Musnah.37/ PPNS-Kan/ Lan.2/ PW.511/ XI/ 2018 tanggal 22 Nopember 2018 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas 1 A sesuai Surat Penetapan Wakil Kepala Pengadilan Negeri/ HI/ PERIKANAN/ TIPIKOR TANJUNG PINANG KELAS 1 A Nomor: 39/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2018/ PN Tpg, tanggal 27 Nopember 2018.

Advokat No.00.11996 berkantor di Jalan Missi No. 10 Kelurahan Mandala, Distrik Merauke,Kabupaten Merauke Papua, berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Maret 2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diJayapura Nomor : 21/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tentang penunjukan MajelisHakim Tinggi tanggal 18 Mei 2016; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.21/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAPtanggal 13 Juni 2016, tentang

PUTUSANNo. 2293 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama :PUJI HARTONO, S.lp.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor : 22/TIPIKOR/2013/PTY., tanggal 26 September 2013yang amar selengkapnya sebagai berikut:MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Wates.; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Yogyakarta No.03 /Pid.Sus/2013/P.T pkor.Yk. tanggal 16 Juli 2013yang

No. 03/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk, Jo.No. 22/TIPIKOR/2013/PT.Y yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwapada tanggal 11 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWates mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2013 dariJaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 22/TIPIKOR

H.Surachmin, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehPurwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H, ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,ttid./ Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.,Hal. 62 dari 63 hal.

Pemerintahan memperoleh Wewenangmelalui Delegasi apabila: c. merupakan Wewenang pelimpahanatau sebelumnya telah ada.Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN BjnDalam surat penetapan tersangka oleh Termohon menyatakan bahwaPemohon menjadi TERSANGKA dalam perkara Dugaan TindakPidana Korupsi dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaanwewenang.Dalam surat penetapan tersebut terdapat dua hal yang salingbertentangan yaitu tindak pidana korupsi dan Penyalahgunaanwewenang.Didalam UndangUndang Tipikor

di dalam Undangundang lain, selain UU Pemberantasan TindakPidana Korupsi, tidak dinyatakan secara tegas bahwa pelanggaranatas ketentuan pidana dalam UU tersebut bukan merupakan tindakpidana korupsi maka yang diberlakukan adalah undangundangtersebut bukan UU Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiDengan demikian maka tidak tepat jika penyalahgunaan wewenangdan sanksi administrasi yang sudah diatur secara khusus dalam UUNomor 30 Tahun 2014 kemudian ditarik kewilayah tindak pidanakhusus (UndangUndang Tipikor

Alasan Pemohon yang menyampaikan bahwa dalam Surat PenetapanTersangka Nomor : Print01/0.5.16/Fd.1/02/2019 tanggal O6 Februari2019, Pemohon disangkakan pada pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 Jopasal 18 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bjnsebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana dalamPasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak menyebutkan pasal dari Undangundang

Korupsi dan Undangundang Nomor 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Atas alasan Pemohon, kami menanggapi sebagai berikut :Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi sesungguhnya mempunyai kompetensi yang berbeda dantidak perlu. disinggungkan karena konteks penyalahgunaanwewenang yang menjadi obyek masingmasing adalah berbeda.Tidak terdapat konflik norma antara pasal 21 UUAP maupun pasal 3UUPTPK, karena baik dalam Peradilan Tata Usaha Negara maupunPengadilan Tipikor

Unsurmenyalahgunakan kewenangan dalam UUPTPK memiliki pengertianyang berbeda dengan penyalahgunaan wewenang yang menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalamUUAP.Selanjutnya untuk dapat mengualifikasikan keputusan dan/atautindakan pejabat pemerintahan sebagai Tipikor apabila telah terjadiperbuatan melawan hukum pidana yang didahului dan diikuti sikapbatin jahat (mens rea) dari Pejabat Publik yang bersangkutan.

Perpanjangan (ID oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 13 September 2012;halaman 1dari 105 hal, putusanNomor : 22/PID.SUS.K/2013/PTMDN.4. Perpanjangan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012;5. Penuntut Umun, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 29 Oktober2012 ;6.

Perpanjangan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d tanggal 28 Nopember 2012;7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal14 Nopember 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d tanggal 11 Pebruari2013 ;9.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Medan (1), sejak tanggal 05 Pebruari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013 ;10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Medan (II), sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 05 April 2013 ;11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 04 Mei2013 ;12.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Medan, sejak tanggal 05 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca :1.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,ROSMALINA SITORUS, SH., MH. dan Dr. NARDIMAN, SH.MH. masingmasing Hakim Ad Hoc dan Hakim Karir Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medansebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Medan tanggal 29 April 2013.

Rp.150.000,Untuk Salinan yang sama bunyinya:PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH.R U SLI, SH.MH.NIP.195303131978031002.10

Kasturi Nomor 1 GampongKeuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut PE MOHON:;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG

Tipikor. Smg :tanggal 16 April 2013 , No. 46 / Pen. Pid/Sus/ 2013/PN. Tipikor Smg ,Sejak tanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;5. KPN Tipikor Smg tanggal 2 Mei 2013, No. 46 /V/Pen.K/2013/jo. No. 45/Pid/Sus/2013 /PN.Tipikor .Smg, 16 Mei 2013 s/d 14 Juli 2013 ;6 Wakil KetuaPT Semarang : No. 182 /Pen.Pid/TPK/2013/PT.SmgSejak tanggal : 15Juli 2013 s/d 13 Agustus 20137. Wakil Ketua PT. Semarang ,No. 228 /Pen.pid/ TPK/2013/PT.

SH & REKAN Loram Wetan Rt 01 Rw 06 No. 932 AKecamatan Jati , Kabupaten Kudus , sesuai dengan surat kuasa khusus bertanggal 25April 2013 ;Pengadilan Tipikor tersebut ;e Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tentang penunjukkanMajelis hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan.e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ;e Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum.e Telah mendengar keterangan saksisaksi , keterangan Terdakwa dan buktibukti

Tipikor. Smg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :114Nama : KASMURI BIN (alm ) KASNAWITempat lahir : DemakUmur / tanggal lahir: 54 tahun / 10 Februari 1954Jenis kelamin : lakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal: : Ds.

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

kantorkejaksaan Neger Kabupaten Banjar ( Martapura ) melalui Ketua PengadilanNegeri Martapura berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan pernyataanbanding tanggal 5 November 2021 nomor W15.U13427/Pid.SusTPK/11/2021;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkasperkara (inzage) Nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Bjm dengan Nomor SuratnyaW15U1/3516/Pid/Tipikor

TPK/2021/PN Bim dengan Nomor Suratnya W15U1/3517/Pid/Tipikor/XI/2021 tanggal 12 November 2021, yang mana masingmasing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAPserta tanpa ada keterangan apakah Penuntut Umum maupun Penasihat HukumTerdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal

,MH., HakimAd Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggIBanjarmasin tanggal 19 November 2021 Nomor 19/PID.SUSTPK/2021/PTBJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh HakimKetua dalam persidangan yang terobuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal16 Desember 2021 dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebutserta H.RAJIDINNOR

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5,000, (Limaribu Rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 21November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 30September 2016 sekedar mengenai redaksi dan lamanya pidana

pada keduatingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (limaribu) rupiah;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN Pdg tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yangmenerangkan bahwa, pada tanggal 20 Desember 2016, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pasaman Barat mengajukan permohonan kasasi terhadapPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi PadangNomor 18/TIPIKOR

kerugiankeuangan negara sebesar Rp914.285.486,00 (sembilan ratus empatbelas juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluhenam rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa namun demikian, Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR

UndangUndangNomor 46 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT tersebut:;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR

Putusan No. 518 K/Pid.Sus/2017M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Dwi Sugjiarto, S.H., M.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ M.S. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap,S.H.

KabupatenSumedangAgama : IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Ketua PanitiaPengadaan Alat Kedokteran)Pendidikan >: S.1Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut :Penyidik sejak 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012.Perpanjangan Penuntut Umum sejak 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Pebruari2012 ;Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 13 Pebruari 2012 sampai dengantanggal 13 Maret 2012 ;Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 14 Maret

2012 sampai dengantanggal 12 April 2012 ;Penuntut Umum sejak 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012;Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 19 April 2012 sampaidengan tanggal 18 Mei 2012 ;Perpanjangan IIT Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 19 Mei 2012 sampaidengan tanggal 17 Juni 2012 ;Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Juli2012 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 06 Juli 2012 sampaidengan

tanggal 03 September 2012 ; Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 04 September2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ; Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 04 Oktober 2012sampai dengan tanggal 02 Nopember 2012 ; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 024 Oktober 2012 sampaidengan tanggal 22 Nopember 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 23 Nopember 2012sampai dengan tanggal

CFP., sebagai Hakim Ad Hock Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggotayang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tanggal 30Nopember 2012, Nomor : 38/Tipikor/2012/PT.Bdg., ditunjuk selaku Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hariSELASA tanggal 8 JANUARI 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggota tersebut danNANANG PRIATNA, SH.

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tanpadihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,ttd ttd130Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH. MH. Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI. S, SH.ttdPANITERA PENGGANTI ttdNANANG PRIATNA, SH.

Kesalahan Majelis Judex Facti Karena menerapkan Pasal 12 huruf (a)Undangundang Tipikor Dalam Perkara a quo (Penerapan Pasal 12 huruf (a)Undangundang Pemberantasan Tipikor terhadap perbuatan menerimahadiah USD 140.000 dari Waryono Karno);a.

Negara berdasarkan Pasal 12 huruf (a) UndangundangPemberatasan Tipikor adalah "menerima hadiah atau janji, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikanuntuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".Pasal 12 huruf (a) Undangundang Pemberantasan Tipikor ini miripdengan ketentuan Pasal 11 Undangundang Pemberantasan Tipikor yangberbunyi:"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

;Pemohon Kasasi menangkap bahwa kerancuan terjadi karena kalimat"nadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya" pada Pasal12 huruf (a) Undangundang Pemberantasan Tipikor memiliki persamaanobjek dengan "berhubungan dengan jabatannya" (in zijn bediening)sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 Undangundang PemberantasanTipikor;Kalimat "dalam jabatannya" pada Pasal 12 huruf (a) UndangundangPemberantasan Tipikor tentu saja "berhubungan

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,halaman 220);Delik Pasal 11 Undangundang Pemberantasan Tipikor ini berbedadengan delik dalam Pasal 12 huruf (a) Undangundang PemberantasanTipikor;Pasal 12 huruf (a) Undangundang Pemberantasan Tipikor berasal dariPasal 419 KUHP; Pasal 12 Undang Undang 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih mengacu kepada Pasal419 KUHP dengan merubah lamanya ancaman pidana.

Sianturi yang menyatakan bahwaada dua macam tindakan terlarang dalam Pasal 419 KUHP dilihat darisudut waktu yaitu sebelum pegawai negeri itu melakukan ataumembiarkan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya (sub kel) (atau Pasal 12 huruf (a) UndangundangPemberantasan Tipikor) dan setelannya (sub ke 2) (atau Pasal 12 huruf(b) Undangundang Pemberantasan Tipikor); (S. R.

Bahwa, dari pertimbangan hukum sebagai Kepala CabangPembantu sejak Maret 2008 sampai dengan Feberuari 2014Hakim Tipikor Medan tidak dapat menunjukkan kewenanganPemohon Kasasi memberikan fasilitas kredit sejumlahRp.25.150.529.433,38 (dua puluh milyar seratus lima puluh jutalima ratus dua puluh sembilan empat ratus tiga puluh tiga komatiga puluh delapan rupiah);2.

Pemohon Kasasi untuk dihadirkan saksi/Zuhri Anwar/ Direktur Bisnis tidak pernah di tindak lanjuti,sehingga tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban hukum.Perlindungan dan tidak dihadirkannya Zuhri Anwar dkk adalahIndikator ada Mafia Hukum dari Kejaksaan Tinggi Medan danHakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang kemudiandilindungi oleh Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Medan dengantidak mempertimbangkan Rekayasa perkara ini;Ada hubungan apa kedua saksi kunci ini dengan Judex Factiyang memeriksa perkara

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Judex Facti/Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan yang didasarkan kepada Pertimbangan PengadilanTipikor Medan karena telah membuat putusan yang tidak cermat,teliti sehubungan dengan fakta persidangan atas keterangansaksisaksi, bukti dan keterangan ahli;2.

Bahwa, antara fakta dan Strafbarehandelius dari kasus yangdidakwakan primer kepada Pemohon Kasasi (vide pasal 2 ayat(1) UU Tipikor yang perlu diperhatikan adalah :a. Apakah benar Pemohon Kasasi secara Formil melakukanperbuatan melawan hukum (formeel wederrechtelijk) denganrangkaian perbuatan dengan cara sebagaimana diuraikanJudex Facti ;b.

:Bahwa, Perlu diingatkan bahwa rumusan pasal 2 UU Tipikor inipembuktiannya tidak sekedar melihat pertanggung jawabanpidana berdasarkan Mateeriele Fiet sebagai Delik campuransaja,tetapi tetap harus dilandaskan kepada prinsip pertanggungjawaban Geen Straf Zondw Schuld;Apakah Schuld (kesalahan) berupa opzet (kesengajaan)maupun Culpa (kelalaian) dengan perinsip formeelewederrechtelijkheid"* dan alasan penghapusan pidana dariprinsip Materi wedeerrechtelijk heid sebagai amanat dariSubstantif UU Tipikor

Panitera Muda Tipikor Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal dan hari itu jugakepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanMemori Banding tanggal 24 Desemmber 2015 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu padatanggal 28 Desember 2015, dan Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Plh.

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu pada tanggal 31 Desember 2015;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi, kepada Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umun,, telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana AktaPemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Plh.

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu masingmasing pada tanggal 2 Desember 2015;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, sertatelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, makapermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacaberkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan TindakPidana

Hakim Pengadilan Tipikor Medan tanggal 12 November 2015 No.110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn sejak tanggal 12 November 2015 s/d 11 Desember 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Medan tanggal 17 November2015 No.110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d 09 Februari2016 ;.

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2016No.44/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Mdn sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d 10 Maret 2016 ;Halaman 1.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor : 110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :M.Syarifuddin, SH Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor M.Syarifuddin, SH dan Rekanyangberalamat di Jalan Tamtama No.20 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal24 November 2015, yang telah terdaftar pada Pengadilan TIPIKOR

Tipikor / 2012 / PN.AB.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Negeri Ambon yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkatpertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwaTerdakwa :Nama LengkapNama Lengkap WAHYU SUCIPTO ADI, STTempat lahir JombangUmur / tgl lahir 42 tahun / 07 Juli 1970Jenis Kelamin LakilakiKebangsaan Indonesia.Tempat tinggal Kebun Cengkih

Penyidik Kejkasaan Negeri Ambon dengan jenis Penahan Rutan sejak tanggal 09Oktober 2012 s/d tanggal 28 Oktober 2012 ;Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 24 Oktober 2012s/dtanggal 12 November 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon Tahapsejak tanggal 13 November 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012;4. Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10Desember 2012s/d tanggal 8 Januari 2013;5.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambonsejaktanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013;6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal10 Maret2013 s/d tanggal 8 April 2013;7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II sejak tanggal9 April2013 s/d tanggal 8 Mei 2013;Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : HERMANUS HATTU, SH.MH ; RETRETUS DOMMY V MAITIMU, SH; HERLY AKIHARY, SH; MARGARETHA de QUELJOE.

Tipikor/2012/PN.AB tanggal 10 Desember 2012tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :60/Pid.

Tipikor/2012/PN.AB,tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDS26/AMBON/ 10/2012 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa,serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya :MENUNTUT:1.

PUTUSANNomor : 318 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SUJOKO, S.T.

KegiatanPeningkatan/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Nomor : 027 / 693/DPU/2012tanggal 24 Juli 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak Nomor : 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK., tanggal 02 Oktober 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa;Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor

Pasal 68 A Ayat (2) UndangUndang Nomor49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dikarenakan tidak memuatpertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukumyang tepat dan benar, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agarMAJELIS HAKIM KASASI membatalkan Putusan Pengadilan TinggiKalimantan Barat bertanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 04/PID.SUS/201 4/PT.PTK, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Pontianak bertanggal

25 Juni 2014 Nomor : 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.PTK dan Putusan Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Pontianak bertanggal 25 Juni 2014 Nomor : 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.PTK;Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum :Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan hukum ataumenerapkan hukum sebagimana mestinya (vide Pasal 253 Ayat (1) huruf aKUHAP) dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telahmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut

hukum yang fundamentalis sehinggamerupakan putusan yang keliru;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yangmemeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding yangdimintakan Banding oleh kami Jaksa/Penuntut Umum tidakmempertimbangkan dan mengabaikan faktafakta Hukumdalam persidangan yaitu :e Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggausangat terpukul atas tas ringannyapenjatuhan pidana terhadap Terdakwasehingga Putusan Pengadilan Tindak pidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri PontianakNomor : 03/Pid.sus/Tipikor

Umum, maka Pledoi Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 8 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidanayang dijatuhkan kepada terdakwa Raden Mayanio alias Mik Yot, adalah PidanaPenjara dan Pidana Denda yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini; Halaman 65 dari 72Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN MtrMenimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 UU Tipikor

kepada pelaku,pidana yang dijatuhkan adalah paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Ro. 150.000.000, (seratuslima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa adilkah bila dihubungkan dengan perkara aquo yangnilai korupsinya hanya sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) terdakwadihukum pidana penjara dan pidana denda yang berat sesuai yang termaktubdalam pasal 8 UU Tipikor

;Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan berlakunya hukum bukanhanya terletak pada adanya kepastian hukum melainkan juga harus sesuaidengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum secara sinergis;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimakan menghubungkan nilai korupsi yang nilainya kecil (kurang dari Rp. 5 juta)tersebut dengan keberadaan Pasal 12A UU tipikor yang normanya berbunyisebagai berikut :Ayat (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana dengansebagaimana dimaksud

Maria FaridaIndriati, SH.MH., tersebut maka untuk menentukan kwalifikasi delik yangterbukti dalam perkara aquo adalah telah memenuhi rumusan norma padapasal 8 UU Tipikor (yang telah dinyatakan terbukti) sedangkan straf dan pidanadendanya Majelis mengacu kepada pasal 12 A ayat (1) dan (2) UU Tipikor;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 A Ayat (2) UUTipikor straf yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tidak ditentukan batasminimunya akan tetapi ditentukan batas maksimumnya yaitu paling lama

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)dibebankan kepada terdakwa;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram padaSenin, Tanggal 7 Agustus 2017 oleh kami A.ALPPUTU NGURAH RAJENDRA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABADI, SH. , dan FATHUR RAUZI,Halaman 71 dari 72Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN MtrSH.MH, Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan ini telahdiucapkan dalam sidang

Jadi harus ada kerugian yang riil abru menjadi tindak pidana ;Bahwa, Tipikor ini berkaitan dengan SEMA tentang perhitungan kerugiannegara oleh BPK. Kalua rekomendasi BPK turun bahwa ada kekurangan uang,Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 45 dari 57 Halamanharus dibayar dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Jika tidak, perkara ini akandisidik terus. Tapi ini hanya untuk pejabat negara dan pns.

Jadi harus dijelaskan penyimpangan karena melawan hukum ataupenyimpangan administrasi.Bahwa, dinyatakan praperadilan tidak sahnya penangkapan jika Cuma 1 (satu)alat bukti yang diajukan polisi atau penuntut umum ;Bahwa, jika hanya ada 1 (satu) alat bukti dan untuk gugur karena daluarsanya.Jika perkara di pengadilan tipikor sudah dimulai pemeriksaan yaitu pada saatsidang dibuka dan dibacakan dakwaan ;Bahwa, ketika hakim menyatakan dibuka, dan identitas dibacakan maka sudahtermasuk dalam pemeriksaan

Dan saksi jugamelakukan hubungan melalui telepon kami selalu bertanya dimana bapak,ada panggilan, beliau selalu menjawab sedang ada tugas di Makasar;Bahwa, Pada saat itu saksi mengantar surat tersebut 2 kali namun yangbersangkutan beralasan sedang keluar dan dirumah tidak ada orang, dansaksi melakukan sesuai ketentuan untuk menitipkannya kepada KepalaLingkungan;Bahwa, Perkara pemohon sudah dilimpahkan kepada Penuntut Umum danPenuntut Umum telah melipahkan perkara ke Pengadilan Tipikor dan perkarapemohon

CORNELES GEEB PAULUS HEYDEMANS menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa, saksi sebagai sebagai Penuntut Umum dalam perkara pemohon dalamkorupsi pemecah ombak ; Bahwa, saksi telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor Manado padahari Senin dan untuk hari ini Kamis tanggal 26 Juli 2018 mulai disidangkan ; Bahwa, perkara tersebut telah disidangkan dan Sidang dinyatakan dibuka,Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa, kemudian terdakwa mintaditunda karena tidak ada penasihat hukum, tapi

FENLY FEBRIAN WARIKI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, perkara pemohon sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Manado dan telah disidangkan dimana saksi berada dalam persidangan tersebut ; Bahwa, yang diterangkan oleh saksi Corneles Geeb Paulus Heydemans benarbahwa belui yang menyidangkan perkara pemohon di Pengadilan TipikorManado ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi termohon tersebut Pemohondan Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan ;Putusan Praperadilan No. 2/Pid.

,M.Hum.Panitera Penggantid.t.oNur Afifah, S.HUntuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 257/Pid/2019/PT BNAUntuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI BANDA ACEHWAKIL PANITERAHalaman 10 dari 8 Putusan Nomor 257/Pid/2019/PT BNAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 11 dari 8 Putusan Nomor 257/Pid/2019/PT BNA