Ditemukan 9031 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-12-2018 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Sbw
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
JOHN DENNIS TRIMBLE
Tergugat:
1.NICHOLE ANN JENNINGS
2.ASIAH KUDRIYANTI
3.SEAN FITRAH GARLIC
4.JOE SATRIA RAMDHANI
5.ANDRE JORDAN
6.CAHYO KARYADI P
7.TONI ADRIYANSYAH
8.MALCOLM JOHN CANNING
233146
  • kuasa.Bahwa dari ketentuan Pasal 103 UU No. 40 tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas tersebut di atas dapat difahami adalahmerupakan hak dan wewenang direktur untuk menunjuk karyawanperseroan atau orang lain/ pihak ketiga untuk dan atas namaPerseroan melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditandaidengan pemberian surat kuasa.Bahwa perlu Tergugat 1 tegaskan dalam perkara ini, PerusahanMETROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan DAILY PLANETAUSTRALIA, PTY LTD yang berkedudukan di Australia telahdinyatakan pailit
Register : 26-08-2010 — Putus : 06-10-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 14/G/2010/PTUN-KPG
Tanggal 6 Oktober 2010 — Drs. FREDI MEOL, MM,cs vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
19078
  • Negara, Undang undang dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan Cita citaProklamasi tahun 1945 dan Kepada NegaraKesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah(Model BB 1 KWK) ; Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagaiKepala Daerah atau Wakil Kepala Daerahselama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama(Model BB2 KWK)13Deftar riwayat Hidup Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah (Model BB 3KWK) ;Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang(Model BB 5 KWK)Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
Putus : 25-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2015 — - TOTOK BACHTIAR, S.E.
9336
  • Tidak dalam pengavasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahannyasedang tidak dihentikan, dan / atau direksi yang bertindak untuk danatas sebagai nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.e.
    konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000. ( lima puluh juta rupiah );Bahwa sesuai dengan ketentuan persyaratan penyedia barang jasaberdasarkan kerppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasapemerintah dan perubahannya pasal 11 yang menyebutkan : Memenuhiketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usaha/kegiatansebagai penyedia barang/jasa; Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuanteknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; Tidak dalampengawasan pengadilan, tidak pailit
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID.SUS/2008
Tanggal 21 April 2011 — terpidana : Dr. TITIK PRISTIWANTI, terdakwa : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, dkk.
779874 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganPenyidikan, Penuntutan dan Mengadili perkara pidanasepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) ;Selanjutnya, karena barang sitaan a quo hanya berfungsi sebagai"BORG" maka tindakan penyitaan terhadap barang sitaan a quoadalah tindakan SITA JAMINAN yang selama ini tidak dikenaldalam KUHAP dan hanya dikenal dalam Hukum Acara Perdata.Sedangkan untuk dapat dilakukan tindakan SITA JAMINAN224diperlukan adanya
    Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganpenyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana,sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) ;Bahwa selanjutnya dalam hal perkara sudah diputus, Pasal 46 ayat(2) KUHAP mengatur sebagai berikut :Apabila perkara sudah diputus, maka benda yangdikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang ataukepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut,kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampasuntuk
Register : 23-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 78/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 3 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : Mariadi
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mega Tbk Kantor Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI c/q Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
Terbanding/Turut Tergugat II : Dr. Poniman
5526
  • Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan LelangEksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit palingsedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);c.
Register : 17-03-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 1/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 30 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ALI ARIFIN, ST Bin SUKOYO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
14261
  • Mmemiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanya tidaksedang dihentikan dan/atau direksi yang
Register : 14-12-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 09-03-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm
Tanggal 4 Februari 2016 — - DANIEL CASTILLIO sebagai TERDAKWA
464178
  • ELGARY RESOURCES INDONESIA .Bahwa sejatinya perusahaan atau persero selalu berorientasi padakeuntungan yang sebesarbesarnya, apabila tidak dikelola dengan baik makaakan berakibat pailit atau kebangkrutan, prinsip dasar dalam suatu perusahaanadalah Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu prinsip yangmengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbanganantara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikanpertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholderspada
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Bls
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat:
JUSDI Alias OH YIU PENG
Tergugat:
1.RAFLIS Alias TAN KIAN PANG
2.SUPENDI Alias KHE TING CUA
3.BENJAMIN Alias NG IK BING
4.YUSSALATUN Alias NYIU HAU TECK
5.MUSTAFA ISMET Alias LIE BUN KIONG
6.TE LIE
7.TJUAN AN, SH
8.SYAFRIL LUBUK, SH
9.JOHARI, SH
12831
  • Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan;d. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan yang berlaku;e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusanpengadilan yang diancam dengan hukuman kurungan penjarapaling sedikit 5 (lima) tahun;g. Dilarang untuk menjadi anggota pembina karena peraturanperundangundangan.16.6.
Register : 11-06-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.B/TPK/2013/PN PDG
Tanggal 2 Oktober 2013 — FITRIZAL HIDAYANI, SE
489
  • menunjukan kualitas kelompok peminjamBahwa laporan tersebut dilaporkan atau disampaikan UPK kepada BKAN, PJOK(Kecamatan) baru selanjutnya disampaikan kepada Fasilitator Kabupaten (Faskab) ;Bahwa apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PNPMMP tersebut,maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan pola penanganan masalah yangterdapat dalam SOP Permasalahan atau PTO ;Behwa terhadap permasalahan di PNPMMP khusus kepada SPP yaitu:Kelembagaan (Kelompok SPP tidak abadi)Microfinance (Kelompok Usaha Pailit
Register : 23-10-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 646/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 11 Desember 2017 — Hj.CHAERONI >< INDRA GUNAWAN ALIAS ANDY LAU
7036
  • Syarat dan Ketentuan Umum PemberianFasilitas Kredit yang merupakan lampiran yang tidak dapatdipisahkan dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati, dibuat danditandatangani oleh dan antara TERGUGAT Il selaku debitur danPemberi Hak Tanggungan dengan TERGUGAT IV selaku krediturdan Penerima Hak Tanggungan, mengatur ketentuan sebagaiberikut :"DEBITUR menyatakan dan menjamin kepada BANK bahwaDEBITUR : i) tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketaapapun juga ; li) tidak berada dalam keadaan pailit
Register : 02-11-2015 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 29-08-2019
Putusan PA KRUI Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kr
Tanggal 9 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
465
  • Padatahun 2009 usahanya pailit, oleh karena Mukhtar mempunyai hutangkepada Dudeng Diana, maka toko tersebut diberikan oleh Muktar kepadaDudeng Diana sebagai pembayaran hutang. Sejak tahun 2009 toko tersebutmenjadi milik Dudeng Diana, jadi toko tersebut bukan milik Tergugat dalamRekonvensi.Halaman 37 dari 154 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kr5.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/Pdt.Sus.HKI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
324175 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khususyang berada di bawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untukmemeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaankewajiban pembayaran utang.
Upload : 27-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Ir. Deni Sakri Harunantaka
9846
  • Bahkan jika PD Pasar Pakuan Jaya tidak dapatmembayar gaji karyawan ataupun dinyatakan pailit, tetap saja dana PMPHalaman 35 dari 110 Putusan No.95/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.tersebut tidak boleh dipergunakan kecuali ada Keadaan memaksa. Akan tetapihal tersebut juga harus dibahas terlebin dahulu bersama Badan Pengawasdan harus mendapatkan persetujuan dari Walikota Bogor.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya..
Register : 04-06-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
422327
  • Ast.Objek gugatan telah diterbitkan dengan berlandaskan pada ketentuanperaturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, keadilan dan kecermatan.Dapat Tergugat sampaikan pula bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, Pemohon adalah pendiri bersamasamaatau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atauliquidator Perseroan bubar atau curator perseroan pailit yang memberikan kuasakepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH (SistemAdministrasi Badan
Putus : 18-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE Bin MA’ATENG
6831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan rumusan ketentuan tersebut,Negara akan turut bertanggung jawab terhadap kekayaan pihak swasta yangmemperoleh fasilitas pemerintah.Dengan demikian, apabila pihak swasta yang memperoleh fasilitas pemerintahdalam keadaan insolvensi, dan dinyatakan pailit, Negara harus turutbertanggung jawab atas utang swasta. Hal ini di sebabkan kekayaan pihak lainyang dimilikinya itu diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikanpemerintah.
Putus : 16-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 728/B/PK/PJK/2011
Tanggal 16 April 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMBER INDAH PERKASA
3319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 728/B/PK/PJK/2011telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000,menyebutkan sebagai berikut:Pasal 32 ayat (1):"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajakdiwakili, dalam hal:a. badan oleh pengurus;b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yangdibebani untuk melakukan pemberesan;c. sSuatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya,pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta
Register : 12-12-2017 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 1441/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 21 Agustus 2018 — H. SAIFULLAH RUSYAD
20425
  • Yayasan atau lembaga tersebut sudah pailit ;3.
Register : 10-10-2018 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 1117/Pdt.G/2018/PA.Kis
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
177116
  • karena alasan tidak mampu disebabkanmuflis (pailit) atau karena ibra (pembebasan) dari Tergugat I;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah wanprestasi kepadaTergugat dan Penggugat telah meletakkan Hak Tanggungan atas akadnyadengan Tergugat , maka berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan yang menyatakan, apabila debitor cidera janji, pbemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
Register : 09-02-2012 — Putus : 19-11-2012 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Nopember 2012 — Jenny Irwan >< 1. Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Koordinator Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi
13060
  • piutang dan atau jaminanjaminannya tersangkut perkara hukum di Pengadilan (diPengadilan Negeri atau di Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri setempat), jika perkaranya dimenangkanBBO / BBKU, dilakukan eksekusi sesuai dengan danberdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkaranya yangtelah berkekuatan hukum tetap dan pasti (melalui eksekusilelang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat atau melaluikewenangan pengelolaan/pencairan aset oleh Kurator didalam proses kepailitan nasabah debitor, denganmengajukan pailit
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
25859

  • 148. Surat Keterangan Pailit dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10. U1 / 1538 / Pdt. 02 / V / 2014 / 03, tanggal 07 Mei 2014.
    149. Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAYA INDONESIA Nomor : 8 tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris HIDAYAT AZIEK, SH di Jakarta.
    AlfathKarya Nusantara Nomor : 49/5.16/31.75.01.1006/1.711.53/2015,tanggal 22 April 2016.Surat Keterangan Pailit dari Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor : W10. U1 / 1538 / Pdt. 02 / V / 2014 / 03, tanggal 07 Me!2014.Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
    AlfathKarya Nusantara Nomor : 49/5.16/31.75.01.1006/1.711.53/2015, tanggal 22 April 2016.Surat Keterangan Pailit dari Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor : W10.
    AlfathKarya Nusantara Nomor : 49/5.16/31.75.01.1006/1.711.53/2015, tanggal 22 April 2016.Surat Keterangan Pailit dari Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor : W10.