Ditemukan 1901 data
70 — 11
pembayaran lagiagar proses perizinan lainnya segera selesai namun tidak saksi penuhi karenasudah tidak sesuai dengan perjanjian;Bahwa masih sekitar bulan September 2014 itu juga pak YONO memberikankepada saksi surat dari kantor Perizinan Kota Bogor perihal penagihanpembayaran retribusi IMB sebesar + Rp. 877 juta, saksi tidak bersediamembayarnya karena tidak sesuai dengan angka yang disepakati padaperjanjian kami, selain itu juga saksi khawatir dengan adanya pemberitaanyang sangat gencar mengenai kasus suap
Anmad Yani No. 44 Kota Bogor tersebut setelahadanya pemberitaan di media on line.Halaman 83 dari 177Putusan No. 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGe Bahwa saksi pertama kali mengetahui dari Pak YONO yang menelfonsaksi dan memberitahukan bahwa ada pemberitaan di media massaterkait dugaan suap dalam pengurusan perijinan hotel di JL.
81 — 46
Misalnya tidak melakukan penahanankarena menerima suap. Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannyadengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya menangguhkanpenahanan karena telah menerima janji menerima sejumlah uang dari penasehatSeseorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanakannya dengan menyalahiprosedur. Misalnya Penahanan tanpa Surat Perintah Penahanan.
604 — 272
Pratama Capital Assets Managementdan sejumlah Rp.7.200.000.000, (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari PTPasaraya International Hedonisarana, dianggap pemberian suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibanatau tugasnya, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa sebelum terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabatsebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, pada waktu sekiratahun 2012, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS bersamadengan
65 — 20
P.A.FLamintang, SH DelikDelik Khusus Kejahatan Jabatan KejahatanKejahatan Jabatan Tertentusebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pionir 5 Jaya, Bandung Cet Pertama, Oktober 1991,halaman: 321) ; Menimbang, bahwa menerima suap pasal 11, unsur perouatannya adalah menerima, dariunsur perbuatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusan pasal 11 berupa rumusan formil bergantungpada selesainya dilakukan perouatan, bukan pada apakah dari perouatan tersebut menimbulkansuatu akibat terlarang ataukah belum, akan
323 — 297 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertama, mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP AgusTjondro Prayitno yang divonis bersalah menerima suap terkait pemilihanDeputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS Bl) tahun 2004. Agussendiri sudah memperoleh pembebasan bersyarat sejak akhir Oktobertahun lalu;Selain itu, mantan Direktur Marketing PT. Anak Negeri Mindo RosalinaManulang juga memperoleh label justice collaborator.
Syahrul Nasution, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Firmansyah
135 — 99
bergabung dengan petarung(peserta latinan) untuk melaksanakan makansiang selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho(Alm) berjalan sendiri menuju kKearah depan LetdaChb Maulidi yang berada pada barisan yangdibentuk dalam kegaiatan makan siangsesampainya didepan Letda Chb Maulidiselanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm)duduk namun tidak sanggup untuk menopangbeban tubuhnya sehingga dibantu dengantangannya yang berada di tanah kemudian PradaDimas Satrio Nugroho (Alm) ikut makan siangnamun hanya satu suap
457 — 209
BdgDengan para BILLY SINDORO yang saksi kenal, saksi tidak memiliki hubungankeluarga.Saksi merupakan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi sejaktahun 2017.Saksi dihadapkan di persidangan karena terkait kasus suap Meikarta.Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan jabatan saksi selaku KabidPenataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.Saksi pernah menyetor uang kepada Bupati Kabupaten Bekasi NENENGHASANAH YASIN yang asal uang tersebut adalah dari PT. LIPPO.
pembangunan apartemen Meikartayang dilaksanakan di lokasi pembangunan apartemen Meikarta;Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, BILLY SINDORO,FITRADJAJA PURNAMA dan TOTO BARTOLOMEUS;Bahwa pertemuan antara BILLY SINDORO dan Terdakwa selain di IKG jugapernah di laksanakan Maxbox Lippo Cikarang;Bahwa benar ada pertemuan di lantai 36 RS Siloam Karawaci;Bahwa saksi mengetahui BILLY SINDORO, FITRADJAJA PURNAMA,HENDRY JASMEN dan TARYUDI diajukan sebagai BILLY SINDORO dipersidangan adalah terkait dengan suap
hanya formalitas saja;Bahwa ketika bertemu dengan FITRADJAJA PURNAMA di Surabaya, saksitidak membahas tentang perijinan Meikarta;Bahwa NENENG HASANAH YASIN tidak pernah menagih kekurangan IMBkepada BILLY SINDORO;Bahwa Lippo Group bukan badan merupakan badan hukum atau entitashukum;Bahwa hubungan saksi dengan Meikarta adalah karena semua orang lippoharus mempromosikan Meikarta;Bahwa saksi tidak merasa menyesali perbuatan karena apa yang didakwakantidak sesuai;saksi pernah dihukum terkait pemberian suap
727 — 241
Indikatordari pemufakatan jahat yakni subject delict harus sama (kualitas yangsama) atau kemampuan kapasitasnya untuk mewujudkan suatu hal yangdilarang, suatu contoh delict pemberian suap, sehingga untukkualitasnya tidak harus PNS tetapi para pihak mempunyai kemampuanuntuk mempengatuhi orangorang yang mempunyai kKewenangan untukmelakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga kesepakatantersebut harus mempunyai kualitas subyek hukum untuk melakukanperbuatan yang dilarang.Bahwa pembantuan ada dua
Pembantuan dalam delict suap, berartiada yang melakukan ataupun memberi suap, di mana orang yangmembantu adalah orang tersebut hanya membantu orang yang memberisuap, namun apabila pemberiannya belum terjadi, maka untukpembantuan belum dapat dikatakan pembantuan, di mana untukpembantuan dapat diterapkan oleh delict yang telah selesai, dengan katalain pembantuan tidak dapat dipidana terhadap delict yang belumHal 164 dari 253 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pstselesai.
228 — 357
., 101, yangmenyatakan, telah terjadi tindak pidana dalam pengadaan jikaterdapat unsur tipuan, paksaan, dan suap. Tipuan, seperti pemalsuandokumen, pekerjaan fiktif, berita acara serah terima barang fiktif,markup, melakukan kecurangan dalam pekerjaan, dan memalsukanlaporan. Paksaan, seperti pemaksaan penetapan pemenang lelang,tanda tangan kontrak di bawah ancaman. Suap, seperti meminta ataumenerima komisi/hadiah.Atas dasar unsurunsur itu, kami menyimpulkan, Sdr.
Walaupun menurutketentuan hukum, tidak semua delik korupsi dapat dikenakan uangpengganti, kecuali hanya rumusan delik yang berunsurkan ataubagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara.Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara, sehingga tidak adapenghukuman uang pengganti. Pidana tambahan berupa uangpengganti khusus hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal2 danPasal3 UU PTPK.
112 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 780 K/Pdt.Sus/201010.Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2008 (1 hari setelahPutusan KPPU (Termohon Keberatan) dalam perkara a quo terjadiperistiwa penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)terhadap salah satu Anggota Majelis Komisi KPPU pada perkara a quo,Ml, yang diduga menerima suap dari BS yang diduga merupakanrepresentasi dari para Terlapor (para Turut Termohon) atau setidaktidaknya salah satu pihak Terlapor (Turut Termohon) sebagai imbalan atasPutusan Majelis Komisi Termohon
YANDI MUSTIQA,SH
Terdakwa:
SUTRISDIANTO Pgl TRIS
83 — 21
Andi Hamzah dalam bukunyaPemberantasan korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internationalpengertian korupsi secara harfiah itu dapat ditarik kesimpulan, SesungguhnyaKorupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya, seperti disimpulkandalam Encyklopedia Americana korupsi itu suatu yang buruk dengan berbagairagam artinya, Sekarang di /ndonesia Jika orang berbicara mengenai korupsi pastiyang terpikir hanya perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap,masih belum banyak orang
Terbanding/Tergugat : Ir. SOEKOTJO
Terbanding/Intervensi I : BURHAN Bin SEMARANG
57 — 46
Rasulullah Shallahualaihi wa sallam,beliau bersabda yang artinya : Hakim itu ada tiga macam, dua diHalaman 53 dari 78 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT SMRNeraka dan satu masuk Surga, seorang hakim yang mengadilimanusia dengan kebodohannya, maka ia di Neraka, dan (3)seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskanhukuman ma ia pun di Neraka. (5);e Bahwa dari Abdullah bin Amr Radhiyallah Anhuma ia berkata :Rasulullah Shallahualaihi wa sallam bersabda yang artinya :seorang hakim diharamkan Menerima Uang suap
167 — 37
Pemuda No. 146Kota Semarang atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukanperbuatan yaitu telah menerima Gratifikasi yang dianggap sebagaipemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yangberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukanoleh para Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa mereka Terdakwa selaku Anggota DPRD
93 — 25
,MH Bin NS MUKIMIN(alm) bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ( menerima suap bersamasamasecara berlanjut sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan ketigamelanggar pasal 5 ayat (2) UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtasUndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUNUS SUNGKONO HADLSH.
99 — 17
macam manolah tolong bantu menyelesaikankasus ini saat itu saksi Jawab wah, aku dak biso nyelesaikan, aku dakOrang hukum, dan jugo masalah ini kan lah sudah sampai di polisi apottguno lagi kito lapor saat itu desmadera mengatakan ia hendakmemberikan uang kepada saksi dan safarudin, saat itu safarudinmengatakan terserah berapo yang wajar saat itu saksi katakan akutahu dengan pak widodo kajari, terus aku pernah koordinasi denganorang jaksa, masalah itu termasuk pungli atau apo namonyo, jaksajawab itu suap
1.Nur Hikmah
2.Akhmad Mangun Aseptiyanto
3.Tri Widodo
4.Nur Faizah
5.Tika Puji Lestari
Tergugat:
Kepala Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang
104 — 41
Perkembangangejolak akhirnya menimbulkan kecurigaan adanya praktik suap danjual beli Jabatan khususnya untuk Kunci Jawaban Ujian tertulis.Bahwa panitia dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringanpengangkatan perangkat desa telah melakukan posisi tugas panitiayang rangkap khususnya dalam hal ujian tertulis, hal ini sangatbertentangan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatandan
1.WAWAN YUNARWANTO
2.AHMAD BURHANUDIN
3.NI NENGAH GINA SARASWATI
4.NUR HARIS ARHADI
5.ARIF SUHERMANTO
6.ANDHI KURNIAWAN
Terdakwa:
KAYAT
184 — 58
dalam di Surat Keterangan Penguasaan TanahNegara atas nama Djuhri tanggal 15 November 1985 adalahtandatangannya yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2002 bukanpada tahun 2015;Bahwa Rosa Isabela adalah penasihat hukum yang mendampinginyabersama Jonson Siburian;Bahwa Saksti tidak pernah mendapat uang baik dari Saksi Sudarmanmaupun Jonson Siburian;Bahwa Saksi menerangkan kalau yang menunjuk Jonson Sinamburisebagai penasihat hukumnya adalah Saksi Sudarman dan Saksi tidakmengetahui adanya pemberian suap
diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkankepadanya untuk diadili, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satusaja sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya HukumPidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2017,halaman 192, yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor obyektif dansubyektif yang harus diperhatikan untuk memenuhi syarat dari dua unsurkesalahan si hakim pembuat korupsi suap
256 — 107
Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.4 Menyatakan bahwa Terdakwa II sebagai pihak swasta bukan Pejabat Negaraterbukti menerima uang sebesar 4 miliar dari uang hasil komitmen fee yangditerima oleh Saksi Fahd El Fouz dari pengusaha Abdul Kadir Alydrus ataspekerjaan pengadaan Alquran dan Labolatorium Komputer, di Kementerian Agama.Terdakwa II dalam hal ini tidak dapat disebut sebagai pihak penerima hadia (suap).5 Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala dakwaan (vrijspraak) atausetidaktidaknya melepaskan
pidana tersebutdilakukan, sedangkan asas transitoir yang dirumuskan dalam pasal 1ayat (2) KUHP, yang digunakan bila dalam suatu perkara dalam prosespemeriksaan pada saat yang sama terjadi perubahan undangundangmaka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwalah yangdiberlakukan, sedangkan tentang asas tiada pemidanaan tanpa kesalahanadalah suatu asas seseorang dimintai pertanggungjawaban pidananyaapabila kesalahan orang tersebut dapat dibuktikan, jadi tiada pidanatanpa kesalahan.Bahwa delik suap
dalam Undangundang Tindak pidana Korupsi, biladilihat dari sisi pelaku bisa dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu pihakpemberi suap atau penyuapan aktif, dan juga ada pihak penerima suapyang disebut sebagai suap pasif.Bahwa penerima suap diatur dalam 3 pasal yang awalnya secara historisada dalam KUHP, yaitu pasal 418 KUHP yang kemudian diadopsidalam pasal 11 UU Tipikor, yang dikenal dengan istilah Gratifikasi,kemudian dalam pasal 419 KUHP, yang memuat penerima suapnyaadalah pegawai negeri atau penyelenggara
A3I) yang menjadi pemenang lelang pekerjaanpengadaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an TA. 2011.Menurut Undangundang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, pasal 2berbunyi Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang denganmaksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu568dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yangmenyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap ........ dst.Bahwa menurut penjelasan pasal
2 Undangundang No. 11 tahun 1980 tentang TindakPidana Suap, yang dimaksud kewenangan dan kewajibannya termasuk kewenangandan kewajiban yang ditentukan oleh kodeetikprofesi atau yang ditentukan olehorganisasi masingmasing.Undangundang R.I.
121 — 34
MUHAMMAD BADARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana MENERIMA SUAP DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG-ULANG DAN DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
MUHAMMAD BADARUDDIN bersalahtelah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENERIMA SUAP DANPENCUCIAN UANG SECARA BERLANUJUT sebagaimana diatur dalamPasal 5 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.
setidaktidaknya pada suatutempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinpada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatanyang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara dianggap pemberian suap
Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan pemberian / suap yang diterimanyakepada Komisi Pemberantasan KorupsiDengan demikian unsur Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu DalaAd. 4.
dari perusahaanperusahaan pemilik Izin UsahaPertambangan yang adadi daerah Kabupaten Tanah Laut adalah pelanggaran hukumDengan demikian unsur atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerpakan hasil tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secarasah menurut hukumBerdasarkan uraian unsurunsur tersebut di atas, maka dakwaan atas din terdakwa telahterbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalahtelah melakukan Turut Serta menerima Suap
MUHAMMAD BADARUDDIN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaMENERIMA SUAP DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKANSECARA BERULANGULANG DAN DIPANDANG SEBAGAIPERBUATAN BERLANJUT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 TentangPerubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.
434 — 300
Kerugian keuangan negara (pasal 2 dan 3)suap menyuap (pasal 5, 6, 11, 12 dan 13)penggelapan dalam jabatan (pasal 8,9, 10a, b, b dan c)perbuatan pemerasan (pasal 12 e g f)oe &perobuatan curang (pasal 7 ayat (1) a,b,c dan d, Pasal 7 ayat(2) 12bbentukan kepentingan (pasal 12 1)ogrativikasi (pasal 12 B dan 12 C)tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsitertuang dalam pasal 21, 22, dan 24 Bab Ill UndangundangNo 31 tahun 1999 jo Undangundang No 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak