Ditemukan 1903 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.ap suar suan suep suat
Penelusuran terkait : Suap korupsi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2011 — Putus : 13-02-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 77 / Pid.Sus / TPK / 2011 / PN.Bdg.
Tanggal 13 Februari 2012 — ANDHY GUNAWAN bin HARTONO
135 — 48
  • Ahli berpendapat kerugian perusahaan dapat menjadi TIndak Pidanaapabila ada Tindak Pidananya, misalnya pemalsuan, suap dan kickback.323Ahli berpendapat doktrin bussines judgment rules berlaku apabiladireksi tindakannya sesuai anggaran dasar, sudah berhatihatdansesuai prosedur akan tetapi bila ada tindakan pemalsuan, kick backdan lainlain maka masuk ranah Tindak PidanaMenimbang, bahwa selain saksisaksi dan ahli Penuntut Umum jugatelah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menuruthukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 25-10-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1591 K/PID.SUS/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — Pemohon Kasasi I/JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI
128 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal adanya penyalahgunaan wewenang,suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai TPK jika berimplikasiterhadap kerugian Negara (kecuali suap, gratifikasi dan pemerasan) jika pelakudiuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani dan perbuatantersebut merupakan tindakan tercela.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
EDI ARIFIN S.Sos., M.Si. Als EDI Bin H. ARIFIN
143 — 40
  • Putusan Nomor : 25/Pid.SusTPK/2020/PN PbrUnsur perbuatan korupsi suap Pasal 12 huruf b ialah menerima, objek tindak pidananyaialah hadiah. Pada huruf b Pasal 12 ini perbuataannya hanya menerima hadiah tidakmenerima janji ;(linat buku Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, karangan Drs.Adami Chazawi, S.H Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, Edisi Pertama, CetakanKedua, 2005, hal. 171, hal.198, 199) ;Perbuatan menerima merupakan perbuatan aktif.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.B/TPK/2012/PN.JKT-PST
Tanggal 6 September 2012 — SURUNG HASIHOLAN SIMANJUNTAK
154 — 73
  • mengenai sanksi denda; Bahwa berkaitan dengan peraturan tentang pengadaan,LKPP Bahwa Ahli diminta oleh LKPP untuk menyusun RUU Pengadaan Barang/ Jasa,karena selama ini dalam Keppres 80 Tahun 2003 dan Keppres 54 Tahun 2010 di dalamnya75tidak ada sanksi pidana dan tidak boleh dijatuhkan sanksi pidana tapi hanya dimungkinkandijatuhkan denda atau sanksi administrasi;Bahwa kalau dalam penggunaan anggaran sesuai dengan pagu, pekerjaannya tidak ada markup, tidak ada persengkongkolan dalam tender, tidak ada suap
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 42/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 20 Maret 2014 — - NI KADEK DEWI SRIDANI
104 — 45
  • ;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMADANA dan ANTON MAWARDItersebut barang berupa alat telekomunikasi/handphone yang berasal54dari lJuar negeri (Singapura) ke Indonesia melalui BandaraInternasional Lombok (BIL) milik saksi tanpa dilengkapi dokumen yangsah dapat masuk dengan tanpa dilakukan pemeriksaan denganmemberikan imbalan berupa uang (suap) dari saksi kepada merekatidak benar;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMABAYU dan SUPRIYANTO bahwa saksi rutin membawa barang berupaalat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 21-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 129/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
1.UWAN
2.JUNAEDI
3.NISAN SANJAYA
4.DARMAN
Tergugat:
Bupati Bekasi
209 — 74
  • Bahwa atasmoney politic tersebut, saksi Surono sebagai Ketua Panitia pilkades dan saksiSaeful Anwar sebagai Ketua BPD Desa Pantai Mekar tidak mengetahui adanyamoney politic dari salah satu calon kades (vide Berita Acara Persidangantanggal 19 Maret 2019);Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat mengenai adanya money politic dalam penyelenggaran pilkades Pantai Mekar, Para Penggugat atasnama Nisan Sanjaya telah melaporkan kejadian yaitu memberikan suap dalamrangka pemilihan Pasal 149 KUHP yang diduga
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-03-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 19 April 2016 — Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, SH., MH
317 — 235
  • MaretMenimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwaternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syaratsyaratyang ditentukan oleh Undangundang, maka permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima ;Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum berisi keberatansebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menguraikan unsurkepada Hakim karena tidak mempertimbangkan peranan Syamsir Yusfansebagai pelaku peserta yang menerima suap
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 47/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 15 April 2013 — Drs. BUCHARI ARAHIM, MM
88 — 21
  • Bank menjadi rugi makahal tersebut merupakan tanggung jawab Direksi ;Bahwa pertemuan atau lobi dapat dibenarkan oleh duniaperbankan ;Bahwa tidak ada Bank yang memberikan kredit tanpa anggunan ;Bahwa jika ada Direksi yang bersalah maka ia bertanggungjawabsecara perdata ;Bahwa UU Keuangan Negara No.1 Tahun 2004 adalah keliru ;Bahwa apabila Bank tidak ketat dalam memberikan kredit makabanyak terjadi kredit macet ;Bahwa BUMN dan BUMD dapat terkena Tindak Pidana Korupsiapabila adanya Penggelapan uang, suap
    menyuap danmengalihkan kekayaan perusahaan menjadi milik pribadi ;Bahwa jika sudah dievaluasi sejak awal bahwa suatu kreditbermasalah, maka kredit tersebut tidak diberikan ;Bahwa perbuatan melawan hukum secara perdata termasukdidalam Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan perbuatan melawanHukum secara pidana jika ada ketentuan Pidana yang dilanggarantaralain Suap menyuap ;Bahwa jika suatu perbuatan tersebut menyimpang dari UndangUndang yang lebih tinggi maka perbuatan tersebut merupakanperbuatan melawan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-12-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 139/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
NUZUL RACHDY., S.E.
Tergugat:
1.BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (BK-DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
410 — 603
  • Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (wi/sverklaring), makaketetapan tidak boleh mengandung kekurangankekurangan yuridis(geen juridsche gebreken in de wilsvorming), seperti penipuan(bedrog), paksaan (dwang) atau suap (omkoping), kesesatan(dwaling);Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan tertentu;4.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
196 — 342
  • disebut dengan diskresi.Bahwa seorang pejabat diberikan kewenangan mengeluarkansuatu keputusan yang berkaitan dengan perijinan, dan harusdikeluarkan sebelum 20 hari sejak adanya permohonan danternyata tidak ada putusan yang dikeluarkan atau didiamkanmaka bisa dikatakan diamnya tersebut berarti menolak, sehinggaperan selanjutnya ada pada pihak pemohon misalnya denganmengajukan gugatan TUN, hal itu dinamakan keputusan negatif.Bahwa ahli memberikan ilustrasi misalnya seorang pejabatpublik menerima suap
    siapapun orangnya maka harus tunduk padabestuur norm atau norma jabatan, karena sulit dilihat apakahseorang pejabat melakukan sesuatu) mewakili jabatannyaataukah pribadinya, bila mewakili jabatannya maka tunduk padanorma jabatan tersebut, pertanggungjawabannya adalahjabatannya pula, namun misalnya pribadi atau perilakunya yangtampil maka tunduk pada gedrag norm;Bahwa ahli mencontohkan Ombusman itu membuat klasifikasimana yang disebut dengan mall praktek yang menjurus padaperilaku, misalnya menerima suap
    jera, namun menimbulkan pertanyaan apakahdengan dipidana akan bisa membuat jera ataupun dapatmengembalikan kerugian keuangan Negara, namun bila sanksiadministrasi bila tidak cukup pengembalian kerugian negaramaka dapat disita harta bendanya sampai bisa dikembalikankerugian negara tersebut;Bahwa terhadap seorang pejabat publik yang melakukanpemerasan, menurut ahli bila dilihat dari hukum administrasimaka harus dilihat pejabat tersebut dalam kapasitas sebagaiperilaku, misalnya perilakunya menerima suap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2015 — Upload : 18-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Desember 2015 — Pidana Korupsi - Prof.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H.
551 — 390
  • Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum danTerdakwa ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sertamemenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum berisikeberatan sebagai berikut: Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menguraikanunsur kepada Hakim karena tidak mempertimbangkan peranan SyamsirYusfan sebagai pelaku peserta yang menerima suap
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 06-12-2022 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN PALU Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal
Tanggal 10 April 2023 — Penuntut Umum:
SALMA ADNAN DEU, SH., MH
Terdakwa:
MAICHAL ANDERSEN TAMPOMA, SH.
156 — 75
  • terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menerima hadiah (suap) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maichal Anderson Tampoma, S.H.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 07-06-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 23/Pid.SUS/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 7 Juni 2012 —
54 — 14
  • oleh atas nama PT Lepen.Bahwa PT Lepen pernah mengirim contoh tanda tangan dancap.Bahwa desain yang dipakai dalam proyek pemasangan IPA dikecamatan Juai adalah desain PT Lepen kencana Utama.Keterangan ahli MISPANSYAH, SH.MH Bin ABDUL MUISBahwa keahlian ahli dalam bidang hukum pidana.Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsiberdasarkan Undang Undang No. 31 tahun 1999 adalah :Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukumatau menerima suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Februari 2015 — Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E
879 — 1524 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa pertimbangan judex facti dalam perkara Tubagus Chaeri Wardana Nomor: 48/PID/TPK/2014/PT.DKI pada hal. 6263, menyatakan :"Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam perkara ini, di manaTerdakwalah yang menyediakan dana atau disebut sebagai penyandang danadalam pemberian suap kepada Sdr.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 24-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
PEPZI ZURAIDI Bin ZAINUL ABIDIN.Alm
159 — 78
  • Sebaliknyaorang yang memberi suap atau hadiah kepada penyelengara Negaradapat dikatagorikan sebagai pelaku.Halaman 59 dari 111 Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.TPK/2020/PN BglBahwa warga yang terpaksa memberikan uang atau membayarsejumlah tertentu kepada Kepala Desa SUHARDIMAN atas paksaandari Kades bukanlah pelaku tetapi korban.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 11-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 30 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
1.CEKMAN
2.PARLAGUTAN NASUTION
3.TADJUDDIN HASAN
217 — 43
  • PARLAGUTAN NASUTION setiap hari koordinasi dengansaksi, selanjutnya saksi mengantarkan para Terdakwa ke rumah pakJUBER untuk mencari cara mengembalikan uang yang telah paraTerdakwa terima; Bahwa pada saat sidang Terdakwa ZUMI ZOLA, kasus suap APBD TA.2017 belum naik penyidikan namun begitu sidang beberapa kali, terungkapsuap APBD TA. 2017, saksi juga menerima uang dari Terdakwa CEKMANuntuk APBD TA. 2018; Bahwa Terdakwa CEKMAN kan duluan di BAP oleh Penyidik KPK barukemudian saksi, pada waktu itu
    Untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindakpidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 419 angka 1 KUHP, cukuplahkiranya jika pegawai negeri itu telah menerima pemberian atau janji denganpengetahuan bahwa pemberian atau janji itu telah diberikan kepadanya, yakniagar ia melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu didalam menjalankantugas jabatannya, yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan UndangUndang RI Nomor11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
    Sebagai contoh dalam perkara penyuapan, harta yang diterimapenerima suap pada dasarnya adalah hasil korupsi. Harta tersebut padaprinsipnya haruslah dirampas menjadi milik Negara. Namun sangatmungkin harta tersebut sudah tidak berada di tangan Terdakwa baik seluruhnyamaupun sebagian sehingga tidak dapat dikenakan penyitaan pada saatpenyidikan dan perampasan.
    Dalam kasuskasus seperti itu, untuk menghindariTerdakwa menikmati hasil korupsi tersebut dikemudian hari, maka atas selisihharta hasil korupsi (uang suap) yang belum dikenakan perampasan dapatdikenakan uang pengganti.Halaman 452 dari 506 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2020/PN.JmbMenimbang, bahwa terkait dengan besaran uang penggati pada Pasal 1Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan Dalam halmenentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsiadalah sebanyakbanyaknya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Taryudi
213 — 66
  • BILLY SINDORO saksi tidak mengenalnya.Dengan para BILLY SINDORO yang saksi kenal, saksi tidak memiliki hubungankeluarga.Saksi merupakan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi sejaktahun 2017.Saksi dihadapkan di persidangan karena terkait kasus suap Meikarta.Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan jabatan saksi selaku KabidPenataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.Saksi pernah menyetor uang kepada Bupati Kabupaten Bekasi NENENGHASANAH YASIN yang asal uang tersebut adalah dari PT.
    SITOHANG , BILLYSINDORO, FITRADJAJA PURNAMA dan TOTO BARTOLOMEUS;Bahwa pertemuan antara BILLY SINDORO dan HENRY JASMEN PP.SITOHANG selain di IKG juga pernah di laksanakan Maxbox Lippo Cikarang;Bahwa benar ada pertemuan di lantai 36 RS Siloam Karawaci;Bahwa saksi mengetahui BILLY SINDORO, FITRADJAJA PURNAMA,HENDRY JASMEN dan Terdakwa diajukan sebagai BILLY SINDORO dipersidangan adalah terkait dengan suap untuk perijinan pembangunanapartemen Meikarta;Bahwa HENRY JASMEN P.
    hanya formalitas saja;Bahwa ketika bertemu dengan FITRADJAJA PURNAMA di Surabaya, saksitidak membahas tentang perijinan Meikarta;Bahwa NENENG HASANAH YASIN tidak pernah menagih kekurangan IMBkepada BILLY SINDORO;Bahwa Lippo Group bukan badan merupakan badan hukum atau entitashukum;Bahwa hubungan saksi dengan Meikarta adalah karena semua orang lippoharus mempromosikan Meikarta;Bahwa saksi tidak merasa menyesali perbuatan karena apa yang didakwakantidak sesuai;saksi pernah dihukum terkait pemberian suap
    LIPPO CIKARANG melaluitransfer ke rekening Pemerintah Kabupaten Bekasi sedangkan pemberian uangyang tidak resmi (Suap) kepada pihak Pemkab Bekasi, Pemprov Jawa Baratdan Bupati Bekasi terlebuh dahulu disampaikan oleh FITRADJAJA PURNAMAdan HENRY JASMEN kepada CHRISTOPHER JOSEPH MAILOOL untukmendapatkan persetujuan dari BILLY SINDORO.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
H.M. Basyir Idris, dkk
109 — 35
  • Jika PPKmengetahui adanya penyimpangan dan PPK punya kewenangan untukmengendalikan agar penyimpangan dihentikan namun tetap membiarkandan/atau terlibat, maka PPK dapat dimintai pertanggungjawaban ataskewenangan yang dimiliki.Bahwa terkait apakah PPK dapat dituntut pertanggungjawabannyasecara pidana, maka terlebih dahulu perlu diperkuat pembuktian apakahtindakan yang dilakukan telah memenuhi unsur pidana, sepertiperbuatan fiktif, rekayasa negatif, terima suap/gratifikasi dalam prosespengadaan barang
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 25-05-2012 — Putus : 10-10-2012 — Upload : 27-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 31 /Pid.Sus / TPK /2012 /PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2012 —
79 — 110
  • lector; S3 Hukum pidana diUniversitas Hasanudin Makasar ;Bahwa saksi menjelaskan sebenarnya mengenai faktanya sendiri saksitidak tahu ;yakni :83Bahwa perbuatan korupsi sebenarnya diatur berdasarkan UndangUndangPemberantasan tindak pidana Korupsi yang kita tahu ada UU No. 31 Tahun1999 dan ada UU No. 20 Tahun 2001 disini yang diatur di dalam ketentuanUndangundang tindak pidana korupsi antara lain yang sering digunakanPasal 2 ayat 1 menyangkut memperkaya diri, Pasal 3 kemudian adaketentuan mengenai suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-11-2018 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/PID.SUS/2018
Tanggal 19 Nopember 2018 — Dr. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H;
634 — 746 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 132 PK/Pid.Sus/2018Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) suncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP dan Tindak Pidana Gratifikasi yang dianggap sebagai suap kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana Pasal 12 Bjuncto Pasal 12C UndangUndang Nomor