Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa atau kantorakuntan publik lainnya yang dianggap baik oleh Direksi Tergugat untukmelakukan audit pembukuan Tergugat untuk tahun 2004 sampai dengan2006;.

Hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa sedangdalam tahap penyelesaian dan bilamana sudah selesai tentu saja akankami berikan 1 (satu) set kepada Bapak;5.

Bahwa pada Akta Berita Acara Rapat Nomor 94 ( vide P10) penugasanyang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan SantosaHalaman 7 dari 42 hal. Put.

Bahwa pada Akta Berita Acara Rapat Nomor 94 (vide P10) penugasanyang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan SantosaHalaman 24 dari 42 hal. Put.

Nomor 561 PK/Pdt/201613.atau kantor akuntan publik lain yang dianggap baik oleh Direksi Tergugat adalah untuk tahun buku 2004 sampai dengan 2006;Bahwa ternyata apa yang tercantum dalam Akta Berita Rapat tanggal13 Agustus 2007 ( vide P15) antara lain adalah Laporan KeuanganTergugat untuk tahun buku 2003 sampai dengan 2006 telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa;c.

Uang pengembalian cicilan margin sejumlah Rp. 179.666.666, (seratustujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enampuluh enam rupiah); 97 == nnn nnnnnnnnnnee"Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon biayabiaya lainsepanjang biayabiaya tersebut didukung oleh buktibukti pengeluaran yang telahdiverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik mengenai kebenarannya, baikmengenai keaslian buktibukti tersebut maupun mengenai besamya biaya;"Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik

yang ditugasi untuk melakukanverifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon adalahKantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan Termohon dalamJangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Majelis dibacakan".

;"Memutuskan apabila Pemohon dan termohon tidak berhasil mencapaikesepakatan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukkan Kantor Akuntan Publik akandilakukan oleh Majelis setelah Majelis memperoleh laporan dari salah satu pihakyang berperkara, yaitu dari Pemohon atau dari Termohon","Memutuskan biaya Kantor Akuntan Publik, baik yang ditunjuk olehPemohon dan termohon maupun yang ditunjuk oleh Majelis ditanggung olehPemohondan Termohon

;"Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon biaya biayalainnya sepanjang biayabiaya tersebut didukung oleh buktibukti pengeluaranyang telah diverifikasi oleh kantor Akuntan Publik mengenai kebenarannya, baikmengenai keaslian buktibukti tersebut maupunmengenai besamya biaya", 0m nnn nnn nnn nnn nnnnnn"Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untuk melakukanverifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon adalahKantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon

dan Termohon dalam janganwaktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan MajelisAibDaCAKAN"; ~ = nnn nnn monn nnnnnn nnn nnnnnnnnn nannnnnnnn anne nanan"Memutuskan apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapaikesepakatan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hah tersebut, penunjukan Kantor Akuntan Publik akandilaksanakan oleh Majelis setelah Majelis memperoleh laporan dari salah satupihak yang berperkara, yaitu atau dari PemohonaN TOrMOhON" j 22> een

Izin Akuntan Publik : 04.1.0940.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2011 dan 2010 yang dibuat oleh KantorAkuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 9Maret 2012 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak.,CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0228.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Izin Akuntan Publik : AP.0228.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 yang dibuatoleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggallaporan 14 Februari 2014 yang ditandangani oleh Drs. HaryantoSahari, CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0223.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Izin Akuntan Publik : AP.0228.4. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 yangdibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekantanggal laporan 14 Februari 2014 yang ditandangani oleh Drs.Haryanto Sahari, CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0223.5. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danHal. 36 dari 54 hal.

Izin Akuntan Publik : 98.1.0202.Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT. Patra Niaga dan AnakPerusahaan (audited) Tahun 2011 Per31 Desember 2011 yangdibuat oleh Kantor Akuntan Aryanto, Amir Yusuf, Mawar danSaptoto tanggal laporan 9 Februari 2012 yang ditandangani olehRudi Hartono Purba No. Izin Akuntan Publik : AP.O601.Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT.

Izin Akuntan Publik : AP. 0228Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT. Patra Niaga dan AnakPerusahaan (audited) Tahun 2013 Per31 Desember 2013 yangdibuat oleh Kantor Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan28 Februari 2013 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto,M.Si, Ak., CPA No. Izin Akuntan Publik : AP. 0228.Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT.

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa atau kantor akuntanpublik lainnya yang dianggap baik oleh Direksi TERGUGAT1 untukmelakukan audit pembukuan TERGUGAT1 untuk tahun 2004 s/d 2006;6.

Bahwa pada Akta Berita Acara Rapat No. 94 (vide P10) penugasan yangdiberikan kepada Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa ataukantor akuntan publik lain yang dianggap baik oleh DireksiTERGUGAT1 adalah untuk tahun buku 2004 s/d 2006; Bahwaternyata apa yang tercantum dalam Akta Berita Rapat tanggal 13Agustus 2007 (vide P15) antara lain adalah Laporan KeuanganTERGUGAT1 untuk tahun buku 2003 s/d 2006 telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa ;c.

PRIMA JAGATNUSA (TERGUGAT I) yang intinya minta agarhasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik DEDY ZEINIRWANSANTOSA tersebut beserta Dokumen pendukungnya diserahkan kepada Penggugat padatanggal 3 Agustus 2007 guna dipelajari terlebih dahulu oleh Penggugat;e Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007 Direktur Utama PT.

JAGATNUSA No.94 tanggal 17 Juli 2007yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.ME.MH.dimana dalam Akta tersebut menunjuk Kantor Akuntan Publik DEDY ZEINIRWANSANTOSA atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang dianggap baik oleh Direksi PT.PRIMA JAGATNUSA untuk melakukan audit pembukuan untuk Tahun 2004 s/d 2006 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12, T.13 dan T.14 dihubungkan denganKeterangan saksi Yahya Santosa diperoleh fakta bahwa Akuntan Publik DEDYZEINIRWAN SANTOSA telah membuat

PRIMA JAGATNUSA untuk melakukan Audit Pembukuan ;e Bahwa Kantor Akuntan Publik DEDY ZEINIRWAN SANTOSA telah melakukan/membuat Laporan Keuangan untuk TahunTahun yang berakhir 31 Desember 2004 dan2003 dan 31 Desember 2006 dan 2005 dan Laporan Auditor Independen yang dibuatpada tanggal 25 Juli 2007 ;e Bahwa PT.

Uang pengembalian cicilan margin sejumlahRp.179.666.666, (seratus tujuh puluh sembilanjuta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratusenam puluh enam Rupiah).Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohonbiaya biaya lainnya sepanjang biayabiaya tersebutdidukung oleh bukti bukti pengeluaran yang telahdiverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik = mengenaikebenarannya, baik mengenai keaslian bukti buktitersebut maupun mengenai besarnya biaya;Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasiuntuk

Bahwa isi isi Amar Putusan yang bertentangan satu samalain adalah yang berbunyi sebagai berikut Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohonbiaya biaya lainnya sepanjang biayabiayatersebut didukung oleh bukti bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik = mengenaikebenarannya, baik mengenai keaslian bukti buktitersebut maupun mengenai besarnya biaya; Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasiuntuk melakukan verifikasi terhadap biaya biaya yangtelah dikeluarkan

adalahKantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan.Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejakPutusan Majelis dibacakan.

melaluiKuasa Hukumnya dengan Surat No.097/HIS/ASBSM/X/2009 perihal Pengajuan Kantor Akuntan Publik,mengajukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli,Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS & D) sebagaiAkuntan Publik yang akan melakukan verifikasi biayabiaya sesuai isi Putusan BASYARNAS, untuk disetujuiPEMOHON ( Bukti P 8);(6) Menanggapi Surat TERMOHON Il tersebut, PEMOHONmelalui Kuasa Hukumnya atas dasar itikad baikmenyampaikan Surat Ref.

No.097/HIS/ASBSM/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 perihalPengajuan Kantor Akuntan Publik, dimanaTERMOHON II mengajukan Kantor Akuntan Publik(KAP) Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS &D) sebagai Akuntan Publik yang akan melakukanverifikasi sesuai Putusan BASYARNAS.Surat Kuasa Hukum PEMOHON Ref. No.

MM selakuSupervisor pada Kantor Akuntan Publik S. Bharata berkedudukan diJl. H.

publik.

, lalu dimana letakobjektifitas dari kinerja seorang akuntan publik, belum lagi persoalan independensi dariseorang akuntan publik dalam menjalankan audit investigasi?

Minerina Bhakti kepada pihakTergugat (Kantor Akuntan Publik Drs. S.

Penggugat terhadap hasil kerja audit forensik yang telah dilakukanoleh Pihak Tergugat selaku akuntan publik, akhirnya menimbulkan ketakutan denganmelakukan penyerangan secara membabi buta terhadap pihak akuntan publik(Tergugat), dengan mendalilkan seolaholah Pihak Tergugat, selaku akuntan publik telahmelakukan perbuatan wanprestasi dalam melakukan pekerjaan perjanjian auditinvestigasi terhadap utang PT.

Langkat) dan memerintahkan untuk membantupegawai dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

Hasnil,MM selaku pimpinan Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

publik ;Bahwa akuntan publik tersebut berasal dari luar propinsi Sumatera Utara yaitudari Jakarta ;Bahwa nama akuntan publik tersebut adalah Sdr.

Hasnil, pimpinan dari Kantor Akuntan Publik Hasnil,M. Yasin & Rekan.1.

., Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Managing Partner Kantor Akuntan Publik Achmad,Rasyid, Hisballah & Jerry (KAP ARH & J)tempat tinggal Jl.Cipinang Elok Blok AB 8 RT. 009 RW.010 Cipinang MuaraJatinegara Jakarta Timur; Dalam hal ini memberikankuasa kepada Nabil, S.H.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :128/G/2017/PTUN.JKT tanggal 7 November 2017.MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi Terbanding / Tergugat untuk seluruhnya.DALAM HAL PENUNDAAN1.Mengabulkan Permohonan Pembanding / Penggugat tentang penundaanKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor447/KM.1/2017 tentang Pencabutan Izin Akuntan Publik Achmad RodiKartamulja tertanggal 17 April 2017.Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk melaksanakan penundaanKeputusan Menteri

Keuangan Republik/Indonesia Nomor447/KM.1/2017 tentang Pencabutan Izin,Akuntan Publik Achmad RodiKartamulja tertanggal 17 April 2017sampai adanya putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap.

JKTyang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ;Menimbang, bahwa putusan Tingkat Pertama harus dikuatkandengan pertimbangan hukum pada intinya bahwa berdasarkan pasal 53 ayat1 dan penjelasannya Undang Undang No. 11 tentang Akuntan Publik,seharusnya melakukan upaya administrasi terlebin dahulu, dimana hal tersebut belum dilakukannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum. tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hasil Audit Akuntan Publik45.Penggugat telah meminta bantuan Akuntan Publik Roebiandini danRekan, selanjutnya disebut Akuntan Publik, untuk menghitung pembeliandan penjualan jarum GrozBeckert periode tahun 2001 sampai 2006.Hasilnya telah diterbitkan dalam naskah LAPORAN AKUNTANINDEPENDEN ATAS AUDIT BERDASARKAN PROSEDUR YANGDISEPAKATI ATAS TRANSAKS! PEMBELIAN DAN PENJUALAN JARUMMERK GROZBECKERT PERIODE TAHUN 2001 2006 tanggal 26Oktober 2015 (buktisurat P.8).

Bdgbahwa Penggugat sesungguhnya tidak memiliki alas hak yang sah untukmendaftarkan dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat.TENTANG KUALIFIKASI AKUNTAN PUBLIK PENGGUGAT20.Bahwa profesi akuntan publik memiliki dasar hukum pengaturanZt.berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011tentang Akuntan Publik (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Akuntan).Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (1) dari UU Akuntan mengatur AkuntanPublik sebagai seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikanjasa

Bahwa dalildalil Penggugat tidak disertai dan didukung dengan LaporanAudit dari Akuntan Publik Independen yang mendukung tuntutanPenggugat.

Keuangan Nomor4538/KM.1/2011tanggal 27 Desember 2011 tentang Izin Akuntan Publik Dr.Roebiandini Soemantri, S.E., M.Si., Ak., CPA, surat bukti P8.3 berupa KeputusanMenteri Keuangan republik Indonesia Nomor 1035/KM.1/2016 tanggal 22September 2016 tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik Dr.

RoebiandiniSoemantri, $.E., M.Si., Ak., CPA dan surat bukti P8.5 berupa Keputusan MenteriKeuangan republik Indonesia Nomor 400/KM. 1/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentangizin Akuntan Publik Rudiana, CA, CPA, telah ternyata bahwa Akuntan Publik Dr.Roebiandini Soemantri, S.E., M.Si., Ak., CPA telah memiliki izin dan perpanjanganizin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang terakhirberlaku sejak tanggal 27 Desember 2016 dengan masa berlaku selama 5 (lima)tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan

Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri yangmengkesampingkan Bukti T 9 ,untuk itu TERGUGAT dan TERGUGAT / PEMBANDING lampirkan Keterangan Pernyataan oleh Akuntan Publikyang intinya menerangkan Akuntan Publik sudah menerapkan Prosedurdan Menrupakan standar Profesional Akuntan Publik .g.

Roby BUKAN akuntan Publik , danantara PENGGUGAT / TERBANDING dan TERGUGAT DAN TERGUGATI/PEMBANDING TIDAK MENGAKUI Audit dari DRS.Roby, sehingga kenapaMejlis hakim Pengadilan Negeri Mempertimbangakannya sebagai bahan untukmengkesampingkan bukti T 9 Akuntan Publik ???Bahwa Audit yang dilakukan Drs.

Dimana surat pernyataan langsungdari akuntan Publik yang tidak terima hasil auditnya di kesampingkan olehmajelis hakim Tingkat Pengadilan Negeri* Bahwa akuntan Publik Drs. Ec.

publik bok.

Subur Jaya Bersaudara PriodeSeptember 2013 sampai dengan April 2015 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Ec.Gusti Mahfudz Kantor Akuntan Publik Drs. Ec.

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Pertanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional PerusahaanAsuransi Jiwa Tahun 2000 TURUT TERGUGAT Il yang dibuat olehTURUT TERGUGAT VI selaku Aktuaris Internal TERGUGAT Il dantelah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik RodiHal 5 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.SelKartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada DepartemenKeuangan RI, diketahui bahwa Cadangan Premi atas Portofolio PolisAsuransi Perorangan

Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8).Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi PerTanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan AsuransiJiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selakuAktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik darikantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkankepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premiatas Portofolio PolisAsuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000

Ventura Cakrawala Investama (TURUTTERGUGAT 8).Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi PerTanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan AsuransiJiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selakuAktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik darikantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkankepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premi atas Portofolio PolisAsuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000

Jkt.Sel11.Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan LaporanOperasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuatoleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja &Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, CadanganPremi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000adalah sebesar Rp.22.902.443.000, untuk sebanyak 32.681 pemegang polisserta

Membuat Laporan Keuangan perusahaan yang telah di audit / diperiksa olehKantor Akuntan Publik sebagai auditor resmi.b. Membuat Laporan Cadangan Premi yang telah dihitung oleh aktuaris yangkompeten dan memenuhi syarat.c.

Menurut KPP WP Besar Satu, besamya angsuran bulanan PPhPasal 25 bagi Penggugat harus didasarkan pada laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; sedangkan3.2.

Dengan tidak adanya kewajiban mendasarkan perhitungan PPh 25pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, makatidak ada dasar bagi KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk menghitungkembali dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPh Pasal25 kami dengan mendasarkan perhitungan pada Laporan Keuanganyang telah diaudit.

Menurut KPP WP Besar Satu, besarnya angsuran bulanan PPhPasal 25 bagi kami harus didasarkan pada laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; sedangkanb. Menurut kami, Bank CIMB Niaga, berdasar peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku tidak adakeharusan untuk mendasarkan angsuran bulanan PPh Pasal 25pada laporan keuangan triwulan yang telah diaudit oleh KantorAkuntan Publik.

Pendapat kami tersebut telah sesuai denganperaturan perundangundangan perpajakan karena ketentuanmengenai penghitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor255/PMK.03/2008 TIDAK MENGHARUSKAN penggunaanlaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.2.1.7.

Publik.

Publik dan dalam laporanmengungkapkan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masingmasing BUT;ll KeberatanBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, dan dengansurat Nomor: 003/ABB/IV2008 tanggal 21 Februari 2008 telah mengajukankeberatan dengan alasan sebagai berikut :1.

Pasal 3 ayat (2) :"Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus sudah diaudit oleh akuntan publik danmengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaanserta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepadamasingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yangbersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."Halaman 15 dari 22 halaman.

./1995 tanggal 24Juli 1995, yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi yangsudah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan keuangan konsolidasitersebut harus mengungkapkan jenis serta besarnya biaya administrasiyang dibebankan kepada masingmasing BUT, yang harus dilampirkanpada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Badan..Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak2005, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakmelampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi

Kantor Pusat yang diauditoleh Akuntan Publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha ataukegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing BUT di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha, sehingga tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayatHalaman 16 dari 22 halaman.

Sedangkan persyaratan pertama,yaitu biaya tersebut berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentukusaha tetap dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatanbentuk usaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan serta persyaratan ketiga, yaitu wajibmenyampaikan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat yangsudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincianperedaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnyabiaya administrasi yang dibebankan

Publik Independen yang ditunjuk, yang dalam hal iniberdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ditunjuk Kantor Akuntan PublikDrs.

KUMALAHADI ;Bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. KUMALAHADI tersebutkemudian telah melaksanakan pemeriksaan keuangan berdasarkan standarauditing yang berlaku, dan telah menyampaikan Laporannya sebagai AuditorIndependen tanggal 21 Agustus 2002, No.

Kumalahadi sebagai akuntan publik didasarkan pada asumsi, bahwa laporan tersebut dibuat berdasarkan buktibuktiyang benar dan lengkap ;Bahwa ternyata Tergugat menemukan buktibukti baru antara lain berupabuktibukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat yang belum diperhitungkanoleh akuntan publik tersebut ;Bahwa dengan adanya temuan buktibukti tersebut, Tergugat telahmenemui Penggugat dan menyarankan agar dilakukan penelitian ulang agardapat diketahui secara pasti kewajiban Tergugat ;Bahwa setelah Tergugat

Kumalahadi untukmelakukan pemeriksaan ulang, dan permintaan Tergugat ditolak karenapemeriksaan haruslah didasarkan atas permintaan Penggugat ;Bahwa karena merasa tidak ditanggapi, Tergugat melaporkan haltersebut kepada Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BP2AP) IkatanKinerja Kantor Akuntan Publik di Indonesia dan memeriksa keluhan darimasyarakat, yang kemudian BP2AP Ikatan Akuntan Indonesia memerintahkankepada Drs.

publik yang melakukan audit khusus atasadministrasi hutangpiutang antara Pemohon dengan PUSKUD Metaram;.

Menyatakan terhadap pasal 47 (empat puuh tujuh), pasal 48 (empat puluh delapan) dan pasal 49 (empat puluh sembilan) Perjanjian Kerja Bersama tidak mengikat Penggugat selama Penggugat tidak memiliki kemampuan keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan dari akuntan publik;3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat;

ditutup (tidakberoperasional lagi) yang berlaku efektif sejak tanggal 11 Mei 2015;Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masakerja Penggugat adalah selama 13 (tiga belas) tahun, terhitung sejaktanggal 7 Desember 2001 hingga tanggal 11 Mei 2015;Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menerima alasan tersebut, olehkarena dalam perundingan bipartite yang diselenggarakan pada tanggal 11Mei 2015, Penggugat telah berupaya keras meminta bukti laporankeuangan yang telah resmi diaudit oleh akuntan

publik selama 2 (dua)tahun terakhir, yang dapat membuktikan bahwa PT Macan YaohanIndonesia (in casu Tergugat) mengalami kerugian, sehingga alasanTergugat tersebut dapat diyakini kebenarannya (vide Pasal 164 ayat (2)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);Halaman 2 dari 18 hal.

Lebih lanjut, dalam perundingan bipartite yang dilaksanakan padatanggal 13 dan 20 Mei 2015, Penggugat kembali meminta bukti auditresmi akuntan publik yang menyatakan bahwa benar PT MacanYaohan Indonesia mengalami kerugian, tetapi Tergugat sama sekallitidak dapat memperlihatkan bukti yang dimaksud;2.2.

publik;Akan tetapi, bila diperhatikan seluruh daftar alat bukti tertuis yangdiajukan Termohon Kasasi I/Tergugat dan Termohon Kasasill/Tergugat Il bertanda T2 sampai dengan T12, ternyata tidakterdapat bukti laporan audit akuntan publik selama 2 (dua) tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;Demikian pula dengan keterangan saksisaksi yang dihadirkanoleh Termohon Kasasi /Tergugat dan Termohon KasasiHalaman 13 dari 18 hal.

Olehkarena, lex specialis Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003secara limitatif telah menunjuk auditor akuntan publik sebagaisatusatunya lembaga badan yang berwenang menentukan danatau memutuskan rugi tidaknya perusahaan, sehingga laporanaudit akuntan publik tersebutlan yang de jure seharusnyadipergunakan sebagai bukti rugi tidaknya perusahaan (in casuTermohon Kasasi I/Tergugat lI).

Menyatakan sah dan berharga laporan Akuntan Publik IndependenNomor 6001/RPT/VII/2016 tertanggal 1 Juli 2016;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom (uangpaksa) atas keterlambatannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)per hari keterlambatan satu minggu setelah putusan perkara a quomempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);6.

Menyatakan sah dan berharga laporan Akuntan Publik IndependenNomor 6001/RPT/VII/2016 tertanggal 1 Juli 2016;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebutdiperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor155/PDT/2017/PT BTN tanggal 21 Februari 2018, yang amarnya sebagaiberikut:Halaman 4 dari 10 hal. Put.

Menyatakan Laporan Akuntan Publik Independen Nomor6001/RPT/VII/2016, tertanggal 1 Juli 2016, tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum;4.

danmenggunakan materialmaterial yang terbakar, terjadi kKerusakan mesin danmaterial yang belum terpotong meleleh dan menjadi reject (afkir);Bahwa kejadian tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil bagiPenggugat, menyebabkan mesinmesin produksi Penggugat mengalamikerusakan dan barangbarang yang seharusnya dikirim pada tanggal 18Agustus 2015 tidak dapat dikirimkan, sehingga banyak customer Penggugatyang mengkomplain atas batalnya pengiriman barangbarang tersebut, yangberdasarkan hasil perhitungan Auditor Akuntan

Publik Jamaludin, Ardi,Sukimto & Rekan yang telah ditunjuk untuk melakukan audit terhadapkerugian tersebut berjumlah sebesar Rp1.579.241.542,00 (satu miliar limaratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratusempat puluh dua rupiah);Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakanpenilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidaktunduk pada pemeriksaan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti

Nomor 479 K/Padt.SusArbt/2013pada hasil audit sepihak dari kantor Akuntan Publik RodiKartamulja, Budiman dan Rekan yang diajukan oleh Termohon;Hasil audit tersebut mengandung tipu muslihat dengan alasansebagai berikut:a.

Bahwa para akuntan publik yang telah melakukan perhitungan biayainvestasi yang tertera dalam laporan auditor independen (vide Bukti T2)kesemuanya adalah auditor yang secara sah diangkat oleh pemerintahin casu Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia;2.

Telekomunikasi Indonesia,TBK (Pemohon dalam perkara ini) tidak mengajukan bukti lawan berupahasil perhitungan biaya investasi baik oleh Akuntan Publik yang lainmaupun oleh Pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) untuk menyanggah/mengkounter hasil perhitungan AkuntanPublik dari Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman & Rekanyang diajukan oleh PT. Santoso Abdi Insani (Termohon dalam perkaraini).Hal. 22 dari 28 hal. Put.

Namun Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam perkara a quo ternyata tidak memperhatikan danmempertimbangkan buktibukti yang diajukan para pihak secarakeseluruhan;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimanatelah dikutip dalam butir a di atas hanya didasarkan pada BuktiCompany Profile Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman &Rekan (Bukti 11), Bukti Laporan Auditor Independen Nomor72.08/GARBHS/SAIVII/2005 Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulya,Budiman & Rekan (Bukti T2) dan Bukti

Bahwa Pembanding/Pemohon memang tidak pernah menghadirkanbukti tandingan berupa hasil perhitungan biaya investasi untukmenangkis hasil Perhitungan yang tercantum dalam laporan AuditorIndependen dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk olehHal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.SusArbt/2013Terbanding/Termohon.

publik, sementara audithanya dilakukan oleh akuntan publik atas laporan keuangan tahun 2010 danlaporan keuangan hingga bulan Juni 2011 ;Bahwa menurut keterangan saksi/saksi ahli Drs.

(Izin Akuntan Publik No. 98.7.0473) yang disampaikan kepada PegawaiPerantara (Mediator) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten20212223242526Tulungagung, PT.

publik Drs.

Arief HP,AK.CPA. di muka persidangan untuk didengarkan penjelasannya dalam Perkara No.182/G/2011/PHI.SBY.19Bahwa penjelasan dari Akuntan Publik yang menyatakan bahwa dari peninjauanstruktur modalnya PT.

No. 580 K/Pdt.Sus/20122020muka persidangan untuk didengarkan penjelasannya dalam Perkara No. 182/G/2011/PHI.SBY.Bahwa penjelasan dari Akuntan Publik yang menyatakan bahwa dari peninjauanstruktur modalnya PT.

Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah;Dana Pensiun Syariah sebagai Musta jir; dan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir;i. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan noninvestasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yangtidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.2.

Akad antara Dana Pensiun dengan Bank Kustodian, PenasehatInvestasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah; DanaPensiun sebagai Mu jir; dan Bank Kustodian, PenasehatInvestasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir (Musta ir);h. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan noninvestasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yangtidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.2. Ketentuan Iuran PPIP pada DPPKa.

Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuariaadalah akad ijarah; Dana Pensiun Syariah sebagai Musta jir;dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik danKonsultan Aktuaria sebagai A/ir.2. Ketentuan Iuran PPMPa. Pemberi Kerja dan/atau Peserta memberikan dananya untukiuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannyakepada Dana Pensiun Syariah dengan akad wakalah;b.