Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Umum
Register : 14-05-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 238/Pid.B/2019/PN Mjk
Tanggal 2 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
JUNI WAHYUNINGSIH, SH
Terdakwa:
1.ARIES RISTANTO ALS DOLA BIN MARSUDI .Alm
2.YOSI INDAH DIARTO ALS YOSI BIN DASUKI
85 — 10
  • ., SUPARMAN, HENDRI PURNOMO, SH. danSETYA DEWA, telah diperiksa dipersidangan menerangkan, prosespemeriksaan para terdakwa telah sesuai dengan prosedur, tidak dilakukandengan kekerasan, ancaman dan penekanan;Menimbang, bahwa ditinjau dari segi yuridis, terdakwa berhak dandibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalampemeriksaan penyidikan, inilah prinsipnya pencabutan dilakukan selamapemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung, undangundang tidakmembatasi hak terdakwa untuk
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 18-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PA SUMENEP Nomor 848/Pdt.G/2020/PA.Smp
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 3
  • penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuaikemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutan makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kKemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyalhubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 20-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 53-K/PM.I-03/AD/V/2019
Tanggal 15 Agustus 2019 — Oditur:
AGUS MUHAROM
Terdakwa:
Fandri Pratama Parinduri
114 — 531
  • Rahmad Siregar.Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan sabusabu kepadaTerdakwa tetapi Terdakwa sendiri yang menelphon Saksi untukmembeli Sabusabu.Bahwa Saksi sudah mengetahui di satuan Kodim0319/Mentawai sering diberikan penekanan pada saat Jamkomandan maupun pada saat apel pagi maupun apel siang agartidak menyalahgunakan Narkotika baik sebagai pengguna,pengedar maupun sebagai perantara.Hal 9 dari Hal 34 Putusan No:53K/PM.I03/AD/V/20199.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Upload : 09-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 K/PID.SUS/2011
Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari; Deni Herawan bin Uton Patoni
71 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa benar dari laporan tim BI tidak ditemukan adanya penekanan dariatasan (RUST AM MUL Y ANA) kepada MOH. SUHARA dan DENIHERAWAN tentang nota kredit yang dibuat oleh RUSTAM MULYANAHal. 37 dari 41 hal. Put. Nomor 68 K/Pid.Sus/2011untuk diikuti oleh MOH. SUHARA dan DEN! HERAWAN, kalaupun adapenekanan pasti sudah disampaikan ke tim SKAI BTPN ataupun tim BI.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 22-10-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 75-K/PM.I-02/AD/X/2020
Tanggal 15 Januari 2021 — Roma Chairandi Praka NRP 31120364250490,
238 — 47
  • dinas militer.Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkoba dapat merusak generasi muda termasukTerdakwa selaku prajurit TNI, tugas prajurit TNI adalahmenjaga pertahanan dan keamanan negara dan apabilatidak ditindak tegas maka artinya juga sama denganmembiarkan negara dalam ambang kehancuran.Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 15-03-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 164/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 19 Februari 2013 — PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA
101 — 60
  • Bahwa PENGGUGAT tidak menanggapi dan tidak menerima baik bahkanmenekan serta mengancam apabila TERGUGAT tidak segeramenyerahkan fasilitas rumah dan mobil dinas terlebih dahulu, pada halyang menjadi pokok perselisihan adalah menyangkut pelaksanaanputusan NP tersebut, sehingga penekanan PENGGUGAT tersebut telahdilaporkan kepada Kandepnaker Jakarta timur selaku Pengawaspelaksana putusan ;10.Bahwa oleh karena TERGUGAT selaku Pekerja telah melaksanakan amar11putusan P4P tersebut yaitu telah melapor dan
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 13-02-2013 — Putus : 20-05-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 6-K / PM.III-17 /AD / II / 2013
Tanggal 20 Mei 2013 — Koptu Abdul Malik Rifai
115 — 57
  • Bahwa penekanan pada unsur memaksa sebenarnya adalahlogis, Karena perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam Pasal335 ini bila kita kaji Sesungguhnya termasuk dalam KejahatanTerhadap Kemerdekaan Seseorang yang diatur dalam Bab XVIIIKUHP, dimana bila kita melihat tindak pidana atau katakanlahkejahatan yang diatur di dalamnya kesemuanya menentukan bahwaseorang korban kejahatan tidak dapat berbuatapa, tidak berdayadan/atau tidak memiliki pilihan (kemerdekaan) untuk berbuat atau tidakberbuat sesuatu
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Mks
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
HELMY TAMBUKU, SH.
Terdakwa:
IRIANTI ALIAS ANTI
51 — 18
  • Jadi penekanan unsur ini pada adanyasubyek hukum tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa penutut umum telahmegajukan seorang perempuan bernama Irianti alias Anti, namun tentangapakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 15-11-2019 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 122-K/PM.I-02/AD/XI/2019
Tanggal 10 Februari 2020 — Oditur:
MR. Panjaitan, SH.
Terdakwa:
Marjono
114 — 38
  • Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya STPanglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan darimasingmasing Komandan Kesatuan termasuk diHal. 49 dari 56 hal.
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 24-02-2016 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lbj
Tanggal 13 Mei 2016 — Penuntut Umum:
NOVAN B. ARIANTO,S.H.,M.H
Terdakwa:
1.BONEFANSIUS EMPOR alias GONI
2.PETRUS ANAR alias PET
3.PAULUS GUNARDI AGUNG
4.FERDINANDUS PANGKAT alias ARIS
5.NARSISIUS HARTONO Alias NARSI
6.BONAFENTURA AMPUT A.Md. alias FEN
96 — 36
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan masingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakanterhadap diri para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepadapelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum,pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, olehsebab itu penekanan
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-04-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BATAM Nomor 131/Pdt.G/2014/PN Btm
Tanggal 21 April 2015 — PT. SELOKO BATAM SHIPYARD; 1. PT. BUDI JASA,dkk
89 — 82
  • Bahwa sebaaai bentuk Dengikatan dan penekanan agar ParaTergugat segera melakukan pengosongan atas Lahan PT.
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 03-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2021
Tanggal 8 Juli 2021 — Oditur:
Suhartono, S.H.
Terdakwa:
Yayan Sutrisna
133 — 55
  • Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNIuntuk menindak tegas terhadap anggota TNI yangmelakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan denganprogram Pemerintah dalam hal pemberantasan tindakpidana Narkotika karena saat ini Indonesia dalam statusdarurat Narkoba.: Bahwa setelah mempertimbangkan halhal tersebut di atasdengan didasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapatTerdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinas dalamlingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkandari
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 18-05-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN TARUTUNG Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Trt
Tanggal 29 Juli 2015 — JON DONALD SITUMEANG, AMk, Dkk
173 — 50
  • Memiliki surat ijin praktek dari dinas kesehatan tempat ia bertugas;Bahwa apabila tidak ada ahli bedah ditempatnya bertugas maka dokter PPDSdapat melakukan pembedahan namun bila ada dokter ahli bedah dokter PPDSharus berkoordinasi dengan dokter spesialis bedah;Bahwa apabila terjadi pendarahan kapiler pada pembuluh darah kecil makatindakan yang harus dilakukan adalah melakukan penekanan pada daerah yangberdarah lalu 35 menit tekanan dilepaskan dan emmperhatikan apakahpendarahan sudah berhenti;Bahwa
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Umum
Register : 17-09-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 268/Pid.B/2020/PN Tpg
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Zaldi Akri, SH
Terdakwa:
LILIK SULISTYOWATI Als LILIK Binti SARPAN Alm
404 — 113
  • delapan) sampai 9 (Sembilan)bulan dalam kandungan, warna kulit putin pucat, panjang tubuh 42 cm(empat puluh dua sentimeter) dan berat badan 1.600 gr (Seribu enam ratusgran); Bahwa pada beberdapa bagian tubuh masih ada sisasisa darah persalinan(melahirkan), pada bagian leher terdapat sisa lemak berwarna Kekuningandan tali pusar dengan panjang 2,5 cm (dua koma lima centimeter) denganujung terpotong rata serta tertutup kapas; Bahwa pada bayi ditemukan lebam berwarna keunguan yang tidak hilangdengan penekanan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 28-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt. Pst
Tanggal 30 September 2020 — KT CORPORATION >< PT GLOBAL MEDIACOM TBK
1371 — 672
  • Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun ataspermohonan satu atau lebih kreditornya.Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Kepailitan, yang dimaksud denganutang yang telah jauth waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untukmembayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karenapercepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaansanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusanpengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. penekanan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-11-2014 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 14-12-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 647/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 7 Mei 2015 — Ny. EPI YULIANA, Lawan 1. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, 2. R. BAGUS DWIANTHO, 3. PEPI KURNIAWAN, 4. FORTES JOHN D. SIBORO,
128 — 69
  • Mobil tersebut telah diikatdengan Jaminan Fidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSImelakukan penekanan kepada PENGGUGAT REKONPENSI danPENGGUGAT REKONPENSI Il untuk mengembalikan BPKB milikTERGUGAT REKONPENSI dan tindakan dari TERGUGAT REKONPENSIyang menguasai atau menyimpan kendaraan jaminan milik dariPENGGUGAT REKONPENSI adalah jelas merupakan tindakan melawanhukum (Vide pasal 1365 KUHPerdata).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
202 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyHalaman 27 dari 139 halaman. Putusan Nomor 1004/B/PK/PJK/2016serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-01-2014 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.DUM
Tanggal 8 Januari 2014 — PENGGUGAT : Eko Chandra. LAWAN TERGUGAT I : 1. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk PUSAT Jakarta Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Cabang Dumai, Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk DANAMON SIMPAN PINJAM UNIT PASAR SENGGOL DUMAI; TERGUGAT II : 2. NOTARIS / PPAT ISMAIL, SH; TERGUGAT III : 3.PT. BANK MEGA,Tbk PUSAT Jakarta, Cq. PT. BANK MEGA,Tbk Cabang Dumai; TERGUGAT IV : 4. NOTARIS/ PPAT MANAOR SIMANJUNTAK, SH
84 — 7
  • Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutantuntutan apasaja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan(Petitum);Menimbang, bahwa penekanan terhadap kejadian materiil serta hubunganhukum yang ada dalam kejadian dimaksud (fundamentum petendi) sebagai salahsatu persyaratan formal dari suatu surat gugatan sebagaimana disebutkan dalampoint c di atas, maka dalam praktek peradilan perdata di Indonesia selama inijustru ketentuan ini menjadi sangat penting dan menentukan karena dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-04-2014 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3126 K/Pdt/2013
Tanggal 22 April 2014 — PT DHARMA NAGA ENERGY VS PT CHUNG RIM GLOBAL
98 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3126 K/Pdt/2013dikarenakan adanya penekanan, Penggugat tanpa membacalangsung menadatanganinya isi perjanjian tersebut. PerjanjianKerjasama tertanggal 20 November 2009 bertentangan dengan Pasal1320 BW ayat 1. yang berbunyi : Kesepakatan mereka yangmengikatkan dirinya.A.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 34/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 13 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat I : Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Diwakili Oleh : Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat XIX : Arahman
Terbanding/Penggugat II : Muhtar
Terbanding/Penggugat XVII : Nurhasan
Terbanding/Penggugat XV : Salbiyah
Terbanding/Penggugat XXX : Matsani
Terbanding/Penggugat XIII : Suryadi
Terbanding/Penggugat XXVIII : Hamdani.h.musa
Terbanding/Penggugat XI : Djunaidih
Terbanding/Penggugat XXVI : Usup Idup atau Yusuf Idup
Terbanding/Penggugat IX : Bariyah
Terbanding/Penggugat XXIV : H.Arifin
Terbanding/Penggugat VII : Mat Idjih
Terbanding/Penggugat XXII : Muhayar
Terbanding/Penggugat V : Muhadi
Terbanding/Penggugat XX : Nurhayati
Terbanding/Penggugat III : Hj Mursinah
Terbanding/Penggugat XVIII : Rumyani
Terbanding/Penggugat I : Yaman
Terbanding/Penggugat XVI : Ating Sujai
Terbanding/Penggugat XXXI : Saman
Terbanding/Penggugat XIV : Sakim
Terbanding/Penggugat XXIX : Saimah
Terbanding/Pengguga
53 — 55
  • Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT disertai dengan faktafaktadan buktibukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat disangkal lagikebenarannya maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalau terdapat upaya hukum Banding, Verzet, mapun Kasasi (Uitvoerbaar bijVorraad).19.Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan kepada TERGUGAT I,TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mematuhi dan melaksanakan isi putusanperkara a quo maka selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksaperkara a quo