Benhar Jaya Mandiri tidak lolos karena hanya memasukkan suratpenawaran namun tidak melengkapi persyaratan sehingga perusahaantersebut gugur disebabkan tidak memenuhi syarat kualifikasi administrasi.Bahwa untuk tahapan evaluasi tekhnis Kelompok Kerja (Pokja) PengadaanBarang/Jasa juga tidak turut melakukan evaluasi secara kolektif tetapiHalaman 14 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUSTPK/2017/PT MDNevaluasi tekhnis hanya dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) sajayaitu saksi Suhadiwinata,

S.Sos yang kemudian memutuskan sesuai hasilevaluasi tekhnis yang lulus kwalifikasi yaitu 4 perusahaan yaitu:1.

Benhar Jaya Mandiri tidak lolos karena hanya memasukkansurat penawaran namun tidak melengkapi persyaratan sehinggaperusahaan tersebut gugur disebabkan tidak memenuhi syarat kualifikasiadministrasi.Bahwa untuk tahapan tahapan evaluasi tekhnis Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa juga tidak turut melakukan evaluasi secara kolektiftetapi evaluasi tekhnis hanya dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja)saja yaitu saksi Suhadiwinata, S.Sos yang kemudian memutuskan sesuaihasil evaluasi tekhnis

AlifahBahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus padatahap ini ada sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :CV. Jaya KaranaPT. Bilgis NusantaraCV.A.

AlifahBahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus padatahap ini ada sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :Halaman 156dari 216 Hal Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2015/PN Pag.CV. Jaya KaranaPT. Bilgis NusantaraCV.A.

ABDI SANOBahwa Pada tahap evaluasi administrasi yang dinyatakan lulus adasemua perusahaan yang memasukan penawaran semuanya lulus.Selanjutnya diambil 9 (sembilan) Perusahaan dengan total hargapenawaran terendah untuk dilakukan evaluasi tekhnis yaitu :1. CV. Fajar UtamaCV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilgis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV.Laskar Indo NusaCV. Monaruco9. CV.A.

ABDI SANOBahwa Pada tahap evaluasi administrasi yang dinyatakan lulus adasemua perusahaan yang memasukan penawaran semuanya lulus.Selanjutnya diambil 9 (sembilan) Perusahaan dengan total hargapenawaran terendah untuk dilakukan evaluasi tekhnis yaitu :1. CV. Fajar UtamaCV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilgis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo NusaCV. Monaruco9. CV.A.

Benge;133) Asli kwitansi Nomor BKU 12 tanggal 10 September 2008, BiayaPerjalanan Dinas Dalam Rangka Kompilasi Data Tekhnis WKP Sokoria danMengikuti Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran di DinasPertambangan dan Energi Jawa Barat, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta limapuluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag. Thom R.

Energi Managemen Indonesia (Persero) 1 (satu) buku;260) Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan PanasBumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Volume 2Dokumen Tekhnis, dan Volume Kerja diajukan oleh Konsursium PT. BakriePowerPT.

Asli kwitansi Nomor BKU 12 tanggal 10 September 2008, BiayaPerjalanan Dinas Dalam Rangka Kompilasi Data Tekhnis WKP Sokoria danMengikuti Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran di DinasPertambangan dan Energi Jawa Barat, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh juta limapuluh ribu rupiah), penerima Drs. Ag. Thom R. Benge;163134. Asli tiket pesawat EndeDenpasarJkt tanggal 20 Agustus 2008JakartaDenpasar tanggal 24 September 2008, DenpasarEnde tanggal 26September 2008;135.

Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan PanasBumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Volume 2Dokumen Tekhnis, dan Volume Kerja diajukan oleh Konsursium PT. BakriePowerPT. Energi Managemen Indonesia (Persero)1 (satu) buku;261. Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan PanasBumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, DokumenPrakualifikasi Data Administrasi, Proposal Teknis dan Keuangan diajukanoleh PT.

Asli kwitansi Nomor BKU 12 tanggal 10 September 2008, BiayaPerjalanan Dinas Dalam Rangka Kompilasi Data Tekhnis WKP Sokoriadan Mengikuti Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran di DinasPertambangan dan Energi Jawa Barat, Rp. 10.050.000,00 (sepuluh jutalima puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag. Thom R. Benge;134. Asli Tiket Pesawat EndeDenpasarJakarta tanggal 20 Agustus 2008,JakartaDenpasar tanggal 24 September 2008, DenpasarEnde tanggal 26September 2008;135.

orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupunsebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yangmempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifatnilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

terdakwa meminta DEDI SUHANDA BIN ECEPJAJA (dalam penuntutan terpisah) sebagai kuasa lapangan (pengurus tambang) dengantugas mengurus segala kegiatan yang berhubungan dengan penambangan bijih timahmulai dari merental alat berat jenis excavator, mengurusi makan dan gaji pekerjatambang hingga mengurusi bijih timah hasil penambangan kemudian terdakwa jugsmeminta NUH ROBINSAR Als PAK KUMIS (dalam penuntutan terpisah) selakuPenanggungjawab Lapangan dengan tugas membantu DEDI SUHANDA Bin ECEP JAJAmengenai tekhnis

Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang Cipta Karya tahun anggaran 2011;56. Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09 /PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum ( SPAM ) Sungai Imus Kec. Buay Pemaca;57.

TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan BidangCipta Karya tahun anggaran 2011;Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal O7 April 2011 untukpengawasan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa AirMinum ( SPAM ) Sungai Imus Kec.

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang/jasa; Namun untuk menetapkan Spesifikasi tekhnis barang/jasa,kemudian menetapkan HPS dan membuat rancangan kontrakbukan saksi yang melakukan.Bahwa yang ditunjuk sebagai penyedia/kontraktor dalam kegiatanpembangunan SPAM Sungai Imus Tahun Anggaran 2011 pada DinasPU Kabupaten OKU Selatan, adalah PT.

Citra SalimSerasi yang bernama Anton sebagai Staf Teknik yang bertugasmemonitor pekerjaan secara keseluruhan baik pengadaan pipa,pekerjaan pembangunan dan melaporkannya kepada Terdakwa, danNiko untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat adiministrasi dantagihan pembayaran, sedangkan Terdakwa sendiri hanya memonitordan menunggu laporan saja dari tim tekhnis tersebut;Bahwa berdasarkan laporan yang diterima terdakwa dari tim teknisperusahaan yang ada di lapangan, untuk kesepuluh sectionpemasangan pipa

TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang CiptaKarya tahun anggaran 2011;56) Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasanpelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum (SPAM)Sungai Imus Kec.

TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang CiptaKarya tahun anggaran 2011;Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasanpelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum ( SPAM) Sungai Imus Kec.

Idwar untuk menyiapkan seluruh Dokumendokumen untuk pengajuanAddendum kedua tanpa dilakukan Jastifikasi Tekhnis, dan PPTK pada saat itutidak mengetahui tentang adanya pembuatan Addendum kedua terhadap SuratPerjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 650.A/010/AMDSPK/CKOTSUS/2013tanggal 25 Oktober 2013, di dalam amandemen kedua tersebut terjadiperpanjangan waktu pelaksanaan selama 40 hari sehingga waktu pelaksanaanberakhir menjadi tanggal 02 Desember 2013, dan pada akhir batas waktukontrak amandemen ke 2 berakhir

Pasal Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1)Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis PencalonanPemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya atas perkara Nomor: 09/Halaman7 dari 122 halaman Putusan Nomor : 172/G/2013/PTUNJKT.G/2013/PTUN.PLK dan terakhir telah diperkuat oleh putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta yang teregister dengan perkara

Pasal Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1)Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis PencalonanPemilinan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;Halaman 11 dari 122 halaman Putusan Nomor : 172/G/2013/PTUNJKT.Bahwa sebelum keluarnya Putusan dari Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangkaraya Nomor : 09/G/2013/PTUN.PLK, Para Penggugat telah berkirimsurat secara resmi tanggal 15 Mei 2013 kepada Gubernur KalimantanTengah, kepada DPRD Kabupaten Barito Timur dan kepada Tergugat untuktidak

ia terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyoselaku Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS) pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai BendaharaPengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2010 berdasarkan SKBupati Empat Lawang Nomor: 954 / 341T KEP/DDPKAD / 2010 Tanggal 30April 2010 bersamasama Saksi Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai NegeriSipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawangdan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

PT.PLGBahwa ia terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyoselaku Calon Pegawai N'egeri Sipil (CPNS) pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai PengeluaranSatuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2010 berdasarkan SK Bupati EmpatLawang Nomor: 954/341/KEP/DDPKAD/2010 tanggal 30 April 2010bersamasama Ssaksi Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipil padaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Empat Lawang danditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;b. SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);C. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompokCokelat (G1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa2012;d.

Menetapkan barang bukti berupa:Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2016/PT PAL1) PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;2) SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);3) Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompokCokelat (G1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa2012;4) Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompokJambu Mente (G1) Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri

Penyerahan pelayanan kesehatan milik pemerintahmaupun swasta yang memiliki pananggung jawab tekhnis yaitu apotekeratau asisten apoteker.Bahwa Ahli menjelaskan untuk standar pelayanan kefarmasian dalamrangka pengedaran obat jenis Trineksifenidil Hidroklorida adalah setiapsediaan farmasi dan alat kesehatan harus di sertai dokumen sebagaimanadi atur dalam Bab IV Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatanyang berbunyi : Pasal

Dimana untuk penyaluran semua jenis obat awalnyadari Pedagang Besar Farmasi (BBF) yang lebih memiliki ijin operasional.Penyerahan pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang memilikipananggung jawab tekhnis yaitu apoteker atau asisten apoteker;Menimbang, bahwa selain itu Ahli VYANI KAMBA S. Si, Apt, MPH.

Litho SindoJaya bidang/jenis usahanya yaitu galian golongan C.Bahwa, saksi tidak ada mengecek kelapangan dan yang melakukan pengecekan adalahTim Kerja Tekhnis dari staf Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan bencana danKasi Pelayanan Terpadu.Bahwa, menurut staf tekhnis tidak ada masalah dilapangan sehingga saksimenandatangani surat ijin tersebut.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.Saksi Mohamad Shaleh, S.

Saksi DADAN SURYANA Bin IKIN,dibawah disumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi sebagai anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)Karangpawitan Kab.Garut bagian Devisi Tekhnis sejak tanggal 01 Januari2019 diangkat oleh KPU Kab.Garut; Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai ketua PPK adalahdilaksanakan dalam pleno anggota PPK sendiri dan anggota PPK lahyang menentukan bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua PPK; Bahwa KPPS melakukan hasil penghitungan surat suara di masingmasing TPS

selanjutnya PPK juga menghasilkan DA1 (hasil penghitungansetiaop desa se kecamatan) menggunakan aplikasi situng agregatordasarnya dari data DAA1 tersebut); Bahwa pengisian data DAA1 dilakukan oleh PPS karena berdasarkanaturan diperbolehkan PPS diperbantukan kemudian semua desapengisian / penginputan data tersebut dilakukan oleh PPS desa masingmasing; Bahwa yang mengintruksikan langsung untuk para PPS Kelurahan /Desa supaya membantu dalam pengisian / peginputan data dari C1 keDAA1 adalah Saksi selaku tekhnis

masing setelahnya penghitungan selesai dilaksanakan sebagai alatkontrol (DAA1 bersifat sementara karena belum disahkan) menjelangpelaksanaan pleno ditingkat kecamatan dan bukan sebagai bahan plenoditingkat kecamatan; Bahwa Saksi menyuruh kepada masing masing PPS untuk melakukanpengisian DAA1 sementara tersebut hanya sebagai alat kontrol melaluiWA grup PPK dan PPS dan Saksi juga atas permintaan dari pihak KPUHalaman 16 dari 63 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Gitatas nama HILWAN FANAQI selaku devisi tekhnis

bisa diperbantukanHalaman 45 dari 63 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Gitmenimbang juga karena jumlah desa banyak dan semua PPS kelurahan/Desa pada saat itu diperbantukan;Bahwa Yang melakukan pengisian data / penginputan data dari C1 kedalam DAA 1 DPRD Kab/Kota tersebut khusus untuk Desa Situsari adalahPPS Desa Situsari yang bernama FISKA;Yang mengintruksikan langsung untuk para PPS Kelurahan / Desa supayamembantu dalam pengisian / peginputan data dari C1 ke DAA1 adalahsaudara DADAN selaku bagian tekhnis

Bahwa tiga paket pekerjaan yang ditetapkan oleh Terdakwa tersebut, merupakan bagiandari sembilan paket pekerjaan kegiatan penunjang peningkatan mutu pendidikan dimanayang 6 (enam) paket pekerjaan belum dilaksanakan karena 4 (empat) paket gagal tenderdan 2 (dua) paket pekerjaan Juknis (Petunjuk Tekhnis) Spesifikasi terlambat sehinggatender tidak dilaksanakan di Tahun 2010 dan untuk 6 (enam) paket pekerjaan yang tidakdilaksanakan tersebut, anggaran untuk pekerjaan tersebut telah dimasukkan ke dalamkomponen

Bahwa tiga paket pekerjaan yang ditetapkan oleh Terdakwa tersebut, merupakan bagiandari sembilan paket pekerjaan kegiatan penunjang peningkatan mutu pendidikan dimana19yang 6 (enam) paket pekerjaan belum dilaksanakan karena 4 (empat) paket gagal tenderdan 2 (dua) paket pekerjaan Juknis (Petunjuk Tekhnis) Spesifikasi terlambat sehinggatender tidak dilaksanakan di Tahun 2010 dan untuk 6 (enam) paket pekerjaan yang tidakdilaksanakan tersebut, anggaran untuk pekerjaan tersebut telah dimasukkan ke dalamkomponen

Bahwa benar tiga paket pekerjaan yang ditetapkan oleh Terdakwatersebut,merupakan bagian dari sembilan paket pekerjaan kegiatan penunjang peningkatanmutu pendidikan dimana yang 6 (enam) paket pekerjaan belum dilaksanakan karena4 (empat) paket gagal tender dan 2 (dua) paket pekerjaan Juknis (Petunjuk Tekhnis)Spesifikasi terlambat sehingga tender tidak dilaksanakan di Tahun 2010 dan untuk 653(enam) paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan tersebut, anggaran untuk pekerjaantersebut telah dimasukkan ke

Tata CaraPembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana DesaSetiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang TahunAnggaran 2016;+ Petunjuk Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17.a Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian danPenggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup KabupatenSidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016;** Keputusan Kepala Desa Padangloang Alau Nomor: 06 Tahun2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan TimPelaksana Tekhnis

Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS+ Petunjuk Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17.a Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian danPenggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup KabupatenSidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016;* Keputusan Kepala Desa Padangloang Alau Nomor: 06 Tahun2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan TimPelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa TahunAnggaran 2016 Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue

PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;. SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Cokelat (G1)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Jambu Mente(G1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;.

bulan sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanyadisita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebutdengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yangmencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu)bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;Menetapkan barang bukti berupa:PTO (Petunjuk Tekhnis

Penyidik Pembantu sejak tahun2010 sampai dengan sekarang;Bahwa sesuai KUHAP, didalam surat Panggilan tidak perludicantumkan tentang adanya SPDP dan surat Perintah Penyidikan,arena sesuai Perkap Kapolri Nomer 14 Tahun 2012 juga tidakmenyebutkan dalam panggilan untuk mencantumkan Laporan,SPDP, Penyidikan dan dalam Pasal 27 UUD 1945 hanyamenyebutkan pemanggilan dilakukan secara tertulis denganmenerbutkan surat panggilan dengan dasar laporan polisi dan dalamJuklak Juknis (petunjuk pelaksanaan Petunjuk Tekhnis

Laporan Polisi; Bahwa SPDP tidak wajib dicantumkan, karena sesuai pasal 109KUHAP tidak mewajibkan dicantumkan SPDP, sedang dalamPetunjuk Pelaksana Petunjuk Tekhnis tidak ada pencantuman SPDP,hanya isi dasar surat panggilan antara lain tentang : Pasal 112 KUHP,Undang Undang Kepolisian dan Laporan Polisi; Bahwa dalam Surat Pemanggilan dicantumkan : identitas, kapandipanggil dan dipanggil sebagai apa, kalau sudah ditetapkan sebagaitersangka, lalu dipanggil sebagai tersangka, kemudian perkara yangdisangkakan

PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;b. SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);c. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Cokelat (G1)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;d.

sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disitadan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut denganketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupimaka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;Menetapkan barang bukti berupa:1) PTO (Petunjuk Tekhnis

beberapa jenis pekerjaan yangdilakukan CCO setelah SINANDAR NATA KUSUMA melaksanakan pekerjaan,Konsultan pengawas tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak melakukan pengawasanterhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh SINANDAR NATA KUSUMA,sedangkan SINANDAR NATA KUSUMA tidak pernah membuat laporan kemajuanfisik baik mingguan maupun bulanan, kemudian konsultan pengawas membuat laporanmingguan dan bulanan berdasarkan pengamatan secara visual/melihat di lapangan tanpamelakukan pemeriksaan secara tekhnis

setiap aitem pekerjaan sesuai spesifikasi yangada di dalam kontrak, begitu juga Tim pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan tidakmelakukan pemeriksaan secara tekhnis setiap aitem pekerjaan sesuai spesifikasi yangada di dalam kontrak, hanya melakukan pekerjaan pada tanggal 4 Desember 2013,bahkan berdasarkan dokumen Berita acara kemajuan fisik pekerjaan dan Berita acarapemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan CV.EB GROUPdalam hal ini SINANDAR NATA KUSUMA, Konsultan pengawas,Pejabat

SPK/DPUBM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, hal tersebutberdasarkan tugas sesuai Keputusan Bupati Seluma Nomor.387/tahun 2013 tanggal 12Juni 2013 terdakwa ACHMADIN,ST bertanggung jawab atas ikatan/perjanjiankerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pada bidangmasingmasing yang dikuasakan kepadanya, dan bertanggiungjawab atas Surat PerintahMembayar (SPM) pada bidangmasingmasing yang dikuasakan kepadanya.Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli tekhnis

selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) sebelum menandatangani Berita acara hasil pekerjaan yang dibuat danditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, Konsultan Pengawas,rekanan terlebih dahulu melakukan pengawasan kegiatan di lapangan, hal tersebut tidakdilakukan.Bahwa dana sebesar Rp.1.264.057.000, dari nilai kontrak telah dicairkan olehSINANDAR NATA KUSUMA sebagai pelaksana pekerjaan dan telah diterimaseluruhnya.Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,Hal. 10 dari 13Put.No.96/Pid.B/2016/PN.Ret Tkbarang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah