Ditemukan 1493 data
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
ABDUL HARIS SH.M.Si
152 — 32
tinggi Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan Pengadaan Langsung dilaksanakanberdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagaialasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paketdengan maksud untuk menghindari pelelangan;PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagaialasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paketdengan maksud untuk menghindari Seleksi;a.Dalam
102 — 57
Yangdimaksud dengan peran ganda, misalnya :a.dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau DewanKomisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisarispada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksiyang sama;Halaman 238 dari 534, Putusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2018/PT SBYYang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antarPenyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKdan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi
310 — 236
penyidikharus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum;3.Bahwa menurut pasa 139 KUHAP menegaskan Setelah penuntut umum menerima ataumenerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik,ia segera menentukanapakah berkas perkara itu sudah memenuhi pesyaratan untuk dapat atau tidakdilimpahkan Pengadilan4.Bahwa Pasal 140 KUHAP menegaskan;I Dalam hal penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidik dapat dilakukanPenuntutan,ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan;II a.Dalam
102 — 28
., selaku Ahli dari Politeknik Negeri Semarang :a.Dalam hal melakukan pemeriksaan fisik di lapangan danmelakukan penghitungan fisik secara kuantitas dan kualitas,data yang digunakan diterima dari Kejaksaan Tinggi JawaTengah berupa Perjanjian Kontrak beserta addendumaddendum yang ada serta dokumen yang terkait denganpelaksanaan pekerjaan..
1.INSYAYADI
2.RUDI FIRMANSYAH,SH
3.Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
REDO SETIAWAN, A.Md Bin ISKANDAR WAHID
120 — 36
Angka 40.2.a.Dalam hal pemutusan kontrak dilakukankarena kesalahan penyedia: jaminan pelaksanaan dicairkan (untuknilai paket diatas Rp.200.000.000).26.1.2. Angka 40.2.c.Dalam hal pemutusan kontrak dilakukankarena kesalahan penyedia : Penyedia Membayar dendaketerlambatan (apabila penyedia sebelumnya diberikan kesempatanuntuk menyelesaikan pekerjaan).3. Huruf R.2.
141 — 52
Helmi dan Agustinus Adi Nugroho (Aan).Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap proses pemberian KUR atas nama 50 KPS diSKC Bandung, dijumpai adanya pelanggaran sebagai berikut :a.Dalam proses permohonan dan collecting data KUR atas nama 50 KPS tidakdijumpai adanya kelemahan.Dalam proses pengumpulan, verifikasi dan analisa data dijumpai pelanggaran yaitu:1.
Helmi dan Agustinus Adi Nugroho (Aan).Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap proses pemberian KUR atas nama 50 KPS diSKC Bandung, dijumpai adanya pelanggaran sebagai berikut :a.Dalam proses permohonan dan collecting data KUR atas nama 50 KPS tidakdijumpai adanya kelemahan.b. Dalam proses pengumpulan, verifikasi dan analisa data dijumpai pelanggaran yaitu:Halaman 139 dari hal. Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2016/PN. Bdg1.
224 — 66
halaman, Putusan Nomor 72/Pid.SusTPK/2020/PN SmgBahwa, penentuan besaran anggaran pupuk bersubsidi adalah HPP(Rp/Kg) di kurangi HET (Rp/Kg) dikalikan volume kebutuhan pupuk (Kg);Bahwa, dasar pengadaan pupuk bersubsidi adalah UndangUndang APBN,misalnya UndangUndang Nomor 19 tahun 2012 tentang APBN tahunangaran 2013 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 15tahun 2013 berdasarkan Pasal 8 tentang dana subsidi;Bahwa, tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban danasubsidi pupuk adalah :a.Dalam
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
162 — 81
Bahwa gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam Rekonvensi,maka cukup berdasarkan hukum, bila Majelis Hakim Menghukum Tergugatdalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Halaman 44 dari 326 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2021/PT SMRBerdasarkan alasan jawaban diatas maka atas perkenan Majelis Hakimyang memeriksa, mengadili perkara dengan perkenan memberikan putusandemi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :A.DALAM EKSEPSI; Menyatakan gugatan Penggugat
PT. GASINDO PRATAMA SEJATI
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA
1071 — 2242
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dariperkara ini;.Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telahmemberikan Jawabannya pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 2Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :A.DALAM EKSEPSI;PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DAN KEPENTINGANUNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO;1.
Terbanding/Terdakwa : H.DIDI SUPRIADI Bin Alm MUSTOFA
116 — 67
Helmi dan Agustinus Adi Nugroho (Aan).Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap proses pemberian KURatas nama 50 KPS di SKC Bandung, dijumpai adanya pelanggaransebagai berikut :a.Dalam proses permohonan dan collecting data KUR atas nama50 KPS tidak dijumpai adanya kelemahan.Dalam proses pengumpulan, verifikasi dan analisa data dijumpaipelanggaran yaitu:1.Verifikasi hanya dilakukan kepada 6 KPS, seharusnya 50KPS dengan alasan terbatasnya waktu verifikasi yangtersedia pada saat itu.Hal ini bertentangan
175 — 24
Riau olehMARTAWNWAYA DT RAJO BAGAMPO bertandatangan pada tanggal 28 Maret 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 800/ DPRDPS / 2011, Tanggal 28 Maret 2011 an.MARTAWWAYA DT RAJO BAGAMPO untuk DinasHalaman 110 dari 1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/T PK/2015/PN.Pdg336) a.337) a.Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang TataPemerintahan ke DPRD Kota Pekanbaru Prop.Riau pada tanggal 28 Maret s/d 31 Maret 2011yang diketahui oleh an.
ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk DinasHalaman 859 dari 1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg263) a.264) a.Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi Ill DPRDKab. Pesisir Selatan pada tanggal 14 Agustus s/d17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMATREALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercapStempel Setwan DPRD Kab.
128 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kelayan A.Dalam Gg.Setuju RT. 17 Kec.Banjarmasin Selatan500 Bantuan kepada Panitia Mushalla GOLKAR NASIB 8.000.000,00AMAN TUBILLAH JI. Kelayan B ALAMSYAHTimur RT. 26/07 Kel. Kelayan TimurKec. Banjarmasin Selatan501 Bantuan kepada Panitia GOLKAR NASIB 8.000.000,00Pembangunan Langgar/Mushalla AL ALAMSYAHHIJRATUL AKBAR Jl.a RT.16 Kel.Basirih Kec. Banjarmasin Barat502 Bantuan kepada Pengurus Langgar GOLKAR NASIB 8.000.000,00ANNUR JI. Simp. Kuin Selatan Gg. ALAMSYAHSeroja Kel.
Kelayan A.Dalam Gg.Setuju RT. 17 Kec.Banjarmasin SelatanGOLKAR NASIBALAMSYAH8.000.000,00 500 Bantuan kepada Panitia MushallaAMAN TUBILLAH JI. Kelayan BTimur RT. 26/07 Kel. Kelayan Timur GOLKAR NASIBALAMSYAH 8.000.000,00 Hal. 580 dari 1161 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2015 Kec. Banjarmasin Selatan 501 Bantuan kepada PanitiaPembangunan Langgar/Mushalla AL GOLKAR NASIBHIJRATUL AKBAR Jl.a RT.16 Kel. ALAMSYAHBasirih Kec. Banjarmasin Barat 8.000.000,00502 Bantuan kepada Pengurus LanggarANNUR JI.
429 — 337 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Pasal 1 angka 6 KUHAP mengatur :a Jaksa adalah pejabat yang diberiwewenang oleh undangundang ini untukbertindak sebagai Penuntut Umum sertamelaksanakan putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;b Penuntut Umum adalah Jaksayang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim ;Selanjutnya dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UndangUndang KPK") yang mengatur :e Pasal 7 huruf a.Dalam