Ditemukan 1136 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 71/G/2020/PTUN.SRG Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Nyoman Ngurah Mahayadnya
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
190 — 80
Nyoman Ngurah Mahayadnya
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
190 — 80
Eksepsi Kewenangan Absoluta. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 61/Tanjung Pasir;b. bahwa sebagaimana Pasal
Register : 03-09-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PA KAJEN Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
93 — 26
93 — 26
Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.PlpSALINANPenggugat tertanggal 01 September 2020 A quo sebab dibangun pada saatPenggugat dan Tergugat rukun dan Pernah Penggugat singgung sebagaibukti adanya andilnya Penggugat dalam proses membangunya yang dulupernah Penggugat ungkap pada saat proses cerai yang diajukan Tergugatdalam Perkara Nomor: 618/Pdt.G/2020/PA.Kjn dalam salinan putusanyahalaman 19 point rekonpensi cuman Penggugat belum bisa membuktikanyapada saat itu karena patah hati, gundah gulana digugat
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1735 K/Pdt/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — PERSEROAN TERBATAS (PT) LA TAVERNA BALI
VS
I WAYAN WIJI, DK
75 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bertitik singgung dari kesalahan penerapan hukum pembuktiansebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, Judex Factiselanjutnya telah salah menerapkan hukum karena tidak seksamadalam memberikan pertimbangan hukum atas seluruh bukti yangdiajukan oleh Termohon Kasasi terkait proses pengangkatan anakTermohon Kasasi hadap dirinya sendiri. Kesalahan/kekeliruantersebut sebagaimana tercermin dalam pertimbangan Judex FactiHalaman 30 dari 46 hal. Put.
Putus : 16-07-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan PN SUKADANA Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SDN Tanggal 16 Juli 2014 — Pidana
- SUGENG Alias KRISNA Bin KATIMAN
285 — 104
285 — 104
biologisnyadengan menyetubuhi dengan korban dan oleh karenanya unsur kedua inipun telahterpenuhi dan terbukti ; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua ini telahterpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanperbuatan sebagaimana dakwaan Kedua; Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan yang telah diajukan terdakwa,Hakim Anggota II akan mempertimbangkan sebagai berikut:non Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi A de Charge Fikri sudah HakimAnggota singgung
Register : 07-03-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 159/PDT/2016/PT.BTN Tanggal 23 Februari 2017 — 1.H. EFENDI dan 2. HASANUDIN Bin H. EFENDI
MELAWAN
1.AKBAR RAMADHANSYAH dan ADNAN RACHMANSYAH. Dkk
40 — 24
40 — 24
diatas, maka dapat diketahui masalah titiksinggung kewenangan absolut Peradilan Umum in casu Pengadilan NegeriPandeglang dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana kewenanganabsolut Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Pandeglang adalahmasalah kepemilikan atas tanah, akan tetapi didalam petitum gugatan ParaPenggugat juga mempermasalahkan Sertifikat Hak Milik tidak mempunyaikekuatan hukum dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa dalam kasus ini irrelevan mengaitkan masalahkepemilikan dengan titik singgung
Register : 26-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Bgl Tanggal 14 Oktober 2019 — Pemohon:
muksir
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu
88 — 58
muksir
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu
88 — 58
atau dengan segera sesudahbeberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudiandiserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yangmelakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanyaditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untukmelakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalahHalaman 22 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Pra.P/2019/PN.Bglpelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukantindak pidana itu.Kalau kita analisa pengertian pasal diatas, seperti yang sudahkami singgung
Register : 07-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Bna Tanggal 1 Oktober 2014 — H. NURDIN PAINO
Lawan
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH
3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
31 — 7
31 — 7
Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasan danfungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untuk menetapkan danmengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut secara perdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan HukumPublik yang memiliki hubungan perdata dengan persoon atau Badan hukum lainnya.Maka menurut Tergugat
Register : 29-01-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SAYANG MANDABAYAN
225 — 126
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SAYANG MANDABAYAN
225 — 126
Mengapa di Papua ada gangguandan juga Terdakwa sudah arahkan untuk orasi tidak usah singgung usir orangpendatang;Terdakwa sampaikan bahwa ada pasukan atau kelompok dari Maybrat akanturun juga dengan kendaraan untuk ikut aksi demo;Kemudian Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk menghubungisdr.
Register : 17-04-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PA Sibuhuan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sbh Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 17
31 — 17
Bahwa dari awal posita permohonan Pemohon ada 3 (tiga) hal yangsama sekali tidak pernah Pemohon singgung atau menguraikannya dalampositanya, yaitu:3.1. Tentang adanya Program Hamil yang dilakukan Termohonsaja, sementara Pemohon tidak pernah mau diajak untuk melakukancekup dalam rangka Program Hamil (Promil) tersebut.
Register : 03-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2016/PTUN.SMD Tanggal 9 Maret 2017 — JUARNI;
melawan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA;
128 — 51
128 — 51
Disisi yang lain, sebagaimana telahpenggugat singgung didalam gugatannya bahwa sebelum terbitnya objeksenketa a quo Penggugat dabn 6 orang lainnya sebelumnya telahdihentikan sementara untuk pembayaran gajinya mengingat hasil temuandari Inspektorat sehingga dengan terbitnya sengketa objek a quo makatercipta kepastian hukum bahwa penggugat memang tidak berhak untukmendapatkan Gaji karena Penggugat telah berbuat tidak jujur denganmerekayasa SK Honorer Guru untuk keperluan persyaratan mengikuti tesCPNS
Register : 23-11-2011 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 787 / Pdt.G/ 2011/PN.JKT.BAR Tanggal 19 Nopember 2014 — J U W O N O; Lawan; 1. LIE BUN TJIONG; 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT;
153 — 50
153 — 50
sebagaimana didalilkan Tergugat;Menimbang, bahwa kompetensi Peradilan TUN dengan Peradilan Umummemang berbeda, namun dalam perkara aquo terdapat titik singgung yang dapatdijadikan bukti petunjuk kuat bahwa seluruh dalil sangkalan Tergugat sudah tidakkuat secara hukum, karena telah dilemahkan baik oleh Putusan PTUN maupunatau didukung oleh seluruh bukti lainnya dari Penggugat.
Putus : 05-09-2012 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.DUM Tanggal 5 September 2012 — PENGGUGAT : H. Syafril Amiruddin VS TERGUGAT I : 1. Jonatus Simangunsong; TERGUGAT II : 2. Mariani.
92 — 5
92 — 5
salah satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Register : 31-01-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 47/PDT/2018/PT-MDN Tanggal 3 April 2018 — ASRUL FAHRI VS PT. MAJU INDORAYA DAN BPN KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB TAPANULI SELATAN
163 — 92
163 — 92
MIR dinyatakantelah sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlakuadalah kewenangan pengadilan tata usaha negara sebagaimana yangdiatur dalam undangundang NO. 5 TAHUN 1986, namun ironisnyaMajelis Hakim TK. keliru memahami titik singgung antara kewenanganPengadilan Negeri dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN15.16.17.sehingga cukup alasan putusanya Majelis TK. . dalam kasus a quo telahmenabrak dan melanggar kewenangan absolut.Bahwa
Putus : 23-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/Pdt/2017 Tanggal 23 Mei 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. GUBERNUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR c.q. BUPATI KABUPATEN
LOMBOK TIMUR, DKK VS LANI alias H. HABIBURRAHMAN bin AMAQ NIRUN, DKK
135 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat titik singgung antara nietvoldoende gemotiveend dengan kesalahan penerapan hukumpembuktian. Sehingga sudah selayaknya bukti P2 dan P3 adalah buktisurat palsu, oleh karena itu tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti.Apalagi proses konversi atas hak adat tidak dilakukan oleh bukti P2 danP3 tetapi baru dihadirkan dalam persidangan sebagaimana keterangansaksi Para Penggugat baru melihat bukti tersebut dan dulu saat alm.
Register : 06-05-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 449/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1. NENY REFIA, SH., MH.
2. WIRDA, SH.
3. Z.M YENI, SH
4. RAKHMI IZHARTI, SH.
Terdakwa:
1. Jang Yong Won
327 — 111
327 — 111
/Pid.B/2020/PN Jkt.Pstsehingga menuruthemat Majelis, secara mutatis mutandis SMSA 102 bukanlahperaturan yang dapat digunakan secara legitimasi dibawah yurisdiksi hukumIndonesia, dan meskipun Terdakwa sebagai orang yang ditempatkan sebagaiekspatriat di Indonesia, akan tetapi Peraturan SMSA 102 tidak dapat diterapkankarena tidak memenuhi ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan Indonesia;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada ruang lingkuppermasalahan terhadap perkara in casu, terdapat titik singgung
yang mana Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melaksanakankewajibannya (fiduciary duty) sebagai Direksi;Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Jkt.PstMenimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan dan meneliti secaraseksama, bahwa permasalahan in casu, sebagaimana benang merah dapatditarik dari membaca surat dakwaan, tuntutan, pembelaan serta replik danduplik kedua belah pihak, dan berdasarkan faktafakta di persidangan, Majelistelah memperhatikan adanya suatu perbuatan yang bertitik singgung
Register : 14-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/Pdt.G/2014/Pn Bna Tanggal 8 September 2014 — H. M. YUSUF A, SELAKU DIREKTUR PT. PIYEUNG JAYA PERKASA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH
3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
72 — 17
72 — 17
perbuatan melanggar hukum (vide posita point 12) yang dijadikandasar hukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat IIIkemukakan diatas, Tergugat III sama sekali tidak berperan atau bukanpihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMA tersebut sehingga tidak adaalasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatanmelanggar hukum ; Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Register : 07-05-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Bgr Tanggal 3 Agustus 2015 — Suhernawati Als Erna
90 — 27
90 — 27
disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah mempelajari nota pembelaan yangdisampaikan Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya telahdipertimbangkan secara detail sebagaimana majelis hakim memberpertimbangannya atas unsurunsur dakwaan di atas;Menimbang, bahwa begitupun setelah mencermati dan menelaah buktisurat yang diajukan sebagai lampiran Nota Pembelaan Terdakwa padapokoknya berisikan tentang perjanjian kerjasama dan surat lain yang berkaitandengan perjanjian tersebut dimana titik singgung
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bna Tanggal 13 Oktober 2014 — HENDRA
melawan
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH
3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
66 — 12
66 — 12
Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat II dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat HII adalah pengawasan danfungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untuk menetapkan danmengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut secara perdata karena masalahperdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalamlapangan
Putus : 13-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180 K/Pdt/2017 Tanggal 13 Juli 2017 — Tuan IWAN SUTADI SIDARTA VS PT BINTANG NUSA PERSADA DKK
127 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung samasekali karena persoalannya sulit unpamanya",Pasal 189 ayat (2) RBG, yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:la wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya";Pasal 50 Rv, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Para hakim dalam musyawarahnya karena jabatan wajibmenambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan olehpara pihak.
Register : 07-10-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 14-03-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2016/PTUN-SRG Tanggal 14 Maret 2017 — MANGSUR BIN GOMANG
MELAWAN:
1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
2. ARIFIN WIJAYA
131 — 42
131 — 42
Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentang KompetensiAbsolut:Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalameksepsinya mendalilkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannya secara substansial materipermasalahannya menitik beratkan pada titik singgung mengenai siapa yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat.