Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 19-03-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kpn
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.MAY SETIAWATI
2.EROSA YUNI PRISTIANTO
3.Djoko Setyobudi
4.SRI SETYANINGSIH
5.DIAN SRI SETYO KURNIAWATI
6.IKA RIMBAWANI
7.HERU SUPRIYADI
8.SUGENG PRIYOHANDOKO
9.SURIS AHMADI
10.IDA HARIYANI
11.DONNY NURDIANSYAH
12.ADI PANI
13.MOEDJATI ROMLAH
Tergugat:
1.INDRA WINOTO
2.PT. BUMI MENARA INTERNUSA (BMI)
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MALANG
2.KEPALA KANTOR KECAMATAN DAMPIT
3.KEPALA KANTOR KELURAHAN DAMPIT
493 — 165
  • Nomor 463 atas namaTergugat (bukti T I2 dan TT I1);Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang mana baikkuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan II serta kuasa Turut Tergugat menyatakan bahwa objek yang berdiri bangunan pabrik Tergugat II adalah objekyang dipersengketakan dalam perkara ini dengan demikian objek yang terteradalam bukti P3, P7, T Il 2, T I3, TT IL danTT 14 adalah objek tanah yang samayang berasal dari bukti P3 Letter C Nomor 202 atas nama Rasmi Rasti,;disamping itu pula titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 03-02-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — I. DANA PENSIUN BANK BUKOPIN, DKK VS I. BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI), DKK
261 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang salah dalam menerapkan hukum, oleh karenamenerapkan hukum yang salah ini, halmana ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30Tahun 1999, seolaholah sejalan dan identik dengan ketentuan Pasal 50Peraturan dan Acara BAPMI, maka terbukti secara hukum bahwa Judex Factitelah salah dalam menerapkan hukum, mengingat bunyi ketentuan Pasal 50Peraturan dan Acara BAPMI dengan ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun1999 sama sekali tidak sejalan, tidak sama bunyinya dan tidak identik,BAHKAN SAMA SEKALI TIDAK ADA TITIK SINGGUNG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1448 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — K U S N O VS RUDI TASLIM DKK
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa gugatan terhadap Tergugat XXXIX sehubungan dengan adanyasengketa dalam perjanjian kerjasama pembangunan Komplek perumahanPermata Griya antara Penggugat dengan Rudi Taslim yang diposisikannyasebagai Tergugat ;Bahwa sedangkan pembangunan Komplek perumahan Permata Griyadibangun oleh pihak pengembang (developer) berbadan hukum, PT.MagnaIndo Prima cabang Pontianak, akan tetapi pihak pengembang aquo samasekali tidak disinggung singgung oleh Penggugat yang mestinya ditempatkanHal 50 dari 61 hal.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 21-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 46/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 23 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : H DADANG SUPRIATNA
Terbanding/Penggugat I : MUHAMAD RIZA
Terbanding/Penggugat II : HJ ERLY MARLYA
Terbanding/Penggugat III : HANIBALDY SUKARNA
Terbanding/Penggugat IV : HJ SHINTA MUTIARA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA SUKAMANAH
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : IDA DAHLIA TEDDY SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : TINTIN HERTIWI
Terbanding/Turut Tergugat V : HJ YAYA SUKARNA
Turut Terbanding/Tergugat I : BATH AHMAD ALIAS AHMAD SLAMET
199 — 78
  • Titik singgung yang palingmungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUNdengan gugatan perdata hak milik atau PMH.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Waris
Putus : 27-06-2012 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.DUM
Tanggal 27 Juni 2012 — PENGGUGAT : Sulimin VS TERGUGAT I : 1. Rosta Tarigan; TERGUGAT II : 2. Drs. M. Rambe; TERGUGAT III : 3. Alm. Ir. Bulan Sitepu; TERGUGAT IV : 4. Johanes Ginting; TERGUGAT V : 5. Ir. Masta Tarigan; TERGUGAT VI : 6. Iwan Chk; TERGUGAT VII : 7. Handoko Nusantara; TERGUGAT VIII : 8. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta c.q. Kanwil Pertanahan Propinsi Riau c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai; TERGUGAT XI : 9. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri R I Di Jakarta c.q. Gubernur Riau c.q. Walikota Dumai c.q. Camat Dumai Barat; TERGUGAT X : 10. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri R I Di Jakarta c.q. Gubernur Riau c.q. Walikota Dumai c.q. Camat Dumai Barat c.q. Kepala Kelurahan Ratu Sima; TERGUGAT XI : 11.Notaris / Ppat Fhifi Alfian Ronie, S.H; TERGUGAT XII : 12. Notaris / Ppat Berlin Nadeak, S.H.
162 — 16
  • pihak serta suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudahbercerai; Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat atau tidaknya dikabulkan gugatan Penggugattersebut; Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 20/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penggugat:
1.ABDUL AZIS KADIR
2.Dra. SUHARTINI
3.SYAMSUAR SALEH, S.IP
4.ABD. KADIR, S.Ag.,S.H
5.ROHANI
6.ADI PUTRANTO, SM.HK., S.H
7.FARIDA ARYANI SYAM
8.SITI RAFIAH HAMZAH
9.RAHMATIA DAUD
10.HAMSYAH SAMAUNA
11.M. HASYIM
12.DARMAWATI, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
1.Hj. SURIANI SAAD SALEH
2.Hj. RAMDIANA
3.MULIATI, SE
4.MULIADI BAHARUDDIN
5.ROBIANSYAH
6.DESY ARIYANTI, SE
89 — 46
  • ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila Sertipikat Tanahmenjadi Objek Sengketa yang dipersengketakan, terdapat titik singgung denganPeradilan Umum, namun apabila yang dipersoalkan oleh Penggugat bukan tentang hakkeperdataan atas tanah, melainkan prosedur penerbitan Sertipikat oleh kantorpertanahan apakah mengandung cacat yuridis, karena diterbitkan secara bertentangandengan aturan hukum yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat, sehingga HakimPengadilan Tata Usaha Negara harus jeli dengan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 23-07-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 34/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
ABDUL RAHMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
SUTOYO AL JEMU
180 — 80
  • sengketa in /itis dan terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untukseluruhnya;Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalahpihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 02-06-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
1.LILIANA CHANDRA
2.CHANDRA SENTOSA
3.ARBAIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ZAIDIR. H.
248 — 210
  • untukseluruhnya;Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat dikabulkanuntuk seluruhnya dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi berada pada pihakyang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat maupun Tergugat IIIntervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yangbesarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangan saksiyang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 21 Juli 2014 — SOFYAN MAHADIN, ST
67 — 57
  • Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut,akan tetapi dengan memperhatikan unsur pokok dari pasal 2 dan pasal 3 yaitumelawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, dan juga bahwa pelaku delik/ subjek hukum dalam pasal 3 juga setiap orang yang harus memangku suatujabatan atau kedudukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 29-09-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2005 K/PDT/2017
Tanggal 29 September 2017 — NY. KHEMLANI RANI HASSARAM VS P. RAJKUMAR SINGH
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dan Termohon Kasasi jugaPemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinyatersebut pada pokoknya sebagai berikut:Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:Pendahuluan;Sebagaimana yang Pemohon Kasasi singgung
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-04-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 13-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 211/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 8 Nopember 2016 — ADI PURNAWARMAN. Lawan 1. Ir. SAPTO BUDI MULYONO, 2. MAHENDRA ASOKA BRATANATA, 3. AURILYA S. BONO WIDYAWATI,
423 — 759
  • yangdulu diamanatkan di Pasal 6 yang ada kaitannya dengan pembayarnaPajak nanti di Laporan Keuangan ;Bahwa senyatanya dalam Direksi pengurusan perusahaan itu tidak adadiurusnya seperti perusahaan tidur ;Bahwa akibat hukum dari suatu escrow yang timbul, bisa sajaPenyalahgunaan perusahaan untuk menjual ke pihak lain akibat hukumdari pemerintah tidak dilihat pajak nihil, perusahaan sudah 5 (lima) tahunnihil dibubarkan ada tidak akibat hukum dari sudah disahkan, Undangundang PT sendiri sedikit ahli singgung
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 17-02-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 8/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
AMAQ MUHAIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
3.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Intervensi:
1.. MASHUN
2.Lientje Patipeylohy
168 — 101
  • Peraturan inisamasama MEMILIKI TITIK SINGGUNG terkait denganpermasalahan PENANGANAN DAN PENYELESAIANSENGKETA DAN KONFLIK.Pasal 5 Kasus yang merupakan sengketa dan Konftlikdigolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi. Pada huruh (b) dan (c)berbunyi;b. Kasus Sedang merupakan Kasus antar pihak yang dimensihukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jikaditetapbkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum danadministrasi tidak menimbulkan gejolaksosial, ekonomi, politik dan keamanan;c.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 04-05-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 17 Februari 2021 — Penggugat:
Gunawan Karta
Tergugat:
1.Jansen Situngkir
2.P Nainggolan
3.Kaloamsyah Simanjorang
4.Robinhort Silaban
5.Rosmaida Situngkir
6.Fransiskus Ganda
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
154 — 72
  • Titik Singgung WewenangPeradilan Angka 2. Copy dari aslinya:Bukti Pokok;1. P1 : Photocopy Legalisir Notaris, Surat KeteranganNomor :HAMA/XI/SN/408/1X/1989, yang diterbitkan P.T. PERKEBUNANXI;2. P2 : Photocopy Legalisir Notaris, Surat KeteranganNomor : 539.2/01pem, tanggal 16 Februari 2015, yang diterbitkankepala Desa Cileungsi Kidul;3. P3. :Photocopy Legalisir Notaris, Akta Pelepasan HakAtas Tanah Nomor : 43, Tanggal 28 Mei 2015, yang dibuatdihadapan Notaris & PPAT Dedy Suwandy, SH., MH.4.
Pengadilan PN CILACAP Pidana Umum
Register : 02-01-2019 — Putus : 22-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN CILACAP Nomor 3/Pid.B/2019/PN Clp
Tanggal 22 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Herianto YWSPB, S.H.
Terdakwa:
1.DEDI EFENDI Bin AHMAD ROJAK
2.BINTANG PERWIRA Bin DEDI EFENDI
3.DIKI FERDANA WIBOWO Als. ZAENAL Bin HARI TRI WIBOWO
4.WARSO Als. DATIM Bin NAWIREJA
5.JUMADI Bin MUHEDI
6.SIBUK SUGIARTO Bin Alm. TARJAN
92 — 16
  • Terhadap faktademikian, sebagaimana yang telah Majelis Hakim singgung di atas, salah satu alatbukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan terdakwa.Seseorang memiliki status sebagai seorang terdakwa, setelah perkaranyadilimpahkan ke pengadilan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 24-06-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — TN. HASAN BASRI TUKIMAN, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SERANG., II. PT. PILAR PAPAN NUSANTARA
127 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Petunjuk,Sebagai Berikut :Dalam hal diajukan gugatan terhadap sertipikat aspal atausertipikat ganda ke Peratun, maka hakim TUN tidak harusmenunggu penyelesaian perkara pidana atau perdatanya,melainkan dapat langsung memberikan putusan tentang sahtidaknya atau batalnya penerbitan sertipikat tersebut, kecualijika ada satu atau dua perkara yang benarbenar didalampenyelesaiannya harus menunggu perkara perdata ataupidana.Buku Il Podoman Tehnis Administrasi dan Tehnis PeradilanTata Usaha Negara (A.Titik Singgung
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 110/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat : TANTY KUSUMAWATI
Terbanding/Penggugat : SALEH ALATAS mewakili PT. MULIA ALAM RAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : LINA SAGITA
Terbanding/Turut Tergugat II : AMBAROEKMI SOELASTRI POERWANTO,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : ABDUL HAMID RAHMAN
124 — 58
  • Penggugat mendalilkan bahwa Yusuf Rahman telah beriktikat burukkarena telah mensertifikatkan bidang tanah bukan miliknya maka sesuaidengan tertio hukum acara, ahli waris Yusuf Rahman ( Lina Sagita sebagaiistri alm Yusuf Rahman), haruslah juga sebagai Tergugat dan bukansebagai turut Tergugat I, sebagaimana dalam urutan pihak daam perkaraNO 184/Pdt.G/2018/PN.BPP namun penempatan Lina Sagita sebagaiturut Tergugat pun tidak disinggung singgung didalam posita hubunganhukumnya sementara dipetitum agar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 21-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/2013
Tanggal 21 Januari 2014 — PURWADI, DKK vs. PT. BERIAL SUMBERMEDICA, diwakili oleh OYONG PARINTIS MANOPO
74 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang diketahui bersamaterkait dengan posisi letak bidang tanah yang disengketakan,diketahui titik singgung/overleap penguasaan bidang tanahdimaksud yang dikuasai oleh pihak Penggugat/Terbandingsekarang Termohon Kasasi adalah tidak seluruh luasanbidang tanah yang terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 396/Kelurahan Lontar;Tanggal 31 Maret 1984 berdasarkan Petok D Nomor 227 Persil63 b Klas dll, seluas 983 M2, Gambar Situasi Nomor 5646/1984,terbit atas nama Limah Bok Riah
Pengadilan PA Martapura Sumsel Perdata Agama
Register : 13-08-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PA Martapura Sumsel Nomor 541/Pdt.G/2020/PA.Mpr
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
170 — 139
  • Bahwa Gugatan Penggugat Abscuur Libel (Kabur) salingbertentangan satu dengan yang lain khususnya mengenaimasalah antara posita dengan petitum dimana dalam petitumpara penggugat memohon dinyatakan agar jika para tergugatmenyerahkan bagian harta kepada para penggugat namun haltersebut adalah kabur karena didalam posita gugatan parapenggugat sama sekali tidak di singgung atau tidak kemukakanoleh para penggugat, oleh karena itu adalah wajar jika dalilgugatan ini untuk dinyatakan di tolak oleh Pengadilan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-04-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 10/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
ROSELANY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
PT. LIPPO KARAWACI, TBK.
303 — 183
  • Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 5point (2.1) s/d point (2.3) dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat yang berasal dari Tanah Milik Adat C Nomor 797 P. 58 S.IIIseluas 2.500 m2, akan tetapi secara yuridis telah
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 29-11-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Tte
Tanggal 18 Nopember 2014 — DEDDY SADZALI Alias DEDDY
68 — 28
  • Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabila dakwaanprimer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkanpada dakwaan subsider