat singgung didalam gugatannya bahwa sebelum terbitnya objeksenketa a quo Penggugat dabn 6 orang lainnya sebelumnya telahdihentikan sementara untuk pembayaran gajinya mengingat hasil temuandari Inspektorat sehingga dengan terbitnya sengketa objek a quo makatercipta kepastian hukum bahwa penggugat memang tidak berhak untukmendapatkan Gaji karena Penggugat telah berbuat tidak jujur denganmerekayasa SK Honorer Guru untuk keperluan persyaratan mengikuti tesCPNS
153 — 50
sebagaimana didalilkan Tergugat;Menimbang, bahwa kompetensi Peradilan TUN dengan Peradilan Umummemang berbeda, namun dalam perkara aquo terdapat titik singgung yang dapatdijadikan bukti petunjuk kuat bahwa seluruh dalil sangkalan Tergugat sudah tidakkuat secara hukum, karena telah dilemahkan baik oleh Putusan PTUN maupunatau didukung oleh seluruh bukti lainnya dari Penggugat.
92 — 5
salah satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
163 — 92
MIR dinyatakantelah sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlakuadalah kewenangan pengadilan tata usaha negara sebagaimana yangdiatur dalam undangundang NO. 5 TAHUN 1986, namun ironisnyaMajelis Hakim TK. keliru memahami titik singgung antara kewenanganPengadilan Negeri dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN15.16.17.sehingga cukup alasan putusanya Majelis TK. . dalam kasus a quo telahmenabrak dan melanggar kewenangan absolut.Bahwa
135 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat titik singgung antara nietvoldoende gemotiveend dengan kesalahan penerapan hukumpembuktian. Sehingga sudah selayaknya bukti P2 dan P3 adalah buktisurat palsu, oleh karena itu tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti.Apalagi proses konversi atas hak adat tidak dilakukan oleh bukti P2 danP3 tetapi baru dihadirkan dalam persidangan sebagaimana keterangansaksi Para Penggugat baru melihat bukti tersebut dan dulu saat alm.
327 — 111
/Pid.B/2020/PN Jkt.Pstsehingga menuruthemat Majelis, secara mutatis mutandis SMSA 102 bukanlahperaturan yang dapat digunakan secara legitimasi dibawah yurisdiksi hukumIndonesia, dan meskipun Terdakwa sebagai orang yang ditempatkan sebagaiekspatriat di Indonesia, akan tetapi Peraturan SMSA 102 tidak dapat diterapkankarena tidak memenuhi ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan Indonesia;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada ruang lingkuppermasalahan terhadap perkara in casu, terdapat titik singgung
yang mana Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melaksanakankewajibannya (fiduciary duty) sebagai Direksi;Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Jkt.PstMenimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan dan meneliti secaraseksama, bahwa permasalahan in casu, sebagaimana benang merah dapatditarik dari membaca surat dakwaan, tuntutan, pembelaan serta replik danduplik kedua belah pihak, dan berdasarkan faktafakta di persidangan, Majelistelah memperhatikan adanya suatu perbuatan yang bertitik singgung
72 — 17
perbuatan melanggar hukum (vide posita point 12) yang dijadikandasar hukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat IIIkemukakan diatas, Tergugat III sama sekali tidak berperan atau bukanpihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMA tersebut sehingga tidak adaalasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatanmelanggar hukum ; Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
90 — 27
disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah mempelajari nota pembelaan yangdisampaikan Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya telahdipertimbangkan secara detail sebagaimana majelis hakim memberpertimbangannya atas unsurunsur dakwaan di atas;Menimbang, bahwa begitupun setelah mencermati dan menelaah buktisurat yang diajukan sebagai lampiran Nota Pembelaan Terdakwa padapokoknya berisikan tentang perjanjian kerjasama dan surat lain yang berkaitandengan perjanjian tersebut dimana titik singgung
66 — 12
Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat II dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat HII adalah pengawasan danfungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untuk menetapkan danmengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut secara perdata karena masalahperdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalamlapangan
127 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung samasekali karena persoalannya sulit unpamanya",Pasal 189 ayat (2) RBG, yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:la wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya";Pasal 50 Rv, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Para hakim dalam musyawarahnya karena jabatan wajibmenambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan olehpara pihak.
131 — 42
Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentang KompetensiAbsolut:Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalameksepsinya mendalilkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannya secara substansial materipermasalahannya menitik beratkan pada titik singgung mengenai siapa yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat.