Ditemukan 1090 data
1.INDRA CAHYA
2.SILVIA JUNIATI SALIM
Tergugat:
1.PIMPINAN CABANG BLITAR PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
2.KPKNL Malang
104 — 27
perbuatan melawan hukum.Adapun sangat mengadaada dalil PARA PELAWAN yang menyatakanpelaksanaan lelang didasarkan pada dokumen yang cacat hukum, sehinggatidak mempunyai kekuatan eksekutorial.Bahwa telah TERLAWAN sampaikan pada bagian pendahuluan angka 5 diatas bahwa pembebanan hak tanggungan atas nama TERLAWAN adalahsah karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukumyang berlaku, dimana hal tersebut dibuktikan dengan dapat diterbitkannyaSertipikat Hak Tanggungan atas nama TERLAWAN I.Dengan
44 — 14
UmumKabupaten Lebong,berupa pekerjaan, yang selanjutnya disebut sebagai proyek,yakniPelebaran dan peningkatan jalan Tata Baru I Suko Kayo Pelabai Kota Baru Santan,Pembangunan /peningkatan jalan Mubaisawah melintang Jalan desa Taba Baru dan JalanPagar Agung + jalan TPU serta pembangunan /peningkatan Taing Ulu, Terminal JalanKAmpung Gandum, jalan kampung Muara Aman dan Jalan Lebong Donok, telah membuatakte kuasa direktur yang pada pokoknya menyerahkan pengurusan dan pengerjaan proyektersebut kepada Tergugat I.Dengan
Terbanding/Tergugat II : AGUNG DOROJATUN
Terbanding/Tergugat III : PERINTIS GUNAWAN
Terbanding/Tergugat I : PT INSPINDO MULIA
Terbanding/Turut Tergugat II : PT SUCOFINDO EPISI
Terbanding/Turut Tergugat III : Sukma Raya Wibawati
Terbanding/Turut Tergugat I : PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA
562 — 366
STC 0603.Bahwa tidak ada dasar hukum yang menyatakan hubungan atau perikatan antaraTurut Tergugat II dalam pokok perkara antara Penggugat dengan Tergugat I.Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah gugatankabur dan salah alamat. Karena itu Ssudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak,atau setidak tidaknya dinyatakan tidak diterima.B.
203 — 78
perairan Indonesiadan kecelakaan kapal berbendera Indonesia yang terjadi di luarwilayah perairan Indonesia.(2) Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :a. kapal tenggelam;b. kapal terbakar;c. kapal tubrukan;d. kecelakaan kapal yang menyebabkan terancamnya jiwamanusia dan kerugian harta benda;e. kapal kandas.Dalam perkara Aquo, tidak atau belum pernah dilakukan pemeriksaanoleh Mahkamah Pelayaran atas sebab terjadinya kecelakaantertabranya Tiang Penyanggah (fender) Jembatan Kapuas I.Dengan
686 — 1776
., MS.secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion)mengenai halhal yang diperselisinkan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara Arbitrase BANI No. 994/XI/ARBBANI/2017 tersebut,khususnya mengenai dinyatakan batal dan tidak berlakunya PerjanjianPerdamaian (Deed van Dading) tanggal 5 Mei 2015 antara yangditandatangani Konsorsium Pemohon dan Termohon I.Dengan tidak adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) sertamengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari paraarbiter
104 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 111 PK/TUN/20121414permohonan peningkatan ijin kuasa pertambangan eksplorasi yang telah diajukanoleh Penggugat yang berakibat menjadi tidak diterbitkannya (i) Rekomendasioleh Tergugat IIL atas Permohonan Peningkatan Kuasa PertambanganEksploitasi yang telah diajukan oleh Penggugat dan (11) IUP OP oleh Tergugat I.Dengan demikian terbukti secara sah dan sempurna bahwa hal yang seharusnyadilakukan oleh Para Tergugat adalah menjalankan ketentuan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku, yakni
1.Yuliati Susetyo Wardani
2.Rini Purwani Hadjari Widjajanto
3.Ir. H. Harijadi
Tergugat:
3.Yayasan Delta Surya Sidoarjo
4.DOKTER ENDANG RANA PRADATA atau DOKTER ENDANG SIKANDINI
5.LISYE HARTINI
6.DOKTER AGUSTINUS GONDO TRI HARJONO, SP.PD
7.NYONYA DOKTER R. SIDHARTI SOEHITA SATJADIBRATA
Turut Tergugat:
ACHYANI YULIARTI, S.H.
60 — 11
., notaris di Sidoarjo, dibentuk pulaKSURSDS dengan akta tanggal 23 Agustus Nomor 68, di hadapan notarisyang sama, yang pada intinya menentukan : YAYASAN DELTA SURYA(TERGUGAT 1) yang mengusahakan segala perijinan yang menyangkutHalaman 46 dari 85, Putusan Nomor 303/Padt.G/2020/PN.SdaKSURSDS, sehingga terhadap pihak luar secara organisatoris usahaRSDS diwakili Badan Pengurus 9TERGUGAT I.Dengan demikian maka konsekuensinya adalah bahwa segala perijinanmenggunakan nama YAYASAN DELTA SURYA, termasuk
401 — 123
lain yang melihatdan mendengar karena suara musik yang diputar kencangoleh Terdakwa.Bahwa benar perbuatan Terdakwa membuka pakaian Saksi hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa merekam videoSaksi setelah itu mengancam akan menyebarkan kaki Saksi yang saat itu ditekuk untuk menutupi kemaluan Saksi danmenyuruh melepaskan tangan Saksi yang saat itumerangkul menyilang menutupi payudara Saksi kemudianmemasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi dilakukan dengan paksaan atau tanpa dikehendaki Saksi I.Dengan
58 — 33
Bahwa Terdakwa sebagai Danramil12 Parindu Bodok Sanggaubukanlah orang yang diberi wewenang oleh Undangundang untukmengkonsumsi sabu dan hasil pengujian Badan POM serbuk maupun urineTerdakwa positif mengandung Metamphetamine dalam UndangUndangNarkotika termasuk Gol I.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu setiappenyalah guna telah terpenuhi.2.
Pembanding/Tergugat II : Elly Oktavia
Terbanding/Penggugat : Nancy Maya Patty
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris Rostiaty Nahumaruty SH
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon
342 — 228
Bahwa posita gugatan butir 12, point 14 dan point 15 tidak dapatdibenarkan oleh sebab itu harus titolak, karena : Bahwa tanah (objek sengketa) yang dihibah dari Petrus Sayogo kepadaTergugat kemudian Tergugat menjual kepada Tergugat II bukanmerupakan hak milik Penggugat akan tetapi merupakan Hak milikHalaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 102PDT/2021/PT AMB8.10.Petrus Sayogo kemudian menghibahkan kepada Tergugat dan telahmenjadi milik dari Tergugat Il berdasarkan Jual Beli dari Tergugat I.Dengan
80 — 23
Met urine dan darahTerdakwa positif mengandung metamfetamina.5 Bahwa benar Methamfetamina yang terdaftar dalam Narotika Golongan Inomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaadalah termasuk jenis narkotika golongan I.Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keduaNarkotika golongan I telah terpenuhi.Unsur ketiga ss: Bagi diri sendiri.Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri dalam unsur ini adalah bahwaTerdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Kantor Cabang Samarinda
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan lelang Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Tuan WITO
Terbanding/Tergugat IV : SISCO Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Satria Iskandar dan Rekan
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
80 — 46
Namun lagilagiPenggugat tidak mengindahkan itikad baik Tergugat denganmengabaikan surat pemberitahuan lelang tersebut;Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut di atas, telah jelas dantegas menunjukkan jika Tergugat melakukan segala tindakannyasebagai kreditur sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi olehitikad baik.Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat I.Dengan demikian petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara butir2 tidak layak untuk dikabulkan;Bahwa alasanalasan
REMAN, S.H. M.H.
Terdakwa:
Endang Ardiansyah
73 — 30
selain untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensiadiagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, sehingga perbuatanTerdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum,atau termasuk perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu:"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi.2. Unsurkedua: "Bagi diri Sendiri.
122 — 43
Bahwa Methamfetamina yang terdaftar dalam NarotikaGolongan nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Narkotika Golongan telah terpenuhi.3.
75 — 29
AMIM terikat hubungankeluarga yaitu merupakan Bibi dari Tergugat I.Dengan demikian maka upaya upaya yang dilakukan oleh ParaPenggugat untuk meminta, mengambil alih serta menguasai hak milikobjek tanah atas nama Aml. H.
113 — 217
TIDAK ADA unsurpenipuan dalam jual beli tanah yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat I.Dengan demikian, berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, makasudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.13. Bahwa pon 18 dan 19 gugatan Penggugat adalah TIDAK BENAR, MENGADAADA dan TIDAK BERDASAR. Untuk apa Tergugat I melaksanakan kewajibanyang telah dipenuhi oleh Tergugat I kepada Penggugat.
102 — 59
Sehingga Terdakwa V melakukanpemukulan terhadap Saksi ISebanyak dua kali denganmenggunakan tangan mengepal mengenai pipi dan rahang kiriSaksi I.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke2Secara bersamasama atau sendirisendiri telah terpenuhi..
246 — 156
delapan ratus lima puluh delapan ribu dan seratusenam puluh tujuh Rupiah).Dalam pertemuan antara Tergugat IIl dengan perwakilan dariPenggugat, Tergugat Ill yang merupakan Direktur Utama Tergugat Il,telah mengakui bahwa selama masa hubungan pekerjaan antaraTergugat Il dengan Penggugat, telah terjadi praktek pembuatan KontrakKerja/SPK yang tidak resmi dan Tergugat III mengakui menandatanganidan membubuhkan cap pada KontrakKontrak Kerja/SPK tidak resmiyang juga telah dibuat atas sepengetahuan Tergugat I.Dengan
Gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak konsistensama sekali karenapada masa timbulnya SPK Administratif, Tergugat justru merupakan anggota Direksi pada Penggugat.Tergugat II dan Ill dengan ini kembali merujuk pada Pasal 97 ayat (1) UUPT yang mengatur pertanggungjawaban pengurusan perseroan ada padaDireksi.Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, sudah seharusnya Penggugatjuga menyertakan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Penggugat lainnyasebagai pihak dalam perkara ini, bukan hanya Tergugat I.Dengan
Lagipula, apapun yang Tergugat VII lakukan dan/atau akandilakukan, diketahui seluruhnya telah dan selalu dilaporkan padaatasan Tergugat VII yaitu Tergugat I.Dengan demikian, bagaimana mungkin Tergugat VII didalinkan olehPenggugat "dengan sengaja telah membiarkan terjadinya pembayaranpembayaran tidak sah tersebut, juga tidak melaporkan ataumemberitahukannya kepada Penggugat melalui Dewan Direksi maupunDewan Komisaris, sedangkan Tergugat VII sendiri tidak memilikikapasitas dan kewenangan dalam bentuk
206 — 85
Lebih lanjut, dengan adanyapencabutan kuasa oleh Penggugat berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa,para kuasa hukum dari Para Penggugat tidak lagi memiliki Kewenangan dankekuasaan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Penggugat I.Dengan dicabutnya Gugatan Penggugat , jumlah tuntutan pun seharusnyaberubah dan menjadi tidak jelas.Berkenaan dengan legal standing kuasa hukum Para Penggugat untukmengajukan Gugatan a quo atas nama Penggugat Mengingat Penggugat telah mencabut kuasanya dalam Perkara
dikurangi 10% (sepuluh persen)potongan pajak tersebut yang telah dibayarkan kepadaTurut Tergugat melalui Turut Tergugat II).Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci dalampetitum Gugatan sehubungan dengan dividen yang dituntutpembayarannya oleh Para Penggugat, sehingga tidak jelas dividen daripenggunaan laba bersih PT Indolok Bakti Utama untuk tahun buku yangmana atau yang berakhir kapan yang menurut Para Penggugatmerupakan hak Para Penggugat dan tidak dibagikan oleh Tergugat I.Dengan
Surat PencabutanGugatandan Surat Pencabutan Kuasa tersebut diajukan oleh Penggugat secara sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, masingmasing kepadaYang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Pusat yang memeriksa danmengadili Perkara Perdata a quoserta kepada para kuasa hukum Penggugat I.Dengan demikian, sejak tanggal Surat Pencabutan Gugatan tersebut, gugatanPenggugat dan seluruh dalil yang berkaitan dengan Penggugat di dalamGugatan Para Penggugat tidak lagi berlaku dan dengan demikian tidak
433 — 501
Objek Sengketa I) secarayuridis formil Gugatan Pengguat menjadi salah Pihak karena yangmemiliki tugas menetapkan SPPBJ adalah PPK bukan Tergugat I.Dengan demikian, berdasarkan uraianuraian, dasardasar hukum, faktafakta dan argumentasi tersebut di atas, terbukti Gugatan Penggugat salahpihak. Maka, berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakimuntuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidakberwenang mengadili perkara a quo dan menolak Gugatan Penggugat.ll.