Ditemukan 1270 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulakan ulaan ulayat urusan ucapan usaman ukasah urasan ularan ulisan unasan
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT ANEKA TAMBANG TBK Diwakili Oleh : Christien Natalia., S.H
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
1140 — 1201
  • Ketika seseorangdirugikan akibat dari wederrechtlejik persoon maka kemudian dituntutkandengan onrechmatigedaad, bermula dari perjanjian perdata, ada putusanpidana yang kemudian digugat dalam perkara perdata dalam perbuatanmelanggar hukum ganti rugi.28 Bahwa berpedoman dari faktafakta materiil yang telah diujiHakim Pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka mengadaada danmohon ditolak saja ulasan Pembanding I/Tergugat pada KronologiMemorinya angka 13 huruf (ii), sebab pada saat itu PembandingII/Tergugat
    Sesuai keterangan Terbanding III dalam PutusanPidana No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY, format dan isi surat Bukti P15,uraian tentang tanggal, harga dan beratnya, disodorkan oleh TerdakwaHalaman 178 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBYEksi Anggraeni kepada Terdakwa Misdianto, untuk ditandatangani olehTerdakwa Endang Kumoro.Seluruh ulasan pada Memorinya pada angka 13 huruf (ii) halaman 10tersebut merupakan penyimpangan fakta hukum dan tidak sesuai denganfakta yang ditemukan dalam persidangan Putusan Pidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 08-09-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 September 2016 — HERLAND bin OMPO
274 — 458 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesimpulan Dan PermohonanDari rangkaian ulasan atas Putusan Judex Juris Putusan Mahkamah AgungNo. 2441 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana yangdiuraikan di atas, tampaklah adanya keadaan baru yang menimbulkandugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidangmasih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusanlepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapatditerima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebihringan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 18 Agustus 2011 — IVONE FREDIKA KOE KOE NURSYAF EFFENDI
178 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diadit Media, Jakarta, 2007 edisipertama, cetakan kedua, halaman 703);Beberapa pendapat Ahli kaitannya dengan melawan hukummemberikan ulasan sebagai berikutE.Y. Kanter, SH. dan R.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-11-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 22 Nopember 2016 — LIDYAWATI SOETJIPTO melawan EKO NURYANTO, SH.MH., dan SURURI, SH.MH Dkk
141 — 106
  • Sby.6.Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak perlu Tergugat IX tanggapi satu persatukarena secara yuridis sudah terbantahkan dan terjawab berdasarkan uraiandiatas baik terkait dalil eksepsi maupun terkait dalil pokok perkara, hal inisematamata supaya tidak terjadi pengulangan ulasan dalil bantahan;Bahwa, berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, Tergugat IX mohonkiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus perkaraini dengan menyatakan :DALAM EKSEPSI :Menerima eksepsi Tergugat
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 28-02-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 9/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
337 — 207
  • sehingga terjadi tumpang tindihhak atas tanah, pada point huruf ( c ), kesalahan prosudur untukmemberikan hak baik penegasan atau pengakuan hak, dilihatdari asal usul riwayat tanah, kalaulah pendaftaran hak pertamakali, wajid hukumnya penelitian hak bekas tanah adat, adalah alatbukti, karena penggugat secara hak memiliki bukti yang jelas,Letter, C atas Catatan induk Buku C desa no, 804 persil 46 danpersil 54;re Bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997, termuatdalam Pasal 1 ayat (8), senada dengan ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2450 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Maret 2014 — PT. Indo Multi Media, DKK VS H. Hutomo Mandala Putra
409 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa mengenai hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia, jauhsebelum Undang Undang Pers berlaku, telah bersikap "lebih maju",sebagaimana tercermin dalam putusannya Nomor 3173 K/Pdt/1991tanggal 28 April 1993, sebagai berikut:"Bahwa sesuai dengan landasan historis dan ideal sertafungsikebebasan pers menyampaikan kritik dan koreksi, dihubungkan dengantanggung jawab pemberitaan dan ulasan yang dikemukakan pers,kepada masyarakat dan perorangan diberi hak jawab terhadap tulisanHal. 120 dari 160 Hal.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
MUKHLIS RUMBIA
160 — 64
  • Kepala Seksi Pemberitaan : Muhamad Djafar SarlofKasubsi Liputan dan olahraga : Jun HehakayaHalaman 83 dari 186 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN AmbKasubsi Pengembangan Berita : Jabatan KosongKasubsi Berita Ulasan dan Dokumentasi : Jabatan Kosongc. Kepala Seksi Teknologi dan Media Baru : Djery Moriolosu, S.PtKasubsi Teknik Studio dan Multimedia : Jabatan KosongKasubsi Sarana dan Prasarana : Jabatan KosongKasubsi Transmisi : Mezaac Rumahlaiseland.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1050 — 1819
  • Obyek Gugatan Tidak Bertentangan Dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik dengan ulasan sebagai berikut:a. Asas Proporsionalitas> Secara leksikal, proporsional berarti sesuai dengan proporsi;sebanding; seimbang; berimbang.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 13 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DWI CIPTO NUGROHO Diwakili Oleh : Johannes Mangapul Turnip,SH,MH
193 — 122
  • atau orang sebagai subyek hukum yang berfungsi sebagaihoofdader, dader, mededader atau uitlokker dari perbuatan pidana (delict) yangtelah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sebagaimana tertulis dantercantum pada dakwaan dan kemudian kepadanya dapat dimintakanpertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.Bahwa unsur Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnyabukanlah unsur akan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, katabarang siapa atau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 500/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 21 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
115 — 100
  • (Sumber:httos://Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It4f2a062695e26/kedudukannotarissebagaituruttergugat)..
Restatement Keadaan Memaksa
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
8521 — 27334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • KesimpulanRestatement, atau menyatakan kembali apa yang merupakan kaidah hukum,tentang keadaan memaksa masih mengandalkan pada siratan yang terdapat dalambeberapa pasal KUH Perdata serta ulasan atau pendapat pakar serta baru sedikityang didasarkan pada putusan lembaga judisial karena kurangnya informasi sertapublikasi putusan lembaga judisial yang dapat digunakan sebagai bahan penelitianuntuk keperluan ini.Namun, konsep keadaan memaksa tersebut sebagaimana diuraikan dandibahas pada kajian ini, keberadaannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 08-11-2017 — Upload : 14-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2233 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — JOHAR FIRDAUS (T1), SUPARMAN (T2)
785 — 919 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/20172014), seharusnya anggaran bisa diserap dengan baik agar rodapembangunan berjalan':Saat itu SUPARMAN (Terdakwa Il) sangat aktif menerangkan danmenyampaikan ulasan dalam rapat karena saat Pak SUPARMANsudah lebih dulu (senior) karena sudah lebih dari tiga periode menjadianggota DPRD Provinsi Riau. Saksi beranggapan SUPARMAN(Terdakwa Il) lebin menguasai teknis dan materi di Banggar,sementara itu saksi sendiri anggota dewan baru berstatus PAW dariF.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — H. AMRAH MUSLIMIN, S.T. bin K. H. A. WAHAB SAIDY ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
108 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah pelanggaran administrasi;Berdasarkan hal tersebut di atas sangat ironis sekali, karena dalam perkara a quo yangnota bene secara hukum adalah perkara yang sulit pembuktiannya, namun Judex Facti(Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) sama sekali hanya mempertimbangkankesimpulankesimpulan Jaksa/Penuntut Umum yang dikutip dari putusan Judex Facti(Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palembang dan sisanya hanya mengutip tabeltabel dan ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-02-2013 — Upload : 19-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — H. ABDUL RASYID, A.Md. bin K. H. A. WAHAB SAIDY
134 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk kegiatan pengurusan internal, kalaupun ada pelanggaran,maka pelanggaran tersebut adalah pelanggaran administrasi;Berdasarkan hal tersebut di atas sangat ironis sekali, karena dalam perkaraa quo yang notabene secara hukum adalah perkara yang sulitpembuktiannya, namun Judex Facti sama sekali hanya mempertimbangkankesimpulankesimpulan Jaksa/Penuntut Umum yang dikutip dari putusanJudex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalembang dan sisanya hanya mengutip tabeltabel dan ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — TONO alias ASIA
236 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Orang yang melakukan atau turut serta melakukan;Bahwa sebelum Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembalimembahas dan menganalisis unsurunsur pasal Dakwaan KesatuSubsidair, kiranya perlu mengemukakan ulasan Prof. Dr. ROMLIATMASASMITA dalam artikelnya tentang Perbedaan Pasal 2 danPasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 yang dipostkan keinternet bulan Oktober 2010;Bahwa menurut Prof. Dr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 21-10-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juni 2017 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
511 — 2446
  • Ulasan Peraturan Pemerintah itubahkan termuat di dalam Sertifikat Hak Guna Usaha milikPenggugat yang diterbitkan oleh Penggugat sendiri,terutama pada bagian halaman belakang sertifikat yangdiberi judul Ketentuan PP.24 Tahun 1997 yang perludiperhatikan. dimana di dalamnya termuat beberapa pasalyang salah satunya pasal 32 ayat (1) yang menyatakan:dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkansertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukumyang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-03-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 21 Agustus 2017 — DADANG SUPRIATNA. SP. MP.
127 — 25
  • DADANG SUPRIATNA, MP,sekitar awal puasa ramadhan tahun 2011 diperkenalkan oleh H.AAKSASANJAYA untuk menyerahkan data ulasan lahan pertanian di cianjuryang berasal dari TJUN TJUN KURNIAWAN saksi tidak ada hubungankeluarga, dan tidak ada hubungan kerja dengan terasangka tersebut.Bahwa proses nya sehingga saksi diperkenalkan oleh H. AKSASANJAYA kepada terdakwa. Untuk menyerahkan data luasan lahanpertanian di Cianjur : Awalnya beberapa hari sebelum diperkenalkan oleh saksi H.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
ABDUR RASID KOEDOEBOEN,SE
167 — 110
  • Kepala Seksi Pemberitaan : Muhamad Djafar SarlofKasubsi Liputan dan olahraga : Jun HehakayaKasubsi Pengembangan Berita : Jabatan KosongKasubsi Berita Ulasan dan Dokumentasi : Jabatan Kosongc. Kepala Seksi Teknologi dan Media Baru : Djery Moriolosu, S.PtKasubsi Teknik Studio dan Multimedia : Jabatan KosongKasubsi Sarana dan Prasarana : Jabatan KosongKasubsi Transmisi : Mezaac Rumahlaiseland.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 30-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 7/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 28 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd alias UNUN Diwakili Oleh : Philipus Fernandes, SH
150 — 73
  • ;Halaman 139 dari 184 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PT KPG+ Jika selisih pembagian peserta adalah 1 s/d 4 orang menjadi 1ruangan kelas;(3) Setiap ruangan US/USBN diawasi oleh 2 orang pengawas;(4) Setiap peserta diberi nomor peserta;(5) Setiap ruangan US/USBN disiapkan dengan denah tempat duduk;(6) Penempatan peserta US/USBN sesuai dengan nomor peserta;Biaya US/USBN adalah untuk penyelenggaraan US/USBN danHonorarium, Panitia Pelaksana US/USBN sesuai ketentuan yangberlaku;Dari beberapa ulasan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 6 April 2017 — -
131 — 27
  • Berkaitan dengan biayabiaya tersebut, Majelis Hakim, berpendapat,biaya yang dikeluarkan Terdakwa, tidak ada kejelasan asal muasal,peruntukan dan dokumen pendukungnya, sehingga tidak dapatdiperhitungkan dengan sebagai pengurang dari Kerugian Negara.Menimbang, bahwa terkait dengan buku, teori, pendapat, ulasan,bahasan,yurisprudensi atau bentuk lainnya, yang berasal dari para pakar ilmuhukum, yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan/atau Penasehat HukumTerdakwa, Majelis Hakim, menyampaikan rasa simpati