Ditemukan 1944 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : caesar causar cautsal causa carsan casual caesal caisal
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-12-2015 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 87/Pid.B/2015/PN.PKJ
Tanggal 17 Desember 2015 — BAYA Alias NURBAYA Binti WAMINU
115 — 36
  • Adanya hubungan sebab dan akibat (causal Verband) antara perbuatan danakibat kematian;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar pukul 07.00wita Kampung Bisei, Desa Pattalassang, Kecamatan Labakkang, KabupatenPangkep.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 6 September 2012 — - YADI SUPRAYOGI Als. GARENG
77 — 12
  • ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanharus ada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atausarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan ataukedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatan dan saranayang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut dan apabila jabatan ataukedudukan tersebut lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana jugaakan lepas atau hilang,
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat: LA ODE IMAM BAHRI Tergugat: 1.kepala pusat kesehatan masyarakat PUSKESMAS kalumata 2.Kepala Sekolah Dasar Negeri 3.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Walikota Ternate 4.Pemerintah Kota Ternate Cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate 5.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate
140 — 89
  • Adanya hubungan causal antara Perbuatan dan kerugian;Menimbang, bahwa menurut Rosa Agustina (Perbuatan melawan hukumUniversitas Indonesia 2003), suatu perbuatan dapat dikwalifisir sebagai perouatanmelawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum;2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;3. Bertentangan dengan kesusilaan;4.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 24-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 29/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
HERMANNUEL Y. SABAAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
Intervensi:
1.BOBBY LIANTO
2.PT. PEMBANGUNAN SEHAT SEJAHTERA
3.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
4.PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
5.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
273 — 79
  • Keputusan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannyatersebut di atas, menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikanmerupakan unsur yang paling pokok yang harus dimiliki oleh Penggugat untukmengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan,karena unsur tersebut terjadi hubungan hukum atau causal
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 15-03-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 285/Pid.B/2016/PN.Pdl.
Tanggal 15 Maret 2017 — SARTIM bin MARSIM
118 — 35
  • Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan danakibat kematian (orang lain)Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawaterdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatanmenghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak(niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.Berdasarkan fakta dipersidangan sesuai keterangan saksisaksi,petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri dikaitkan dengan adanya barangbukti
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-12-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 460/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 11 April 2019 — PEMERINTAH RI CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN RI, CQ. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA CQ. KANWIL DIRJEN KEKAYAAN NEGARA SUM. UTARACQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA MEDAN VS SAMSUL BAHRI, DKK
128 — 64
  • Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul tersebut;Adapun perbuatan pada angka 1 tersebut harus memenuhi salah satu kreteriadibawah ini yaitu :a) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;b) Melakukan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;Ccd) Melakukan perbuatan yang melanggar kaidah tata susila;) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan azas2 kepatutan, ketelitian dansikap hati2 yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungan
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Umum Pembunuhan
Register : 13-09-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN BOYOLALI Nomor -49/Pid.B/2018/PN Byl
Tanggal 21 Agustus 2018 — -BEKY EFRIANTO Bin SUWARTO
159 — 73
  • melakukanperbuatan itu bahkan pelaku juga menghendaki akibat yang akan timbul perbuatanitu, Karena sengaja (opzet) yang dimaksud dalam Pasal 339 KUHP sama halnyadengan dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok seperti yang diaturdalam pasal 338 KUHP yaitu perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpadirencanakan terlebin dahulu.Sehingga terhadap perbuatan menghilangkan nyawaorang lain harus memenuhi syarat antara lain adanya suatu perbuatan, adanyasuatu kematian, dan adanya hubungan sebab dan akibat (causal
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-01-2020 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 9/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 11 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat I : HERMANTO
Pembanding/Penggugat II : ERNA
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Terbanding/Tergugat III : ENDRA THASLIM, SH
Terbanding/Tergugat I : MAWAR
Terbanding/Tergugat IV : YULIDA HAFNI RAMADAN, SH, Mkn
Terbanding/Tergugat II : Drs. HARAPAN NASUTION
74 — 29
  • BERTENTANGAN DANTIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN (CAUSAL) HUKUM ANTARA AKTA YANGSATU DENGAN LAINNYADimohon kepada yang mulia majelis hakim banding dapat mempertimbangkanselanjutnya MEMUTUSKAN bahwa Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 62, tangga17 Desember 2014, Dengan Akta surat Kuasa Nomor : 63, tanggal 17Desember 2014, Tidak mempunyai kekuatan hokum atau batal demi hukumSedangkan terhadap Terbanding IV (D/h tergugat IV) Ic YULIDA HAFNIRAMADANA,S.H.,MKN.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 28-03-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 2-K/PMT.III/AD/III/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — Mangiring Pangaribuan, S.Sos Letkol Inf NRP 11930069941168
152 — 89
  • Bahwa kehendak adalah merupakan arah, maksud atautujuan, hal mana berhubungan dengan motif yaitu apayang mendorong untuk berbuat dan tujuannyaperbuatan;r Bahwa konsekuensi yuridisnya antara motif, perouatandan tujuan perbuatan, harus ada hubungan causal dalambathin Terdakwa tersebut.4 Bahwa menyalahgunakan atau) menganggap adapadanya kekuasaan merupakan hal yang tegas diaturdalam ketentuanketentuan yang berlaku dalamlingkungan militer seperti Undangundang Nomor 34tahun 2004 tentang TNI, PP RI Nomor
Pengadilan PN Belopa Perdata
Register : 02-12-2019 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN Belopa Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Blp
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
1.SUMARAN
2.URIA MANSYUR
3.RUDOLF MANSYUR
Tergugat:
1.SULEMAN TAMRIN
Turut Tergugat:
1.RURU alias PAPA PISTA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
89 — 27
  • Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah : Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut';Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antaraperbuatan melawan hukum tersebut
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-03-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Smd
Tanggal 24 Maret 2015 — ENUNG KULSUM dkk sebagai Penggugat melawan SAMSUDIN ENCE dkk sebagai Tergugat
65 — 12
  • 2003, tertanggal 17 November 2003tersebut telah memenuhi syaratsyarat material dan formal,sebagaimana dikehendaki para pihak dan diatur dalam peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga tidak ada unsurkesalahan dan oieh karena itu tidak melanggar hak subyektif..bahwa obyek jualbeli adalah tanah yang sudah terdaftar dan bukanatas nama penggugat, sehingga gugatan penggugat tidak berdasardan oleh karena itu harus ditolak, karena perbuatan Tergugat VIII danTergugat IX, tidak ada hubungan kausal (causal
    2003, tertanggal 17 November 2003tersebut telah memenuhi syaratsyarat material dan formal,sebagaimana dikehendaki para pihak dan diatur dalam peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga tidak ada unsurkesalahan dan oleh karena itu tidak melanggar hak subyektif.12.bahwa obyek jualbeli adalah tanah yang sudah terdaftar dan bukanatas nama penggugat, sehingga gugatan penggugat tidak berdasardan oleh karena itu harus ditolak, karena perbuatan Tergugat XVIII,sebagai PPAT tidak ada hubungan kausal (causal
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2012 — Putus : 19-06-2012 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn
Tanggal 19 Juni 2012 — - DEWI KAMARIAH
35 — 10
  • Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau saranadengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan atau kedudukankonsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbuldari jabatan atau kedudukan
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 02-04-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN DUMAI Nomor 30/Pdt.G/2013/PN Dum
Tanggal 2 April 2014 — 1. ANTIK Bin ATAN,laki-laki, umur ± 53 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jalan Suka Damai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 2. TAMRIN Bin ATAN, laki-laki, umur ± 49 tahun, pekerjaan Petani, beralamat Jalan Suka Darnai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecarnatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 3. ANJO Bin ATAN, laki-laki, umur ± 53 tahun, pekerjaan Petani, beralamat Jalan Suka Damai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 4. AMINAH Binti ATAN, Perempuan, umur ± 64 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Hayam Wuruk, RT. 011 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Kota Dumai, Riau; 5. SUPINAH Binti ATAN, Perempuan, umur ± 57 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Hayam Wuruk, No. 291 RT. 011 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau; L A W A N 1. PT.PATRA DOK DUMAI (dalam Likuidasi), beralamat/berkedudukan di Jalan Dockyard, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh DARWIN TUNGGUL HASOLOAN, beralamat di Jl. Kangkung KB. Mangga RT.006/RW.007 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tanda pengenal: KTP NIK 3174053001650005, jabatan Tim Likuidasi PT. Patra Dok Dumai, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Agustus 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 dibawah Nomor: 93/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI I/ PENGGUGAT REKONVENSI I; 2. PT.PERTAMINA PATRA NIAGA, beralamat/berkedudukan di Wisma Tugu II Lt. 2 Jalan HR Rasuna Said Kay 7 - 9 Kuningan, Jakarta Selatan, Kota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh FERNANDES RAJA SAOR, MUQTHI ALI, YUDA WIRAFIANTO, beralamat kantor di Gedung Wisma Tugu II, Lantai 2, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 7-9, Setiabudi, Kuningan, Jakarta 12560, berdasarkan Surat Kuasa No: 069/PN000.050/SK/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 dibawah Nomor: 92/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI II/ PENGGUGAT REKONVENSI II; 3. PT. PERTAMINA (Persero)Cq. PT. PERTAMINA (Persero) RU II, beralamat/berkedudukan di Jalan Putri Tujuh Dumai, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh ANTON SUMARTONO RAHARJO, TENGKU RUBIAH, RISNANDAR HALID, BOY DO HARD PANJAITAN, HELEH SIPAHUTAR, GAMA UFIZ ARFAKHSYADZ, semuanya pekerja PT. PERTAMINA (PERSERO), berdasarkan Surat Kuasa No. SK-156/C00000/2013-SO tertanggal 03 September 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 dibawah Nomor: 102/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI III/ PENGGUGAT REKONVENSI III; 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DUMAI, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh WILER SIBURIAN, SH., dan SABUNGAN DOLOK SARIBU, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai-Bagan Besar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 357/SK-14.72/VIII/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 09 September 2013 dibawah Nomor: 99/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI IV; 5. NOTARIS dan PPAT FIRMAN, SH., MKn., beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 161 B Kota Dumai; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI V;
120 — 28
  • Adanya hubungan sebabakibat (causal verband),Bahwa untuk dapat menuntut perbuatan melawan hukum yangmengangung kesalahan serta merugikan orang lain tersebut haruslah adahubungan sebabakibat (causa/ verband) yang jelas antara perbuatanmelawan hukum dengan kerugian yang diderita;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalamperkembangannya telah diberikan oleh doktrin dan yurisprudensi yang sesuaidengan perjalanan waktu mengalami perkembangan yang hidup di dalammasyarakat, dari yang semula
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 24-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 50/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 4 Nopember 2015 — 1. H. Idham Khalid, SH. Selaku Penggugat – I; 2. Ir. Astiani Rahmi M.Si., Selaku Penggugat – II; 3. Hamzah Lau, SH., Selaku Penggugat – III; 4. Gunawan., Selaku-Penggugat – IV; untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
86 — 30
  • kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara, adapun terhadap orang yangtidak merasa kepentingannya dirugikan atau menerimaSurat Keputusan tersebut tidak dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata UsahaMenimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakanunsur yang paling pokok yang harus melekat pada diriPenggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 31-12-2019 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 299/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat:
1.UCU SYAMSUL HUDA
2.DIRAYAH BINTI UMAR HASAN
3.NUNUNG
4.SALAHUDIN UMAR HASAN
5.DURORUL BAHIYAH
6.MULHAH
7.AGUS MUKTI UMAR
8.M. CHUMAEDI
Tergugat:
1.PT. MAJU SUKSES SENTOSA
2.HO HARIATY
3.H. A. KADIR USMAN, SH
4.NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH
Turut Tergugat:
1.DZATIL HIKMAH, SH., MKn
2.MUHAMMAD RAWI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL AGRARIA DAN TATA RUANG BPN ATR KABUPATEN BEKASI
192 — 240
  • Rekonvensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawanhukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalahTiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut, dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu : Adanyaperbuatan melawan hukum, Adanya Kerugian, Adanya Kesalahan danAdanya Hubungan causal
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 30-12-2019 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 902/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
HELMI SYAHNAN
Tergugat:
1.PT. PLN Persero
2.LELI HERAWATI
3.NAZLIANA HABIBIE S
4.TENGKU RAJA MORA HARTAWAN
5.TENGKU RATU CITRA HARTATI
6.ANANDA KUMAR
7.KANTOR SBU DISTRIBUSI WILAYAH III SUMATERA BAGIAN UTARA
8.MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONSIA
9.Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Cq. Kantor SBU Distribusi Wilayah III Sumatera Bagian Utara
10.Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
2.LOLITA PULUNGAN, SH
3.HAYATI HARAHAP
109 — 21
  • Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.10. Bahwa oleh karena gugatan a quo tidak menguraikan secara jelashingga menjadi terang dan jelas serta mengingat bahwa gugatan aquo tidak menguraikan secara tegas, dan terperinci unsurunsurperbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan gugatan a quomenjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel).
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 22-07-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 30/PDT.G/2015/PN.Bkn
Tanggal 1 Desember 2015 — ASMANIDA, S.Ag MELAWAN PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk DKK
88 — 30
  • Ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian ;Menimbang, bahwa menurut pendapat Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari1919, yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidakberbuat jika :1. Melanggar hak subyektif orang lain ;2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat ;3. Bertentangan dengan sesusilaan ;4.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 04-12-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 979/PDT.G/2012/PN.SBY
Tanggal 4 Desember 2013 — ARIYO SUTANTO DKK VS ANITA LUCIA KENDARTO, SH., MKn DKK
59 — 12
  • Adanya hubungan causal. Untuk dapat menuntut ganti rugi, harus ada hubungan causalyang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian Penggugat ;(M.A. MoegniDjojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982, hal. 66 ; MunirFuady, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung : Citra Adtya Bakti, 2005, hal. 12) ;Bahwa yang dimaksud kerugian adalah kehilangan hak, bukan kehilangan kewajiban. Olehkarena dengan hilangnya hak, maka seorang akan merugi.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 13-03-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 20/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juni 2018 — Penggugat:
PT Swakarsa Wira Mandiri diwakili HARYADI KUMALA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
330 — 157
  • yang berwenang yang berisituntutan agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sahdengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang harusdimiliki bagi Penggugat yang harus melekat pada diri Penggugat untukmengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan,karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-08-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 295/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 25 Oktober 2018 — PT. RENDI PERMATA RAYA, DKK VS M. NUR SITANGGANG, DKK
113 — 72
  • BfAdanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian yang timbultersebut;Adapun perbuatan pada angka 1 tersebut harus memenuhi salah satu kreteriadibawah ini yaitu :a) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumpelaku;b) Melakukan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;c) Melakukan perbuatan yang melanggar kaidah tata susila;d) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan azasazas kepatutan,ketelitian dan sikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalamhubungan
    kesalahan yaitu Para Tergugat dr/Para Penggugatdk/Para Terbanding telah menguasai dan mengolah tanah objek perkara yangbertentangan dengan haknya, unsur hukum ke3 adanya suatu kerugian yaitu denganpenguasaan dan pengolahan tanah objek terperkara oleh Para Tergugat dr/ParaPenggugat dk/Para Terbanding tersebut yang bertentangan dengan haknya, maka telahmengakibatkan kerugian bagi yang berhak atas tanah objek terperkara (Penggugatdr/Tergugat dk/Pembanding I), unsur hukum ke4 yaitu adanya hubungan causal