Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tennang tongang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-06-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 134/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
Intervensi:
David Siemens Kurniawan
539 — 658
  • Adapun mengenai dalil eksepsi Tergugat terkait dengan gugatanPenggugat kabur/tidak jelas lebih mengarah kepada eksepsi kompetensiabsolut Pengadilan yang telah Majelis Hakim pertimbangan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurutMajelis Hakim, gugatan Penggugat telah cermat dan jelas, sehingga eksepsiTergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas/Kabur (obscuur lible) dinyatakantidak diterima;Eksepsi Tentang Tengang Waktu Pengajuan Gugatan dan UpayaAdministratifMenimbang, bahwa selanjutnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-02-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — DANIEL LUKAS RORONG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
450 — 1165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Jawaban Termohon permohonan Hak Uji Materiil masihdalam tengang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimasalinan permohonan tersebut sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 3 ayat 4 PERMA 1/2011.Berdasarkan halhal tersebut di atas, mohon kiranya JawabanTermohon menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim MahkamahAgung dalam memeriksa Permohonan a quo; Persyaratan Formal Pengajuan Hak Uji Materiil Menurut UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung A.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-05-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 26/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
HARNOTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
SINTO HARJADI TANUWIDJAJA
328 — 168
  • TENGGANG WAKTU =MENGAJUKAN GUGATAN & UPAYA ADMINISRATIF;Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradila Tata UsahaNegara yaitu:Bahwa Berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA (PERMA) NO. 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhUpaya Administratif;Pasal 5 ayat (1) : Tengang waktu mengajukan Gugatan di Pengadilandihitung 90 (Sembilan puluh) Hari sejak Keputusan atas upaya AdministratifHalaman 4 dari 101 Halaman Putusan Nomor:
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
241 — 110
  • yangparalel dengan eksepsi ke2 (dua) Tergugat II Intervensi mengenai GugatanPenggugat Diajukan Melewati Dalam Batas Waktu/Daluarsa yang diisyaratkanMenurut Ketentuan Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana termuatdalam masingmasing jawabannya tersebut;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time /imit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang mengatur: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 21-06-2013 — Putus : 19-08-2013 — Upload : 19-09-2013
Putusan PT BENGKULU Nomor 13/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL
Tanggal 19 Agustus 2013 — INDRANSONO, BE BIN (ALM) TOMAN
59 — 41
  • . : 13/Pid.Tipikor/2013/PT.BKL86Menimbang bahwa berdasar pada pasal 5 ayat 1 Undangundang nomor 48 tahun2009 tengang Kekuasaan kehakiman.tersebut diatas dapat dimaknai bahwa PutusanHakim dalam suatu perkara tidak hanya untuk memenuhi kepastian hukum saja tetapiberkewajiban menggali memahami, nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat.Menimbag bahwa berdasar pada pirinsip rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatapakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada perkara a quo telah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-10-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 217/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
1.Drs. R. MOERDJOKO.HW
2.Ir. TONO SUHARYANTO
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc
2429 — 6216
  • Meskipun para penggugat mengajukangugatan masih dalam tengang waktu 90 hari dan telah berkirim surat kepadatergugat perihal keberatanya namun berdasarkan buku kompilasi rumusanhasil rapat pleno kamar mahkamah agung republik indonesia cetakan ke 3(tiga) tahun 2018, pada tanggal 22 sampai dengan 24 November 2017termaktub pada halaman 159 angka 3 (tiga) huruf (a) yang menyebutkansebagai berikut :a.
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 17-04-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 10/TIPIKOR /2018/PT.PDG
Tanggal 17 April 2018 — Mendri S bin Darmis
185 — 160
  • UPZsebelum diserahkan kepada bendahara BAZNAS atau penyimpan uang yangdiserahkan oleh BAZNAS sebelum diserahkan kepada Amil Zakat (UPZ), karenaruang lingkup tugas Terdakwa adalah meliputi : mengumpulkan zakat dan menyerahkan kepada bendahara BAZNAS; Menyalurkan zakat kepada para Mustahik; Menyerahkan dana Amil Zakat kepada UPZ (Unit Pengumpul Zakat); Melakukan survey mustahik;Menimbang, bahwa terdapat tenggang waktu antara penerimaan zakat dariUPZ dengan penyetoran kepada bendahara BAZNAS, dan tengang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 25 Agustus 2016 — ERI SETIADI Bin EDI SUKADI;
68 — 32
  • Guntur bin17 Mekar Jaya Mustofa 15.000.000 3.500.000 ne 0018 Nurul Iman Desa Amer Mahmud bin .Sugiwaras Cik Mamat 10.000.000 10.000.00019 Fatun Korib Desa SuiaiLubuk Kelumpang I 14.000.000 8.000.000 6.000.000Saling Nurul Iman Desa Newewi tin AGay) Tengang Nag (Alm) 13.000.000 7.000.000 6.000.080SimpangAl Muhtadin Desa21 Tanjung Ning Anwar bin Matdiah 14.000.000 7.500.000 6.500.000SimpangNurul Huda Desa si :72 Tanjung NingLama amalbinMarsus!
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penipuan
Register : 28-01-2014 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 159/Pid.B/2014/PN.Bdg
Tanggal 14 April 2014 — YUDI Bin SAMSUDIN
48 — 2
  • SURATIBukti yang serahkan tersebut tengang waktu penyerhannya paling lambatdalam waktu satu kali dua puluh empat jam atau satu hariDiperkihatkan kepada yang diperiksa barang bukti berupa :1 (satu) lembar bukti transfer formulir multiguna CIMB Niaga, tanggal2105 2012, dari nomor rekening 6170100032116 atas nama YUDI kenomor rekening Bank Mandiri 1240097031596 atas nama YayasanPendidikan Australia, sebesar Rp. 340.859.452, (tiga ratus empatpuluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 28-04-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Nopember 2016 — SITI KHOMASYIATUN ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
81 — 55
  • TENTANG DALUARSA MENGAJUKAN GUGATAN KARENA LEWAT 90(SEMBILAN PULUH) HARIBahwa, gugatan telah lewat tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejakdiketahuinya objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangundangNomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undangundang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-04-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 50/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
253 — 231
  • selalu berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 78 tahun2015 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri KetenagakerjaanRepublik IndonesiaNomor 1 Tahun 2020 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik IndonesiaNomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara PengawasanKetenagakerjaantermasuk juga Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 21 tahun 2010 tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-07-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
Dr. Ir. H. Ahmad Rizal, S.H., M.H., FCBArb
Tergugat:
Ego Syahrial Sekretaris Jenderal KESDM Selaku Ketua Panitia Seleksi Ketua dan Anggota Komite BPH Migas
306 — 288
  • Tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan;Tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatanbagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usahanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangsemula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannyadirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahuladanya keputusan tata usaha negara tersebut diubah menjadidihitung sejak yang bersangkutan pertama
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA
Register : 12-11-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 60-K / PMT-II /AU/XI/ 2018
Tanggal 12 Maret 2019 —
200 — 95
  • BRIPondok Gede.58) 2 (dua) lembar Surat Danpuspomau Nomor R/228/X/2017 tanggal23 Oktober 2017 tengang Permohonan Penyitaan dan PenitipanHalaman 95 dari 97 halaman Putusan Nomor 60K/PMTII/AU/XI/2018Rekening beserta Uang Simpanan terkait perkara PenyalahgunaanDana TWP TNI AU ditujukan kepada Pemimpin Wilayah BRI KanwilJakarta 2.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara59) 1 (satu) lembar Berita Acara dari PT.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pilkada
Register : 21-08-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 03-02-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 13-G-2014-PTUN-PDG
Tanggal 7 Januari 2015 — 1.ANDRES, SE 2.MANROFEN, SE LAWAN 1.KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT 2.DKPP
130 — 38
  • Bagaimana mungkin Para Penggugat mengajukan gugatanperkara a quo dengan menyebut perkiraan, halmana jelas sangat kontradiktifdengan apa yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh Para Penggugat dalamgugatannya pada bahagian Objek Gugatan, KPU Provinsi Sumatera Barat SebagaiTergugat, DKPPSebagai Tergugat, Kewenangan Mengadili PTUN, DasarseGugatan, Tengang Waktu, Pelaksanaan Pemilu Di Kepulauan Mentawai,hingga Alasan Atau DalilDalil Gugatan, semua disusun yang acuannya adalahsurat keputusan yang dikeluarkan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 126/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : GUANTI KARNO Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat II : MICHAEL WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat III : MICHELLE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat IV : STEPANIE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat V : FELICIA WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat VI : JESSY WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Terbanding/Tergugat I : PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat II : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan
71 — 37
  • telah memberikan ketentuan yang pada pokoknyabahwa permohonan banding harus diajukan didalam tenggang waktu 14 harisesudah putusan dijatuhkan;Menimbang bahwa in casu, perkara Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Smr,putusannya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariKamis pada tanggal 15 Nopember 2018, sedangkan Akta pernyataanpermohonan Banding ditanda tangani oleh kuasa hukum dari para Pembandingpada tanggal 27 Nopember 2018, hal ini berarti permohonan banding tersebutmasih dalam batas tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-06-2014 — Putus : 04-07-2014 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 8/PID.TPK/2014/PT BDG
Tanggal 4 Juli 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Evan Satriya, SH
Terbanding/Terdakwa : H. Teuku Ihsan Hinda
56 — 22
  • Dengan demikian,permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa, diajukan masihdalam tengang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yangditentukan Undangundang oleh karena itu permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkasperkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung tanggal 15 April 2014 Nomor: 116/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg ,Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, akan memberikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-04-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 PK/Pid.Sus /2011
Tanggal 11 April 2012 — Drs. Anderman. M.Si ; dkk
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusannyaJudex Juris hanyalah sematamata mempertimbangkan dalildalil yangdikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori kasasinya dan telahbegitu saja mengenyampingkan dalildalil bantahan yang Pemohon110Peninjauan Kembali sampaikan dalam kontra memori kasasi serta dalamkeberatan dan tanggapan atas tambahan memori kasasi Jaksa/PenuntutUmum, padahal konira memori kasasi dan keberatan tersebut telahmemenuhi syarat formil dan syarat materil karena telah para PemohonKasasi ajukan sesuai dengan syaratsyarat dan tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — JASMO, dkk vs. BUPATI PATI, dkk
292 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal yang berkaitandengan tata cara pengikut sertaan masyarakat dalam Proses Amdalsesungguhnya secara teknis diatur pada Permen Lingkungan HidupNomor 17 Tahun 2012 tengang Pedoman Keterlibatan MasyarakatDalam Proses Analisi Dampak Lingkungan Hidup, pada LampiranBab II mengatur:A.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 41/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 19 Agustus 2011 —
51 — 21
  • selaku Ketua Gapoktan Jatt Makmur pada tanggal 14November 2008 yang dihadiri oleh Pengurus Kelompok Tani dan Anggota Taniselain itu juga dihadiri oleh Kepala Desa saksi IMAM BAJURI hasil rapattersebut diputuskan bahwa dana bantuan sebesar Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah) tersebut dipergunakan untuk Saprodi Pertanian (Sarana Produksi Padi)yaitu dana alokasi untuk pengadaan pupuk beli langsung juga dapat dipinjamkan72jika dipinjamkan maka bunganya sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah)dengan tengang
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Perijinan
Register : 30-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 9/G/2013/ PTUN-TPI
Tanggal 1 Nopember 2013 — 1. A PUK; 2. SUAN KI; 3. TJI KIONG; 4. GO SIU PO; 5. SIAK TIN; 6. TICK HOCK; 7. TEH HIN; 8. A NGO; 9. SIM ENG; MELAWAN 1. BUPATI KABUPATEN KARIMUN; 2. PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
113 — 41
  • Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang menyatakan bahwa Bagi merekayang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasakepentingannya dirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55dihitung secara kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KeputusanTata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. dan hal ini sejalandengan Yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992tanggal 21011993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal