Ditemukan 2369 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi semua samu semy setu sempu semo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — BAHARUDIN HARAHAP, dkk vs MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
142 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MH. dengan judul legislasi semu/oseudo wetgeving).4.
Pengadilan PN SOASIU Perdata
Register : 11-11-2020 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PN SOASIU Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Sos
Tanggal 9 Juni 2021 — Penggugat:
Alwin HI. Usman
Tergugat:
1.Rennij Thendean Alias Ciboko
2.Jasman La Masa.,SH
3.Dedy Gunawan Japsamhsah Alias ON
173 — 91
  • Bahwa dari dalil Tergugat II bagian dalam eksepsi diatas, telahnyata dan jelas memperlihatkan dalam persidangan ini bahwagugatan Penggugat dalam perkara ini adalah hanya merupakangugatan semu karena telah merekayasa suatu peristiwa denganmaksud dan tujuan memeras Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Illagar mendapatkan keuntungan tanpa harus mengeluarkan keringat ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-10-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 21 Oktober 2015 — MARIANUS ELPHIANUS JAWA, S.T
65 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengadilan telah keliru mengambilkeputusan karena Hakim mempertimbangkan segala sesuatukeadaan yang bukan merupakan kebenaran sejati melainkanmerupakan suatu keadaan semu yang diciptakan, direkayasa dandimanipulasi sedemikian rupa oleh Penuntut Umum sehinggamenjadi seolaholah kebenaran sejati;D.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 05-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 34/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 12 Oktober 2017 — MARKASIM, S.E MELAWAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU BAGAN JAWA
197 — 186
  • Namun ada pendapat sebagian Para Ahli Hukum Tata Negarayang mengkategorikan Surat Edaran sebagai satu kebijakan(diskresi) atau peraturan semu, aspek keberlakuannya hanyamengikat secara internal terhadap lembaga yang mengeluarkanSurat Edaran itu, bukan mengikat secara ekstrenal ;Bahwa pendapat ahli, dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangandisebutkan bahwa Penjelasan tidak boleh membuat norma baru,karena norma baru hanya diatur dalam batang tubuh atau pasalpasal
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-09-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 221/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I APT PRANOTO SAMARINDA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. MINA FAJAR ABADI diwakili MARZUNIS Dirut
260 — 168
  • atau Jasa ig/PenggunaProyekvmPelaku Pelaku Pelaku Pelaku aUsaha/ Usaha/ Usaha/ Usaha/ mPenyedia js Penyedia ) Penyedia &) Penyedia 9Barang Barang Barang Barang oOatau Jasa atau Jasa atau Jasa atau Jasa 5b= Persekongkolan Tender;1.Persekongkolan Horizontal;Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usahaatau penyedia barang dan jasa dengan sesamapelakuusaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolandengan menciptakan persaingan semu
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Perceraian
Register : 30-04-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 446/Pdt.G/2014/PAJP
Tanggal 27 Oktober 2014 — Rahmasari Binti H. Fauzie Amron; Muhammad Arif Firmansyah Bin S Santho H.S
54 — 28
  • rangka merubah sikap aneh Tergugat,karena wakiu itu Penggugat masih dalam KB dan diminta oleh Tergugatuntuk melepas pasangan KB dengan cara memaksa. oteh karena itumenurut kuasa Penggugat yang mengetahui masatahnya,rukun damaicintakasih yang dikatakan Tergugat dalam memori pokok perkaraNo.3,4,5, tidak benar dan tidak jujur, kKemudian juga mana mungkinTergugat dapat membahagiakan anak istri ( Memori pokok perkara no5,6) Kalau Tergugat selatu bersikap kasar kepada keluarganya, damaitapi gersang dan semu
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 05-03-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bpp
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
280 — 83
  • kKekuasaan kehakiman;Menimbang, bahwa terdapat pula kewenangan absolut extra judicialberdasarkan yurisdiksi khusus (specific jurisdiction) oleh Undang Undang, yangmengatur bahwa selain Pengadilan Negara yang berada didalam lingkungankekuasan kehakiman yang digariskan pada pasal 24 ayat (2) UUD Negara RI1945 terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksikhusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, Badanyang bertindak melakukan penyelesaian itu disebut peradilan semu
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 02-10-2020 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 17/G/2020/PTUN.PDG
Tanggal 22 Maret 2021 — Penggugat:
PT. Putra Ciptakreasi Pratama
Tergugat:
Pokja 2.06.16.01.067.20 LPBJ KABUPATEN SIJUNJUNG Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)
282 — 146
  • Pengumuman lelang yang semu dan fiktifb. Pengumuman lelang tidak lengkapc. Jangka waktu pengumuman lelang terlaluSingkat Pengambilan DokumenLelanga. Dokumen lelang diserahkanyanginkonsistemb. Waktu pendistribusian dokumen terbatascc. Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari Penyusunan Harga PerkiraanSendiri (HPS)a. Gambaran nilai HPS ditutupb. Pengembangan harga (mark up)tidak sesualc. Penentuan estimasi hargaaturan Penjelasan (aanwijizing)a. Preebid meeting yang terbatasb.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-12-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2386 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — H.Nardieko Pranoto
79 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Satrio, negara dapat bertindak dalam 2 (dua)kualitas yaitu sebagai negara dan sebagai badan negara semu atauquasistaats genosse;1) Kalau negara bertindak dalam kualitasnya sebagai negara ataupenguasa maka hubungan hukum yang muncul menunjukkanhubungan hukum publik;2) Sedangkan dalam hal negara bertindak dalam kualitas yang lainmaka hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukumprivat dan karenanya tunduk pada ketentuan hukum perdata danapabila hubungan hukum yang dimaksud di atas muncul sebagaiakibat
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 24-09-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 24/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat:
Yan Indra, S.Sos., M.Si.
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
255 — 327
  • Peraturan Pemerintah, tidak ada satu pasalpun yang dibunyikan Menteri diperbolehkan untuk mengelolaKeputusan terkait PTDH, artinya Objek yang disengketa hari initidak berlandaskan Peraturan Perundang Undangan yang lebihtinggi, alasan yang kedua adalah bahwa peraturan tersebutharus berdasarkan Kewenangan, bahkan sampai hari iniNegara Indonesia tidak mampu mendefinisikan secara umumapa yang dimaksud dengan Kewenangan tersebut, bahwaMenteri tidak diberikan Kewenangan, sekali pun berdasarkanInisiatif Semu
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 27-03-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 333/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
Rudy Halim
Tergugat:
1.Koperasi Simpan Pinjam Citra Abadi Jaya
2.I Putu Bagia Sudiksa
Turut Tergugat:
I Ketut Ariana, SH
85 — 68
  • No.2650K/SIP/1982 tanggal 29 Januari 1983 yang berbunyi : akta Notaris yangdibuat dengan materi suatu perjanjian hutangpiutang dengan jaminantanah/rumah yang dibungkus suatu perjanjian Jual Beli tanah dengan hakmembeli kembali dengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hakatas tanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, maka haldemikian itu adalah suatu perfanjian semu atau purapura dan harus dnilaisebagai perjanjian hutang piutang;Bahwa berdasarkan hubungan hukum antara Penggugat
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata Tanah
Register : 12-11-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 16/Pdt.G/2015/PN. Krg
Tanggal 7 Oktober 2015 — DOSO WARSONO, bertempat tinggal di Badranasri Rt. 02 Rw.11, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Mochamad Mohani, SH, 2. Sutoyo, SH, 3. Herry Chahyono, SH dan 4. Arif Wicaksono, SH, keempatnya Advokat, beralamat di Jalan Lawu Barat Km. 8, Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. WAHYU BASUKI, bertempat tinggal di Badranasri Rt. 03 Rw. 12, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar; Sebagai Tergugat I; 2. DEWI SUBEKTI, SE., bertempat tinggal di Badranasri Rt.03 Rw. 12, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar sebagai Tergugat II; 3. DZAKI ASLAM MUHADZAB, bertempat tinggal di Badranasri Rt. 03 Rw.12, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar; sebagai Tergugat III; Tergugat I sampai dengan Tergugat IIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Wartono Wirjasaputra, SH., MH. 2. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag.SH. 3. Kurniawan Adibroto, SH., Para Advokat, beralamat di Jalan Ronggowarsito Nomor. 39 Surakarta (Solo) 57111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; 4. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) EKA BUDIYANTA,SH., bertempat tinggal di Jl. Lawu Barat No. 05 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia; untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
167 — 83
  • DI Joyakarta No.86/1981/Pdt tanggal 29 januari 1982)yang berbunyi Akta Notaris yang dibuat dengan Materi suatu perjanjian hutang piutangdengan jaminan tanah/rumah yang dibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanahdengan hak membeli kembali dengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hak atastanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, maka hal demikian itu adalahsuatu perjanjian semu atau purapura dan harus dinilai sebagai perjanjian hutang piutang;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 586/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris di Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : PPAT Daerah Kerja Kabupaten Tangerang Ny Dyah Ida Harnani,S.Sos,SH,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tangerang II
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Tangerang Selatan
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
237 — 77
  • Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi:Filhuimaisyah dan Achmad SukarnoKaidah Hukum : Jual beli yang semula didasari utangpiutang adalah perjanjian semu, dimana pihak penjualdalam posisi lemah dan terdesak, sehingga mengandungpenyalahgunaan keadaanKasus Posisi :1.
    Oleh karena ituutang tidak dapat dilunasi, maka dibuatkan jual beli atas jaminan tersebut,sehingga perjanjian semu tersebut menggantikan perjanjian utang piutang ; Bahwa dengan demikian Tergugat I, Il berada dalam posisi lemah dan terdesaksehingga menandatangani suratsurat tersebut, dan dapat disimpulkan bahwaperjanjian tersebut merupakan perjanjian sebagai kehendak satu pihak sertamerupakan penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) olehPenggugat ;Amar PutusanMengadili Mengabulkan permohonan
    MA No.275 K/ Pdt/ 2004 tanggal 29 Agustus 2005Para Pihak: 1.Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi :D.br.Nainggolan2.Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi :Filhuimaisyah dan Achmad SukarnoKaidah Hukum : Jual beli yang semula didasari utangpiutang adalah perjanjian semu, dimana pihak penjualdalam posisi lemah dan terdesak, sehinggamengandung penyalahgunaan keadaanKasus Posisi :1.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 19-05-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 18 September 2017 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DENNY SAPUTRA KURNIAWAN, SH
4.M. YUSRAN SETIAWAN, SH
5.WAHYU WIBOWO SAPUTRO,SH
6.ARJELY PONGBANNY, SH
7.IRKHAN OHOIULUN, SH
8.ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
JOHANIS TITUS LEFTUNGUN
305 — 256
  • Menurut HAZEWINKELSURINGA dalam Bukunya /nleiding tot de studie vanhet Nederlansche Halaman 169 menyatakan Bahwa kelalaian/culpa terletakantara sengaja dan kebetulan, dan delict culpa itu merupakan delik semu(quasidelict). Menurut . WIYONO dalam bukunya PEMBAHASAN UNDANG UNDANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (edisi kedua) Tahun 2009Halaman 98, Bahwa penjelasan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 11adalah Dolus atau Culpa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 22-03-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2444 K/Pdt/2012
Tanggal 22 Maret 2013 — Mahatma Dewanapraya, vs H. Dedy Hanurawan,dkk
136 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karenasecara faktual memang jual beli tanah tersebut sengaja didesain oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat IV Konvensi untuk dilakukansecara proforma/purapura;Dengan demikian, pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitersebut semakin membuktikan bahwa perbuatan hukum berupa jual bellitanah tersebut adalah perbuatan hukum proforma/ purapura/semu;4 Selanjutnya Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut:"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DANI PRIATNA
110 — 26
  • dengan DEDYYOGASARA alias DEDY TIONG untuk menggunakan PT.Perintis PutraPasundan sebagai salah satu perusahaan pendamping selainperusahaanperusahaan lain yang digunakan oleh DEDY YOGASARAalias DEDY TIONG tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatanpersekongkolan antara Terdakwa DANI PRIATNA dengan DEDYYOGASARA alias DEDY TIONG untuk mengatur dan = ataumenentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkanterjadinya persaingan usaha tidak sehat karena tindakan tersebuttelah menciptakan persaingan semu
    tidakjujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.Berdasarkan faktafakta sebagaimana diuangkapkan oleh pihakPenyidik serta dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangantersebut diatas maka Ahli berpendapat bahwa:1) Perbuatan para pihak sebagaimana disebutkan diatas dapatdikatakan sebagai perbuatan persekongkolan untuk mengaturdan atau menentukan pemenang tender sehingga dapatmengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat karenatindakan tersebut telah menciptakan persaingan semu
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 04-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1347/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 60
  • ,MHadalahAdvokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor OTORITAS SEMU LAW OFFICE &ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Tegal Sari (ujung) Gg.Mekar Sari 2 Hop 16 No. 2 Rumbai, PekanbaruRiau, KodePos 28265, Telp: 081328269988, Emailyokirumbai@yahoo,com berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 03/SKKPA/OS/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Melawan RRR oumer 45 tahun, Agama islam, pendidikan SMA,Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Pekanbaru; selanjutnyadisebut sebagai
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 13-07-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 46/Pdt.G/2017/PN KDR
Tanggal 20 Nopember 2017 — Penggugat:
Indiaris
Tergugat:
1.Lumadi
2.Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Dalam Negeri cq Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur cq Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Kediri cq Pemerintah Kecamatan Mojoroto KOta Kediri cq Pemerintah Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
3.H Abbas Zaini
69 — 13
  • Bukankah menurut rasa keadilan didalam PenegakanHukum, TERGUGAT ke III diwaktu dalam pemeriksaan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2009/PN.Kdr, dapat dikatakan sebagai korban permainanpenegakan hukum dalam keadilan yang semu. Untuk itulah Tergugat keHalaman 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN KDRIll menolak atas dalil PENGGUGAT yang sedemikian ini.
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 10-05-2012
Putusan PN KOTABARU Nomor 145/Pid.Sus/2011/PN. Ktb
Tanggal 15 Agustus 2011 — MUHAMMAD SABRIANSYAH Bin H. BASRI
104 — 36
  • Warmaningsih terungkapfakta baru item yang tidak terima oleh nelayan yaitu plendes;Bahwa hasil dari audit kami menyalahkan panitia pelelangan dan panitiapengadaan barang;Bahwa dari segi spek lebih tinggi hasil audit BPKP tidak menyalahkan terdakwayang salah adalah panitia;Bahwa keuntungan dalam pengadaan barang tidak ada ketentuannya;Bahwa dari segi kwalitasnya 22 atau 24 Pk dan alat penangkap ikantidak adamasalah;Bahwa pelanggaran tersebut dari panitia lelang dan pedoman semu Keprespanitia mengadakan
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 30-03-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN AMLAPURA Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Amp
Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat:
1.I NENGAH MEREGEG
2.I KOMANG GEDE
3.I KETUT TIMTIM
4.I NYOMAN TUBUH
5.I KETUT MANGKU SUARDANA
6.I WAYAN KEBON
7.I NENGAH SASIH
8.I WAYAN MANGKU RAMIA
9.NI WAYAN KELEPON
10.I WAYAN SUARDANA
11.I WAYAN ARJANA
12.I WAYAN MUDI ASTAWA
13.I WAYAN PUTU
14.I NENGAH TAMAN
15.I NYOMAN WIJA
16.I WAYAN PICA
17.INENGAH DEGENG
18.I WAYAN TES
19.I NENGAH SIJA
20.I WAYAN SARWI
21.I NENGAH SAMPALAN
22.I NYOMAN SEPEL
23.I KETUT SIMPEN
24.I MADE NGETISANA WIRATA
25.I WAYAN SARIANA
26.I NKETUT SUDIARTA
27.I WAYAN YOKHANA
28.I Kadek Suarnawa
29.I Komang Gupuh Wirasatya
30.Ni Nengah Sari
31.I Wayan Mangku Subrata
32.I Nengah Sutama
33.Ni Nengah Sari
34.I Wayan Peleting
35.I Nyoman Karik
36.I Wayan Dono
37.I Wayan Awiana
38.I Wayan Mangku Guna Dita
39.I KETUT SUDIARTA
40.NI NENGAH SARI,
41.NI NENGAH SARI,
Tergugat:
1.NI KETUT JANTUK
2.I KETUT RUNDUNG
3.NI NENGAH TAMAN
4.I KOMANG PUTU SUTRISNA
5.3) NI NENGAH TAMAN
Turut Tergugat:
1.I WAYAN ALIT
2.I WAYAN GEGEL
197 — 86
  • diatastanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat, karenatanah tersebut adalah merupakan milik dari leluhur keluarga ParaTergugat yang telah dibelinya;Bahwa Para Tergugat tegaskan sekali lagi, keluarga dari ParaTergugat tidak pernah sekalipun memberikan hasil bumi kepadakeluarga Para Penggugat, apalagi dikatakan oleh Para Penggugatdalam gugatannya bahwa Para Penggugat sering mengambil danmenerima hasil bumi dari objek sengketa, bahwa apa yang dikatakanPara Penggugat hanya merupakan bualan semu