Ditemukan 1903 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.ap suar suan suep suat
Penelusuran terkait : Suap korupsi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-09-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
ZHANG DEYI
Tergugat:
1.DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS SELAKU KEPALA INSPEKSI pada DIR JEND. MINYAK DAN GAS BUMI, KEMEN. ESDM RI,
2.KEPALA TEKNIK PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT V
200 — 139
  • Balikpapan Tersangkakasus suap (https://news. detik.com/berita/d4535978/kpktetapkanhakimpn. balikpapantersangkakasussuap) (fotokopisesuai fotokopi);Berita yang diunduh dari website Tempo.Co tertanggal 6 Mei 2019dengan judul Hikayat Hakim Kayat yang pernah adili kasus KapalMV Ever Judger .
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H. Muzazin
2.Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri
279 — 236
  • Bahwa ahli tidak mengetahui secara spesifik mengenai citra dir,namun dalam gambaran umum citra diri itu menampilkan perbuatan baikdari Seseorang seperti tidak korupsi; Bahwa kegiatan dalam video tersebut bukan kegiatan yangdiselenggarakan oleh penyelenggara pemilu disebabkan itu merupakanacara bersih desa yang disenggarakan oleh pihak desa; Bahwa ahli hanya melihat pemberian amplop atau kertas warnaputin dan tidak melihat isi dalam kertas warna putin tersebut sehinggatidak melihat adanya unsur suap
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-12-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 139/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
NUZUL RACHDY., S.E.
Tergugat:
1.BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (BK-DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
411 — 603
  • Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (wi/sverklaring), makaketetapan tidak boleh mengandung kekurangankekurangan yuridis(geen juridsche gebreken in de wilsvorming), seperti penipuan(bedrog), paksaan (dwang) atau suap (omkoping), kesesatan(dwaling);Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan tertentu;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2282 K/PID.SUS/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
274 — 437 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan dugaan tindak pidana pencucian uang, sedangkanpihak penjual sama sekali tidak tersentuh hukum faktanya yangberperan aktif adalah penjual akan tetapi karena Jaksa/PenuntutUmum telah melakukan rekayasa hukum dan berlaku culas/licik(achterbaks) serta tidak jujur/oanyak tipu daya (malafide) kepadaPemohon Kasasi/Terdakwa, Pihak Penjual/Costarito Tee tidakdijadikan Tersangka, hal mana terbukti Jaksa/Penuntut Umum dalamperkara a quo telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai Terlaporatas dugaan suap
    sajadakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang tidak jelas dan kaburkarena dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terkesan dipaksakanuntuk memenuhi pesanan oleh orang yang tidak senang denganPemohon Kasasi/Terdakwa, selain itu Jaksa Penuntut Umum jugatelah melakukan rekayasa hukum dan berlaku culas/licik (achterbaks)serta tidak jujur/oanyak tipu daya (malafide) kepada PemohonKasasi/Terdakwa, hal mana terbukti Jaksa Penuntut Umum dalamperkara a quo telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai Terlaporatas dugaan suap
    Facti TingkatPertama yang kemudian dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding, ini semuamerupakan ulah dari Jaksa/Penuntut Umum dengan melakukan rekayasahukum dan berlaku culas/licik (achterbaks) serta tidak jujur/oanyak tipu daya(malafide) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa agar Pemohon Kasasi/Terdakwadapat dijerat dengan Pasal sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutanpenuntut umum, hal mana terbukti Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quotelah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai terlapor atas dugaan suap
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 33/PID.TPK/2023/PT BDG
Tanggal 15 Agustus 2023 — Pembanding/Penuntut Umum IX : Sandy Septi Murhanta Hidayat
Terbanding/Terdakwa : MUHAJIR HABIBIE
370 — 268
424 Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat di Bank BNI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092.
Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092 terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan nama penyetor AZHARY SH dengan keterangan tujuan Transaksi
Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092)
Uang Sejumlah Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke Rek.
Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092
Uang Sejumlah Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-10-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 45 / PID/TPK /2014/PT.DKI
Tanggal 18 Oktober 2014 — Ir. HERU SULASTYONO alias HERU Bin KUNCORO
220 — 170
  • melakukan perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasiberupa uang sejumlah Rp.1.902.706.792, (satu milyar sembilan ratus dua jutatujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dan (satu) unit mobil Grandis B 8328 JHwarna Silver Metalik tahun pembuatan 2005, sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 23 Oktober 2018 — KHAIRUDIN
341 — 1152
  • Oleh karena perbuatan yang didakwakan dan dituntut olen PenuntutUmum terhadap diri Termohon banding tidak terbukti, makaTermohon banding mohon agar dalil dalam memori bandingPenuntut Umum aquo dikesampingkan dan ditolak ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanKontra Memori Banding tertanggal 10 September 2018, yang padapokoknya sebagai berikut :" Bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa II Khairudin menerimagratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya Rp. 180.546.000.000, dianggap suap
    Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena pidana tersebut, dianggapmasih terlalu ringan dengan alasanalasan sebagaimana diuraikan dibawahint ;Menimbang, bahwa disamping pertimbangan halhal yangmemberatkan yang telah dipertimbangkan Hakim pertamatersebut,Pengadilan Tinggi mempertimbangkan halhal memberatkan bagi TerdakwaIl Knairudin yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, yaitu Terdakwa Il Khairudin Bersamasama dengan Terdakwa RitaWidyasari telah menerima gratifikasi yang dianggap suap
    sebanyak Rp.180.546.000.000,00 (seratusdelapan puluh milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah) (videPutusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST halaman 846)terkait dengan proyekproyek pembangunan dilingkungan PemerintahKabupaten Kutai Kertanegara dan penerbitan SKKL dan ijin lingkunganpada Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten KutaiKertanegara ; Terdakwa Il Khairudin Bersamasama dengan Terdakwa RitaWidyasari telah merusak lingkungan hidup terkait dengan gratifikasiyang dianggap suap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW
138 — 59
  • dasarnyamenimbulkan kerugian keuangan negara, dan juga dalam UndangUndangPerbankan, jadi tidak selamanya tindak pidana yang merugikan keuangannegara adalah tindak pidana korupsi;Bahwa kita harus melihat pada pasal yang di sangkakan dan konstruksi yangakan dijerat terhadap terdakwa karena perbuatan seorang pejabat administrasibisa dilihat dari sisi administrasi dan bisa dari sisi pidana, artinya jika kita inginmengkaitkan terhadap UndangUndang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsiyang intinya menunjukan adanya suatu Suap
    dalam konteks tindak pidana korupsi memo untukmempermudah suatu pengurusan bukan merupakan suatu tindak pidanakorupsi selama pemberi memo tidak pernah menerima dan meminta imbalanapapun, karena inti dari kesengajaan adalah weten and wellen untuk itu adayang namanya dolus malus (niat jahat).Bahwa jika kita melihat dari 30 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai TindakPidana Korupsi itu bisa disaring menjadi 7 jenis perbuatan, dan dari 7 jenisperbuatan itu diambil jadi 1 (satu) yang intinya adalah suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. IING SUWARGI bin SAMBAS SURYADI; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang
91 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam kasus posisitersebut terjadi cacat prosedur, sehingga implikasinya IMB yangtelah diterbitkan/dikeluarkan dapat dicabut kembali atau dibatalkan.Berbeda halnya diterbitkannya IMB dengan sudah mengetahuisebelumnya ada persyaratan yang tidak lengkap tetapi karenapejabat administrasi tersebut telah menerima suap, maka perbuatantersebut sudah dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaanwewenang yang mempunyai implikasi korupsi:Karenanya, tidak terbukti tindakan Terdakwa yang tetapmenandatangani
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 14-03-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 48/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 12 September 2013 — EMPEROR MINES PTY LIMITED melawan BUPATI BANYUWANGI, PT. BUMI SUKSESINDO, PT. DAMAI SUKSESINDO
207 — 128
  • Nomor : 343 K/TUN/2009 ; 278424344454647P31 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Direktorat Jendral Mineraldan Batubara kepada Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association Nomor :311/06/SDB/2013, tertanggal 11 Pebruari 2013, perihal Penjelasan atas PPNomor : 24 Tahun 2012; P32 : Foto kopi sesuai dengan aslinya hasil print out dari situs beritaonline Indoesia www.tempo.co dengan judul berita Izin PertambanganBanyuwangi Dituding Bau Suap, dimuat tanggal 30 April 2013;P 33 : Foto kopi sesuai dengan
    aslinya hasil print out dari situs beritaonline Indoesia www.tempo.co dengan judul berita Bupati banyuwangiDituding Terima Suap, dimuat tanggal 30. = April ~=s. 2013;P 34 : Foto kopi sesuai dengan hasil print out dari situs beritaOnline...Online Indoesia www.tempo dengan judul Banyuwangi Minta10% Tambang Tumpang Pitu, tanggal 7 Nopember 2012;P35 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out dari situs berita onlineIndoesia www.Kompas.com dengan judul berita Banyuwangi Patok HargaGolden Share 15 persen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/Pid/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — HENDRA SUBRATA alias ANYI
118 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 94 PK/Pid/201484melalui keterangan saksi Sadimin ini, padahal perbuatan dari group wisma 77merupakan suap menyuap.Bahwa dalam berkas perkara, Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksiyang merupakan anggota dari Group Wisma 77 sebanyak 6 (enam) orang yaituWalujo Susanto alias Walujo, Herman Tambayong, Hendrawan Subiana, HarunSebastian, Willy Sebastian dan Hermawan Tanudjaja alias Oki.
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-04-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 1187/Pid.B/2010/PN.BWI.
Tanggal 4 April 2011 — ARIS FATMA ARIYUDA,ST
83 — 15
  • Sohib Suhli' tidak pernah menyuruh /memerintahkan kepada sdr WHarsono dan Priyo WahyuSantoso untuk memberikan saksi uang ;Bahwa karena ini menurut saksi adalah uang tidakjelas, saksi menduga adalah uang suap atas temuansaksi di proyek Pembangunan Infrastruktur Pedesaan(PPIP PNPMMandiri tahun 2009) di Dsn. Maelang DesaWatukebo, Kec.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 05-12-2016 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 30 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 5 Desember 2016 —
35 — 12
  • FakultasHukum pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ahlimempunyai sertifikat Pendidik Nomor Registrasi: 11100101007355tanggal 24 Agustus 2011 dari Kementrian Pendidikan NasionalRepublik Indonesia; Bahwa benar berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UUNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana , telahdiatur beberapa tipologi perbuatan korupsi antara lain Perbuatanmerugikan keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Suap
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 28-01-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PT AMBON Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB
Tanggal 4 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum V : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : ACHMAD MIRZA MALAKA,SE
168 — 107
  • ,M.Si. sebagai feeatau suap agar Terdakwa yang memenangkan lelang pengadaan speed boatpada BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 11 Juni 2015 — Ir. H.M.SUJASMAN S NONGKE
195 — 24
  • Guna Karya Nusantara dalam halmelaksanakan pekerjaannya terdakwa tidak ada melakukan perbuatan rekayasa /pemalsuan data, suap/gratifikasi, laporan fiktif atau adanya ketidakpatutan aliran dana atauadanya perbuatan kesengajaan dan niat jahat yang terbukti, dalam hal ini terdakwa tidakada melakukan perbuatanperbuatan tersebut.
    Kushendar selaku Pejabat Pembuat Komitmenjuga berakhir.Maka dengan sendirinya proyek tersebutpun beralih menjadi tanggung jawab PejabatPembuat Komitmen (PPK) dan balai besar wilayah sungai cidanau, ciujung cidurian(BBWSC3).Jadi berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas berdasarkan bukti buktiyang diajukan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangansaksi ahli, keterangan saksi yang meringankan tidak ada bukti dan tidak ada niat jahat, tidakada rekayasa/pemalsuan data, suap
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum
Register : 16-05-2023 — Putus : 09-06-2023 — Upload : 09-06-2023
Putusan PT PEKANBARU Nomor 220/PID.B/2023/PT PBR
Tanggal 9 Juni 2023 — Pembanding/Terdakwa : M.SYAFRI D
Terbanding/Penuntut Umum : SENOPATI, S.H.
136 — 7
  • Kasah, nomor register. 046/SKT/2015/II/99, tertanggal 18 Nopember 1995 an. pemilik tanah Suap seluas 20.000 M2;
  • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa dari Suap kepada M. Syafri.D tertanggal 11 Maret 2012;
  • 1 (satu) persil fotocopy legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Rantau Panjang an. Abd.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 21-09-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RYAN ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
Syachwan Muchtar Bin Muchtar Lantara
72 — 24
  • Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara,sehingga tidak ada penghukuman uang pengganti. Pidana tambahan berupauang pengganti khusus hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal 2dan Pasal 3 undangundang tindak pidana korupsi.;Menimbang, bahwa Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatukorporasi lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentangbertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsidilakukan.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-03-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 11 Juni 2014 — Yulian Panji Bin Cek Mail Alek
122 — 39
  • Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palembang berdasarkan Undangundang Nomor : 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan NegeriPalembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Gratifikasi kepada pegawaiNegeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SARAH ,E BUKORSYOM, S.H.
Terdakwa:
NIKEN NURHALIA RAMADHANTI
140 — 70
  • Bahwa saksi menerangkan bahwa pungli (Suap menyuap) seperti ini jugaterjadi di Pemerintah Kota Sorong, akan tetapi tidak dilanjutkan dan hanyadiselesaikan sesuai kode etik kepegawaian saja; Bahwa di Pemerintah Kota Sorong sudah ada indikasi seluruh Aparatur SipilNegara tidak melaksanakan tugas dengan bersih dan melanggar aturan,sehingga dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Inspektorat kKemudian setelahTim melakukan pemeriksaan dibuatkan berita acara beserta rekomendasiuntuk melakukan penindakan berupa
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH
Terdakwa:
ELIMAN SYAH HIA Als ELI
107 — 24
  • (HR 25 April 1916).Sebelum sesuatu barang itu Sampai kepada penerima, belum dapat dikatakanadanya niat jahat/mens rea untuk si penerima suap.