atas nama PT.NAGAMUTIARA dan Keputusan tersebutdiumumkan pada tanggal 19 Juni 2001 melalui Berita Kompastertanggal 19 Juni 2001 ;75bahwa putusan PTUN Bandung yang baru keluar 1 minggu yangdiperkuat oleh Keputusan Menteri BPN tersebut langsung digugatoleh Sdr.KING HU di Pengadilan yang sama (PTUN Bandung),padahal untuk memperoleh Keputusan tersebut telah mengeluarkanbiaya sebesar Rp.850.000.000,(delapan ratus lima puluh jutarupiah) dan biayabiaya tersebut tidak ada tanda terimanya karenamerupakan suap

Bahwa yang dimaksud dengan pertanggung jawaban adalah siapa yangmembuat perjanjian dia yang mengelola ; Bahwa dana yang tersedia adalah bahwa dana itu ada, ada pasti ada ; Bahwa bahwa Apabila dana belum masuk ke rekening tetapi pekerjaandikerjakan terus itu adalah boleh ; Bahwa dalam pekerjaan swakelola tenaga skill, tukang, pekerja ataumaterial boleh diambil dari luar Tim Swakelola tetapi tidak boleh lebih dari50 %; Bahwa apabila utang sudah dibayar kepada yang berpiutang maka itubukan namanya suap

Pelakunya baru dijatuhi pidana bila terbukti melakukanpelanggaran atau penyalahgunaan wewenang tersebut karena menerima suap ataumelakukan tindak pidana lainnya. Tindakan tersebut baru menjadi tindak pidanakorupsi, apabila pelakunya melanggar perbuatan melawan hukum yang diancamdengan sanksi pidana.

Sedangkanbarang bukti yang disita Rp. 11.000.000, (Sebelas juta rupiah) hasil daritangkap tangan 3 orang yaitu Kepala desa joho (jumali), Kepala DesaSanan (sadiko), dan Kepala Desa kepanjen (Sugeng purnomo) yang teruraidalam berita acara No. 115 sampai saat ini ketiga orang yang ditangkaptangan dan kedapatan barang bukti tersebut tidak pernah dijadikanTersangka pemberi suap.

SE. 52/PY/UP 90/2001 tentangPengarahan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, dengan demikian unsurtersebut telah terpenuhi;Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Bahwa berdasarkan fakta hukum rangkaian perbuatan Terdakwa sejak tahappersiapan sampai dengan realisasi penerimaan uang dari saksi AntoniusTonbeng melalui James Gunaryo Budirahardjo menunjukkan adanyakerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwerking) antara Terdakwa denganFerry Syarifuddin untuk mewujudkan tindak pidana nmenerima suap berupauang sejumlah Rp280.000.000,00

Fraksi Partai Demokrat DPRRIyang telah menerima fasilitas berupa feefee proyek yang didanai oleh APBNdengan mengurus proyekproyek pemerintah tersebut serta tindak pidanapencucian uang dan uanguang fee proyek APBN, yang sudah dengansendirinya menciderai semangat pemberantasan korupsi yang seharusnyamelekat dalam diri Terdakwa.Di sisi lain perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung upaya pemerintahuntuk menegakkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (good and cleangovernance) sehingga praktik suap

Dalam sejarah pemberantasan korupsi, sudah banyak pelaku korupsi yangberlatar belakang pejabat publik dikenakan sanksi pidana kemudianberstatus terpidana, akan tetapi kembali lagi bangkit dan eksis didunianya(baik jabatan negeri maupun jabatan publik) untuk kembali mendapatkanjabatan/atau kedudukan berstatus tersangka dan terpidana pun masihberusaha eksis menduduki jabatan di eksekutif & penyelenggara negaraseperti diantaranya; Azirwan (terpidana suap terhadap anggota DPRRI AlAmin Nasution yang kemudian

Terdakwa demi mewujudkan ambisinya menjadi Presiden RI padatahap awal meraih jabatan Ketua Umum Partai Demokrat (the ruling partypada masa itu) terlebin dahulu, dimana usaha tadi dalam pembiayaanuntuk pemenangannya dicapai dengan cara memperoleh penerimaandanadana (uang suap) yang bersumber dan uanguang kasbon PT AdhiKarya, PT Duta Sari Citralaras yang berambisi mendapatkan ProyekP3SON Hambalang dan Kemenpora dan proyekproyek yang bersumberdari APBN/APBNP 2010 lainnya (seperti Proyek di Kemendiknas

menyuap, pasalpasal inilah yang kemudian menjadi bahagian akomodir terhadap UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi, yangsecara substansiel mengandung dan meliputi sekaligus AktieveOmkoping atau suap dalam arti aktif dan Passieve Omkoping atausuap dalam arti pasif.Dengan demikian, sebelum Majelis Hakim pada Putusan Judex FactiTk. dan Putusan Judex Facti Tk.

Jur.Andi Hamzah, menyatakan: Kalau kita meninjau pasangan pasif Pasal 209KUHP, ada dua, yaitu Pasal 418 dan 419 KUHP yang dapat dimengertikarena bagi penerima suap ada dua kemungkinan. Pertama menerima suapyang berhubungan dengan jabatannya (in zijn bediening) tanpa berlawanandengan kewajibannya (in strijd met zijn plicht), dan dengan tambahan unsurini, memperberat pidana dari 6 bulan (Pasal 418 KUHP) menjadi lima tahun(Pasal 419 KUHP),Sedangkan Ahli Dr.

pekerjana fisik bidang cipta karya tahun2014, tapi yang jelas tidak pernah putus kontrak;Bahwa dalam penyusunan anggaran, ada sinerginya dengan bidang cipta karya danbidang Bina Marga;Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat di DPRD sehingga saksi tidak tahu penetapanRAPBD dimaksud;Bahwa saksi ada membuang nomor HP saksi yakni 08125025331 karena nomorHP tersebut sering saksi gunakan untuk menghubungi Imanuah, salah satunyaterkait penyitaan mobil dinas di rumah Imanuah, saksi takut terlibat mengenaikejadian suap

meminta sayauntuk membuat Rancangan Undangundang yang isinya mengembalikanbeban pembuktian , maka lahirlah UU 20 tahun 2001 sebagai perubahandari UU No. 31 tahun 1999 tersebut ; Bahwa saat pembahasan tersebut selain saksi hadir pula Adnan BuyungNasution,Prof Ramli Atmasasmita, Prof Natabaya dan Brigadir Abdullah ; Bahwa menurut Ahli pasal 12 huruf i UU No. 20 tahun 2001 tersebutsebenarnya telah diatur dalam KUHP hanya lebih dijabarkan, misalnyapasal 210 KUHP sama dengan pasal 6 UU No 20/2001 tentang suap

kejadian, (contoh yang tidak diawasiadalah) apa yang dilakukan oleh direksi atau direktur utama, yang terkaitpidana misalnya untuk memenangkan tender atau pekerjaan tadi tahutahu direksi atau direktur utama, atau direktur marketing, atau salesmanager, itu dia ada melakukan gratifikasi atau kasih uang, nah ini kantidak tahu, komisaris utama tidak tahu, kalau misalnya dia sudahmelakukan pengawasannya rutin sehingga kejadian internal perusahaanitu betul sudah diawasi dan eksternalnya dia melakukan suatu suap

komisaris tidak terlibat;Bahwa Komisaris bisa bertanggung jawab kalau seakanakan diadirecting mindnya ada di situ, dianggap tahu dia apa yang dikerjakanHalaman 166 dari 350 halaman Putusan 81/Pid.sus/TPK/2018/PN Jkt Pstdireksi itu, padahal itu kan suatu hal yang melanggar hukum punya, suatuhal yang tercela;Bahwa benar Komisaris menerima laporan, dia secara internal secarabusiness judgement betul (menerima laporan);Bahwa kalau misalnya Komisaris Utamanya dia tidak tahu menahu soalitu (adanya pemberian suap

pendukungnya untuk overhead dihalaman belakang dan bukti pendukung akan disampaikan olehLaurensius;Bahwa beban usaha + bunga, totalnya Terdakwa masih ada laba bersihpada tahun 2009 sejumlah 66 miliar (Rp66.743.636.441,00), 2010sejumlah 70 miliar (Rp70.542.159.376,00) dan tahun 2011 sejumlah 8miliar (Rp8.003.684.101,00) atau setara dengan kurang lebih 5%;Bahwa ini adalah audit report yang telah diaudit oleh Johan MalondaMustika & Rekan;Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Tersangka nomor 47 agarpermasalahan suap

Oleh karena perbuatan yang didakwakan dan dituntut olen PenuntutUmum terhadap diri Termohon banding tidak terbukti, makaTermohon banding mohon agar dalil dalam memori bandingPenuntut Umum aquo dikesampingkan dan ditolak ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanKontra Memori Banding tertanggal 10 September 2018, yang padapokoknya sebagai berikut :" Bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa II Khairudin menerimagratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya Rp. 180.546.000.000, dianggap suap

Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena pidana tersebut, dianggapmasih terlalu ringan dengan alasanalasan sebagaimana diuraikan dibawahint ;Menimbang, bahwa disamping pertimbangan halhal yangmemberatkan yang telah dipertimbangkan Hakim pertamatersebut,Pengadilan Tinggi mempertimbangkan halhal memberatkan bagi TerdakwaIl Knairudin yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, yaitu Terdakwa Il Khairudin Bersamasama dengan Terdakwa RitaWidyasari telah menerima gratifikasi yang dianggap suap

sebanyak Rp.180.546.000.000,00 (seratusdelapan puluh milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah) (videPutusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST halaman 846)terkait dengan proyekproyek pembangunan dilingkungan PemerintahKabupaten Kutai Kertanegara dan penerbitan SKKL dan ijin lingkunganpada Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten KutaiKertanegara ; Terdakwa Il Khairudin Bersamasama dengan Terdakwa RitaWidyasari telah merusak lingkungan hidup terkait dengan gratifikasiyang dianggap suap

Petugas Bank dalam pemberian kredit menerima suap ;2.

piutang Negara dan hutang Bank BUMN bukanlahhutang negara ; Bahwa, apabila suatu BUMN mendapat saham dar negara sebesar51 % yang berasal dari APBN maka begitu masuk kedalam BUMNkekayaannya adalah milik BUMN sebagai badan hukum (subyekhukum), negara hanya mendapat pajak, dividen ; Bahwa, terhadap asas prudential banking yang dikenal denganistilah 5 C yaitu prinsip kehatihatian dalam suatu PT, apabilasudah hatihati tetapi tetap rugi maka ini adalah resiko bisnis,tetapi apabila ada bukti menerima suap

Dalam kasus posisitersebut terjadi cacat prosedur, sehingga implikasinya IMB yangtelah diterbitkan/dikeluarkan dapat dicabut kembali atau dibatalkan.Berbeda halnya diterbitkannya IMB dengan sudah mengetahuisebelumnya ada persyaratan yang tidak lengkap tetapi karenapejabat administrasi tersebut telah menerima suap, maka perbuatantersebut sudah dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaanwewenang yang mempunyai implikasi korupsi:Karenanya, tidak terbukti tindakan Terdakwa yang tetapmenandatangani

anggota BPD tidak dapat menerima perbuatan Terdakwasehingga Saksi dan tokohtokoh masyarakat melaporkan Terdakwa ke pihakKepolisian Daerah Lampung namun oleh Polda Lampung diarahkan ke PolresLampung Selatan; Bahwa sebelum melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian maka Saksi pernahmenganjurkan kepada Terdakwa agar mengganti Raskin yang tidak ia salurkannamun Terdakwa tidak juga menggantinya; Bahwa jika Saksi tidak melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib makamasyarakat menuduh Saksi telah menerima suap

Bahwapenyalahgunaan kewenangan hampir berkaitan dengan perbuatanmelawan hukum Bahwa suap, gratifikasi dan penggelapan maka secara otomatis melawan hukumdan tidak perlu dicari dasar hukum peraturan peruuannya. Bahwa yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orang yang belumkaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Bahwa ahli tidak mengetahui secara spesifik mengenai citra dir,namun dalam gambaran umum citra diri itu menampilkan perbuatan baikdari Seseorang seperti tidak korupsi; Bahwa kegiatan dalam video tersebut bukan kegiatan yangdiselenggarakan oleh penyelenggara pemilu disebabkan itu merupakanacara bersih desa yang disenggarakan oleh pihak desa; Bahwa ahli hanya melihat pemberian amplop atau kertas warnaputin dan tidak melihat isi dalam kertas warna putin tersebut sehinggatidak melihat adanya unsur suap

Nomor : 343 K/TUN/2009 ; 278424344454647P31 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Direktorat Jendral Mineraldan Batubara kepada Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association Nomor :311/06/SDB/2013, tertanggal 11 Pebruari 2013, perihal Penjelasan atas PPNomor : 24 Tahun 2012; P32 : Foto kopi sesuai dengan aslinya hasil print out dari situs beritaonline Indoesia www.tempo.co dengan judul berita Izin PertambanganBanyuwangi Dituding Bau Suap, dimuat tanggal 30 April 2013;P 33 : Foto kopi sesuai dengan

aslinya hasil print out dari situs beritaonline Indoesia www.tempo.co dengan judul berita Bupati banyuwangiDituding Terima Suap, dimuat tanggal 30. = April ~=s. 2013;P 34 : Foto kopi sesuai dengan hasil print out dari situs beritaOnline...Online Indoesia www.tempo dengan judul Banyuwangi Minta10% Tambang Tumpang Pitu, tanggal 7 Nopember 2012;P35 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out dari situs berita onlineIndoesia www.Kompas.com dengan judul berita Banyuwangi Patok HargaGolden Share 15 persen

DKI Jakarta;Dengan demikian, Judex Facti seharusnya menyatakan terbukti Terdakwamenerima gratifikasi yang merupakan suap;.

Nomor 655 K/Pid.Sus/2016Dengan demikian, Judex Facti seharusnya menyatakan terbukti Terdakwamenerima gratifikasi yang merupakan suap;b. Bahwa Majelis Hakim telah lalai atau keliru dalam mengambil kesimpulan:bahwa uang yang ada pada Terdakwa yang kemudian disetorkan kerekening Terdakwa di Bank Mandiri Cideng dan BCA Kcp.

DKI Jakarta;Dengan demikian, Judex Facti seharusnya menyatakan terbukti Terdakwamenerima gratifikasi yang merupakan suap;b. Bahwa Majelis Hakim telah lalai atau keliru dalam mengambil kesimpulan: bahwa perbuatan Terdakwa tidak sekedar hanya penerimaan uang atauhadiah dengan modus penjualan mobil dum saja, malainkanpenerimaan uang yang disetor ke bank Mandiri dan BCA;Hal. 212 dari 523 hal. Put.

B. 2180 PQ dengan harga Rp.100,000,00,00dan tidak pernah ada pengakuan adanya unsur suap/ hadiah/ gratifikasidari pembeli saksi yeddi Kuswandi kecuali batin penunutut umum yangmenyatakan ketidak wajaran harga jual Rp. 21.930.200.00. yang berasaldari harga pembayaran "dum" Terdakwa kepada Pemda Provinsi DK1Jakarta berdasarkan SK Gubernur DKI mengenai pelepasan asset dan jikadibandingkan dengan harga pasar mobil bekas maka secara hukum hanyaberdasar kepada Pergub 77 tahun 2012 dan harga pasar yang

Balikpapan Tersangkakasus suap (https://news. detik.com/berita/d4535978/kpktetapkanhakimpn. balikpapantersangkakasussuap) (fotokopisesuai fotokopi);Berita yang diunduh dari website Tempo.Co tertanggal 6 Mei 2019dengan judul Hikayat Hakim Kayat yang pernah adili kasus KapalMV Ever Judger .

FakultasHukum pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ahlimempunyai sertifikat Pendidik Nomor Registrasi: 11100101007355tanggal 24 Agustus 2011 dari Kementrian Pendidikan NasionalRepublik Indonesia; Bahwa benar berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UUNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana , telahdiatur beberapa tipologi perbuatan korupsi antara lain Perbuatanmerugikan keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Suap

Adanya suatu paksaan (suap). (3). Adanyapelanggaran dalam ranah pidana. Bahwa, menurut saksi mengenai mark up anggaran yang dilakukan olehpejabat itu maksud ke dalam lingkup hukum adminstrasi negara mengenaiadanya salah kira atau salah menilai. Bahwa, dalam UU Pembendaharaan Negara terkait dengan dokumen materiltentang Keuangan Negara yaitu yang menjadi dasar pengeluaran tagihankepada pihak ketiga harus didahulukan oleh sebab itu Bendahara harusbertanggungjawab secara materil.

No. 380 K/Pid.Sus/2016Berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas berdasarkan bukti bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan saksi ahli, keterangan saksi yang meringankan tidakada bukti dan tidak ada niat jahat, tidak ada rekayasa/pemalsuan data,suap/gratifikasi, fiktif dalam proyek pelaksanaan peningkatan saluran indukpamarayan barat DI. Ciujung kabupaten serang dimana Terdakwa Ir. H.MSujasman S.