Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tengeng tennang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-01-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 4/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 21 Juni 2018 — Penggugat:
Salim Bin Samali
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
Intervensi:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
142 — 80
  • TENTANG TENGGANG WAKTU 22222022 2nnn nnn nnn n nnn n enePengajuan Surat Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkanoleh UndangUndang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahanterakhir UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, bahwa surat keputusan itu harus diumumkan, maka tengang waktu 90(Sembilan puluh hari) dihitung sejak hari pengumuman, tenggang (Sembilanpuluh hari) dimaksud, terhitung sejak
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 12-05-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 104/G/LH/2017/PTUN-JKT
Tanggal 17 Oktober 2017 — PT. KASWARI UNGGUL ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
768 — 441
  • Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUNJKTsecara resmi atas penerbitan objek sengketa adalah tidak benar karena melaluisurat Nomor 127/KU/VP/GAL/X1V/2015 tanggal 22 Desember 2015 Penggugattelah mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa a quo,sehingga tidak mungkin Penggugat tidak menerima keputusan Tergugat yangmenjadi objek sengketa, sehingga menurut Tergugat, pengajuan gugatan olehPenggugat pada tanggal 12 Mei 2017 telah melewati tengang waktu;Menimbang, bahwa atas dua visi dan versi hukum
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2010 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1049/Pid.B/2010/PN.Smda
Tanggal 6 Oktober 2011 — ABDUL JAMAL BALFAS
170 — 38
  • Scan Multi Slice tersebut telahdiserahkan oleh PT, Poros Timur Utama kepada pihak RSUD AW SyahranieSamarinda sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. 050.1900UM.2006, tanggal 7 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Barang No. 1207/Bend/B/RS/2007 tanggal 28 Maret 2007, Berita Acara Pemeriksaan Barang No.93612075.2 tanggal 28 Maret 2007 dan Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi No.050923UM 2007, tanggal 16 Juni 2007, namun pihak RSUD AW SyahranieSamarinda belum melakukan pembayaran sedang tengang
    Poros TimurUtama dalam tengang waktu sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak ternyatapihak RSUD AW Syhranie belum melakukan pembayaran Tahap IJ dan Tahap IIsebagaiman diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak)No.050.1285UM.2006 tanggal 21 September 2006 dan Addendum KontrakNo.050.2077UM2006, tanggal 23 Desember 2006, dimana waktu pelaksanaanpekerjaan telah berakhir pada tanggal 30 Maret 2007 ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 Surat Perjanjian PemboronganPekerjaan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 18-11-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 516/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Japel Sirait Diwakili Oleh : JAPEL SIRAIT
Terbanding/Tergugat I : PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT. BSP
Terbanding/Tergugat II : PT. SARI PERSADA RAYA PT. SPR
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Sumatera Utara cq Kabupaten Asahan
216 — 117
  • Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebuttidak ada pihakpihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepadaPemegang Sertifikat dalam hal ini Tergugat ataupun kepada KantorPertanahan Kabupaten Asahan atau tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tidakHalaman 23 dari 103 Putusan Nomor 516/Pdt/2020/PT MDNterkecuali orang tua Penggugat maupun Penggugat yang mengajukankeberatan dalam tengang waktu yang telah ditentukan
    Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikattersebut baik Penggugat maupun orang tua Penggugat maupun leluhurdari Penggugat tidak ada mengajukan keberatan secara tertulis kepadaPemegang Sertipikat (Tergugat II) ataupun kepada Kantor PertanahanKabupaten Asahan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat dalam tenggangwaktu yang ditentukan dalam tengang waktu yang telah ditentukantersebut diatas;3.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Perijinan
Register : 05-08-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 15 Nopember 2016 — PT. SWADAYA UNION NARATAMA; Melawan WALIKOTA BATAM; BAMBANG PUJIANTO; LINUS GUSDAR;
174 — 96
  • terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara; Menimbang, bahwa bagi mereka (pihak ketiga) yang tidak ditujulangsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan merasa kepentingannyadirugikan, maka diberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 angka V Poin 3, tanggal 9 Juli1991 yang menyatakan bahwa Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan, maka tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-10-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 29 Oktober 2013 — DARSUN. DKK ; PT. ARUNA WIJAYA SAKTI
65 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sehingga pengaturan memorikasasi mengacu pada UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perhitungan jangka waktu pengajuanmemori kasasi tidak diatur di dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Mahkamah Agung mengacukepada Pasal 47 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 196/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat:
Adithiya Diar
Tergugat:
Komisi pemilihan umum republik Indonesia
323 — 235
  • Pengajuan Upaya Administratif dan Tengang Waktu PengajuanGugatana. Upaya administrasiMenimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyatakan bahwaPengadilan baru berwenang mengadili setelan seluruh upaya administratifyang tersedia telah digunakan.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-12-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 421/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 24 Januari 2018 — ARIANI VS PT BANK MEGA SYARIAH, DKK
31 — 25
  • Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013 tengang Perubahan Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pada:Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan :Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umumdengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yangsemakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi,yang didahului dengan Pengumuman Lelang.Pasal 1 ayat (27), yang menyatakan :Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN*"Harga Lelang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-06-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 55/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 8 Nopember 2021 — Penggugat:
LEGIMAN PRANATA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
189 — 232
  • Oleh karena tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugattelah melewati tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka beralasanHalaman 45 PutusanPerkara No. 55 / G/2021 /PTUNMDNdan berdasar hukum bagi majelis hakim menerima eksepsi Tergugat IIIntervensi Tentang tenggang waktu.3.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 11-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 9/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
NURIMAN SANTOSO
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
91 — 32
  • Tengang Waktu Gugatan 00 nnn nn en nn nn nn nn nnennnnnnesObyek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 23 Mei 2017;Bahwa objek sengketa tersebut diterima atau diketahui penggugat tanggal29 AQUSIUS 2018 2 2022 nnn nnn e nnn nnn nnn nnn nnn nen nner nn ern nee nn nen enennncenesBahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 9 juli 2018;Bahwa oleh karenanya gugatan aquo diajukan masih dalam tenggangwaktu sesuai dengan pasal 55 Undangundang Peradilan Tata UsahaN@ Qala enna nnn nnn n anne nnn nnn nnn nnn enn
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 43/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat:
HANSEN, SH, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
221 — 224
  • Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan a quodiajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal55 UU PTUN tersebut diatas yakni 90 (Sembilan puluh) hari sejak saatditerima atau diumumkan keputusan Badan Tata Usaha Negara.( Bahwa Tanggal, 03 Mei 2019 S/d 31 Juli 2019 adalah tengang waktu90 hari gugatan a quo, gugatan diajukan tepatnya pada Tanggal, 20Agustus 2019 yang artinya telah lewat waktu 17 hari dari tenggangwaktu yang dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN).
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-11-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 666/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 19 Juli 2017 — - MARTUA PANDAPOTAN SIREGAR (PENGGUGAT) - Kelompok Kerja (POKJA) 111 – B Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (TERGUGAT I) - Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (TERGUGAT II), DKK
39 — 11
  • gugatan Penggugat tersebut diatas, yaitu padapokoknya sebagai berikut:Menimbang bahwa terhadap 4 (empat) paket pekerjaan tersebut, setelahTergugat mempelajari, meneliti, dan mengevaluasi dokumen BAHP dan BAEPpada dasarnya Tergugat VI sependapat dengan Penggugat Ill, 1V, dan V untuktidak menandatangani SPPBJ yang tertera dalam dokumen lelang dimaksuddengan alasan proses Penggugat dalam evaluasi kualifikasi (dukungan bank)tidak sesuai dengan dokumen pengadaan serta batas waktu penawaran telahmelewati tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-05-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/TUN/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUKLINGGAU., II. PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU VS PT. CIKENCRENG;
93 — 301 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan yang dibangun Pemkot Lubuklinggau untukkeperluan rumah/kantor dinas, sekolah/pendidikan, kesehatan, dan lainlain di atas 11 (sebelas) tanah objek sengketa tersebut ;12.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum sebagaimana terurai di atas,Tergugat Il Intervensi yakin seyakinyakinnya bahwa gugatan Penggugatdalam perkara a quo sudah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) harisebagaimana dimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986,yang teks lengkapnya menyebutkan : gugatan hanya dapat diajukandalam tengang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 08-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fagudu RT.003/RW 006 Kecamatan Sanana Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2018, memberikan kuasa kepada : 1) MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H. & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/916/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1. Nama : IMRAN UMALEKHOA, S.IP.,M.Si.; NIP : 196110091985031013; Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2. Nama : ABDUL KAHAR H PANINGFAT; NIP : 197309162003121004; Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3. Nama : RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP.; NIP : 197504102003121009; Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4. Nama : MUHAMMAD K BOINAU, S.H.; NIP : 197128042005011007; Jabatan : Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5. Nama : MUHAYATI, S.H.; NIP : 198512042010012015; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6. Nama : KAMAL FAISAL SILAWANAE, S.AP.; NIP : 198406052006041006; Jabatan : Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepualauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
104 — 26
  • ;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan : Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 167.CTahun 2018 Tentang Pembementian Tidak Dengan Hormat Saudara SafiuddinBuomona
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 18-01-2013 — Putus : 11-06-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 2/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 11 Juni 2013 — CAPO DAENG RATU BINTI BE’DE Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR
66 — 29
  • Sintodan Penggugat baru mengetahuinya setelahPenggugat menerima undangan sebagai Terlapordari Kepolisian Resort Takalar pada tanggal 04Desember 2012, karena sifatnya undangan CapoDaeng Ratu belum dibuat Berita AcaraPemeriksaan, akan tetapi penyidik sudahmemperlihatkan bahwa pelapor sudah memilikiSertipikat, maka sesuai ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 gugatan ini tidakmelampaui tengang waktu 90 hari;Bahwa melalui Tim Ajudikasi Tergugat melakukanpendaftaran
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-03-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 2/P/FP/2018/PTUN.BDG
Tanggal 19 April 2018 — Pemohon:
Ruldey R Sumbayak
Termohon:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi
142 — 68
  • Menimbang, bahwa dari tengang waktu pengajuan Permohonan videPasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 limitatif telan menetukan padaHalaman 70 dari 78 halaman Perkara No.2/P/FP/2018/PTUNBDGayat (2)"jika ketentuan peraturan perundangundangan tidak menentukan bataswaktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka badan dan/ataupejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusandan/atau tindakan dalam waktu 10 hari kerja setelah permohonan diterimasecara lengkap oleh Badan dan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 18-05-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 84/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
SOMO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
234 — 203
  • Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam Posita Gugatan halaman 9angka Ill tentang Tengang Waktu Gugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak tanggal 4 Maret 2020No. 1203/60035.78/II/2020, pada saat Tergugat mengirimkan Suratbalasan kepada Penggugat atas Suratnya Penggugat tanggal 7 Februari2020 dan tanggal 28 Februari 2020, adalah merupakan dalil yang tidakbenar, karena senyatanya Penggugat telah mengetahui adanya objeksengketa a quo sejak tanggal 14 Mei 2019
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-01-2014 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 03-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 1 / Pid.Sus. K / 2014 / PN.Mdn
Tanggal 15 April 2014 — - dr. RICARDO, MM
93 — 75
  • Berdasarkan Paslal 17 ayat (3) PeraturanPresiden RI No. 54 Tahun 2010 serta perubahannya Peraturan Presiden RINo. 70 Tahun 2012 tengang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Halaman 35Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Medan36menyebutkan bahwa Panitia Pengadaan dalam hal diperlukan dapatmengusulkan kepada PPK tentang perubahan HPS dan/atau perubahanspesifikasi teknis pekerjaan, tetapi tenyata hal tersebut tidak dilakukan olehJONGGA HUTAPEA, SE, M.Kes selaku Ketua Panitia Pengadaan
    Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 serta perubahannyaPeraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 tengang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 butir (1), (7) dan (8) yangmenyatakan bahwa :1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/jasa,kecuali untuk kontes/sayembara dan Pengadaan Langsung yangmenggunakan bukti pembelian.(7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan datayang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi
    Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 serta perubahannya PeraturanPresiden RI No. 70 Tahun 2012 tengang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan : selain tugas pokok dankewenangan ULP/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dalam hal diperlukan ULP/pejabat pengadaan dapat mengusulkankepada PPK :a. perubahan HPS; dan/ataub. perubahan spesifikasi teknis pekerjaanBahwa perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena kedudukan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 18-02-2010 — Putus : 20-10-2010 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.PLR
Tanggal 20 Oktober 2010 — APRIAWAN, DKK LAWAN HOTMAN MANGATAS PARHUSIP, DKK
79 — 10
  • Tengang 59 dansaudara TUYAN Jl.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 156/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. RASTIM BONDAR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
57 — 35
  • Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu:Penghitungan tengang waktu. sebagaimana dimaksud pasal 55terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.Bahwa saat terhentinya waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau terhentinyatenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presidensebagaimana dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndangNo. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3)UndangUndang