Ditemukan 6224 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-02-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PA AMBON Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Ab
Tanggal 16 Februari 2015 — - Pemohon - Termohon
178
  • Asli surat izin Nomor : 420.1,1/561/2015,dari Pemerintah kabupaten BuruUnit Pelaksana Tekhnis Dinas( UPTD) Kabupaten Buru, tanggal 6 Pebruari2015 (P2);B.Saksisaksi :1.
Putus : 15-03-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN RENGAT Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Rgt-Tlk
Tanggal 15 Maret 2016 — Terdakwa HAPOSAN ARITONANG Bin SONTANG ARITONANG
253
  • Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.
Register : 16-10-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Bkt
Tanggal 4 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
244
  • ternyata Pemohon dan Pemohon II dan adalahpenduduk Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang KotaBukittinggi, yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan AgamaBukittinggi, maka pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatifPengadilan Agama Bukittinggi;Menimbang, bahwa dalam hal permohonanltsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dalam rangka pelayananpersidangan terpadu yang dilakukan khusus berdasarkan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 maka dipandang halhal yangberkaitan dengan tekhnis
Putus : 02-12-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 C /PK/PJK/2008
Tanggal 2 Desember 2008 — PT. MINERAL EXPORTINDO, ; KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A BALIKPAPAN,
5515 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan secara tekhnis tidak terjadiHal. 5 dari 13 hal. Put. No. 134 C/PK/PJK/2008.keterlambatan pembayaran serta tidak seharusnya dikenakan sanksi Administrasi atasketerlambatan pembayaran ketetapan tersebut.Bahwa Surat Edaran Nomor.
Register : 22-03-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 221/Pid.B/2013/PN.Sgl
Tanggal 18 Juni 2013 — SUKMIL bin MURSALIN
36723
  • perairan Desa Batu Belubang Kab.Bangka TengahPropinsi Kepulauan Bangka Belitung ;Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi PropinsiKepulauan Bangka Belitung tahun 2009 sebagai staff Dinas DinasPertambangan dan Energi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dansejak bulan Desember 2011, saksi menjabat selaku Inspektur Tambangdi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitunghingga sekarang ini;Bahwa sebagai Inspektur Tambang adalah melakukan pembinaan danpengawasan terhadap tekhnis
Register : 05-07-2021 — Putus : 23-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PA UNAAHA Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Una
Tanggal 23 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
2117
  • Penetapan No 241/Padt.P/2021/PA.UnaTahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonanPemohon dan Pemohon II;2.
Putus : 18-06-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 328Pid.B/2016/PN.TBT
Tanggal 18 Juni 2016 — TEGUH SETIAWAN alias TEGUH
245
  • orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupunsebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yangmempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifatnilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Register : 02-06-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan PA SELAYAR Nomor 65/Pdt.G/2014/PA.Sly
Tanggal 18 Juni 2014 — Penggugat vs Tergugat
1510
  • Sikap masingmasing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secarajelas tidak disebabkan oleh suatu hambatan geografis atau tekhnis karenaselama pisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tinggal diwilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang sangat terjangkau sekalipundengan alat tranportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebutditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untukdapat
Register : 28-11-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 01-07-2013
Putusan PT JAKARTA Nomor 534/PDT/2012/PT.DKI
Tanggal 29 Januari 2013 — FEMMY EMAN LESAR >< DR. FRITS HENDRIK EMAN Phd Cs
9931
  • hukum dan putusan atas eksepsi dariTergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, Karena menyangkut eksepsi dimaksud telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkatpertama ; Dalam Provisi :Menimbang, bahwa tuntutan Provisionil itu pada intinya adalah tuntutan dariPenggugat agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak selamaproses perkara berlangsung serta bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokokdalam surat gugatan, oleh karena itu dalam buku pedoman tekhnis
Putus : 15-03-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN RENGAT Nomor 54/Pid.B/2016/PN.Rgt-Tlk
Tanggal 15 Maret 2016 — Terdakwa SUWANTO Bin PONIM
262
  • Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.
Register : 13-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA.Mrs
Tanggal 17 Mei 2016 — PERDATA
6660
  • Bahwa pengadministrasian data pendukung pencatatan nikahdilaksanakan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yaitu ImamKelurahan, lalu secara tekhnis dilaksanakan oleh Imam Lingkungan. Bahwa data pendukung pencatatan nikah yang sudah lengkapdiserahkan oleh Imam Kelurahan sebagai Pembantu Pegawai PencatatNikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk didaftar.
Register : 16-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PT PADANG Nomor 94/PDT/2021/PT PDG
Tanggal 4 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : Drs. Alijastar
Terbanding/Penggugat I : MARTINI
Terbanding/Penggugat II : ROSNA HATITI
Turut Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
14480
  • kerapatan Adat Nagari Tapakis, dengansendirinya bukti bukti tersebut pun mempunyai nilai pembuktian, Sepanjangbelakang hari ada perubahan wilayah dengan sendirinya pihak Agraria untukmembenahinya menyesuaikan dengan keadaan, dalam pengertian tidakmerugikan pihak lain ;Menimbang, bahwa sejauh manakah pertimbangan Hakim Tingkat Pertamayang menyatakan permohonan 1995 jual beli dilakukan 1995, sedangkanpermohonan terbitnya sertifikat 1994 bertolak belakang diragukan keapsahansertifikat, hal itu adalah tekhnis
Register : 21-12-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg
Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
BENY SISWANTO, SH., MH
Terdakwa:
HAMDAN Als HAMDAN IS Bin ISMAIL
21255
  • Alokasi DanaDesa, Melakukan pengelolaan sendiri sebagian kegiatan yangtercantum dalam DPA/DPPA tersebut serta melakukan penarikanuang dari Rekening Kas Desa Penaga Kecamatan Teluk BintanKabupaten Bintan dengan memerintahkan Bendahara yaitu SaksiHERRY ISKANDAR untuk mencairkan uang tanpa prosedursebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yangmana seharusnya melalui pengajuan SPP (Surat PermintaanPembayaran) oleh TPTPKD (Tim Pelaksana Tekhnis
    Kegiatan 355.015.115, 355.015.115, TidakPemberdayaa terlaksana (100%) 1n Ekonomi (Fiktif)Masyarakat sejumlahTersedianyaRp.BUMDes355.015.115, Bahwa selanjutnya terdakwa dan bendahara membuat sendiri SuratPertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan tersebut tanpa adanya tandatangan dari para PTPKD (Pelaksana Tekhnis Pengelolaan KeuanganDesa) berserta buktibukti pendukung pengeluaran uang, yangmengakibatkan terdakwa selaku Kepala Desa Penaga belum bisamembuat dan menyampaikan Laporan Semester Akhir Tahun 2016Halaman
    keuangan Desa, Melakukan pengelolaan sendirisebagian kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tersebut sertamelakukan penarikan uang dari Rekening Kas Desa Penaga KecamatanTeluk Bintan Kabupaten Bintan dengan memerintahkan bendaharayaitu Saksi HERRY ISKANDAR untuk mencairkan uang tanpaprosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri DalamNegeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desayang mana seharusnya melalui pengajuan SPP (Surat PermintaanPembayaran) oleh TPTPKD (Tim Pelaksana Tekhnis
    Kegiatan 355.015.115, 355.015.115, TidakPemberdayaan terlaksana (100%) Ekonomi (Fiktif)Masyarakat sejumlahTersedianyaRp.BUMDes355.015.115, Bahwa selanjutnya terdakwa dan bendahara membuat sendiri SuratPertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan tersebut tanpa adanya tandatangan dari para PTPKD (Pelaksana Tekhnis Pengelolaan KeuanganDesa) berserta buktibukti pendukung pengeluaran uang, yangmengakibatkan terdakwa selaku Kepala Desa Penaga belum bisamembuat dan menyampaikan Laporan Semester Akhir Tahun 2016
    Kegiatan 355.015.115, 355.015.115, TidakPemberdayaan terlaksana (100%) oeEkonomi (Fiktif)Masyarakat sejumlahTersedianyaRp.BUMDes355.015.115, Bahwa selanjutnya terdakwa dan bendahara membuat sendiri SuratPertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan tersebut tanpa adanya tandatangan dari para PTPKD (Pelaksana Tekhnis Pengelolaan KeuanganDesa) berserta buktibukti pendukung pengeluaran uang, yangmengakibatkan terdakwa selaku Kepala Desa Penaga belum bisamembuat dan menyampaikan Laporan Semester Akhir Tahun 2016
Putus : 26-08-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 48/Pid.Sus/2013/PN.SBY
Tanggal 26 Agustus 2013 — NURFU’AD Bin SAHRIN
347
  • Masyarakat Desa) adalah agar kader KPMD tersebut mempunyaikemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai PTO Bab tahun2008, peran pelaku pelaku dimana fungsi KPMD adalah membantu pengelolaanpembangunan di Desa, dan memfasilitasi atau memandu masyarakat dalammengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Pedesaan di desa dankelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan ; Bahwa benar saksi menerangkan tujuan pemerintah mengadakan PNPMadalah : sesuai PTO (Petunjuk Tekhnis
    Bapemas Propinsi Jawa Timur , disamping itu BapemasKabupaten Pasuruan juga membuat Laporan daya serap anggaran berdasarkanSP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dikeluarkan oleh KPPN ( kantorPerbendaharaan Kas Negara) Malang atas dasar Surat Perintah Membayar(SPM) yang diajukan oleh PA (Pengguna Anggaran) / KPA ( Kuasa PenggunaAnggaran ) yaitu Kepala Bapemas Kabuapaten Pasuruan berdasarkan usulan dariKecamatan dan Desa ) Kemendagri Nomor : 414.2/615/PMD tanggal 04 Pebruari 2011perihal : Petunjuk Tekhnis
    Pekerjaan jalan Aspal lebar 3 Meter X Panjang 891 Meter Untuk Desa SumberGlagah ; Besar dana PNPM Perdesaan sebesar Rp.138.970.400 dengan rinciandana APBD sebesar Rp. 60.000.000, Dana APBN sebesar Rp. 72.021.900, APBN 2%(Untuk operasional UPK Kecamatan sebesar Rp. 2.779.500,) APBN 3% (UntukOperasional TPK Desa sebesar Rp. 4.169.000,) ; Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan PNPM Mandiri Perdesaan tersebut ,sebagaimana dalam penjelasan XI PTO (Petunjuk tekhnis Operasional ) ditentukan :1.
    Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasilyang memuaskan serta selesai tepat waktu ; Dalam Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan disebutkan juga dalam :I. Alur Kegiatan ; 1.2. Pelaksanaan Kegiatan : Penyelesaian Kegiatan :10.
    ratus dua puluh rupiah). hal ini bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional ) program Nasional pemberdayaanMasyarakat ( PNPM) Mandiri Perdesaan , kementrian Dalam Negeri RI tanggal 5Nopember 2008, Penjelasan ( petunjuk Teknis Operasional ) Program Nasionalpemberdayaan Masyarakat ( PNPM) Mandiri Perdesaan dan Surat Perjanjian Kontrakpengadaan Material untuk Desa Krengih, Desa kedung Banteng dan Desa SumberGlagah;e Hal tersebut diatas bertentangan dengan Petunjuk Tekhnis
Putus : 22-04-2010 — Upload : 28-12-2011
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 401/PID.B/2009/PN.RKB
Tanggal 22 April 2010 — Drs. LILI GOZALI Alias SYIFULLAH Alias LILI Bin H. GOBANG RANA WIJAYA
9214
  • suatu tempat laindi daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara tesebut, telahsecara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yangdilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006tanggal 1 Agustus 2006, tentang Pedoman Tekhnis
    berwenangmemeriksa dan mengadili perkara tesebut, telah dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yangdilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006tanggal 1 Agustus 2006, tentang Pedoman Tekhnis
    Lebak tahun 2006diantaranya adalah koperasi Rimba Raya yangdiketuai oleh terdakwa ;Bahwa, setelah keluar penetapan Menteri Koperasitersebut kemudian dana dari Kementrian koperasiturun melalui Rekening masing masing koperasi danuntuk koperasi Bina Sejahtera telah diambil ;Bahwa, dari anggaran sebesar Rp. 850.025 .000(delapan ratus lima puluh juta dua puluh lima riburupiah), tanpa pajak berdasar petunjuk Tekhnis danPetunjuk Pelaksanaan Bantuan perkuatan dalam bidangproduksi kepadakoperasi No. 18/Per
    adalah ke 5 Koperasi tersebut ;Bahwa, kemudian~ saksi baru mengetahui langsungsetelah mengecek ke kantor BRI Cabang Rangkasbitungdan diberitahu sudah dicairkan namun ternyatakoperasi koperasi yang mendapatkan dana dariKementrian koperasi tidak melaksanakan sebagaimanadalam petunjuk tehnis dan pelaksanaannya dan parapengrus koperasi koperasi tersebut tidak ada lagidan saksi mengetahui bahwa terdakwa sebenarnyabukan warga asli kecamatan Cibeber tetapi orangtanggerang ;Bahwa, berdasarkan petunjuk ~~ tekhnis
    penarikan tersebut saksi memeriksatanda tangan yang ada di buku Cek dan disesuaikandenngan KTP atas nama Abdul Rosid serta stempelkoperasi yang bersangkutan ;KUDRI ONO, Ak ;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidakmempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyaihubungan kerja dengannya ;Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi ahli dikantor polisi dan menandatangani Berita acarapemeriksaan tersebut ;Bahwa keterangan tersebut sudah saksi anggapbenar ;Bahwa saksi bekerja sebagai pengendali tekhnis
Register : 13-09-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Ir. SARIFUDDIN, M, Si Bin SANDIRI MANTARI
11128
  • foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen Pedoman Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) bidang Bina Marga dengan nomor: 7.1(7) a, tentang jenis pekerjaan beton mutu sedang FC = 20MPa (K-250);
  • 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen Gambar perencanaan ruas jalan Pebaian-Tombang TA. 2016;
  • 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen dengan nomor: 23/KTRK-PRC/PRPJ/DPUK/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, perihal Kontrak Perencanaan tekhnis
    1. Terdiri dari:
    1. 1 (satu) rangkap Dokumen PERKAP LKPP No. 23 tahun 2015 tentang petunjuk tekhnis operasional sertifikasi keahlian tingkat dasar pengadaan barang/jasa pemerintah, tanggal 23 Oktober 2015, Tertanda Agus Prabowo (selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    2. 1 (satu) rangkap copy sertifikat ahli pengadaan Nasional A.n.
      peningkatan jalan ruas Pebaian-Tombang, tanggal 19 Agustus 2016;
    3. 1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya terkait harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan peningkatan jalan ruas Pebaian-Tombang;
    4. 1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya terkait kerangka acuan kerja (KAK) jasa Konstruksi peningkatan jalan ruas Pebaian-Tombang;
    5. 1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya terkait Spesifikasi tekhnis
      sesuai dengan aslinya terkait jadwal pengadaan paket pekerjaan peningkatan jalan ruas Pebaian-Tombang;
    6. 1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Terkait Informasi lelang pekerjaan peningkatan jalan ruas Pebaian-Tombang;
    7. 1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya terkait Informasi lelang tentang tahap-tahap evaluasi paket pekerjaan peningkatan jalan ruas Pebaian-Tombang, yang terdiri dari tahap evaluasi administrasi, evaluasi tekhnis
      K175);d. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait DokumenPedoman Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) bidang Bina Margadengan nomor: 7.1(7) a, tentang jenis pekerjaan beton mutu sedang FC =20MPa (K250);e. 1 (Satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen Gambarperencanaan ruas jalan PebaianTombang TA. 2016;f. 1 (Satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen dengannomor: 23/KTRKPRC/PRPJ/DPUK/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, perihalKontrak Perencanaan tekhnis
      Terdiri dari:a. 1 (satu) rangkap Dokumen PERKAP LKPP No. 23 tahun 2015 tentangpetunjuk tekhnis operasional sertifikasi keahlian tingkat dasar pengadaanbarang/jasa pemerintah, tanggal 23 Oktober 2015, Tertanda Agus Prabowo(selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;b. 1 (satu) rangkap copy sertifikat ahli pengadaan Nasional A.n.SARIFUDDIN, ST, tanggal 22 Mei 2011;c. 1 (satu) rangkap copy Dokumen yang telah dilegalisir sesuai denganaslinya, perihal DPA Perubahan terkait kegitan
      Anggota pokja ULP untuk paket pekerjaanpeningkatan jalan ruas PebaianTombang, tanggal 19 Agustus 2016;1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinyaterkait harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan peningkatan jalan ruasPebaianTombang;1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinyaterkait kerangka acuan kerja (KAK) jasa Konstruksi peningkatan jalan ruasPebaianTombang;1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinyaterkait Spesifikasi tekhnis
      Menyampaikan hasil pemilihnan dan salinan dokumen pemilihanpenyedia barang/jasa kepada PPk;Menyimpan dokumen asli pemilinan penyedia barang/jasa;Membuata laporan mengenai proses pengadaan kepada ULP;Memberikan data dan informasi kepada ULP mengenai penyediabarang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuandan pelanggaran lainnya;Mengusulkan bantuan tekhnis dan/atau Tim ahli kepada kepala ULP;.
      Terdiri dari:a. 1 (Satu) rangkap Dokumen PERKAP LKPP No. 23 tahun 2015 tentangpetunjuk tekhnis operasional sertifikasi keahlian tingkat dasar pengadaanbarang/jasa pemerintah, tanggal 23 Oktober 2015, Tertanda Agus Prabowo(selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;b. 1 (satu) rangkap copy sertifikat ahli pengadaan Nasional A.n.SARIFUDDIN, ST, tanggal 22 Mei 2011;Halaman 180 Putusan Nomor 65/Pid.Sus.
Register : 25-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 15 Juni 2016 — SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN
11757
  • Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli tekhnis dariUniversitas Prof.DR.HAZIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadappekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma tahun 2013,secara kwantitas masih terdapat kekurangan Volume pekerjaan diantaranya :. Divisi 3 Pekerjaan tanah; Penyiapan badan jalan, 6250,00 M2.terpasang 1.000.00 M2, kurang 1.250.00M2.Il.
    Surat dari PPTK No : 620/129/DPUBM/IX/2013, tanggal 30 September2013 tentang Fill Enggenering/survey kajian tekhnis lapangan pekerjaandimaksud yang ditujukan ke kontraktor dan konsultan pengawas;b. Berita Acara Hasil Survey Kaji ulang lapangan No : 620/130/DPUBM/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013 dengan hasil didapat data datayang dituangkan ke dalam perhitungan draft CCO;c. Surat dari CV.
    Berkordinasi dengan PPTK sehubungan dengan tekhnis lapangan,dan melaporkan hasil produk perencanaan dengan Direktur;4.
    Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis Lapangan pekerjaan peningkatan jalanNanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab. Seluma, 04 Desember 2013;f. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan tekhnis lapangan pekerjaan peningkatanjalan Nanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab. Seluma;Bahwa pemeriksaan tekhnis dilapangan atas pekerjaan kegiatan tersebutterjadi pada tanggal 04 Desember 2013 di lokasi pekerjaan yangberalamat di Jl. Nanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab.
    Seluma danpemeriksaan lapangan dilakukan, oleh : ANTARIKSA, ST (Ketua), EKAROSARIA, ST (Sekretaris), dengan Anggota (NOVIAN SORI, ARISMAN,BRENDI CARLO, Saksi sendiri);Bahwa alat yang digunakan dalam pemeriksaan tekhnis dilapangan olehTim PHO, yaitu : Meter pendek ukuran 5 meter; Meter panjang ukuran 50meter; Linggis; Hand phone untuk dokumentasi;Bahwa dari pemeriksaan tekhnis dilapangan tersebut ditemukan / terdapatpekerjaan yang belum selesai : MRapikan galian siring; Rapikan bahujalan; Rapikan
Register : 02-06-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan PA SELAYAR Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Sly
Tanggal 18 Juni 2014 — Penggugat vs Tergugat
1510
  • Sikap masingmasing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkanoleh suatu hambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempattinggal, baik penggugat maupun tergugat tinggal di wilayah Kecamatan yangsama di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang sangat terjangkau sekalipundengan alat tranportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebutditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata
Register : 01-08-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA PARIAMAN Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Prm
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
245
  • juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat tersebut danPenggugat telah menyatakan bersedia menerimanya, maka majelis tidak perlumempertimbangkannya lagi dan menetapkannya sebagai hukum, sebagaimanabunyi amar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atasdikabulkannya tuntutan Penggugat, menurut majelis dipandang logis danrasional serta menyangkut tekhnis
Putus : 25-02-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 25 Februari 2011 — FERLAN ERLANGGA Bin WAHYUNI ISA,
219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan a quo salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan aquo yaitumenguatkan putusan pengadilan Negeri Serang No.682/Pid.B/2010/PN.SRG tanggal 09 November 2010 yang dimintakanbanding oleh Penuntut Umum. bahwapertimbangan hakim dalam tingkat pertama dalam putusannya dapatdilihat dalam pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjaraterhadap anak nakal berdasarkan Pedoman Tekhnis