Buana Cipta Perkasasebagai berikut:Pasal 18 ayat (1)"Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan penghitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunandan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannyayang ditentukan oleh RUPS tersebut.

Buana Cipta Perkasa sebagai berikut:Pasal 91.DeRUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan:RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada Para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau denganiklan dalam surat kabar;Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;RUPS dipimpin oleh Direktur, Selain itu sebagai alternatif lain RUPSdapat dipimpin oleh Komisaris

yanghadir dalam rapat;Pasal 101.RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimanadisyaratkan dalam UndangUndang tentang Perseroan Terbatas telahdipenuhi;Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surattertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan,keculi apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan daripemegang saham yang hadir dalam RUPS;Suara blank atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidakdihitung dalam menentukan jumlah suara

yang dikeluarkan dalam RUPS;RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untukmufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlan suara yangdikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang.Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 258/PDT/2018/PT PBRBahwa Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil a quo dibuat danditandatangani oleh Pembanding/ dahulu Penggugat dengan Terbanding/dahulu Tergugat, terbukti tidak melalui mekanisme RUPS sebagaimanayang diatur dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 Akta Nomor

Buana Cipta Perkasa,adalah dilakukan tanpa setahu dan seijin dari Pengurus Perseroanlainnya/Dewan Komirasris Perseroan, dan tanpa adanyakesepakatan/persetujuan yang seharusnya dituangkan dalam RUPS,oleh karena RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuahPerseroan Terbatas;2.

., di Ujung Pandang melakukanperubahan atas dasar RUPS pengurus Perseroan tentang yaitu: 1). PerubahanPengurus, 2). Kepemilikan Saham dan 3).

Florida Irene Toding, MARS untuk menghadiri rapatrapat atau RUPS dari sejak berdirinya kedua perseroan tersebut;e. Baik almarhum Abraham Toding, S.H., maupun Ir.

berupa berita acara rapatumum pemegang saham (RUPS) tidak ditunjukkan oleh Para Tergugat I dan IImaupun Para Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai notaris yangmemegang berita acara RUPS asli atau dapat dipastikan bahwa akta di bawah anganberupa berita acara RUPS, pasti ada namun isinya mengandung rekayasa, arena itutidak dimunculkan, hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan Judex Facti;Bahwa dengan demikian telah terbukti dan meyakinkan bahwa Akta PerubahanNomor 61 tanggal 15 Oktober

;Jika sandingkan dengan buktibukti daftar hadir RUPS PT. BPR, Capta SaktiSejahtera, P. I, I12a, P. I, Il12b, P. I, H12c, sekalipun bukan daftar hadir RUPS25PT.

;Adapun alasan dan pertimbangan Para Penggugat/Para Pembanding/ PemohonKasasi menampilkan buktibukti tersebut di atas adalah:a Agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat menunjukkan akta di bawahtangan berupa berita acara RUPS PT.

Triyono ;Copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK No. 66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris YASMAN, SH. Mkn yang dilegalisir ;Copy Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH. Mkn yang dilegalisir ;Laporan kajian ahli akuntansi tentang penggunaan dana 2.401.000.000,- di PT. Anugerah Tirta Kencana Nomor : LAP-02/KJA-ASSET/IV/2015 tanggal 02 April 2015 .

dilaksanakan pada 29 September 2014, dimanasebagai Komisaris Utama saksi yang meminta Direksi untukHal. 15 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PN Chimenyelenggarakan RUPS, dan dalam RUPS tersebut saksi hadir, akan tetapisaksi tidak memimpin Rapat dimaksud ; Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah yang dibeliPT.ATK oleh Terdakwa diatas namakan Terdakwa pribadi dan oleh Terdakwatidak dilaporkan ke PT.ATK ;Bahwa setahu saksi PT.ATK telah mengadakan RUPS, dan terdapatperubahan pengurus

peminjaman untuk PT keBank dengan suatu jaminan, maka harus dilakukan melalui RUPS ;Bahwa kalau Direksi diberi kewenangan untuk melakukan peminjaman uangdengan menjaminkan asset perusahaan juga harus dilakukan melalui RUPS ;Bahwa kalau Komisaris dengan jaminan secara pribadi, maka Komisaris harusada komitment dengan PT apakah uang pinjaman tadi akan dimasukkansebagai bagian darisaham PT ;Bahwa mengenai pembelian aseet perusahaan, bahwa Direksi diberikewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum

luar biasa diadakan sedikitnya ada klaim dari 1/10 pemegangsaham, kalau 1/10 pemegang saham tadi terpenuhi maka bisa sajadilaksanakan tanpa hadirnya Direksi ;Bahwa seseorang yang tidak hadir dalam RUPS tidak bisa membatalkan hasilRUPS, dimana pengajuan keberatan atas RUPS oleh pihakpihak yang merasadirugikan (pemegang saham), apabila ia tidak mengajukan keberatan makadianggap menerima hasil RUPS tersebut ;Bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan tidak ada tenggang waktunya,dimana keberatan atas

RUPS dilakukan di Pengadilan Negeri ;Bahwa seorang Komisaris yang mengadakan RUPS tanpa memberitahuDireksi dan tanpa melalui surat permintaan yang harus dilakukan, berarti adapelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara RUPS ;Atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menanggapinya :Hal. 26 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PN ChiBahwa pemanggilan pemegang saham harus melalui surat tercatat, jadiDireksi/oemegang saham harus menerima surat itu;C.Dr.

Penyelenggaraan RUPS fiktif;Merubah susunan Direksi, Komisaris & Pemegang saham;Pendaftaran akta RUPS fiktif ke Kemenkumham;Melaporkan Terdakwa ke Polres Bogor;Memblokir Sertifikat Terdakwa ke BPN Bogor;6.

) baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya selama PT.Hal. 15 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PTGTOBBC didirikan, sedangkan RUPS merupakan suatu hal yang wajibdilaksanakan;Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan danapenyertaan modal oleh Pemerintan Kabupaten Bone Bolango padaBUMD PT.

Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan Laporan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkanstandarakuntansi kKeuangan Pasal 78, yang menyatakan.(1) RUP(2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.S tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berjalan.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 66 ayat (2) : laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1

) baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya selama PT.BBC didirikan, sedangkan RUPS merupakan suatu hal yang wajibdilaksanakan;Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan danapenyertaan modal oleh Pemerintan Kabupaten Bone Bolango padaBUMD PT.

Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan Laporan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusunberdasarkan standar akuntansi kKeuangan Pasal 78, yang menyatakan.Hal. 35 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PTGTO (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berjalan.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat

Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atauhonorarium dan tunjangan bagi anggota DewanKomisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan :Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalinkan kekayaan perseroan, atau.b.

LB) untuk menindaklanjuti Keputusan RapatDewan Komisaris, yang kemudian dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) tersebut mengambil suatu keputusan yang padapokoknya memberhentikan Direksi secara permanen, dan menggantisusunan Pengurus PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) danHalaman 10 dari 48 hal.

Muhammad SaidYang dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rups Lb)sebagaimana tersebut, maka susunan Pengurus PT Bali Nuansa SuksesPratama (PT BNSP) menjadi sebagai berikut: Direktur Utama : Lidwina Ariwin Susetyo Direktur : Drs. H. Muhammad Said Komisaris : Ir.

Unggul Abinowo, M.MA. sebagai Direktur Utama dan memberhentikanAnggraini Rachmawati Sri Dewi sebagai Direktur tersebut juga harusdibatalkan secara hukum atau setidaktidaknya dinyatakan tidak memilikikekuatan hukum mengikat;Bahwa terhadap hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) sebagaimana yangtersebut, Penggugat (I.C. Ir.

RUPS Luar Biasa PT BNSP,yang dinilai Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum danHalaman 22 dari 48 hal. Put.

sebagaimana dimaksud padaayat (4) anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri;Pasal 106 ayat (6), RUPS mencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara tersebut;Pasal 106 ayat (7), dalam hal RUPS menguatkan keputusanpemberhentian sementara, anggota direksi yang bersangkutandiberhentikan untuk seterusnya;Dan merujuk terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.BNSP Akta Nomor 158 tanggal 24 Juni 2002 (bukti T1) Pasal 14ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Anggaran Dasar

PANCA LOGAM MAKMUR, diHotel Aston Marina yang dihadiri oleh para Pemegang Saham danatau Kuasa Pemegang Saham diantaranya Kuasa Hukum Penggugatdalam Perkara Aguo dan juga TERGUGAT serta TERGUGAT IIdalam RUPS Luar Biasa tersebut dimana hasil rapat tersebut dibuatdalam bentuk tulis tangan dan diparaf peserta rapat. Adapun intikeputusan rapat tersebut adalah sebagai berikut:. Menegaskan keputusan Sirkuler di luar rapat (CircularResolution) para Pemegang Saham PT. PANCA LOGAMNUSANTARA ;Il.

Sampai dengan terbentuknya pengurus pada hariini, berkaitan dengan laporan keuangan yang sudahberjalan dapat diterima dan disahkan oleh paraPemegang Saham serta memberikan pembebasan danpemberesan dari pertanggungjawaban keuanganperseroan ; Atas usul tersebut para Pemegang Sahammemerintahkan kepada Direksi lama untuk membuatlaporan keuangan selama diangkat sebagai Direksisampai dengan hari ini dalam jangka waktu 2 (Dua) bulanterhitung sejak hari ini yaitu tanggal 08 Agustus 2011akan dilaksanakan RUPS

SUGIH ARTHA INVESTAMA);Bahwa ternyata sebelum tanggal 12 September 2011 beredarkeputusan RUPS Luar Biasa PT. PANCA LOGAM MAKMUR tanggal06 Juni 2011, yang hasil rapat tersebut ditulis tangan dalam kertasdan diparaf peserta rapat, dan ternyata dari kertas tulisan tangantelah terbit 7 (Tujuh) Akta Notaris yang dibuat oleh TERGUGAT ataspermintaan TERGUGAT II.

Bahwa terbitnya Akta No. 5 dan No. 8, Akta No. 4 dan No. 7 yangisinya menggunakan draft hasil RUPS Luar Biasa PT, PANCALOGAM MAKMUR yang seolaholah adalah hasil keputusan RUPSLuar Biasa PT. PANCA LOGAM NUSANTARA dan PT. ANUGRAHALAM BUANA INDONESIA atau dengan kata lain RUPS Luar BiasaPT. PANCA LOGAM NUSANTARA sebagaimana disebut dalam AktaNo. 5 dan No. 8 dan RUPS Luar Biasa PT.

AYUTA MITRASENTOSA selaku Kuasa Pemegang Saham Ketiga Perseroantersebut di atas) bahkan khusus untuk Akta No. 5 dan No. 8 dan AktaNo. 4 dan No. 7 tidak pernah dilakukan sehingga PENGGUGAT tidakpernah menghadiri RUPS Luar Biasa tersebut di atas, oleh karena ituapa yang dinyatakan TERGUGAT dalam isi penutup aktaaktatersebut di atas adalah tidak benar.

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonanpemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2),apabila Direksi telah lewat waktu 30 hari terhitung sejak permintaantidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya;Bahwa dalam Pasal 66 ayat (2) : Penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu)pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satupersepuluh) bagian dari jumlah keselurunan saham dengan hak suara yang sah,atau

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri olen pemegang saham yangmewakili lebin dari 2 (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah;b.

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonanpemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidakHal. 18 dari 43 hal. Put. No.1542 K/Pdt/2008menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telahditentukan; ataub.

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas sahamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila Direksiatau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya;Ayat 2:"Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat menetapkan bentuk isi dan jangka waktu pemanggilan RUPSserta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar.Ayat 3 :"Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana

Semyung Prima tidakdapat membuktikan jumlah secara kongkrit yang akan diwakili sebagaipemegang saham sebagai syarat untuk mengajukan permintaan RUPS LB,maka Tergugat tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan permintaan RUPS LB dengan demikian RUPS LB yangdilaksanakan Tergugat tanggal 9 Juni 2006 tersebut cacat hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan

SAKSI TIDAK PERNAH MENGETAHUI DI PERGUNA KANUNTUK APA BA RUPS LB PT. BATAVIA LAND No.3 TANGGAL02 APRIL 2015 YANG TELAH DI BUAT NOTARIS FX. BUDISANTOSO ISBANDI, SH. DAN SAKSI SECAARA RINCI ISIDARI AKTA BA RUPS LB PT. BATAVIA LAND No.03 TANGGAL02 APRIL 2015 YANG TELAH DI BUAT NOTARIS FX. BUDISANTOSO ISBANDI, SH.;9. YANG HADIR MENGHADAP NOTARIS FX. BUDI SANTOSOISBANDI, SH. UNTUK DI BUATKANNYA AKTA BA RUPS LBPT. BATAVIA LAND No.03 TANGGAL 02 APRIL 2015 ADALAHTERSANGKA BUDI SANTOSO (OWNER PT.

Bahwa berikut pula selanjutnya dengan Surat Kuasa tanggal 02April 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BATAVIALAND yang di laksanakan pada tanggal 02 April 2015 a quo, makaNotaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH. secara sengaja danmelawan hukum telah pula menuangkan ke dalam Akta Berita RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. BATAVIA LAND No.3 Tanggal02 April 2015 !!! Karena mana keberadaan Akta Berita Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

M.Kn atas permintaanTergugat Rekonvensi BUDI SANTOSO yang di dasarkan pada SuratKuasa tanggal 02 April 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi BUDI SANTOSOdan/atau kepada orang lain serta pihak ketiga lainnya, dan/ataupun Siapa saja yang mendapat hak, kuasa dan kewenangan daripada ia Tergugat Rekonvensi BUDI SANTOSO agar supaya tidakmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atauRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) terhadapPerseroan PT.

Menyatakan menurut hukum bahwa Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. BATAVIA LAND dan/atau Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

tanggal 7 Mei 2012 yang dituangkan dalamAkta Berita Acara RUPS Nomor 09 tanggal 7 Mei 2012 Terdakwa telahmengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Il pada PT.

GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 06 Tanggal9 Februari 2010;FC Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 3 tanggal 5 Agustus2010;FC Berita Acara RUPS PT. GIE Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2010;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta jual Beli Saham Nomor 08 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

GIE Nomor 09 tanggal 7Mei 2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 22 November 2013;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 22 November 2013;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. GIE Nomor 25 tanggal 22November 2013;Print Documenttransmittal tanggal 26 November 2011;Print Summary PO PT. GIE Tahun 2012;PrintSummary Agreement PT. Gie tahun 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 06 Tanggal 9Februari 2010;FC Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 3 tanggal 5 Agustus 2010;FC Berita Acara RUPS PT. GIE Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2010;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 08 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

GIE Nomor 09 Tanggal 7 Mei2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 22 November 2013;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 22 November 2013;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. GIE Nomor 25 tanggal 22November 2013;Print Documenttransmittal tanggal 26 November 2011;Print Summary PO PT. GIE Tahun 2012;Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1302 K/PID/2015 PrintSummary Agreement PT.

GrafikaTimor Idaman, Nomor : 01 / KEP / GTI / / 2006 tentang PengangkatanKaryawan, Penggugat diangkat menjadi karyawan tetap pada Tergugattertanggal 01 Januari 2006 ;Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dengan jabatan terakhirsebagai Manager Operasional berdasarkan hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), tanggal 12 Desember 2007 ;Hal. 1 dari 10 hal. Put.

Termohon Kasasi /Penggugat diangkat dan ditetapkan melalui RUPS sebagai Kepala Kantor /Penanggung Jawab Kegiatan Operasional sehingga yang berhakmemberhentikan Termohon Kasasi / Penggugat adalah Forum RUPS.Sejak diangkat pertama kali pada RUPS tertanggal 21 Desember 2007,Termohon Kasasi / Penggugat belum pernah melaksanakan RUPS untukmempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaanHal. 7 dari 10 hal. Put.

Ketika para pemegangsaham meminta laporan pertanggung jawaban Termohon Kasasi /Penggugat selaku Kepala Kantor / Penanggung Jawab OperasionalPerusahaan untuk melakukan RUPS, yang bersangkutan selakumenghindar dan tidak memenuhi permintaan tersebut sampai dengan saatini.

No.605/PDT/2016/PT.DKIdihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, Sarjana Hukum, MagisterHukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok)"Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Berdikari (Persero) Tentang Pengesahan RencanaKerja Dan Anggaran Perusahaan Tahun 2005 Nomor : BA 04 D2.MBU2 2005 Tanggal 10 Januari 2005, telah pula dilakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Berdikari (Persero)yang keputusannya (antara lain): " ...menyetujui pengambil alihangedung PT.

Medan Merdeka Barat No. 1, Kelurahan Petojo Selatan,Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, seluas 3.265 m2., antara PELAWANdengan TURUT TERLAWAN adalah merupakan dalil yang mengadaada dandibuatbuat belaka,karena secara hukum keputusan RUPS TURUTTERLAWAN, tanggal 24 Desember 2004, dan Keputusan RUPS PELAWANNo.

(Persero) Tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan AnggaranPerusahaan Tahun 2005 Nomor: BA04 D2.MBU2 2005 Tanggal 10Januari 2005, telah pula dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.BERDIKARI (Persero) yang keputusannya (antara lain): "..... menyetujuihal 18 dari 30 hal put.

pada TU RUT TERLAWAN maupun RUPS padaPELAWAN sebagaimana dalilnya dalam perlawanan, RUPS tersebut tentuharus dilakukan dihadapan Notaris atau kemudian dibuatkan "PernyataanKeputusan Rapat" (PKR) oleh Notaris dan dibuatkan perubahan AktaPendirian atas Komposisi Saham dan/atau perubahan Modal dan/atauperubahan susunan Pengurus danlainlain, untuk didaftarkan diSisminobakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dimuatdalam Serita Negara.

Akan tetapi RUPS TURUT TERLAWAN dan RUPSPELAWAN tidak ;Bahwa Pengalihan Aset milik TURUT TERLAWAN kepada PELAWANapalagi benda tidak bergerak, tidak ditentukan keabsahaannya dan berlakumengikat bagi Pihak Ketiga lainnya berdasarkan RUPS, catatan Akuntandan lainnya yang tidak diatur dalam Pencatatan Suku Tanah, akan tetapiharus didaftarkan pada Kantor Sadan Pertanahan Nasional di wilayahHukum obyek tanah tersebut seperti Penetapan Sita oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat Perkara No: 096/2009.Eks tanggal

persetujuandari Menteri sebelum halhal dimaksud diputuskan dalam RUPS.

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan bahwa :"Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, risalah RUPS dan risalah rapat Direksimemuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat."

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yangmerupakan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari100% (seratus) persen, maka penentuan kebijakan mengenai Bonus danInsentif kKeputusannya diambil Menteri bersamasama dengan pemegang sahamlainnya dalam RUPS.

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT:Bahwa Penggugat adalah Direktur SDM & Umum PT.Perkebunan Nusantara IIdiangkat berdasarkan Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT.Perkebunan Nusantara II (Tergugat), yang sesuai dengan Petikan Keputusan MenteriBadan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: KEP224/MBU/2003; (BuktiP1);Hal. dari 34 hal. Put.

Perkebunan Nusantara II yang diangkat berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham/ RUPS yaitu berupa Petikan Keputusan Menteri BadanUsaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: KEP224/MBU/2003 yang ditetapkandi Jakarta tanggal 19 Juni 2003 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara LaksamanaSukardi (Bukti P3);Bahwa pada tanggal 29 Juli 2003 Penggugat selaku Direktur SDM & Umummendapat fasilitas menempati rumah dinas, dan dikarenakan Tergugat belummenyediakan rumah dinas, maka Penggugat ditunjuk untuk menempati

/Menteri Badan UsahaMilik Negara, yang menerangkan tanggungan dari perusahaan untuk jasa pengacaradalam mendampingi direksi dalam persoalan hukum; (Bukti P13);Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2006 bertempat di Medan Tergugat(RUPS) mengeluarkan berita acara No.

(BuktiP15);Bahwa alasan RUPS (Tergugat) untuk memberhentikan Penggugat dengan alasanuntuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Perusahaan, RUPS merasa Perlu melakukanPenyegaran/penggantian Direksi PT.PN II ( Bukti P 16)Bahwa setelah memberhentikan Penggugat dengan alasan yang tidak masukdiakal, Tergugat tidak membayarkan hakhak Penggugat sampai saat ini, selaku mantanDireksi PT.Perkebunan Nusantara II;Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dalam mengambil RUPS untukmemberhentikan Direksi SDM dan Umum

Nusantara IT;Bahwa hal ini membuat Penggugat sangat tertekan batin dan stres karena bebanberat yang dijalani Penggugat begitu bertubitubi dan pihak dimana tempat Penggugatmengabdikan diri tidak pernah memberikan semangat atau petunjuk, malah Tergugatmelakukan berita acara RUPS dan berita hasil RUPS tentang pemberhentian Penggugatdengan waktu yang sama, yaitu pada tanggal 3 Maret 2006;Bahwa penderitaan Penggugat lebih berat lagi ketika harus memikirkan biayakebutuhan keluarga, pendidikan anakanak

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalinan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapai kuorum harus dihadiri juga oleh parapemegang saham yang lain yaitu ROBBY ICHWAN TANUMULIA atau ILSERADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLY TANUMULIA (berkasterpisah), Ny. Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan janda EMYTANUMULJA (berkas terpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Adaagenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihan saham milik(Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLY TANUMULIA (berkas terpisah), drg.GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan EMMY TANUMULJA (berkasterpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS Luar Biasa yang tertuang dalamAkta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA adalah terdakwaFRANSISKUS MARTINUS SOESETIO selaku Direktur Utama.

Bahwa Pasal 105 ayat (i) UndangUndang No. 40 Tahun 2007disebutkan:"(i) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (i) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusandi luarRUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana

Ketentuan Pasal 142 ayat 3 UU PT menyatakan:Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangkawaktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhiratau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilanniaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksibertindak selakulikuidator.

Bahkan kalaupun dalil Penggugatdianggap benar, quod non, maka ketentuan penetapaan gaji dantunjangan direksipun tidak selalu harus ditetapkan oleh RUPS namundapat ditetapkan oleh Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat(2) dan (8) UU PT yang masingmasing menyatakan:Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan KomisarisDalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangansebagaimana dimaksud

Surat panggilan RUPS secara materil dan formil harus memenuhisyaratsyarat yaitu dibuat dan diterbitkan oleh Direksi dan dalamsurat panggilan RUPS tentang pemberhentian Likuidator harusdimuat secara jelas tentang agenda atau mata acara RUPS ;2. Surat panggilan RUPS harus dikirimkan kepada para pemegangsaham PT melalui surat tercatat atau panggilan di surat kabarharian selambatnya 14 ( empat belas ) hari sebelum RUPSdiselenggarakan;3.

Jika keputusan RUPS dibuat dalam bentuk Circular Resolution,maka seluruh pemegang saham PT harus menyetujui danmenandatanganinya, apabila keputusan RUPS ditandatangani olehpemegang saham di luar negeri maka harus memenuhi persyaratanotentifikasi dan apabila tidak dipenuhi maka Circular Resolution itutidak sah atau tidak mengikat ;Bahwa apabila Likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannyasebagaimana dalam pasal 149 ayat (1) UU No.40 tahun 2007, barudapat diberhentikan setelah Likuidator yang bersangkutan

tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali Semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tantang PerseroanTerbatas:1)2)3)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan

tanggai pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejaktanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggalRUPS diadakan.Perseroan wajid memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma Jjika diminta.Dalam

tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali Semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tantang Perseroan Terbatas:1)2)3)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.3).

LB)yang diadakan oleh Tergugat II di restoran Padzzi, Jalan Cilandak RayaNomor 101, Jakarta Selatan tertanggal 18 April 2016 tidak sah dan bataldemi hukum;Menyatakan segala hasil keputusan yang telah diambil di dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 18 April2016 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan,pemegang saham, Direksi dan Komisaris perseroan serta pihak ketigalainnya;Menyatakan Akta Nomor 09 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TurutTergugat batal

Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat selama lima tahunsejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidakmenyelenggarakan RUPS Tahunan, membuat laporan keuanganperusahaan setiap tahunnya dengan standart akutansi keuangan denganaudit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporanmengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugidalam aktifias bisnis perusahaan, tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat menyegel kantor Tergugat dan mengelapkan

Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat selama lima tahunsejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidakmenyelenggarakan RUPS Tahunan, tidak membuat laporan keuanganperusahaan setiap tahunnya dengan standart akutansi keuangan denganaudit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporanmengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugidalam aktifias bisnis perusahaan, tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat menyegel kantor Tergugat dan mengelapkan

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yangdiadakan oleh Tergugat II di restoran Padzzi, Jalan Cilandak Raya Nomor101, Jakarta Selatan tertanggal 18 April 2016 tidak sah dan batal demihukum;4. Menyatakan segala hasil keputusan yang telah diambil di dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 18 April 2016tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan,Halaman 11 dari 15 hal. Put.

didirikanpada tanggal 1 Februari 2011 oleh Penggugat dengan Tergugat Il dihadapan Prisman Effendi, S.H., Notaris di Tangerang dengan susunandireksi Penggugat sebagai Direktur Utama, Tergugat Ill sebagai Direkturdan Tergugat II sebagai Komisaris dan pembagian Penggugat pemegangsaham 25 % dan Tergugat pemegang saham 75 %; Bahwa tidak ada satu buktipun yang menerangkan bahwa Tergugat IVmempunyai hubungan kepengurusan dengan PTI Mudolar Alkesindo,maupun yang berhubungan dengan kepemilikan saham dan RUPS

batal demi hukum, begitu pula AktaPernyataan Keputusan RUPS Luar biasa dengan No.: 11 tertanggal20 Desember 2011 batal demi hukum ;14.

Bahwa dengan demikian RUPS Luar Biasa yang dijadikandasar Perubahan Anggaran dasar oleh TERGUGAT II adalah RUPS LBtidak sah karena tidak memenuhi syarat quorum sebagaimana dimaksuddalam Undangundang tentang Perseroan Terbatas dan tidak sesuaidengan prosedur pelaksanaan RUPS atau RUPS Luar Biasa seperti yangdisyaratkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,dimana pelaksanaan RUPS atau RUPS Luar Biasa baik TERGUGAT maupun TERGUGAT II tidak dengan disertai pemanggilan terlebih dahulukepada

pemegang saham dan tidak mencantumkan agenda RUPS/RUPSLB;15.

Tergugat danTergugat II tidak disertai pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegangsaham dan tidak mencantumkan agenda RPS/RUPS LB.Pemegang saham yang mana ? RUPS/RUPS LB yang mana ? Kapan ?TIDAK JELAS !

Jadi sangat jelas RUPS LB a quo dituangkan dalam AktaNotaris Nomor 11 tertanggal 20 Desember 2011 yang di buat dihadapan Notaris Ny.

Jika kemudian ternyata RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, makapembagian tugas dan wewenang direksi ditetapbkan berdasarkan keputusanDireksi (Pasal 92 ayat 6 UUPT).Selain berwenang untuk pengurusan seharihari Perseroan, Direksi jugaberwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal98 ayat 1 UUPT).

RUPS yang tidak dibuatrisalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya halhalyang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh:1. Ketua Rapat2.

Paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh pesertarapat.Sedangkan risalah RUPS (atau RUPSLB) yang kemudian dituangkan dalambentuk akta notaris itu dapat pula dilakukan dengan cara notaris turutmenghadiri kegiatan RUPS tersebut.

RUPS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS2 Tanda tangan sebagaimana pada ayat (1) tidak disyaratkan apabilarisalah RUPS dibuat dengan akta notarisSecara di bawah tangan (underhand)Dalam prakteknya risalah RUPS yang dibuat secara di bawah tangan bisadisebut notulen atau risalah.

Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegangsaham perseroan apabila agenda RUPS tahunan hanya membahas danmemutuskan halhal yang dianggap hanya berlaku di dalam lingkunganperseroan sendiri, dan keputusankeputusan dari RUPS tersebut tidakmemerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepadaMenhumkam, sehingga menurut pertimbangan Direksi dan/atau para pemegangsaham Perseroan Notulen/Risalah;RUPS tersebut tidak harus berbentuk akta otentik.Penandatangan dengan Akta NotarisHalaman

Suga Indonesia kini telah dirubahmenjadi atas nama pribadi Tergugat tanpa diadakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka dengan ini telah terang dan nyataTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT.BTN.7.10.11.12.Bahwa selama Penggugat cuti hamil, gaji penggugat yang sekaligusmerangkap sebagai Accounting manager di PT.

Suga Indonesia kini telah dirubahmenjadi atas nama pribadi Tergugat tanpa diadakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka dengan ini telah terang dan nyataTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa selama Penggugat cuti hamil, gaji penggugat yang sekaligusmerangkap sebagai Accounting manager di PT.

Suga Indonesia dengansecara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT.BTN.9.10.11.12.Bahwa berdasarkan salinan Akta No. 2, Tanggal 29 September 2016,Penggugat masih sah sebagai Komisaris di perusahaan PT. Suga Indonesiadan memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan PerbuatanMelawan Hukum terhadap Vina Rosmayanti;Bahwa tindakan Tergugat sebagai Direktur di PT.

Suga Indonesia dengan sepihaktanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dasar tersebutdijadikan untuk mengkualifikasi tindakan Tergugat sebagai PerbuatanMelawan Hukum yang kemudian pada poin 11 ditegaskan kerugianyang dialami oleh Penggugat atas Perbuatan Tergugat tersebut. Namundalam poin 9 Gugatan, Penggugat mendalilkan pula BahwaBerdasarkan Salinan akta No.2 tanggal 29 September 2016,Penggugat masih sah sebagai komisaris di Perusahaan PT.

Suga Indonesiayang termuat dalam Akta Pendirian Nomor 04 Tanggal O06 Pebruari2013, dijelaskan Bahwa Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhirapabila :1) Mengundurkan diri2) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Perundangundangan;3) Meninggal dunia ;4) Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS)Bahwa tidak pernah ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangmembahas tentang pemberhentian Penggugat dari kepengurusan danPemegang saham PT.